Bangkitkan Semangat, Bangun Kerja Sama

Sebagai sebuah badan usaha, Perhutani senantiasa berusaha meningkatkan kualitas produk dan layanan demi kepuasan konsumen. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas tersebut adalah dengan menjalin kerja sama dengan pihak eksternal. Keterlibatan pihak eksternal kerap kali memberikan semangat tinggi dan profesionalisme yang meningkat. Sinergi dengan pihak eksternal juga bermanfaat untuk menumbuhkan rasa memiliki hutan di kalangan masyarakat. Ujungnya, banyak pihak akan merasakan keterkaitan untuk ikut menjaga dan melestarikan hutan.

Kantor Divisi Regional (Divre) Jawa Barat dan Banten (Janten), menjadi tempat penandatanganan perjanjian kerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Regional VI/Jawa I. Di Kantor Divre Janten itu, General Manager (GM) Perhutani Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Ecotourism, Wismo Tri Kancono, Selasa, 12 November 2019, bersama Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Regional VI/Jawa I, Retno Widjayanti, menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) Produk dan Layanan. Perjanjian tersebut merupakan bukti kesepakatan antara kedua pihak tentang pengelolaan produk dan layanan yang akan diterapkan di beberapa lokasi wisata yang dikelola KBM Ecotourism. Maksud kerja sama tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan kepada pengunjung dalam bertransaksi di lokasi wisata lingkup KBM Ecotourism Divre Janten. Ujungnya tentu saja agar pendapatan dari sektor wisata akan semakin meningkat.

Sebagai tahap awal, kerja sama ini akan dilakukan di beberapa tempat antara lain Kawah Putih, Curug Cilember, Ranca Upas, Patuha Ciwidey, dan Cikole Jayagiri Resort. Di dalam pelaksanaannya, pembayaran ke lokasi wisata dilakukan secara cashless (non tunai) dengan sumber dana dari kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar dan QR Code.

Berbicara tentang hal tersebut, GM KBM Ecotourism Divre Janten, Wismo Tri Kancono, menyampaikan terima kasih atas terwujudnya kerja sama antara Perhutani dan Bank Mandiri dalam penawaran produk dan jasa yang akan mendukung transaksi non tunai di lokasi wisata Perhutani yang dikelola KBM. Ia menjelaskan, untuk saat ini penerapan sistem baru dengan pembayaran non tunai tersebut masih bersifat percontohan dan hanya dilakukan di lima lokasi wisata yang dikelola oleh KBM Ecotourism. “Terima kasih kepada Bank Mandiri yang sudah menawarkan kerja sama produk dan layanan untuk mendukung transaksi non tunai di lokasi wisata, khususnya lingkup KBM Eco Janten. Semoga hal ini akan meningkatkan pelayanan dan fasilitas di lokasi wisata serta tentunya pendapatan wisata kami. Walau dalam tahap awal ini baru lima lokasi yang

diterapkan transaksi non tunai, namun ini bisa menjadi percontohan tentang pelaksanaan transaksi non tunai di semua lokasi wisata, dalam rangka peningkatan pendapatan wisata,” jelas Wismo.

Sementara itu, Retno Widjayanti mengucapkan terima kasih kembali kepada Perum Perhutani KBM Ecotourism yang telah bersedia bekerjasama dengan Bank Mandiri. “Terima kasih kepada Perhutani yang telah menerima tawaran Bank Mandiri. Semoga ke depannya, produk tersebut dapat diterapkan

untuk meningkatkan layanan transaksi non tunai di semua lokasi wisata Perhutani,” ucapnya.

Masih terkait perjanjian kerja sama pengelolaan lokasi wisata, Perhutani KPH Pekalongan Timur mengadakan sosialisasi kesepakatan kerja sama pengembangan Wisata Tronggolasi dengan PT Mitra Barisan Madani serta stakeholder terkait. Kegiatan tersebut diadakan di aula Kantor Perhutani KPH Pekalongan Timur, Rabu, 18 Desember 2019. Hadir di kesempatan itu, Administratur Perhutani KPH Pekalongan Timur, Joko Santoso; Direktur PT Mitra Barisan Madani, Franky Jokosaputro; Kepala Desa Kambangan Kecamatan Blado, Sobirin; Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Kencana; dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) pengelola Wisata Tronggolasi di Petak 49 Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Kembanglangit Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Bandar.

Di kesempatan itu, Joko Santoso menyampaikan bahwa perlu dilakukan pengembangan terhadap potensi wisata yang ada di KPH Pekalongan Timur. "Obyek wisata Perhutani dalam pengembangannya perlu kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan stakeholder terkait. Kerja sama tersebut untuk menyamakan persepsi program pengembangan wisata yang dapat memberikan nilai tambah serta manfaat ekologi, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan ekonomi,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Desa Kambangan, Sobirin, menyampaikan, dengan adanya kerja sama di bidang wisata itu diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desanya, serta dapat

Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang setiap orang dalam bertingkah laku sesuai karakter bangsa Indonesia, berdasar Pancasila. Setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila cukup lengkap, termasuk toleransi, tepo seliro, kemanusiaan, serta persatuan.

memberikan manfaat bagi para pihak yang ada di dalamnya.

Narasumber dari TNI AD

Kerja sama yang dijalin Perhutani dengan pihak eksternal perusahaan, bukan hanya terkait transaksi bisnis saja, tetapi juga terkait pembentukan karakter sumber daya manusia yang kuat. Hal itu dilakukan Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Selatan yang mengundang narasumber dari unsur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) saat mengadakan pembekalan karyawan dalam rangka membangun entitas perusahaan berdasarkan pada pembentukan karakter SDM Perhutani yang berwawasan kebangsaan. Pembekalan tersebut diadakan di Kantor Perhutani Purworejo, Selasa, 12 November 2019.

Unsur TNI AD yang diundang sebagai narasumber pembekalan tersebut berasal dari TNI Angkatan Darat Komando Distrik Militer (Kodim) 0708 Purworejo. Pembekalan tersebut diikuti oleh jajaran karyawan Perhutani KPU Kedu Selatan yang tersebar di 5 Kabupaten yaitu Purworejo, Kebumen, Wonosobo, Banjarnegara, dan Banyumas.

Administratur Perhutani KPH Kedu Selatan, melalui Wakil Administratur, Anthonie Alfrits, berpesan agar kita benar–benar bisa memaknai 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai landasan hidup bermasyarakat, dalam proses membangun SDM Perhutani. Sehingga, kita mampu menangkal berbagai jenis gangguan dan ancaman, baik dari dalam maupun luar, terutama bagi keberlangsungan perusahaan dan eksistensi hutan agar tetap lestari. Sementara itu, Komandan Rayon Militer (Danramil) 01/ Purworejo, Kapten Inf Amad Kurdi, mewakili Dandim 0708 Purworejo, menyampaikan beberapa poin penting dalam membentuk insan yang berwawasan kebangsaan tinggi.

“Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang setiap orang dalam bertingkah laku sesuai karakter bangsa Indonesia, berdasar Pancasila. Setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila cukup lengkap, termasuk toleransi, tepo seliro, kemanusiaan, serta persatuan. Dengan persatuan, kita dapat menerima setiap perbedaan dalam Bhinneka Tunggal Ika sesuai Pancasila dan UUD 1945. Ini merupakan salah satu upaya wawasan kebangsaan yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan ketahanan nasional," urai Amad Kurdi.

Pengembangan Tanaman Sengon

Di tempat terpisah, Perhutani KPH Padangan bersama Lembaga

Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Jati Murni dan CV Alfi Jaya, melakukan penandatanganan kerja sama pembuatan budi daya tanaman sengon. Perjanjian kerja sama itu ditandatangani di Kantor Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngraho, KPH Padangan, Rabu, 12 Desember 2019.

Di kesempatan itu, Administratur Perhutani KPH Padangan, Loesy Triana, menjelaskan, kerja sama pembuatan tanaman sengon tahun 2019 berada di 5 (lima) anak petak yang berada di wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Meduri dan RPH Blimbinggede, BKPH Ngraho, KPH Padangan. Ia menyebut, total luas yang dikerjasamakan adalah 45,4 Hektare. Ia melanjutkan, selaku investor, pihak CV Alfi Jaya akan menyuplai bibit sengon yang akan digunakan.

“Semoga para pihak yang telah terlibat dalam kerja sama ini dapat memahami dan menaati semua hak serta kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan,” tegas Loesy. Sementara Direktur CV Alfi Jaya, Muntaha Anwar, dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan rasa terima kasih, khususnya kepada pihak Perhutani yang telah memberikan kepercayaan untuk menjalin kerja sama pembuatan tanaman sengon dengan sistem bagi hasil.

“Secepatnya akan kami penuhi kewajiban kami. Yang prioritas terlebih dahulu di antaranya pengiriman bibit sengon ke lokasi petak agar secepatnya bisa segera ditanam, karena saat ini sudah musim penghujan,” ujar Muntaha. Sedangkan Ketua LMDH Jati Murni, Cipto Utomo, saat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan, mengutarakan, pihaknya sangat senang karena dengan terjalinnya kerja sama ini, pihaknya sebagai LMDH merasa terbantu dari sisi ekonomi.

“‘Saya mewakili segenap anggota LMDH Jati Murni, akan memenuhi semua kewajiban dengan melaksanakan seluruh kegiatan persiapan lahan, di antaranya pemasangan patok batas, pembersihan lahan, dan lainnya, yang telah disepakati dalam nota kesepahaman,” ujar Cipto.

Jaga Lingkungan dan Alam Semangat membangun sinergi juga terlihat di Perhutani KPH Jember saat menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember. Mereka menjalin kerja sama guna memperkuat komitmen menjaga lingkungan dan kelestarian alam dengan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Penandatanganan MoU itu dilaksanakan di Wana Wisata Rintisan Kampung Durian Pakis, wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Suci, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Lereng Yang Timur, Senin, 16 Desember 2019. Penandatangan dilakukan oleh Administratur KPH Jember, Rukman Supriatna, bersama Kepala Kejari Jember, Prima Idwan Mariza.

Pada kesempatan tersebut, Administratur Perhutani KPH Jember, Rukman Supriatna, menjelaskan, pihaknya akan terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam menjalankan tugas. “Kami diberi wewenang untuk mengelola hutan di wilayah Jember seluas 71.500 hektare. Tentu kami sangat perlu bersinergi dengan seluruh stakeholder, termasuk aparat penegak hukum,” katanya.

Rukman menambahkan, pihaknya sangat berharap ada bantuan dari kejaksaan dalam perjalanan tugas mereka sehari-hari. "Karena banyak sekali permasalahan perdata terkait dengan pengelolaan hutan,” ujar Rukman.

Di kesempatan yang sama, Kepala Kejari Jember, Prima Idwan Mariza, mengungkapkan, pihaknya siap bersinergi dengan Perhutani dalam bidang hukum. Ia juga menyampaikan bahwa lingkungan dan hutan perlu dijaga kelestariannya.

"Terlebih dari sisi hukum, konstitusi telah mengamanatkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup

yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,” kata Prima.

Ia juga menjelaskan, pemerintah menerbitkan sejumlah regulasi untuk melindungi lingkungan hidup, semisal Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan regulasi lainnya yang mengatur soal lingkungan, yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Selain penandatanganan MoU, di hari itu juga dilaksanakan penebaran benih ikan di sungai, serta penanaman pohon buahbuahan. Kegiatan tersebut juga didukung komunitas Off Road VES Community Jember yang melakukan pelestarian alam dan jelajah alam untuk menikmati keindahan alam. Di kesempatan itu pula, Prima menegaskan komitmen hukum Kejari Jember bahwa hukum harus benar-benar dirasakan manfaatnya,

“Dimanapun berada di seluruh Kabupaten Jember, baik di kota, di desa, di sekolah, bahkan di hutan

sekalipun,” tandasnya.

Penggunaan Alur Hutan Perjanjian kerja sama juga dilakukan di Bogor, Jawa Barat. Perhutani KPH Bogor dan PT Pertamina melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penggunaan Alur/ Jalan Hutan seluas 0,25 Hektare di RPH Pondok Tengah, BKPH Ujungkrawang, untuk sarana pemasangan pipa minyak dan gas bumi. Penandatanganan PKS tersebut dilakukan oleh Administratur Perhutani KPH Bogor, Ahmad Rusliadi, dengan Field Manager PT Pertamina, Krisna, di Kantor Perhutani KPH Bogor, Jumat, 27 Desember 2019.

Di dalam sambutannya, Administratur Perhutani KPH Bogor, Ahmad Rusliadi, menyampaikan arti pentingnya melaksanakan PKS penggunaan alur/jalan hutan untuk sarana pemasangan pipa minyak dan gas bumi tersebut. Ia menjelaskan, alur atau jalan di hutan adalah sarana untuk kelancaran produksi hasil hutan dan juga kegiatan lainnya, di antaranya perlindungan hutan. “Kami telah membuat dan memiliki alur atau jalan di dalam

kawasan hutan yang berfungsi sebagai jalan produksi hasil hutan

atau dalam rangka kegiatan perlindungan hutan. Kemudian PT

Pertamina yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di

bidang pertambangan minyak dan gas bumi membutuhkan sarana

alur/jalan untuk pemasangan pipa. Oleh karena itu, kerja sama ini

dilakukan agar PT Pertamina juga bisa menggunakan alur atau jalan di

hutan yang kami kelola,” jelasnya. Dengan ditandatanganinya

PKS tersebut, Field Manager PT Pertamina, Krisna, menyampaikan

terima kasih kepada Perhutani KPH Bogor, atas sinergi yang tercipta,

sehingga kerja sama kemitraan penggunaan alur untuk sarana

pemasangan pipa dapat diwujudkan. Ia berharap, kerja sama tersebut

seterusnya dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Semoga seluruh perjanjian kerja sama yang telah dijalin tersebut

dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga pengelolaan

hutan dan sarana lainnya dapat memberikan manfaat maksimal bagi