Ahmad Ibrahim (Dir. Pengembangan Bisnis dan Pemasaran Perum Perhutani

Foto: Nanjar Munandar/Kompersh Kanpus

Ahmad Ibrahim Direktur Pengembangan Bisnis dan Pemasaran Perum Perhutani “Biasakan Kerja Cepat Namun Efektif”

Di usia 59 tahun, Perhutani terus menunjukkan hal positif. Tetapi, juga ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan sebagai bekal untuk melangkah selanjutnya. Salah satu cara untuk melanjutkan dan meningkatkan hal-hal baik serta memerbaiki hal-hal yang perlu diperhatikan, adalah kesungguhan untuk selalu mau belajar dari keberhasilan orang lain. Perhutani harus membuka diri, mengakui kekurangannya, kemudian melakukan benchmark pada perusahaan atau BUMN lain yang sudah berhasil. Itulah antara lain catatan Direktur Pengembangan Bisnis dan Pemasaran Perhutani, Ahmad Ibrahim. Apa lagi pendapatnya terkait kinerja perusahaan dan tantangan yang harus dihadapi di masa depan? Simak di artikel berikut ini.

Tahun ini Perhutani berusia 59 tahun. Banyak hal positif yang sudah ditunjukkan Perhutani di tahun ke-59 usianya ini. Antara lain, budaya Perhutani sudah berubah seiring perubahan budaya yang terjadi di luar Perhutani. Misalnya, Perhutani kini lebih demokratis. Hal itu terlihat misalnya dari keberadaan serikat karyawan sebagai wadah bagi karyawan untuk menyalurkan suara dan aspirasinya. Keberadaan serikat karyawan menjadi indikator berjalannya hak karyawan untuk menyalurkan suara dan aspirasinya melalui jalur yang formal seusai Undang-undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ahmad Ibrahim menegaskan hal itu saat menjawab pertanyaan Duta Rimba tentang catatannya tentang perjalanan Perhutani. Di bagian lain, lelaki kelahiran Serang, 25 September 1967, ini menilai, masih ada hal yang perlu diperbaiki, meskipun jika dilihat dari proses, produktivitas kerja Perhutani sudah lebih baik. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah membiasakan untuk bekerja cepat namun efektif. "Kinerja perusahaan itu diukur dari produktivitas. Menurut saya, secara umum jika dilihat dari proses, produktivitas kita lebih baik serta karyawan sudah terbiasa dalam kondisi efisiensi (CRP). Hanya saja, sumber daya hutannya yang memang cenderung menurun dari sisi jumlah maupun kualitas. Sehingga, produksi core business, yaitu kayu dan getah pinus, cenderung menurun," ujarnya.

Suami dari Ine Irliaany ini menuturkan, hal yang juga harus diperhatikan adalah memastikan jalinan komunikasi berlangsung dengan baik. Di antara satuan kerja dengan Kantor Divre dan Kantor Pusat harus bisa terlaksana komunikasi secara lebih cepat. Satu lagi strategi untuk memerbaiki kekurangan, adalah belajar dari keberhasilan orang lain. "Hal yang masih perlu diperbaiki adalah membiasakan untuk bekerja

cepat namun efektif, khususnya dalam pelaksaan kebijakan. Harus bisa terlaksana secara cepat komunikasi antara Satker dengan Kantor Divre dan Kantor Pusat, sehingga usulan-usulan dari lapangan bisa segera diputuskan di level Divre dan Kantor Pusat, kemudian bisa segera dilaksanakan di lapangan," katanya.

Ayah enam anak ini juga menyebut, Perhutani harus membuka diri, mengakui kekurangannya, kemudian melakukan benchmark pada perusahaan atau BUMN lain yang sudah berhasil. Dan untuk mengoptimalkan bisnis Perhutani, perusahaan perlu menggali sumber bisnis yang lain selain Kayu dan Getah Pinus. "Minyak kayu Putih, agroforestry, tambang jika memungkinkan, dan wisata harus terus dikembangkan. Kita perlu belajar dari swasta tentang bagaimana mereka bisa mengelola bisnis-bisnis tersebut dengan sukses," tuturnya.

Optimalkan Seluruh Potensi

Belakangan ini Perhutani banyak menjalin kerja sama dengan banyak pihak. Menurut Ahmad, pada prinsipnya seluruh jalinan kerja sama dengan pihak lain itu dilakukan untuk mendapatkan sumber investasi dari pihak mitra, sekaligus membuka lebar terjadinya transfer pengetahuan dan transfer kompetensi. Jadi, semua permohonan kerja sama yang kemudian diwujudkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama itu harus bisa memenuhi kebutuhan tersebut. "Salah satu jenis kerja sama yang dijalin Perhutani adalah dengan Mitra (LMDH/KTH/Gapoktanhut). Untuk dapat mengoptimalkan kerja sama bisnis dengan Mitra (LMDH/ KTH/Gapoktanhut), maka Mitra (LMDH/KTH/Gapoktanhut) harus diberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan, sehingga bisnis yang dilakukan Mitra (LMDH/KTH/ Gapoktanhut) kemudian mampu bersaing dengan bisnis yang ada di sekitarnya," ucapnya.

Perhutani juga memiliki banyak potensi yang potensial untuk dikembangkan dan dioptimalkan. Mantan Plt Direktur Utama Inhutani IV ini juga menyoroti bahwa Perhutani memiliki sumber pendapatan dari sektor kayu dan non kayu. Ada banyak peluang bisnis untuk dikembangkan di masa depan dari kedua sektor tersebut. Tetapi ada hal yang tetap perlu diperhatikan untuk melakukan hal itu. "Untuk mengoptimalkan bisnis kayu, mau tidak mau Perhutani harus kembali memaksimalkan industri kayu untuk mendapatkan added value dari bisnis kayu. Kesiapan untuk membuat pabrik flooring, furniture, house component yang efisien dan produktif, juga harus terus diupayakan," katanya.

Potensi lain penyumbang pendapatan terbesar selain kayu bagi perusahaan adalah getah pinus. Perhutani telah memiliki pabrikpabrik pengolahan getah Pinus. Produk-produk hasil olahan dari getah pinus, semisal gondorukem dan terpentin masih memiliki ceruk pasar yang potensinya besar. Maka, Perhutani perlu terus menggenjot produktivitas getah pinus tersebut dan mengoptimalkan kinerja pabrik pengolahannya. Termasuk pabrik derivat gondorukem dan terpentin yang telah dimiliki. "Industri pengolahan getah pinus yang dikelola oleh Perhutani harus bisa mengolah sampai ke produk derivate. Derivate sekarang ini baru sampai memroduksi Alpha Pinen. Padahal, potensinya begitu besar. Produk derivate dari gondorukem harus bisa diproduksi. Dan pabriknya sudah ada, kita sudah punya PPCI di Pemalang. Tinggal di-review lagi agar bisa memroduksi derivate dengan baik," katanya.

Perjalanan Karir

Ahmad Ibrahim bergabung dengan Perhutani pada 7 Februari 1992 sebagai Staf Pelaksana Pembinaan Hutan Unit I Kantor Divisi Regional Jawa Tengah. Pada 18 Februari 1994, ia diangkat menjadi KSS Reboisasi Biro Pembinaan SDH Unit I Jateng. Enam bulan kemudian, ia ditugaskan sebagai Asper / KBKPH Bandung, KPH Purwodadi.

Pada 17 September 1996, ia ditugaskan sebagai Pimpinan Proyek Kawasan Hutan Sekaroh di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Rentetan prestasi membuat Ahmad Ibrahim pada 20 Juni 1997, terpilih sebagai Staf Pelaksana Tugas Belajar Program S2 di Gottingen University, Jerman. Usai menamatkan pendidikan, sejak 1 November 1999, ia ditempatkan sebagai Staf Pelaksana Fasilitas Ajun pada Divisi Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan, Kantor Pusat.

Pada 1 Juli 2000, ia menjadi Staf Pelaksana Fasilitas Staf Khusus pada Divisi Organisasi dan SDM Kantor Direksi. Selanjutnya, pada 27 Maret 2001, ia menjadi Staf Khusus Bidang Organisasi dan Pendidikan Divisi Organisasi dan SDM Kantor Pusat Perhutani. Pada 28 April 2003, ia menjadi Kepala Seksi SDM dan Umum Unit II Jawa Timur.

Pada 17 November 2005, ia dipromosikan menjadi Administratur/ KKPH Blora. Tanggal 3 Januari 2007, ia dipindahtugaskan sebagai Administratur/KKPH Kebonharjo. Pada 13 April 2009 ia kembali dipindahtugaskan. Kali ini menjadi Administratur/KKPH Randublatung.

Pada 12 April 2010, Ahmad menjadi Kepala Biro Produksi Hutan Rakyat pada Kantor Pusat. Pada 30 September 2010, ia menjadi Kepala

Foto: Nanjar Munandar/Kompersh Kanpus

Biro RUPHR Pada Unit III Jawa Barat & Banten. Lima belas bulan kemudian, 15 Januari 2012, ia ditugaskan sebagai Kepala Biro Pemasaran dan Trading Unit II Jawa Timur.

Dua tahun kemudian, 24 Januari 2014, ia menjadi General Manager Komersial Kayu di Divisi Komersial Kayu. Selanjutnya, Ahmad dipromosikan menjadi Kepala Divisi Komersial Kayu sejak 30 Juni 2014. Mulai 2 Januari 2018, ia menjadi Kepala Divisi Pemasaran pada Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Kantor Pusat Perhutani.

Pada 10 Desember 2018, Ahmad Ibrahim dipromosikan menjadi Kepala Divisi Regional Jawa Barat - Banten. Selanjutnya, pada 8 Februari 2019, ia diangkat sebagai Kepala Divisi Regional Jawa Timur. Pada 1 Juli 2019, ia menjadi Staf Khusus pada Divisi Pembinaan Anak Perusahaan dan Sinergi Bisnis di Kantor Pusat Perhutani. Dan sejak 26 Februari 2020, Ahmad Ibrahim menjadi Direktur Pengembangan Bisnis dan

Pemasaran Perum Perhutani, setelah sebelumnya menjadi Plt Direktur Utama Inhutani IV.

Tantangan di Masa Depan

Selalu ada tantangan dan hambatan jika kita ingin melangkah ke masa depan yang lebih baik. Misalnya, di awal tahun ini, Perhutani dan hampir semua perusahaan mengalami masa sulit karena kondisi yang dialami oleh dunia, antara lain munculnya wabah pandemi Corona Virus Desease 2019 atau lazim disebut Covid-19. Menurut pria yang menamatkan pendidikan S1 dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tahun 1991 ini, Covid-19 yang mulai berjangkit pada November 2019 dan mulai masuk ke Indonesia pada pertengahan Februari 2020 itu juga memberikan banyak hikmah dan pelajaran berharga. "Covid-19 pandemic ini membawa hikmah. Hikmahnya adalah, Perhutani sekarang memiliki budaya kerja, bahwa komunikasi bisa dilakukan secara virtual. Artinya, tidak perlu bertemu fisik untuk melakukan rapat atau konsolidasi. Yang penting, komunikasi tetap terjalin dengan lancar. Hal ini bisa menjadi dasar untuk melakukan penghematan biaya perjalanan dan biaya rapat," ujarnya.

Lalu, apa saja yang perlu diperhatikan Perhutani di masa depan untuk meningkatkan kinerja dan juga menaikkan pendapatan bagi perusahaan? Apa tantangan yang akan dihadapi Perhutani di masa depan dan bagaimana strategi mengatasi tantangan tersebut? Ahmad yang menuntaskan pendidikan S2 di Jurusan Forestry dari Gottingen University, Jerman, tahun 1999, ini menyebut, agar Perhutani bisa berhasil di masa depan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. "Pertama, melakukan review kegiatan yang sudah berjalan, untuk membuat rencana jangka panjang yang mampu memaksimalkan sumber daya yang ada. Di dalam bisnis modern, tidak perlu malu jika untuk merencanakan bisnis jangka panjang kita perlu untuk menyewa konsultan yang andal di dalam menyusun rencana bisnis jangka panjang yang baik. Konsultan-konsultan internasional yang andal, antara lain misalnya PWC (Price Waterhouse Coopers), KPMG, maupun AT Kearney bisa

menjadi opsi sebagai konsultan yang bisa digunakan Perhutani. Kedua, melakukan peningkatan kemampuan SDM untuk persiapan menghadapi tantangan di masa depan," urainya.

Ahmad Ibrahim menegaskan, di masa depan, SDM tidak perlu terlalu banyak (down sizing), tetapi produktivitasnya harus tinggi. Dengan kondisi seperti itu, perusahaan akan bisa bersaing dengan perusahaanperusahaan lain. Sebab, perusahaan bisa bekerja dengan efisien namun produktivitasnya tinggi. •

Tim Kompersh

Kanpus

Natalas Anis Harjanto Direktur Perhutanan Sosial “Mari Wujudkan Visi Perhutanan Sosial”

Di dalam numenklatur yang dikeluarkan awal tahun 2020 ini, Perum Perhutani memiliki satu direktorat baru, yaitu Perhutanan Sosial. Sejak Februari 2020, Direktur Perhutanan Sosial Perum Perhutani dijabat oleh Natalas Anis Harjanto. Menurut dia, Direktorat Perhutanan Sosial mempunyai peran dan tanggungjawab di dalam penyelenggaraan atau implementasi Perhutanan Sosial (PS) di wilayah kerja Perum Perhutani. Semua itu dilakukan untuk mewujudkan visi Perhutanan Sosial, yaitu Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera. Seperti apa konkretnya? Bagaimana pula pandangan Anis terhadap Perum Perhutani? Simak saja profilnya berikut ini.

Sudah hampir 30 tahun Natalas Anis Harjanto menjadi bagian dari keluarga besar Perum Perhutani. Tepatnya ia bergabung dengan BUMN di bidang Kehutanan ini pada 1 Agustus 1990. Ragam bidang tugas dan wilayah kerja telah ia jalani. Rentang panjang pengalaman itu membuat Anis boleh dikatakan cukup menguasai bidang tugasnya kini, yaitu Perhutanan Sosial.

Lelaki kelahiran Purwokerto, 15 Oktober 1964 ini menjelaskan, ruang lingkup bidang tugas Direktorat Perhutanan Sosial yang kini ia pimpin. Menurut suami dari Tuti Hartati ini, Direktorat Perhutanan Sosial mempunyai peran dan tanggung jawab di dalam penyelenggaraan atau implementasi Perhutanan Sosial (PS) di wilayah kerja Perum Perhutani. Penyelenggaraan dimaksud adalah mulai dari kegiatan penyiapan kawasan PS sebelum terbit SK PS, Penanganan Konflik yang muncul terkait PS, dan Pemberdayaan kelompok masyarakat serta pengembangan usaha khususnya pasca terbit SK PS. "Kegiatan penyiapan kawasan meliputi penyiapan lokasi (Objek) areal hutan yang akan diusulkan oleh kelompok masyarakat (LMDH / KTH / Gapoktan) baik skema Kulin KK maupun IPHPS; penyiapan penggarapnya (Subjek) agar dipastikan tujuan program nasional PS terwujud, yaitu masyarakat desa sekitar hutan-lah yang benar-benar terlibat dalam kegiatan pemanfaatan hutan; serta penyusunan rencana pemanfaatan

Foto: Nanjar Munandar/Kompersh Kanpus

Foto: Nanjar Munandar/Kompersh Kanpus

hutan yang dituangkan dalam naskah kerja sama kemitraan," kata Anis.

Ayah dua anak ini melanjutkan, penanganan konflik juga menjadi bagian tugas Direktorat PS. Sebab, saat ini masih terdapat konflik horizontal antar kelompok (LMDH –KTH), semisal sengketa area garapan, sengketa keanggotaan kelompok masyarakat, dan lain-lain. "Hal ini perlu difasilitasi bersama Kementerian LHK untuk duduk bareng sehingga tidak ada lagi konflik," katanya.

Satu lagi lingkup tugas Direktorat PS, yaitu pemberdayaan

kelompok masyarakat. Di lingkup tugas itu, ada tiga peran Perhutani. "Pertama, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas baik internal SDM Perhutani maupun pengurus dan pendamping masyarakat (LMDH –KTH). Kedua, memfasilitasi dukungan untuk pembentukan Kelompok usaha PS (KUPS). Ketiga, fasilitasi dukungan akses permodalan dan pemasaran produk. Kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan menjalin sinergi/ koordinasi lintas Kementerian/ Lembaga – sinergi BUMN, BUMD, BUMS," jelasnya. Fokus Kerja

Anis menyelesaikan pendidikan S1 dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 1989. Tahun 1990, Anis juga menamatkan pendidikan 100 hari di Diklat Kepemimpinan. Di tahun 2000, Anis menuntaskan pendidikan jenjang S2 Jurusan Science dari Nothern Arizona University, Amerika Serikat.

Tahun ini Perhutani berusia 59 tahun. Ayah dari Raka Dewangga dan Dara Prashida Tasha ini menilai, di usia 59 Tahun, banyak prestasi yang sudah Perhutani capai. Namun, ada juga kinerja yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Menurut dia, Perhutani sudah menunjukkan kinerja unggul. Potret kinerja Perhutani sesuai hasil KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul) tahun 2019, yaitu penilaian kinerja oleh BUMN, memosisikan Perhutani sebagai perusahaan Good Performance dengan Nilai 538. Selain itu, juga diperolehnya sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta sertifkat pengelolaan hutan berstandar dunia dari FSC (forest steward councils). Hal itu menunjukkan adanya pengakuan atas kinerja Perhutani dari pihak eksternal, di mana di dalam pengelolaan perusahaan, Perum Perhutani telah menerapkan prinsip GCG dan Prinsip Kelestarian. "Namun di balik keberhasilan tersebut, masih ada pekerjaan rumah Perhutani yaitu mewujudkan Misi Perusahaan yaitu 3P (PlanetPeople-Profit). Strategi yang telah dan akan terus dilakukan ada empat. Pertama, Strategi Optimasi Pengelolaan Hutan dengan menjadikan Perhutanan Sosial sebagai sistem pengelolaan hutan produksi yang berprinsip pada kelestarian sumber daya

hutan. Kedua, Strategi Kolaborasi dan Sinergi dengan Masyarakat Desa Hutan untuk peningkatan peran serta masyarakat di dalam pengelolaan hutan Jawa. Ketiga, membangun sinergi BUMN, sinergi dengan K/L, BUMD dan BUMS, agar akses masyarakat atas Pasar, modal usaha, teknologi dan bimbingan teknis budi daya, serta sarana prasana usaha. Keempat, kesemuanya itu hanya dapat terwujud dengan pembentukan Struktur Organisasi yang fokus dalam kegiatan PS, serta didukung dengan anggaran dan SDM yang profesional," urainya.

Perhutanan Sosial adalah program legal yang membuat masyarakat bisa turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi. Menurut Anis, kegiatan mengelola program Perhutanan Sosial agar sejalan dengan harapan Pemerintah, yaitu menyejahterakan masyarakat dan peningkatan produktivitas hutan dilakukan Perhutani melalui 3 Inisiatif Strategi yang menjadi fokus kerja mereka. "Fokus pertama, Tata Kelola Kelembagaan, dimana program kerja kami adalah program pendampingan masyarakat sejak kelompok terbentuk, karena masyarakat sebagai subyek pelaku usahanya; program sosialisasi yaitu membangun persepsi yang sama tentang PS; dan program peningkatan kapasitas pendamping melalui pelatihan dan benchmarking ke tempat yang berhasil. Fokus kedua, Tata Kelola Kawasan Hutan, yang mencakup program perencanaan partisipatif yaitu memaduserasikan antara potensi SDH yang tertuang dalam buku Rencana Pengaturan kelestarian hutan (RPKH) dengan Potensi Desa (usaha masyarakat desa yang eksisting dan RJPMN Desa), agar apa yang akan dikembangkan di dalam kawasan hutan sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat desa, dengan tetap menjaga prinsip kelestarian hutan. Fokus ketiga, tata Kelola Usaha Kelompok, yaitu program pembentukan KUPS (kelompok usaha perhutanan sosial) berdasarkan bisnis usaha/ komoditi yang dikembangkan. KUPS akan berkembang menjadi mandiri jika mampu mensinergikan kegiatan di hulu (budi daya) sampai dengan pengolahah hasil dan pemasaran produk dengan permodalan dari KUR. Program sinergitas, mengoordinasikan fasiltasi dukungan dari K/L, sinergi BUMN/BUMD/BUMS dan Pemda semuanya diarahkan kepada KUPS," jelasnya.

Kelola Lingkungan

Satu lagi yang menarik adalah bagaimana cara dan strategi Perhutani untuk mengoptimalkan kerja sama dengan LMDH dan meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan? Menjawab pertanyaan

Menurut Anis, kegiatan mengelola program Perhutanan Sosial agar sejalan dengan harapan Pemerintah, yaitu menyejahterakan masyarakat dan peningkatan produktivitas hutan dilakukan Perhutani melalui 3 Inisiatif Strategi yang menjadi fokus kerja mereka.

itu, Anis menjelaskan, LMDH dan KTH adalah mitra kerja Perhutani di tingkat tapak dalam implementasi Perhutanan Sosial. Strategi pemberdayaan kelompok adalah menjadi strategi agar seluruh kerja sama yang dibangun dapat terimplementasikan di lapangan. "Sosialisasi harus terus dilakukan tidak hanya pada tataran pengurus LMDH saja, tetapi juga kepada semua penggarap/anggota LMDH. Juga sosialisasi kepada stakeholders, agar terbangun kesepahaman yang sama akan langkah implementasi PS," ujar Anis.

Anis menambahkan, Visi Perhutanan Sosial yaitu Hutan Lestari – Masyarakat Sejahtera bukan hanya slogan tetapi harus dapat terwujud di akhir kerja sama kemitraan dengan LMDH/KTH. Perjanjian kerja sama (PKS), sebagai turunan dari Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) skema Kulin KK maupun turunan dari SK IPHPS, menjadi titik sentral keberhasilan implementasi PS paska terbit SK menteri LHK. Di dalam PKS, minimal mengatur tentang Hak dan Kewajiban; mekanisme operasional kegiatan yang disepakati; serta kesepataran akan hal-hal yang dilarang sebagai bagian dari pengendalian. "Mari wujudkan visi Perhutanan Sosial," ajaknya.

Anis menekankan, Perhutani harus mengawal pelaksanaan PS agar selalu bertujuan mewujudkan reforestasi, bukan sebaliknya yaitu deforestasi. Maka, fokus kedua Perhutani yaitu melakukan tata kelola kawasan, menjadi kunci keberhasilan peningkatan produktivitas hutan. "Penyusunan Rencana Jangka panjang PS dilakukan dengan secara Partisipatif (Perencanaan Partisipatif) seperti penyusunan Rencana Jangka Panjang 10 tahunan, berupa Rencana Kerja

Usaha (RKU) dan Rencana Pemanfaatan Hutan (RPH), harus dipaduserasikan dengan RPKH. Rambu-rambu prinsip kelestarian hutan / tata kelola Lingkungan yang diatur dalam prinsip FSC dan Prinsip PHPL harus tersosialisasikan dan terwujud dalam program kerja bersama. Untuk menghindari adanya kelalaian, semua kesepakatan diatur dan dicantumkan dalam Perjanjian kerjasama (PKS)," tuturnya.

Faktor keamanan hutan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Begitu pula dalam pengelolaan PS. Menurut Anis, perubahan strategi dalam perlindungan hutan sudah menjadi keharusan di era saat ini. Perhutani sudah mempunyai strategi transformasi budaya kerja semisal transformasi pada jajaran perlindungan hutan yang semula Polisional menjadi pendekatan masyarakat. Jajaran Petugas Polisi Teritorial dalam menjalankan perannya berubah menjadi polisi yang humanis. "Istilah Polhut Teritorial menjadi Polisi Hutan Binhutsos (Pembina Hutan Sosial). Kaderisasi dan pelatihan sudah direncanakan tahun 2020, namun terkendala Covid-19. Tindakan represif/penindakan tidak lagi menjadi yang utama tetapi lebih mengedepankan tindakan preventif/ pencegahan melalui pembinaan dan sosialisasi," ujarnya.

Transformasi Strategi

Anis resmi masuk Perhutani pada 1 Agustus 1990 sebagai Staf Pelaksana Kantor Unit I Jawa Tengah. Pada 10 Februari 1993, ia ditugaskan sebagai Kepala Sub Seksi Perencanaan Hutan SPH III Salatiga. Tanggal 21 Januari 1994, Anis dipromosikan menjadi Asper/ KBKPH Gombong Utara, KPH Kedu Selatan. Pada 14 November 1995, ia naik menjadi Wakil Administratur/

Dalam pengelolaan Perhutanan Sosial, menurut Anis, perubahan strategi dalam perlindungan hutan sudah menjadi keharusan di era saat ini. Perhutani sudah mempunyai strategi transformasi budaya kerja semisal transformasi pada jajaran perlindungan hutan yang semula Polisional menjadi pendekatan masyarakat.

KSKPH KPH Mojokerto.

Pada 15 Juni 1997, Anis terpilih sebagai Staf Divisi ORPEG untuk mengikuti Program S2 ke luar negeri, yaitu Amerika Serikat. Pendidikan S2 ia tuntaskan di tahun 2000. Usai pendidikan, tepatnya 30 Juni 2000, ia ditugaskan sebagai Staf DPB di Divisi Organisasi SDM (Fasilitas SKH) Sub Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum. Tanggal 28 Agustus 2001, ia ditugaskan sebagai Kepala Seksi Pembinaan Lingkungan di Kantor Unit I Jawa Tengah.

Pada 11 Juli 2002, ia menjadi Kepala Seksi Perencanaan Hutan III Salatiga Kantor Unit I Jawa Tengah. Tanggal 11 Desember 2003, ia dipromosikan menjadi Administratur/KKPH Banyumas Timur. Pada 17 November 2005, Anis ditugaskan sebagai Administratur/KKPH Bojonegoro. Kepala Biro Hukamas Unit I Jawa Tengah menjadi posisi Anis selanjutnya, sejak 30 Agustus 2006.

Pada 30 April 2007, Anis ditarik ke Kantor Pusat dan menjabat Kepala Biro Sekretaris Direksi. Pada 13 Februari 2009, Anis ditugaskan ke Jawa Timur untuk menjadi Kepala Biro Produksi. Pada 6 Juli 2009, Anis menjadi Kepala Biro SDM dan Umum Kantor Unit II Jawa Timur. Tanggal 20 April 2011, ia menjadi Kepala Biro Industri Pemasaran Kantor Unit II Jawa Timur.

Rangkaian tour of duty Anis berlanjut dengan menjabat Kepala Biro Ekowisata, Jasa Lingkungan, Usaha Lain, dan Optimalisasi Aset di Divisi Regional Jawa Tengah, sejak 17 Januari 2012. Pada 24 Juli 2012, Anis dipromosikan menjadi Direktur Operasional PT Palawi, anak perusahaan Perum Perhutani, selanjutnya menjadi Staf Khusus Wisata Kantor Pusat Perum Perhutani kemudian menjadi PLT Direktur Inhutani II (Wilayah Kalsel dan Kaltara) lalu menjabat sebagai

Direktur Utama Inhutani V. Dan kini, ia menjabat Direktur Perhutanan Sosial Perum Perhutani.

Di masa depan, menurut Anis, program transformasi strategi dan tranformasi budaya kerja akan menjadi fokus Perhutani dalam peningkatan kinerja di era disruption/ketidakpastian. "Pertama, pemanfaatan teknologi digital sudah menjadi keharusan. Pemasaran online sudah digunakan oleh Perhutani sejak 5 tahun yang lalu dan terus dilakukan penyempurnaan disesuaikan dengan perkembangan dan selera pasar. Kedua, Blended SDM, yaitu menyiapkan sumber daya manusia yang handal adalah kunci keberhasilan operasional atas rencana besar Perhutani. Rekruasi tenaga milenial terus dilakukan untuk selanjutnya dilakukan mixing antar generasi agar terjadi transfer of knowledge," tutupnya. •

Tim Kompersh

Kanpus