Perhutani Kembali Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Foto: Adehika Intan Kompersh Kanpus

Perhutani Kembali Raih Anugerah

Keterbukaan Informasi Publik

Perhutani terus memegang komitmen dalam hal keterbukaan dan transparansi publik. hal itu dibuktikan dengan diraihnya kembali tahun ini anugerah keterbukaan informasi Publik. hal itu juga membuktikan pengakuan lembaga lain di luar perusahaan atas komitmen Perhutani menjalankan transparansi. komitmen Perhutani itu juga sejalan dengan kebijakan pemerintah republik indonesia untuk terus menjalankan komitmen sebagai salah satu negara yang menerapkan keterbukaan serta transparansi publik dalam menjalankan roda pemerintahan.

Keterbukaan informasi terhadap publik atau transparansi merupakan salah satu agenda di era reformasi.

Publik berhak mendapatkan informasi yang jelas atas segala kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Maka, keterbukaan dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik itu kepada masyarakat itu menjadi keharusan bagi setiap badan publik. Sebagai badan publik, Perum

Perhutani konsisten menjalankan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan keterbukaan informasi terhadap publik. Salah satu parameternya terlihat pada 25 November 2020. Di hari itu, Perum Perhutani kembali meraih penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Di ajang yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat itu, Perum Perhutani mendapatkan nilai 87,64 dan dinyatakan sebagai Badan Publik Kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan predikat “Menuju Informatif”.

Pemberian Anugerah KIP Tahun 2021 ini dilaksanakan secara berbeda. Masih berjangkitnya wabah pandemi Covid-19, membuat tahun ini penyelenggaraan Ajang Pemberian Anugerah KIP itu dilakukan secara daring mulai pukul 12.30 WIB melalui aplikasi Zoom. Dan seluruh proses penyerapan Anugerah KIP itu disiarkan secara langsung melalui YouTube Official Komisi Informasi Pusat.

Pemberian Anugerah KIP itu dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin. Saat memberikan sambutan di kesempatan itu, Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin, menyampaikan bahwa acara ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk mengapresiasi Badan Publik yang telah serius mengupayakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), demi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi. Wakil Presiden pun berharap agar seluruh Badan Publik berkomitmen untuk terus meningkatkan kualifikasinya secara konsisten.

“Pemerintah Indonesia terus menjalankan komitmen sebagai salah satu negara yang menerapkan keterbukaan serta transparansi publik dalam menjalankan pemerintahannya, atau yang dikenal sebagai kebijakan Open Government. Sebagai anggota

dan inisiator Open Goverment Partnership, Pemerintah Indonesia bersama organisasi masyarakat sipil dapat duduk bersama menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mendorong askes informasi secara luas terhadap kegiatan Badan Publik yang dibiayai Negara, serta pelayanan publik yang terjangkau, mudah dan berkualitas,” terangnya.

Hasil monitoring dan evaluasi

Badan Publik yang masuk kategori penilaian oleh Komisi Informasi Pusat adalah Kementerian, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, BUMN, serta Partai Politik. Terhadap seluruh badan publik tersebut, Komisi Informasi Pusat melakukan monitoring dan evaluasi atas komitmen mereka melaksanakan transparansi dan keterbukaan informasi publik.

Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana, memaparkan hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Badan Publik tersebut. Ia menuturkan bahwa dari 348 Badan Publik yang dimonitoring sepanjang tahun 2020, sebanyak 324 Badan Publik mengisi Self-Assesment Questionnaire (SAQ) lewat aplikasi e-monev. komisiinformasi.go.id. Artinya, tingkat partisipasi Badan Publik tahun ini mencapai 93,1 persen. Melesat jauh dari 74,37 persen partisipasi Badan Publik di tahun 2019. Apalagi, para badan publik itu pun menunjukkan peningkatan dalam penerapan aktivitas pemberian informasi terhadap publik.

“Seperti peningkatan secara signifikan jumlah badan publik yang berpartisipasi tahun ini, upaya Badan Publik untuk berbenah diri secara sungguh-sungguh juga patut diberikan apresiasi yang tinggi,” lanjutnya.

Sementara itu, di kesempatan itu, Sekretaris Perusahaan Perum Perhutani, Asep Rusnandar, menyampaikan, keterbukaan informasi yang dijalankan Perhutani ini tidak hanya dilaksanakan untuk memenuhi hak publik. Melainkan juga merupakan kebutuhan Perhutani untuk menyampaikan informasi perusahaan yang benar kepada masyarakat, sesuai aturan yang berlaku.

“Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menyempurnakan implementasi Keterbukaan Informasi di Perum Perhutani, dan mendapatkan feedback untuk lebih baik lagi. Seperti di masa pandemi covid-19 saat ini, kami berusaha menyesuaikan diri agar pelayanan informasi publik tetap berjalan dengan baik,” tambahnya.

Foto: Adehika Intan Kompersh Kanpus

Sekretaris Perusahaan Perum Perhutani, Asep Rusnandar, menyampaikan, keterbukaan informasi yang dijalankan Perhutani ini tidak hanya dilaksanakan untuk memenuhi hak publik. Melainkan juga merupakan kebutuhan Perhutani untuk menyampaikan informasi perusahaan yang benar kepada masyarakat, sesuai aturan yang berlaku.

Perlu dorongan lebih besar

Keterbukaan informasi publik diterapkan berdasarkan UndangUndang (UU) Nomor 14 Tahun 2008. Pelaksanaannya mulai tahun 2010. Memasuki sepuluh tahun sejak pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, tercatat masih banyak Badan Publik (BP) yang belum patuh dalam melaksanakannya.

Belum maksimalnya kepatuhan BP dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik yang sudah wajib dilaksanakan sejak 2010 itu, terlihat dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan BP yang dilaksanakan oleh Komisi

Foto: Adehika Intan Kompersh Kanpus

Informasi (KI) Pusat tahun 2020. Ketua KI Pusat, Gede Narayana, menyampaikan hal tersebut saat menyampaikan laporan tentang pelaksanaan monev keterbukaan informasi publik oleh BP di depan Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin.

“Dari 348 BP yang dimonitoring sepanjang tahun 2020, mayoritas atau 72,99 persen (254 BP) masih sangat rendah kepatuhan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, yaitu 17,53 persen (61 BP) hanya masuk kategori Cukup Informatif, 13,51 persen (47 BP) Kurang Informatif, dan 41,95 persen (146 BP) Tidak Informatif,” jelasnya.

Ia menjelaskan, KI Pusat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap BP itu dengan melibatkan delapan juri dari kalangan akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan informasi, dan media massa. Berdasarkan rentang penilaian monitoring dan evaluasi BP tahun 2020 yang dilaksanakan KI Pusat itu, untuk kategori BP Informatif hanya 17,43 persen (60 BP) dan Menuju Informatif 9,77 persen (34 BP). Terhadap BPBP tersebut, dapat dinilai bahwa mereka telah melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Diperlukan dorongan yang lebih besar untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Komisi Informasi akan lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik melalui komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah,” ungkapnya.

Menurut Gede, meski masih ada BP yang Tidak Informatif, namun tidak sedikit BP yang telah berupaya meningkatkan pelayanan keterbukaan Informasi Publik-nya. Ia juga menyatakan, pihaknya prihatin karena ada beberapa BP yang tahun 2019 masuk kategori "Informatif", namun tahun ini justru merosot ke kategori "Menuju Informatif". Untuk itu, menurut dia pimpinan BP dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) tidak boleh terpaku pada penganugerahan kategori "Informatif" yang telah diraih, namun perlu terus kerja keras agar setiap tahun ditetapkan sebagai "BP Informatif".

Seluruh tahapan monev mulai dari sosialisasi, penyampaian SelfAssessment Questionnaire (SAQ) untuk diisi BP, verikasi SAQ, hingga tahap presentasi sampai puncak penganugerahan, dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Misalnya, pelaksanaan semua presentasi BP dilakukan secara daring (dalam jaringan) melalui zoom meeting. Adapun tim pakar sebagai juri presentasi adalah semua Komisioner KI Pusat, bersama Prof. Dr. Siti Zuhro (Peneliti LIPI), Abdul Manan (Ketua AJI), Yohan Wahyu (Litbang Kompas), Dr Totok Pranoto (Akademisi UI), Dr Amirudin (Akademisi Undip), dan Muhammad Yasin SH MH (Redaktur Hukum Online).

Intinya, Perum Perhutani termasuk BP yang terus konsisten menjalankan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan keterbukaan informasi terhadap publik. Alhamdulillah, tahun ini Perhutani meraih predikat “Menuju Informatif”. Tentu, kita berharap tahun depan Perhutani bisa masuk dalam klaster "Informatif". Tetapi yang pasti, seluruh hasil Anugerah KIP itu menegaskan komitmen Perhutani melaksanakan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Selamat! • DR/

PR/2020-XI-28