Perhutanan Perhutani dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Wilayah

Oleh : Isnin Soiban, S.Hut, MM

Penulis adalah Kepala Departemen Pemberdayaan, Direktorat Perhutanan Sosial Perum Perhutani

Tindak lanjut Ratas tersebut adalah penyelenggaraan Rapat Koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, dan dihadiri oleh Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Desa. Menko Marves saat itu menyampaikan, dalam satu bulan ke depan akan dibentuk Tim yang akan membuat Road Map PS. Penerapan PS dilakukan secara terintegrasi antar Kementerian dan Lembaga (K/L). Integrasi juga dapat dilakukan pada alur proses hulu hilir, sehingga perlu ditetapkan bisnis model.

Di dalam Perhutanan Sosial, terdapat usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh kelompok PS dan disebut KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial). KUPS berbasis komoditi dan dapat dibentuk lebih dari satu unit usaha. KUPS disahkan oleh Kepala Desa dan dimaksudkan supaya terjadi integrasi antara pembangunan desa dan rencana usaha perhutanan sosial yang dilaksanakan oleh kelompok PS, dengan mendayagunakan sumber daya hutan yang sudah diberi akses oleh pemerintah.

Keberadaan KUPS sejauh ini telah memberikan manfaat ekonomi bagi para petani PS, namun masih

Perhutanan Sosial

dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Wilayah

saat rapat terbatas (ratas) tanggal 3 november 2020, Presiden ri menyampaikan bahwa Perhutanan sosial (Ps) tidak sekadar membagikan sk. artinya, Perhutanan sosial harus mampu memberikan manfaat bagi warga hutan khususnya pemegang sk Ps. manfaat tersebut adalah bagaimana masyarakat dapat mengelola sumber daya hutan dengan segala kekayaannya untuk meningkatkan taraf ekonomi wilayah.

perlu dukungan dan pengembangan dari pemerintah, sehingga dapat benar-benar berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi wilayah. Menurut data yang dihimpun Direktorat Perhutanan Sosial Perum Perhutani hingga Oktober 2020, setidaknya 114.539 orang tenaga kerja di sub sektor kehutanan telah terserap, yang tersebar di Pulau Jawa. Kontribusi pangan diprognosa tercapai 58.186 ton padi; 136.557 ton jagung; 1.032 ton kacang-kacangan; dan komoditi lain 32,386 ton. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial terdata sebanyak 1011 KUPS.

Pembangunan Ekonomi Wilayah

Menurut Herry Darwanto, kekayaan sumber daya sangat beragam dan berbeda antara daerah satu dengan daerah lain. Demikian juga karakter wilayah dan budayanya. Sehingga, tidak ada daerah yang punya strategi pembangunan wilayah yang sama. Namun, ada prinsip dasar pembangunan ekonomi wilayah yang harus diperhatikan. Pertama, kenali ekonomi wilayah. Kedua, merumuskan manajemen pembangunan ekonomi wilayah yang pro bisnis.

Beberapa isu utama dalam mengenali ekonomi wilayah, antara lain pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Pertumbuhan alami penduduk dan urbanisasi merupakan faktor utama pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk akan mendorong upaya pemenuhan kebutuhan setiap penduduk terhadap pangan, perumahan, dan berbagai barang dan jasa.

Foto : Soeharmanto/Kompersh KPH Randublatung

Urbanisasi dalam skala besar sangat tak menguntungkan bagi pemerintah daerah, sehingga perlu diciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap para pemuda khususnya untuk mengembangkan potensi di wilayahnya. Memberikan latihan kerja dan merencanakan masa depan mereka merupakan upaya memertahankan mereka supaya tidak meninggalkan daerahnya dalam waktu yang lama dan jumlah yang besar.

Isu berikutnya adalah pengembangan agrobisnis dan agroindustri di sektor pertanian. Di beberapa daerah terdapat pembanguan daerah yang tak berjalan baik atau bahkan terhenti dan wilayah ini akan menjadi wilayah kedua dalam pengembangan ekonomi wilayah. Sehingga, para pelaku bisnis akan keluar meninggalkan wilayah karena dianggap sudah tak layak untuk dijadikan tempat berusaha. Sektor agrobisnis dapat membantu untuk mengembangkan dan mempromosikan sektor agroindustri. Solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan ini adalah dilakukannya kerja sama antara berbagai pihak mengatasi keterbatasan modal, mengurangi risiko produksi, dan membuka pasar yang baru.

Prinsip kedua, yaitu merumuskan manajemen pembangunan ekonomi wilayah yang pro bisnis.

Foto : Soeharmanto/Kompersh KPH Randublatung

Kerja sama dan saling pengertian antara pemerintah daerah dan pengusaha adalah sesuatu yang harus dilakukan, karena keduanya akan saling mengisi kelemahan satu dengan lain. Pemerintah daerah harus mampu memberikan informasi rencana bisnis dan investasi yang akan dilakukan. Diperlukan kejelasan dan ketegasan terhadap regulasi dan atau kebijakan yang akan membawa suasana bisnis dan investasi yang nyaman bagi pengusaha.

Berbasis Perhutanan Sosial

Tahap perencanaan pembanguan ekonomi wilayah berbasis Perhutanan Sosial dapat dikelompokkan dalam dua kondisi, yaitu kondisi sebelum terbitnya SK PS dan setelah terbitnya SK PS. Kondisi Sebelum Terbit SK PS dapat digambarkan, bahwa berdasarkan usulan permohonan lokasi perhutanan sosial dan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial, sesungguhnya sudah dapat dimulai perencanaan pembangunan ekonomi wilayah. Terutama dengan melihat sumber daya hutan yang terdapat di calon lokasi PS.

Ada tahapan yang dapat dilakukan. Pertama, penapisan kecocokan lahan dan peruntukannya, untuk agrobisnis, hortikultura, sylvofishery, atau sylvopastural. Kedua, analisa singkat pengembangan bisnis berdasarkan data kependudukan, serta keberadaan infrastruktur terutama jalan, pasar, dan pelabuhan. Ketiga, memberikan masukan kebutuhan sarana dan prasarana beserta penempatan area agroindustri yang mendukung proses bisnis. Keempat, memberikan rekomendasi teknis pengembangan usaha kelompok perhutanan sosial kepada regulator.

Kondisi Setelah Terbit SK PS dapat digambarkan, bahwa setelah kelompok PS memperoleh SK Perhutanan Sosial, terdapat kewajiban yang harus dilakukan oleh

Penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan kehutanan di wilayah kerja Perum Perhutani tercatat sebanyak 114.539 orang yang terdapat dalam kegiatan persemaian, tebangan, sadapan, dan ekowisata. Sedangkan dalam kegiatan piloting pangan tercatat sebanyak 49.000 orang terlibat dalam kegiatan ketahanan pangan tahun 2020/2021.

kelompok. Di antaranya, menyusun Rencana Pemanfaatan Hutan (RPH), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kerja Usaha (RKU) sebagai pedoman dalam menjalankan program kerja.

Ada tahap yang dapat dilakukan untuk pengembangan usaha terintegrasi dengan rencana pembangunan ekonomi wilayah. Pertama, mengoordinasikan dengan Pemerintahan (Desa atau Kabupaten). Kedua, sinkronisasi dan integrasi multipihak dan dikoordinasikan oleh Pemerintah (Desa atau Kabupaten) melalui Musrenbang. Ketiga, pengesahan dan penetapan dokumen pembangunan ekonomi wilayah berbasis Perhutanan Sosial oleh Pemerintah (Desa/Kabupaten/ Provinsi). Keempat, melakukan pemberdayaan kelompok melalui peningkatan kewirausahaan kelompok.

Pembangunan sub sektor kehutanan memiliki peranan penting

Foto : Soeharmanto/Kompersh KPH Randublatung

dan strategis dalam pembangunan regional dan nasional. Sub sektor kehutanan bukan saja berperan terhadap ketahanan pangan wilayah nasional, namun juga memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penyediaan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan kehutanan di wilayah kerja Perum Perhutani tercatat sebanyak 114.539 orang yang terdapat dalam kegiatan persemaian, tebangan, sadapan, dan ekowisata. Sedangkan dalam kegiatan piloting pangan tercatat sebanyak 49.000 orang terlibat dalam kegiatan ketahanan pangan tahun 2020/2021.

Kegiatan usaha kelompok Perhutanan Sosial atau Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) telah diatur dalam Perdirjen PSKL Nomor 3 Tahun 2016 tentang KUPS. Tercatat sudah terbentuk sebanyak 1.011 KUPS di wilayah kerja Perum Perhutani. Setiap KUPS dapat terdiri atas satu atau lebih unit usaha dan tergantung pada sumber daya hutan yang ada di area perhutanan sosial. Misalnya, unit usaha ternak, unit usaha tanaman pangan, unit usaha wisata, unit usaha kopi, unit usaha jeruk, unit usaha rimpang/ rempah-rempah, dan sebagainya.

Sebaran Lokasi Unit Usaha

Lokasi komoditi unit usaha kelompok perhutanan sosial pada umumnya menyebar kompak secara demografi. Misalnya, unit usaha kopi di wilayah Jawa Barat menyebar di wilayah Garut, Bandung Selatan, Bandung Barat dan Subang. Unit usaha kopi di wilayah Jawa Tengah terdapat di Kedu Utara dan Kedu Selatan. Sedangkan unit usaha kopi di Jawa Timur menyebar di Kabupaten Bondowoso dan Jember. Unit usaha padi terdapat di wilayah Sumedang, Majalengka, dan Indramayu. Sedangkan unit usaha padi di Jawa Tengah terdapat di Banyumas Barat. Di wilayah Banten ada unit usaha tanaman jagung yang terdapat di Kabupaten Lebak. Di Jawa Tengah di Kabupaten Pemalang, Pati, Grobogan, dan Kendal. Sedangkan di Jawa Timur terdapat di kabupaten Ponorogo, Madiun, Blitar, Bojonegoro, dan Tuban. Unit usaha wisata di Jawa Barat terdapat di Kabupaten Bandung dan wisata rintisan lain yang dikelola oleh kelompok dan terdapat di berbagai kabupaten. Demikian juga unit usaha wisata di Jawa Timur menyebar di daerah Malang, dan di Jawa Tengah memusat di wilayah selatan Jawa Tengah. Unit usaha ternak juga memusat di wilayah Jawa Tengah bagian tengah, antara lain di Kabupaten Blora, Rembang, dan masuk wilayah Jawa Timur semisal Bojonegoro dan Tuban.

Terhadap sebaran lokasi berdasar komoditi itu, dapat direncanakan infrastruktur yang menunjang proses bisnis. Misalnya di mana akan dibangun unit pengolah hasil panen padi, unit olah hasil panen jagung,

SEBARAN KUPS DIKELOMPOKKAN DALAM UNIT USAHA

unit olah hasil panen kopi. Untuk menunjang unit usaha ternak juga perlu direncanakan di mana akan dibangun Rumah Potong Hewan (RPH), sarana pembuatan konsentrat, bahkan pasar ternak. Unit usaha wisata juga masih mengalami kendala terutama akses jalan menuju obyek wisata alam yang rata-rata tingkat kerusakan atau kualitas jalannya tidak cukup bagus mengingat letak obyek wisatanya cukup jauh dari kota namun memiliki nilai yang bagus.

Selama ini, kelompok usaha Perhutanan Sosial sudah mulai merintis usahanya dan tak sedikit telah memberikan kontribusi pendapatan atau ekologi kepada pemerintah daerah. Dari sisi kelembagaan, kelompok Perhutanan Sosial telah berpengalaman mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, begitu juga lembaga pendukung lainnya, antara lain koperasi, pengaturan kelola pinjaman, dan bantuan dan paguyuban kelompok yang secara cepat dapat memobilisiasi anggota untuk melakukan kegiatan bersama. Namun perlu disadari bahwa keterbatasan sarana prasarana dan infrastruktur yang menunjang proses bisnisnya masih perlu didukung dan direncanakan secara holistik pengembangannya.

Di sinilah peran pemerintah kabupaten atau provinsi harus sudah mulai masuk ke dalam perencanaan pembangunan wilayah, sehingga percepatan pembanguan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud melalui implementasi Perhutanan Sosial. Bagaimana mengukur keberhasilan pengembangan wilayah (kasus kelompok Perhutanan Sosial)? Menurut Dedi M Masykur Riyadi, ada tiga indikator keberhasilan pengembangan wilayah yang dapat dilihat sebagai kesuksesan pembangunan daerah. Pertama adalah produktivitas, yang dapat diukur dari perkembangan kinerja suatu institusi (kelompok) beserta aparatnya (anggotanya). Kedua adalah efisiensi, yang terkait peningkatan kemampuan teknologi/ sistem dan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembangunan. Terakhir adalah partisipasi masyarakat, yang dapat menjamin kesinambungan pelaksanaan suatu program di suatu wilayah.

Perlu Keanekaragaman Ekonomi

Pembangunan ekonomi wilayah berbasis Perhutanan Sosial telah memiliki dasar yang baik dan cukup untuk didorong ke arah yang lebih berkembang. Ketersediaan sumber daya hutan yang beranekaragam, kekuatan kelompok sebagai salah satu faktor pendukung kelembagaan dengan memiliki koperasi, pengalaman mengelola bantuan, pinjaman maupun hibah, dan paguyuban yang mampu memobilisasi anggota kelompok, adalah modal utama pengembangan ekonomi wilayah. Kekuatan tersebut perlu dorongan perencanaan yang kuat dan holistik, baik oleh pemerintah desa, kabupaten, ataupun provinsi, untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi Perhutanan Sosial.

Ekonomi wilayah sebaiknya tidak berbasis satu sektor tertentu. Keanekaragaman ekonomi diperlukan untuk memertahankan lapangan pekerjaan dan untuk menstabilkan ekonomi wilayah. Seperti kata Herry Darwanto, ekonomi yang beragam lebih mampu bertahan terhadap konjungtur ekonomi. • DR

t amaleS Hari Ibu