opinirimba
Perhutanan Sosial Oleh : Isnin Soiban, S.Hut, MM
Penulis adalah Kepala Departemen Pemberdayaan, Direktorat Perhutanan Sosial Perum Perhutani
T
indak lanjut Ratas tersebut adalah penyelenggaraan Rapat Koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, dan dihadiri oleh Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Desa. Menko Marves saat itu menyampaikan, dalam satu bulan ke depan akan dibentuk Tim yang akan membuat Road Map PS. Penerapan PS dilakukan secara terintegrasi antar Kementerian dan Lembaga (K/L). Integrasi juga dapat dilakukan pada alur proses hulu hilir, sehingga perlu ditetapkan bisnis model. Di dalam Perhutanan Sosial, terdapat usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh kelompok PS dan disebut KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial). KUPS berbasis komoditi dan dapat dibentuk lebih dari satu unit usaha. KUPS disahkan oleh Kepala Desa dan dimaksudkan supaya terjadi integrasi antara pembangunan desa dan rencana usaha perhutanan sosial yang dilaksanakan oleh kelompok PS, dengan mendayagunakan sumber daya hutan yang sudah diberi akses oleh pemerintah. Keberadaan KUPS sejauh ini telah memberikan manfaat ekonomi bagi para petani PS, namun masih
82 DUTA Rimba
dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Wilayah
Saat Rapat Terbatas (Ratas) tanggal 3 November 2020, Presiden RI menyampaikan bahwa Perhutanan Sosial (PS) tidak sekadar membagikan SK. Artinya, Perhutanan Sosial harus mampu memberikan manfaat bagi warga hutan khususnya pemegang SK PS. Manfaat tersebut adalah bagaimana masyarakat dapat mengelola sumber daya hutan dengan segala kekayaannya untuk meningkatkan taraf ekonomi wilayah. perlu dukungan dan pengembangan dari pemerintah, sehingga dapat benar-benar berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi wilayah. Menurut data yang dihimpun Direktorat Perhutanan Sosial Perum Perhutani hingga Oktober 2020, setidaknya 114.539 orang tenaga kerja di sub sektor kehutanan telah terserap, yang tersebar di Pulau Jawa. Kontribusi pangan diprognosa tercapai 58.186 ton padi; 136.557 ton jagung; 1.032 ton kacang-kacangan; dan komoditi lain 32,386 ton. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial terdata sebanyak 1011 KUPS.
Pembangunan Ekonomi Wilayah Menurut Herry Darwanto, kekayaan sumber daya sangat beragam dan berbeda antara daerah satu dengan daerah lain.
Demikian juga karakter wilayah dan budayanya. Sehingga, tidak ada daerah yang punya strategi pembangunan wilayah yang sama. Namun, ada prinsip dasar pembangunan ekonomi wilayah yang harus diperhatikan. Pertama, kenali ekonomi wilayah. Kedua, merumuskan manajemen pembangunan ekonomi wilayah yang pro bisnis. Beberapa isu utama dalam mengenali ekonomi wilayah, antara lain pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Pertumbuhan alami penduduk dan urbanisasi merupakan faktor utama pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk akan mendorong upaya pemenuhan kebutuhan setiap penduduk terhadap pangan, perumahan, dan berbagai barang dan jasa.
NO. 87 • TH. 14 • NOvember - desember • 2020
