Sejumlah Daerah

Menilik

Laju Perhutanan Sosial di Sejumlah Daerah

sudah lebih tiga tahun kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menggulirkan program Perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah sebuah program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu lahan, kesempatan usaha, dan sumber daya manusia. Perhutanan sosial juga menjadi benda legal untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan negara. Perhutani melaksanakan program nasional tersebut, dan membentuk satu direktorat khusus untuk menangani Perhutanan sosial. lalu bagaimana derap laju Perhutanan sosial di sejumlah daerah?

Sebagai program yang baru berjalan tiga tahun, banyak pihak belum paham tentang Perhutanan Sosial. Sehingga, sosialisasi tentang program Perhutanan Sosial itu pun terus dilakukan. Hal itu misalnya terlihat pada Kamis, 26 November 2020.

Di hari itu, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Saradan bersama Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Nganjuk memberikan sosialisasi tentang program Perhutanan Sosial kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Harjo. Sosialisasi dilakukan di Balai Desa Sudimoroharjo, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Wakil Administratur KPH Saradan wilayah Selatan, Marsaid, hadir di acara ini mewakili Administratur Perhutani KPH Saradan.

Selain Wakil Administratur KPH Saradan wilayah Selatan, kegiatan tersebut juga sejumlah pemangku kepentingan. Di antaranya adalah Camat Wilangan, Yonny Rachmanto; Kapolsek Wilangan, Joko Purnomo; Kepala CDK Wilayah Nganjuk yang diwakili oleh Penyuluh Kehutanan, Bambang Wahyu; Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Wilangan Selatan, Budi Sulaksana; Kepala Sub Seksi (KSS) Komunikasi Perusahaan

Foto: Suwarno/Kompersh KPH Saradan

KPH Saradan, Widoyo; Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), Jumanto; Ketua LMDH Wonoharjo, Priono; serta pengurus dan anggota Koperasi Wanita Tani Hutan Srikandi Wonoharjo.

Mewakili Administratur Perhutani KPH Saradan, Marsaid dalam kesempatan itu menjelaskan, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka percepatan implementasi program Perhutanan Sosial di wilayah kerjanya. Guna mendukung implementasi tersebut, sosialisasi perlu digencarkan. ”Agar LMDH memahami tahapan apa saja yang akan dilakukan sebelum dan setelah izin Perhutanan Sosial diterbitkan. Sehingga, dalam pelaksanaannya nanti diharapkan bisa sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),” kata Marsaid.

Sementara itu, Kepala CDK Wilayah Nganjuk melalui Penyuluh Kehutanan Muda, Bambang Wahyu, mengatakan, pihaknya bersama Perhutani KPH Saradan dan para pihak terkait akan mengawal dan akan mendampingi LMDH Wonoharjo dalam melakukan implementasi Perhutanan Sosial secara berkelanjutan. Pihaknya juga akan memfasilitasi semua kebutuhan masyarakat sekitar hutan. Sehingga, tujuan program Perhutanan Sosial, yaitu agar masyarakat sejahtera dan hutan lestari, dapat tercapai.

“Jika LMDH membutuhkan bibit tanaman hutan maupun bibit buah-buahan, maka CDK Nganjuk akan membantu dan memfasilitasi,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Desa Sudimoroharjo, Totok Kohar, menyampaikan, akan mengupayakan anggaran dari dana Desa agar dapat masuk ke LMDH. Sehingga, dana tersebut dapat digunakan untuk peningkatan usaha koperasi. Serta menjadi penghubung dengan pihak terkait untuk suksesnya perhutanan sosial dan peningkatan perekonomian masyarakat.

bentuk Gapoktan di Sukabumi

Di Sukabumi, upaya percepatan pelaksanaan program Perhutanan Sosial itu juga digelar. Guna mendukung upaya percepatan program Perhutanan Sosial (PS), Perhutani KPH Sukabumi memfasilitasi pembentukan kepengurusan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Hanjuang Berkah Jaya.

Kegiatan pembentukan pengurus Gapoktan itu dilakukan di Petak 109, Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Hanjuang Barat, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Lengkong, KPH Sukabumi, Selasa, 15 Desember 2020. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Administratur KPH Sukabumi wilayah Timur, Suwandi; Wakil Administratur KPH Sukabumi wilayah Barat, Angkat Wijanto; Sekretaris Desa Kertajaya, Asep Nana; Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) KPH Sukabumi, Darwin; serta tamu undangan lainnya.

Sementara itu, di kesempatan terpisah, Administratur Perhutani KPH Sukabumi, Asep Setiawan, menyampaikan, pembentukan kelompok atau lembaga merupakan salah satu dasar dalam permohonan kegiatan program Perhutanan Sosial (PS). Selanjutnya, dalam pelaksanaannya kelompok masyarakat tersebut akan menjadi pelakunya. Ia menambahkan, di masa depan pembentukan kelompok dan pengurus diharapkan lebih transparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat. Sehingga, pelaksanaan PS ini lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Perhutani berupaya mendorong masyarakat sekitar hutan untuk berperan aktif menyukseskan program PS. Di antaranya dengan mendorong terbentuknya kelompok atau lembaga masyarakat. Dengan terbentuknya wadah lembaga atau kelompok masyarakat, tentunya selain memudahkan pembinaan dan pendampingan sekaligus telah terpenuhinya salah satu dasar untuk penyampaian permohonan legalitas kegiatan program PS,” jelas Asep.

Di hari itu, Sumis Gandi terpilih sebagai Ketua Pengurus Gapoktan Berkah Jaya. Di kesempatan itu, Ketua terpilih Pengurus Gapoktan Berkah Jaya, Sumis Gandi, menyampaikan terima kasih kepada Perhutani yang telah memfasilitasi pembentukan kepengurusan Gapoktan tersebut. Selanjutnya,

Foto: Kompersh/KPH Sukabum

Foto: Soeharmanto/Kompersh KPH Randublatungo

ia juga mengajak kepada seluruh anggota Gapoktan untuk bersamasama mengawal keberhasilan program PS.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya memfasilitasi pembentukan kelompok tani. Kami bersama warga masyarakat akan mendukung dan siap menyukseskan program PS ini,” ujarnya.

monev dan bimbingan kUPS

Di Blora, kegiatan terkait pelaksanaan program Perhutanan Sosial juga dilakukan. Hal itu misalnya tampak pada Jumat, 20 November 2020. Di hari itu, Perhutani KPH Randublatung Ketua LMDH Langen Jati, Sutamsu; Ketua LMDH Jati Lestari, Sumaji; segenap pengurus KUPS, serta pengurus masing-masing LMDH.

Kegiatan Monev tersebut dilakukan dengan pemeriksaan administrasi dan peninjauan lapangan di lokasi kebun Jeruk dalam kawasan hutan yang dikelola oleh KUPS “Wana Buah Sejahtera” Desa Tanggel. Selain untuk memantau perkembangan, Tim Monev juga memberikan bimbingan teknis terkait kegiatan KUPS yang berbasis bisnis, serta motivasi kepada para masyarakat desa hutan agar mempunyai jiwa kewirausahaan. Sehingga, diharapkan komoditi yang dihasilkan dari KUPS tersebut dapat diolah lagi menjadi produk yang mempunyai nilai jual tinggi.

Di kesempatan itu, Isnin Soiban mengatakan, pihaknya berharap, dengan adanya monev dan bimbingan teknis ini, para petani hutan dapat menggali potensi hutan untuk mengembangkan bisnisnya, setelah terbitnya SK Perhutanan Sosial. Sementara Administratur KPH Randublatung, Dewanto, menyampaikan, Monev ini juga membantu seluruh pihak untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh masyarakat di lapangan. Sehingga, lewat Monev itu, pihaknya dapat membantu mencarikan solusi pemecahannya segera.

Sedangkan Ketua LMDH Langen Jati, Sutamsu, dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada jajaran Perum Perhutani yang selama ini telah membimbing LMDH dalam implementasi Perhutanan Sosial. “Kami, atas nama masyarakat desa hutan, menyampaikan terima kasih. Semoga sinergitas ini akan membawa kesejahteraan kepada masyarakat desa hutan,” ucapnya. •

mendampingi tim dari Kantor Pusat dalam melakukan Monitor dan Evaluasi (Monev) terhadap Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Langen Jati Desa Tanggel dan LMDH Jati Lestari Desa Kadengan. Keduanya di Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Timur.

Kepala Departemen Pemberdayaan Perhutanan Sosial Kantor Pusat Perum Perhutani, Isnin Soiban, hadir dalam pelaksanaan monev tersebut. Ia didampingi Administratur Perhutani KPH Randublatung, Dewanto. Hadir pula Kepala Desa Tanggel, Sumaryanto;

DR/Srd/Wdy/Skb/Tfk/Rdb/Hmt