liNTaS Rimba WaRiSaN Rimba

Perhutani dan Polres Boyolali Gelar Pembinaan dan Koordinasi Kepolisian Khusus

Foto : Kompersh KPH Telawa

Boyolali - Bersama Kepolisian Resor (Polres) Boyolali, Perhutani KPH Telawa mengadakan kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Kepolisian Khusus (Binkorpolsus), Kamis, 5 November 2020, di Pos Bayangan, Petak 204a, Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Ngaren, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Kedungcumpleng, KPH Telawa. Kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari MoU Penanganan dan Penegakan Hukum di Wilayah Hutan dengan Polres Boyolali. Wakil Administratur Perhutani KPH Telawa, Kanit Binkamsa Sat Binmas Polres Boyolali, Kapolsek Juwangi, serta Kepala BKPH Kedungcumpleng, Guwo, Gemolong, Karangrayung, Krobokan, Karangwinong, perwakilan Kepala RPH, Polhut, dan Polhutmob, mengikuti kegiatan itu.

Administratur Perhutani KPH Telawa melalui Wakil Administratur, Budi Sutomo, menyampaikan, pelaksanaan kegiatan itu bertujuan menyegarkan pengetahuan tentang kewenangan Polsus (Polisi Khusus) Perhutani serta koordinasi menjalin kerja sama yang solid antara Polres Boyolali dengan Perhutani KPH Telawa. Sedangkan Kapolsek Juwangi, IPTU Sarwoko, mengucapkan terima kasih kepada jajaran Perhutani KPH Telawa yang selama ini solid dalam menjalin kerja sama patroli bersama guna pencegahan serta pemberian pemahaman kepada masyarakat desa hutan tentang pentingnya menjaga hutan agar tetap lestari.

Sementara Kanit Binkamsa Sat Binmas Polres Boyolali, IPDA Budi Purnomo, dalam kesempatan itu menegaskan, butuh sinergitas multi pihak dalam pelaksanaan Tupoksi masing-masing untuk pengamanan wilayah. “Kepada rekan-rekan Polhut, mari kita tingkatkan kewaspadaan terutama pada lingkungan di sekitar hutan dan daerah-daerah hutan rawan atau pun daerah-daerah rawan bencana,” ujarnya. • DR/Tlw/Bbg

Perhutani dan PT WDM Bahas Kerja Sama Agroforestri Tebu di Padangan

Padangan - Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Padangan melakukan pertemuan dengan PT Wahyu Daya Mandiri (WDM), di Kantor Perhutani KPH Padangan, Senin, 23 November 2020. Mereka membahas tindak lanjut penyelesaian hasil kesepakatan terkait pemanfaatan lahan agroforestry tanaman tebu di lahan Perhutani. Pertemuan itu antara lain dihadiri Administratur Perhutani KPH Padangan, Loesy Triana, beserta jajaran; Expert Madya Ecotourism dan Agroforestry dari Divisi Regional Jawa Timur; serta Direktur Operasional dan Manajer Operasional PT WDM.

Di dalam paparannya, Loesy Triana menjelaskan, sesuai kesepakatan awal yang sudah ditandatangani kedua pihak, Perhutani dan PT WDM, ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak pengguna pemanfaatan lahan, yaitu pembayaran Dana Pemanfaatan Hutan (DPH) serta biaya keamanan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama (PKS). Menurut Loesy, Perhutani akan ikut menjaga serta mengamankan lahan tanaman tebu yang telah dikerjasamakan dengan melibatkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai kompensasi biaya pengamanan yang nanti akan diterima.

“Sesuai kesepakatan antara Perhutani dengan PT WDM, lokasi yang dikerjasamakan tanaman agroforestry tebu seluas 360,28 hektare untuk masa tanam tahun 2021-2022. Pihak pengelola lahan, dalam hal ini PT WDM, harus segera melakukan pembayaran DPH dan biaya pengamanan agroforestry tebu sebelum masa panen sebagaimana yang sudah tertuang dalam PKS,” kata Loesy.

Sementara Manager Operasional PT WDM, Teguh Wicaksono, menyampaikan, dengan dasar pengukuran bersama antara Perhutani dan PT WDM yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) yang ditandatangani kedua pihak, PT WDM akan memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran DPH serta biaya pengamanan dalam bulan November 2020.

“Terhadap lokasi yang akan dikerjasamakan, sebelum memasuki masa tanam, untuk sementara bisa dilakukan penanaman tanaman semusim (tanaman polowijo) oleh LMDH, dengan kesepakatan yang dituangkan dalam surat pernyataan oleh masing masing penggarap yang menjadi anggota LMDH,” kata Teguh.

Foto : Kompersh KPH Padangan

• DR/Pdg/Mmt

Secara Daring,

Perhutani dan Kementerian LHK Kaji Kemitraan Tanaman Biomassa

Foto : Adam Dwinuryanto/Kompersh KPH Semarang

Semarang - Perum Perhutani KPH Semarang dipilih sebagai lokasi kajian di kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan Tanaman Biomassa, Jumat, 18 Desember 2020. Kegiatan itu diadakan Perum Perhutani bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara daring melalui Zoom Meeting. Pertemuan virtual tersebut dihadiri Kepala Puslitbang Perhutani, Yahya Amin; Tim Peneliti P3SEKPI yang dipimpin Dr. R Deden Djaenudin; Administratur Perhutani KPH Semarang, Khaerudin; Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, Heru Djatmiko; Kepala Desa Jragung, Edy Susanto; Kepala Desa Panadaran, Sholehaturidlo; Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wogo Manunggal Wono Lestari Desa Jragung, Moh Sony; Ketua LMDH Sido Maju Desa Panadaran, Suparjo; LMDH Maju Utomo Desa Jumo, Akadun; Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) KPH Semarang, R.Sugito; dan undangan lain.

Kegiatan kajian kemitraan tanaman biomassa itu merupakan kerja sama Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Perhutani dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) KLHK. Tujuannya untuk memperoleh informasi dari stakeholder, terkait pengembangan model kemitraan biomassa di Perhutani, yang dapat mendukung pengembangan model kemitraan biomassa.

Perhutani KPH Semarang sendiri memiliki tanaman biomassa hasil kerja sama dengan PT KOFPI seluas 2.000 Hektare dengan pola kebun. Masyarakat pun masih bisa mengembangkan produk agro di 30% lahan Cluster untuk kesejahteraan atau pendapatan, semisal tanaman buah bahkan kayu putih, dengan tetap memerhatikan dan menjaga fungsi hutan agar tetap lestari. Hal itu dijelaskan Administratur Perhutani KPH Semarang, Khaerudin, dalam paparannya.

“Tanaman biomassa Perhutani KPH Semarang tahun 2019 seluas 4.164,2 Hektare dilaksanakan dengan sistem tanaman pola Cluster, yaitu 70% tanaman biomassa dan 30% tanaman agro pertanian. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan, masyarakat desa masih bergantung pada tanaman agro seperti jagung. Pendekatan sosial tersebut

diupayakan guna memberi pemahaman kepada masyarakat akan pengelolaan tanaman biomassa sejak persiapan lahan, penanaman, sampai pemungutan atau produksi. Pola tanam biomassa di KPH Semarang dilakukan dengan sistem Cluster atau plong-plongan. Sehingga masih ada lahan untuk agro yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nantinya masyarakat masih juga mendapatkan sharing produksi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, Heru Djatmiko, menyampaikan, pemerintah mendukung penuh pengembangan biomassa sebagai Sumber Energi Alternatif Terbarukan. Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah RI No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dan Peraturan Menteri ESDM No 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Energi Baru dan Energi Terbarukan serta Konservasi Energi. “Kebijakan pengembangan energi terbarukan setidaknya memperhatikan lingkungan, dimana sumber energi tidak menghasilkan residu yang membahayakan ekosistem,” ujarnya.

Kesimpulan FGD itu disampaikan Ketua tim P3SEKPI, Dr. R Deden Djaenudin. “Persepsi terhadap tanaman biomassa oleh masyarakat cenderung mendukung pengembangan tanaman biomassa dengan pola Cluster seperti yang ada di KPH Semarang. Pola ini merupakan alternatif mata pencaharian atau sumber pendapatan tambahan masyarakat, dalam kegiatan pengelolaan tanaman biomassa Perhutani. Manfaat pola tanam tumpangsari atau Cluster, keterlibatan masyarakat, dan pembagian dana sharing merupakan proses yang menunjang keberhasilan tanaman biomassa,” katanya.

Deden meyakinkan, di masa depan hutan tanaman energi diharapkan bisa menjadi trending sebagai terobosan baru akan sumber energi yang ramah lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan adanya perhatian dari KLHK serta instansiinstansi terkait dengan tanaman energi yang dapat digunakan secara berkelanjutan. • DR/Smg/Ad

Perhutani Akhiri Kegiatan Penanaman Tahun 2020 di Blitar

Blitar - Pada Kamis, 31 Desember 2020, Perhutani KPH Blitar melakukan penanaman bibit jati bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), di lahan seluas 8,4 hektare di Petak 7a, wilayah RPH Ngubalan, BKPH Rejotangan, KPH Blitar. Kegiatan itu dihadiri Kepala Divisi Regional Perhutani Jawa Timur, Oman Suherman; dan Kepala Departemen Perlindungan Sumber Daya Hutan, Ahmad Basuki.

Administratur Perhutani KPH Blitar, Teguh Jati Waluyo, dalam sambutannya, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan penanaman yang terakhir di tahun 2020. Menurut dia, sepanjang 2020, KPH Blitar telah melaksanakan penanaman dengan luas total 716,2 hektare. “Artinya sudah 100% dilaksanakan,” tegasnya.

Sebelum penanaman, segenap jajaran Divisi Regional Jawa Timur dan KPH Blitar mengikuti acara seremonial siaran langsung Video Conference dengan jajaran Direksi Perhutani yang dipimpin oleh Direktur Utama, Wahyu Kuncoro. Di kesempatan itu, Oman Suherman menyampaikan, KPH Blitar tampil sebagai juara kedua bidang tanaman tingkat Divisi Regional Jawa Timur, dan Mandor Tanam Terbaik atas nama Ahmad Mudori dari RPH Sekaran, BKPH Lodoyo Barat. • DR/

Btr/Ag

Foto : Agung S/Kompersh KPH Blitar

Foto : Kompersh KPH Majalengka

Patuhi PSBM Majalengka, Wana Wisata Talaga Pancar Ditutup Sementara

Majalengka - Surat Edaran Bupati Majalengka tentang Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) telah terbit tanggal 23 November 2020. Menyikapi surat edaran tersebut, Wana Wisata Talaga Pancar yang berada di wilayah hutan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Rajagaluh, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ciwaringin, KPH Majalengka, ditutup sementara. Penutupan itu diberlakukan selama 14 hari karena adanya peningkatan kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Majalengka.

Wana Wisata Talaga Pancar adalah arena camping dan tempat rekreasi keluarga yang memiliki keindahan alam dan kesejukan udara. Talaga Pancar cocok untuk menghilangkan penat di tengah kesibukan harian, dengan kegiatan makan bersama maupun bersantai dengan permainan keluarga yang tersedia. Tak heran, wana wisata itu banyak diminati para pengunjung.

Menurut Administratur Perhutani KPH Majalengka, Andi Mulya, selama ini pihaknya patuh terhadap kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19. Di antaranya dengan menyediakan alat pelindung diri di lokasi wisata dan menjalankan protokol kesehatan bagi pengunjung. Misalnya, mengukur suhu tubuh di pintu masuk lokasi wisata, mengingatkan pemakaian masker, menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, serta penyemprotan disinfektan secara rutin. Dengan dikeluarkannya surat edaran PSBM, Perhutani juga akan menutup seluruh wisata yang dikelola.

Sementara Ketua LMDH sekaligus pengurus Wana Wisata Talaga Pancar, Ano Alkatno, menuturkan, dengan adanya surat edaran Bupati tentang penutupan lokasi wisata, pihaknya dan Perhutani KPH Majalengka harus mematuhi anjuran dengan menutup lokasi wisata. Ia mengakui, dampak penutupan wana wisata Talaga Pancar cukup memberatkan perekonomian masyarakat sekitar yang sementara waktu tidak bisa berjualan. Sehingga, ia berharap agar wabah pandemi Covid-19 segera berlalu. • DR/Mjl/AW

Alih Teknologi

Pembuatan Pupuk Hayati, Sinergi Puslitbang Perhutani dan UGM

Cepu - Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Perhutani bersama Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, menggelar praktik Alih Teknologi Pembuatan Pupuk Hayati dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan. Acaranya digelar di area Kantor Puslitbang Perhutani, Cepu, Rabu, 18 November 2020. Pakar dari Fakultas Pertanian UGM, Dr. Tri Harjaka, hadir sebagai narasumber.

Kegiatan penyampaian materi dilakukan di Gedung Graha Wirawanayasa, diikuti peserta alih teknologi, antara lain Koordinator Peneliti Jati, Aulia Hasanusi; Koordinator Peneliti Industri Pemasaran, Loedy Setiono; Koordinator Peneliti FGS, Anton Sudiharto; para Peneliti Puslitbang Perhutani, dan mandor Persemaian/ Staf dari KPH Cepu, KPH Blora, KPH Randublatung, KPH Ngawi, KPH Bojonegoro, KPH Kebonharjo, KPH Jatirogo, KPH Nganjuk, dan KPH Kediri.

Di kesempatan itu, Kepala Puslitbang Perhutani, Yahya Amin, mengucapkan terima kasih kepada Dr. Tri Harjaka dan segenap peserta alih teknologi di Kantor Puslitbang Perhutani. Ia berharap, dengan adanya alih teknologi ini para peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk perusahaan dan lingkungan sekitar.

Sementara Dr. Tri Harjaka merasa senang bahwa peserta sangat antusias dalam mengikuti praktik pembuatan pupuk hayati dengan bahan dasar bakteri. Ia berharap para peserta bisa mempraktikkan di wilayah tugas masing-masing. Ia pun menyatakan, UGM siap berkontribusi teknologi aplikasi pupuk hayati dan agens hayati lainnya semisal agens pengendali hama maupun penyakit tanaman.

“Kegiatan alih teknologi terkait Pembuatan Pupuk Hayati yang diselenggarakan oleh Puslitbang Perhutani Cepu ini sangat tepat. Mengingat saat ini pengguna pupuk kimia secara bertahap mulai dikurangi dan diupayakan untuk perbaikan lingkungan secara berkelanjutan. Pengelolaan pembibitan dan penyiapan pembibitan bibit sehat melalui aplikasi pupuk hayati merupakan langkah awal untuk peningkatan kualitas pertumbuhan dan perlindungan tanaman. Oleh karena itu, pengembangan penelitian dan pengujian masih terus dilakukan untuk tercapainya hasil yang diharapkan baik di lingkup pembibitan maupun lahan produksi,”

jelasnya. • DR/Puslitbang/Hrt

Foto : Harnoto/Kompersh Puslitbang Perhutani (PeFI)