rimbaUTAMA
Menilik
Laju Perhutanan Sosial di Sejumlah Daerah Sudah lebih tiga tahun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggulirkan program Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial adalah sebuah program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu lahan, kesempatan usaha, dan sumber daya manusia. Perhutanan Sosial juga menjadi benda legal untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan negara. Perhutani melaksanakan program nasional tersebut, dan membentuk satu direktorat khusus untuk menangani Perhutanan Sosial. Lalu bagaimana derap laju Perhutanan Sosial di sejumlah daerah?
S
ebagai program yang baru berjalan tiga tahun, banyak pihak belum paham tentang Perhutanan Sosial. Sehingga, sosialisasi tentang program Perhutanan Sosial itu pun terus dilakukan. Hal itu misalnya terlihat pada Kamis, 26 November 2020. Di hari itu, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Saradan bersama Cabang Dinas
28 DUTA Rimba
Kehutanan (CDK) Wilayah Nganjuk memberikan sosialisasi tentang program Perhutanan Sosial kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Harjo. Sosialisasi dilakukan di Balai Desa Sudimoroharjo, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Wakil Administratur KPH Saradan wilayah Selatan, Marsaid, hadir di acara ini mewakili Administratur Perhutani KPH Saradan.
Selain Wakil Administratur KPH Saradan wilayah Selatan, kegiatan tersebut juga sejumlah pemangku kepentingan. Di antaranya adalah Camat Wilangan, Yonny Rachmanto; Kapolsek Wilangan, Joko Purnomo; Kepala CDK Wilayah Nganjuk yang diwakili oleh Penyuluh Kehutanan, Bambang Wahyu; Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Wilangan Selatan, Budi Sulaksana; Kepala Sub Seksi (KSS) Komunikasi Perusahaan
NO. 87 • TH. 14 • NOvember - desember • 2020
