Pencapaian Dua KPH Raih Penghargaan

Kabar menggembirakan dan membanggakan juga dibawa insaninsan Perhutani dari daerah. Dua Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) menerima penghargaan atas prestasi mereka masingmasing. Perhutani KPH Saradan menerima 2 penghargaan, yaitu Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident) dan Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 dengan kategori Gold dari Kementerian Tenaga Kerja. Sedangkan Perhutani KPH Tasikmalaya meraih Piagam Penghargaan atas Ketaatan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021. Kesungguhan dan profesionalisme membuat mereka meraih pencapaian tersebut.

Dalam waktu dua bulan, dua unit kerja Perhutani meraih dua penghargaan. Dua unit kerja tersebut adalah

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH)

Saradan dan KPH Tasikmalaya.

Perhutani KPH Saradan bahkan menerima dua penghargaan. Ya. Perhutani KPH Saradan kembali menerima dua penghargaan dari Kementerian Tenaga Kerja, yaitu

Kecelakaan Nihil (Zero Accident) serta Penghargaan Program

Pencegahan dan Penanggulangan

Covid-19 dengan kategori Gold.

Perhutani KPH Saradan sendiri sudah beberapa kali meraih

Penghargaan Zero Accident dari

Kementerian Tenaga Kerja RI. Penghargaan Zero Accident serta Penghargaan Program

Pencegahan dan Penanggulangan

Covid-19 tersebut diserahkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan

Madya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Ponco Winarno, Senin, 11 Juli 2022, di Kantor Perhutani KPH Saradan di Madiun. Kepala Sub Seksi (KSS) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Perhutani KPH Saradan, Ana Perwitarini, menerima penghargaan tersebut.

Di dalam keterangannya, Ponco Winarno mengatakan, penghargaan tersebut diberikan kepada Perum Perhutani KPH Saradan atas prestasinya dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3). “Tercatat, Perhutani KPH Saradan, mencapai 11.037.914 jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja, terhitung sejak tanggal 1 November 2010 sampai dengan 31 Oktober 2021,” ujarnya.

Di kesempatan itu, Ana Perwitarini mengatakan, penghargaan yang diterima KPH Saradan ini merupakan hasil kerja keras bersama untuk menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai upaya menekan terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan Perhutani KPH Saradan. Selain itu, penghargaan yang diterima KPH Saradan juga atas upaya mereka dalam mencegah dan memutus jaringan penularan virus Covid-19 melalui penerapan pelaksanaan 3M dan melalui vaksin tahap 1 sampai dengan tahap 3. ”Kami sudah beberapa kali mendapatkan Penghargaan Zero Accident yang diterima dari Gubernur Jawa Timur dan Kementerian Tenaga Kerja. Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur diperoleh sejak tahun 2013 sampai 2021 secara berturut-turut, sedangkan penghargaan dari Kementerian Tenaga Kerja diperoleh tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, dan 2021,” tambah Ana.

Perhutani KPH Saradan

Perhutani KPH Saradan adalah salah satu unit manajemen di

Foto: Suwarno/Kompersh KPH Saradan

Wilayah Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. Luas wilayahnya 37.936,6 hektare. Wilayah seluas itu terdiri dari Hutan Lindung (6%) dan Hutan Produksi (94%).

Secara administratif pemerintahan, wilayah kawasan hutan KPH Saradan terletak di empat wilayah Kabupaten. Keempatnya yaitu Kabupaten Madiun 24.869,0 hektare (66%); Kabupaten Ngawi 5.200,9 hektare (14%); Kabupaten Nganjuk 566,9 hektare (1%); dan Kabupaten Bojonegoro 7.299,8 hektare (19%).

Secara geografis, wilayah KPH Saradan terletak pada koordinat 4°45ˇ sampai dengan 5°1ˇBT dan 7°22ˇ sampai dengan 7°42°LS. Tipe iklim Wilayah Hutan KPH Saradan adalah tipe D dengan nilai Q sebesar 94%. Berdasarkan kondisi dan DAS Brantas seluas 13.139,98 hektare. KPH Saradan terdiri dari dua Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan solo seluas 24.797,2 hektare dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas seluas 13.139,9 hektare.

Sementara berdasarkan keadaan topografinya, kawasan hutan di KPH Saradan datar sampai dengan miring (0% – 25%). Kisaran ketinggian 125 mdpt sampai dengan 650 mdt.

Pembagian wilayah kerja pengelolaan hutan KPH Saradan dibagi dalam 3 Sub Kesatuan Pemangkuan Hutan (SKPH), dengan

Foto: Nanjar Munandar/Kompersh Kanpus 12 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH). Satu, Sub KPH Saradan Barat yang membawahi BKPH Bringin (2.054,00 hektare), BKPH Rejuno (2.757,40 hektare), BKPH Kaliklampok (2.481,50 hektare), dan BKPH Notopuro (6.106,63 hektare).

Dua, Sub KPH Saradan Timur yang membawahi BKPH Kedungbrubus (3.759,43 hektare), BKPH Tulung (4.189,20 hektare), BKPH Pajaran (4.204,90 hektare), dan BKPH Petung (3.073,60 hektare). Tiga, Sub KPH Saradan Selatan yang membawahi BKPH Wilangan Utara (3.228,20 hektare), BKPH Wilangan Selatan (3.088,30 hektare), BKPH Jatiketok Selatan (1.904,90 hektare), dan BKPH Jatiketok Utara (2.110,10 hektare).

Menurut Bagian Hutannya, KPH Saradan terbagi menjadi enam Bagian Hutan. Yaitu Bagian Hutan Rejuno, Bagian Hutan Notopuro, Bagian Hutan Tulung, Bagian Hutan Pajaran, Bagian Hutan Wilangan, dan Bagian Hutan Jatiketok.

Penghargaan KPH Tasikmalaya

Satu setengah bulan kemudian, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tasikmalaya juga meraih penghargaan. Tepatnya pada Senin, 29 Agustus 2022, Perhutani KPH Tasikmalaya menerima Piagam Penghargaan atas Ketaatan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021. Pencapaian Perhutani KPH Tasikmalaya itu diumumkan saat berlangsung acara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2022.

Bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya yang terletak di Jalan Sukaasih, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, piagam penghargaan itu diserahterimakan secara simbolis dari Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup atas nama Bupati Kabupaten Tasikmalaya, kepada Administratur Perhutani KPH Tasikmalaya yang diwakili Kepala Seksi Pembinaan Sumber Daya Hutan KPH Tasikmalaya, Rodiana Rahman. Selain Rodiana Rahman, acara tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya, Aneu Susana, SP, M.Si.

Aneu didampingi oleh Kepala Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya, H. Farhan Fuadi Muslim. Sedangkan Rodiana Rahman yang hadir mewakili Administratur Perhutani KPH Tasikmalaya, didampingi oleh Kepala Sub Seksi Pembinaan Sumber Daya Hutan KPH Tasikmalaya, Misbah Udin, beserta Staf.

Aneu Susana menjelaskan, secara umum pengendalian lingkungan dapat disebut sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan hidup. Pengendalian lingkungan hidup menjadi penting, karena dewasa ini semakin banyak limbah yang diproduksi oleh manusia dan ancaman pemanasan global juga semakin nyata.

“Pengelolaan lingkungan yang bijak sangat dibutuhkan untuk meminimalkan dampak negatif dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Upaya kegiatan pengendalian lingkungan hidup ini tidak hanya menjadi tanggung

jawab pemerintah pusat saja, melainkan juga tanggung jawab pemerintah daerah bersama dengan para pelaku usaha dan/atau instansi badan usaha bidang kehutanan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Aneu Susana juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Perum Perhutani KPH Tasikmalaya, atas kontribusi dalam hal ketaatan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Khususnya dalam hal pengelolaan hutan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Menanggapi penghargaan yang diterima, Administratur Perhutani KPH Tasikmalaya melalui Rodiana Rahman, mengungkapkan kegembiraannya atas pencapaian kinerja Perhutani KPH Tasikmalaya. Menurut dia, hal ini sejalan dengan Visi Perhutani “Menjadi Perusahaan Pengelola Hutan Berkelanjutan dan Bermanfaat Bagi Masyarakat”. Ia pun menegaskan, dalam menjalankan visi tersebut, tentunya KPH Tasikmalaya tidak bisa sendiri. Tetapi memerlukan dukungan dan pengakuan dari semua pihak.

“Penghargaan ini menjadikan motivasi untuk memertahankan dan meningkatkan kinerja kami ke depan,” pungkasnya.

Perhutani KPH Tasikmalaya

Perhutani KPH Tasikmalaya adalah salah satu unit manajemen di wilayah Regional Jawa Barat dan Banten. KPH Tasikmalaya terbentuk berdasarkan SK Direksi Nomor 910/ KPTS/Dir/2013 tentang Pembagian Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pemangkuan Hutan Tasikmalaya. Luas wilayah hutannya 43.974,61 hektare. Kawasan hutan seluas itu meliputi kawasan hutan yang berada di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Jumlah total karyawan KPH Tasikmalaya sebanyak 179 orang.

Berdasarkan letak geografis, KPH Tasikmalaya terletak pada 7ˇ03ˇ00ˇ sampai dengan 7ˇ48ˇ10 Lintang Selatan dan 107ˇ54ˇ32ˇ sampai dengan 108P’28’5ˇ Bujur Timur. Kawasan Pengelolaan Hutan Perhutani KPH Tasikmalaya seluas 43.974,61 hektare. Luas menurut fungsinya terbagi menjadi Hutan Produksi Terbatas <15% : 7.627,19; Hutan Produksi Terbatas >15% : 14.995,40; Hutan Produksi : 5.281,13 Ha (11 %); dan Hutan Lindung : 16.070,89 Ha (37%). Jumlahnya 43.974,61 hektare.

Pembagian areal kerja pengelolaan hutan KPH Tasikmalaya terbagi ke dalam lima Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan 18 Resort Pemangkuan Hutan (RPH). Satu, BKPH Tasikmalaya) seluas 10.481,71 hektare, meliputi wilayah RPH Cineam (3.731,09 hektare), RPH Pageurageung (1.577,40 hektare), RPH Cisayong (2.773,20 hektare), dan RPH Ciawi (2.400,02 hektare).

Dua, BKPH Singaparna (8.851,54 hektare), meliputi wilayah RPH Sukaraja (598,78 hektare), RPH Tenjowaringin (2.849,13 hektare), RPH Leuwisari (3.303,00 hektare), RPH Cigalontang (2.100,63 hektare). Tiga, BKPH Taraju (5.243,42 hektare), meliputi wilayah RPH Lukun (1.619,06 hektare), RPH Taraju (1.005,70 hektare), dan RPH Sodong (2.618,66 hektare).

Empat, BKPH Karangnunggal (10.967,90 hektare), meliputi wilayah RPH Cibalong (1.520,00 hektare), RPH Karangnunggal (2.356,08 hektare), RPH Simpang (2.046,32 hektare), dan RPH Cipatujah (5.045,50 hektare). Lima, BKPH Cikatomas (8.430,04 hektare), meliputi wilayah RPH Salopa (2.561,36 hektare), RPH Cikatomas (3.177,81 hektare), RPH Cikalong (2.690,87 hektare).

Kawasan hutan KPH Tasikmalaya terbagi menjadi tiga Kelas Perusahaan (KP), yaitu Jati, Mahoni, Pinus. Tipe iklim di KPH Tasikmalaya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk Kelas Perusahaan Jati, Mahoni, bertopografi bergelombang, pegunungan, dan berbukit. Adapun kelerengannya mulai dari landai sampai dengan sangat curam. Sedangkan Kelas Perusahaan Pinus relatif bergelombang, perbukitan, pegunungan, serta kelerengannya sangat curam.

Untuk Kelas Perusahaan jati, mahoni, berada diketinggian berkisar 0-600 mdpl dan merupakan kondisi ideal bagi jati. Sedangkan untuk Kelas Perusahaan Pinus berada di ketinggian berkisar 0- 900 mdpl dan sangat baik untuk

“Pengelolaan lingkungan yang bijak sangat dibutuhkan untuk meminimalkan dampak negatif dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Upaya kegiatan pengendalian lingkungan hidup ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, melainkan juga tanggung jawab pemerintah daerah bersama dengan para pelaku usaha dan/atau instansi badan usaha bidang kehutanan,” jelas Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya, Aneu Susana, SP, M.Si.

tanaman pinus.• DR/Srd/Swn/Tsm/eFul