![](https://static.isu.pub/fe/default-story-images/news.jpg?width=720&quality=85%2C50)
2 minute read
Gaduh Larangan Buka Bersama
Aturan Larangan
Buka Bersama 2023
untuk ASN dan Pejabat
Meski menimbulkan kegaduhan, belum ada tanda-tanda Presiden Joko Widodo akan mencabut surat edaran larangan buka bersama (bukber) bagi para pejabat dan aparatur sipin negara (ASN). Karena hanya surat edaran, aturan tersebut tidak rumit jika hendak dicabut.
5
Kementerian
Dalam Negeri menerbitkan
Surat Edaran
Nomor: 100.4.4/1768/ SJ tentang Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama.
Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat arahan Presiden
Joko Widodo atau
Jokowi melarang bukber pejabat
Kemendagri juga meminta kepada Gubernur, Bupati/ Wali Kota untuk meniadakan kegiatan Buka Puasa Bersama pada bulan suci Ramadan 1444 H bagi seluruh Perangkat Daerah dan pegawai di Instansi Perangkat Daerah. 1 2 3 berkop Sekretaris
Kabinet Republik
Indonesia Nomor R 38/Seskab/ DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023.
Menko Polhukam
dan DPR
Saling Tantang
JAKARTA–Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal aliran dana mencurigakan sebesar Rp349 triliun terus menggelinding.
MENKO Baca Hal 9
Mahfud Ilahi
![](https://assets.isu.pub/document-structure/230326192236-3cf658753592eb8daa6eaa230e6b19f1/v1/b67026f4c565c001620739ea57c03063.jpeg?width=720&quality=85%2C50)
SOAL 349 ternyata belum sudah. Bola masih menggelinding. Arahnya masih ke sudut-sudut lapangan.
Pemain bintangnya masih Menko Polhukam Mahfud MD.
Indonesia Terancam
Di-Banned FIFA Lagi
4
Selain untuk mencegah penularan Covid-19, larangan ini juga untuk menerapkan pola hidup sederhana bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bunyi SE tersebut: Perihal Arahan terkait Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama, untuk menerapkan prinsip kehatihatian penanganan COVID-19 mengingat saat ini masih dalam transisi dari pandemi menuju endemic.
JAKARTA–Penolakan Gubernur Bali I Wayan Koster terhadap tim nasional U-20 Israel untuk gelaran Piala Dunia U-20 berbuntut. Satu tahapan penting menuju penyelenggaraan event tersebut, yakni undian grup (drawing), dipastikan batal dilaksanakan di Bali pada 31 Maret.
Masjid Akbar Moed’har Arifin, yang Dikelola dengan Konsep Perusahaan
![](https://assets.isu.pub/document-structure/230326192236-3cf658753592eb8daa6eaa230e6b19f1/v1/b9333c6d3b876d0d035477facf8980e9.jpeg?width=720&quality=85%2C50)
![](https://assets.isu.pub/document-structure/230326192236-3cf658753592eb8daa6eaa230e6b19f1/v1/adfc44d58693b335bc61d0132be86552.jpeg?width=720&quality=85%2C50)
Dipimpin GM, Merujuk ke Standar Mutu Internasional
Dulu, kakak-adik Achmad Moed’har Syah dan Achmad Djauhar Arifin sangat sering melakukan perjalanan bisnis lewat jalur darat untuk mengembangkan perusahaan Polowijo Gosari Group. Dan, sering mampir ke berbagai masjid di sepanjang jalan untuk beribadah.
PADA saat-saat itulah, dua pengusaha asal Gresik, Jawa Timur, itu kerap menemukan hal-hal di masjid yang membuat mereka menghela napas dalam-dalam: mulai pintu yang dikunci, toilet yang tidak terawat, hingga banyaknya debu. Dari sanalah kakak beradik itu bercita-cita mendirikan masjid yang megah dan nyaman DIPIMPIN Baca Hal 9
Piutang PBB Tembus Rp1,2 Triliun
CIBINONG Piutang Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB)
Kabupaten Bogor masih cukup, yang belum ditagih pemkab. Nilainya, mencapai
Rp1,2 triliun lebih.
Terkait hal tersebut, Anggota
Komisi II DPRD Kabupaten
Bogor, M. Rizki meminta
Badan Pendapatan Pajak
Daerah (Bappenda) kembali menggali piutang pajak daerah yang tidak tertagih dalam beberapa tahun terakhir.
Bila digali, menurut dia, tentu akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor yang pada 2022 mencapai Rp3,14 triliun.
“Komisi II menargetkan piutang pajak harus tertagih, Bappenda harus terus menggali piutang pajak di tahuntahun sebelumnya,” ujarnya, Kamis (23/3).
Meski dia tidak mengetahui nilai pastinya, namun data piutang pajak tertinggi berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Politisi Gerindra itu berharap, Bapennda dapat memaksimalkan PAD dengan menggali piutang PBB tersebut. “Piutang PBB harus dikejar, dan tahun ini target PAD harus meningkat,” pintanya.
Terpisah, Kepala Bappenda
Kabupaten Bogor, Arif Rahman mengaku akan menggenjot piutang PBB yang jumlahnya lebih dari Rp1,2 triliun. Menurut dia, sebagian besar piutang PBB tidak tertagih karena masih bersengketa hukum.
“Kami tetap berusaha menagih piutang pajak, baik dengan cara konvensional maupun dengan menawarkan program pemutihan, pemberian diskon atau penghapusan denda piutang,” tukas Arif.(cok/c)
TERDAMPAK:
Sejumlah kendaraan di ruas jalan Tol Sentul Selatan. Proyek Tol Sentul Selatan - Karawang Barat ini berlanjut dan kembali melintasi wilayah Kabupaten Bogor.