Tabel 4 Jabatan Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kota Tangerang

serta cara absensi (Vedia,2020). Dengan benar-benar mengetahui perbedaan diharapkan guru dapat memberikan pembelajaran secara tepat dan siswa yang menerima pun merasa senang. Pengawas sekolah pada masa ini memiliki peran untuk memastikan pembelajaran berjalan dengan baik. Dengan kata lain pengawas memiliki peran untuk memastikan bahwa baik guru maupun siswa sama-sama nyaman dalam melaksanakan pembelajaran. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan banyak siswa yang merasa tidak nyaman dengan pembelajaran dalam jaringan. Hal ini terjadi karena kurangnya kemampuan guru dalam menyiapkan perangkat pembelajaran yang memperhatikan kompetensi siswa. Ini dapat diketahui salah satunya dari rapot mutu SMA Negeri Kota Tangerang yang merupakan sekolah asal penulis. Untuk dapat mengetahui bagaimana kompetensi siswa maka guru harus mampu mendiagnosis kondisi siswa baik secara nonkognitif dan kognitif. Oleh karena itu program kerja yang ditawarkan dalam RTLPP ini adalah kegiatan pembinaan guru melalui supervisi akademik, analisis hasil PKG, pembimbingan pelatihan penyusunan RPP dan proses pembelajaran yang menyenangkan serta penyusunan proposal penelitian tindakan sekolah (PTS) yang “Penyusunan Asesmen Diagnostik untuk Meningkatkan Kemampuan Guru Dalam Menyiapkan Perangkat Pembelajaran yang Memperhatikan Kompetensi Siswa”.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan pijakan pada laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil 7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang

Standar Pengawas Sekolah/Madrasah 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan

Pengawas Sekolah 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas

Sekolah dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya 12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan

Angka Kreditnya 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya