LAPORAN UTAMA

Karut Marut Karut Marut

Demokrasi Kampus Oleh: Ihwana Haulan dan Ridho Dwi Saputra

Pemilihan Raya (Pemira) Universitas Lampung (Unila) tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemira Presiden-Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unila yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (14/12/20) ditunda oleh Panitia Khusus (Pansus). Namun, hingga kini Presiden dan Wakil Presiden BEM belum juga terlihat batang hidungnya.

Sudah 159 hari kursi presiden dan wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unila kosong, terhitung sejak pelantikan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Lampung (Unila) pada 10 Maret 2021 lalu. BEM Unila absen tidak ikut dilantik. Hal ini disebabkan oleh karut marutnya Pemilihan Raya (Pemira) Unila 2020 silam.

Dikutip dari Teknokra.com, sejak pembukaan pendaftaran bakal calon Presiden Mahasiswa (Presma) dan calon Wakil Presiden Mahasiswa (Wapresma) pada tanggal 2-6 dan 9 November 2020 lalu, Pansus sudah mengantongi empat pasang bakal calon Presma dan Wapresma.

Mulanya, pada Selasa (10/11/20), akun instagram @pansusunila2020 mengunggah dua pasang pendaftar sementara pasangan bakal calon presma dan wapresma. Kedua pasangnya ialah, Septian Adi P. (FISIP ’17)-Claudia N. D. P. H. (FH ’17) dan M. Julianto (FKIP ’17)-Agung Ilham B. (FISIP ’17). Lalu, pada Rabu (11/11/20), akun tersebut kembali mengunggah dua pasang pendaftar sementara pasangan bakal calon presma dan wapresma lain, yaitu pasangan Eko Wiyanto (FKIP ’17)-Haridotama (FISIP ’18) dan Ropiudin (FMIPA ’17)-Rois Abdillah (FP ’17).

Esoknya, pada Kamis (12/11/20) pasangan Septian Adi P.-Claudia N. D. P. H. dan M. Julianto-Agung Ilham melakukan sidang sengketa ke Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM). Kedua bakal calon presma-wapresma tersebut merasa dirugikan karena pasangan lain masih bisa mendaftar. Menurutnya, Pansus melanggar SK poin pertama.

Bunyi pasal yang dilanggar ialah pendaftaran, pengembalian berkas calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa, calon anggota DPM U dan Tim Sukses dilaksanakan pada tanggal 2 November, 3 November, 4 November, 5 November, 6 November, dan 9 November 2020 pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat pada pukul 08.00 s.d 12.00 dan dilanjutkan kembali pukul 13.00-17.00 WIB dilaksanakan secara dalam jaringan (daring).

Sidang dihadiri oleh perwakilan Tim Sukses (Timses) masing-masing, perwakilan Panitia Khusus (Pansus), dan MPM di Ruang Sidang Gerha Kemahasiswaan Lt. 2. Namun , hingga akhir sidang ini belum membuahkan hasil dan masih ditunda.

Sidang Sengketa Berakhir Ricuh

Sidang dilanjutkan pada Jumat (13/11/20), di Ruang Sidang 1 Lt. 4 Gedung Rektorat Unila. Sidang lanjutan pemira ini ricuh karena penggugat tidak sepakat dengan mekanisme sidang sengketa.

Pemimpin sidang tidak menunda sidang sengketa, guna mengadakan rapat internal MPM terlebih dulu. Namun, pemimpin sidang membacakan keputusan sidang tersebut.

Berdasarkan pantauan Teknokra, terjadi adu mulut antara penggugat dengan Ketua MPM, Hanggara Ramadhan (Ilmu Hukum’16). Sehingga, penggugat memilih walk out dari ruang sidang. Namun, Hanggara tetap membacakan putusan sidang. Walaupun tidak ada penggungat di dalam ruang sidang tersebut.

Ia mengatakan bahwa penafsiran pendaftar akan dikembalikan kepada SK 6 poin 13 dan MPM memutuskan pasangan bakal calon atas nama Eko Wijayanto-Haridotama dan Ropiudin-Rois Abdillah tetap dapat melanjutkan ke tahapan pemira selanjutnya.

“Keputusan ada di MPM, yang ditetapkan kita juga mencari mana kebermanfaatan yang luas. Yang menjadi pertimbangan kuat dapat dilihat di rilis keputusan MPM. Sejauh ini MPM Unila berbicara atas dasar fakta dan dasar hukum bukan opini, menggiring opini dan kepentingan golongan,” ujarnya.

Lalu, Wakil Rektor (WR) III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Yulianto melakukan mediasi pada sidang sengketa pemira 2020. Mediasi ini menghadirkan penggugat (Tim sukses Septian Adi P.-Claudia N.D.P.H dan M. Julianto-Agung Ilham) dan tergugat (Panitia Khusus Pemira 2020) di Ruang Sidang 1 Lt. 4 Gedung Rektorat Universitas Lampung.

Ketua Pansus, Edi Hermawan Hepriyadi (Ekonomi Pembangunan ’19) mengatakan mediasi dengan WR III dilakukan karena pihak penggugat menyampaikan mosi tidak percaya kepada MPM dan dapat meminimalisir terjadinya kerusuhan terkait sidang sengketa Pemira 2020. Sedangkan, hasil keputusan sidang sudah ditetapkan oleh MPM.

“Akan tetapi kalo kita lihat dari UU KBM Unila, keputusan MPM itu bersifat final. Karena MPM merupakan lembaga peradilan tertinggi di Pemerintahan Mahasiswa,” katanya.

Sekretariat Pansus di Segel

Pasa Senin, (23/11/20), dua pasang bakal calon Presma-Wapresma Unila 2020 atas nama Septian Adi P.- Claudia N.D.P.H dan M. Julianto – Agung lakukan aksi segel di Sekretariat Pansus Unila di Gedung Gerha Kemahasiswaan Lt.1.

Pada salah satu bakal calon Presma, M. Julianto mengatakan kekecewaanya terhadap kinerja Pansus. “Kami dikecewakan dari awal sengketa, seperti tahap pendaftaran. Lalu, untuk masalah timeline yang masih berlanjut padahal semua sudah menyapakati bahwa timeline sementara dihentikan,” ucapnya.

Pasangan Ropiudin-Rois Abdillah Berkoalisi dengan Pasangan Eko Wiyanto-Haridotama

Pada Rabu (25/11/20) akun instagram @pansusunila2020 kembali mengunggah penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden mahasiswa BEM U KBM Unila yang telah lolos verifikasi akhir. Pansus menetapkan hanya tiga pasang bakal calon Presma-Wapresma yang lolos dalam tahap ini. Ketiganya ialah Septian Adi P.-Claudia N. D. P. H., M. Julianto-Agung Ilham dan Eko Wiyanto-Haridotama.

Sedangkan pasangan Ropiudin-Rois Abdillah tidak lolos verifikasi akhir dan memilih berkoalisi dengan pasangan Eko Wiyanto-Haridotama.

Menurut Ropiudin (Matematika ’17), jika potensi mereka (Ropiudin-Rois Abdillah dan Eko Wiyanto-Haridotama) dipadukan akan mampu menciptakan perubahan dan karya yang lebih hebat.

“Kami sadari bahwa untuk menciptakan karya dan perubahan tidak harus menjadi seorang pemimpin yg berada dipaling atas. Namun malah bisa diwujudkan dengan kolaborasi kerja,” jelasnya.

Aksi Mosi Tidak Percaya MPM dan Pansus

Pada Selasa (1/12/20), dua calon presiden dan wakil presiden BEM (Septian Adi P.-Claudia N. D. P. H. dan M. Julianto-Agung Ilham) dan juga para timses lakukan aksi mosi tidak percaya MPM dan Pansus. Spanduk bertuliskan “Demokrasi Unila Mati, MPM Pansus #Tidak Netral” “Stop Oligarki! MPM Ditunggangi” terpasang di Gerha Kemahasiswaan Unila.

Aksi ini dilakukan karena Pansus tetap melaksanakan batas waktu Pemira yang telah masuk tahap kampanye. Padahal, sesuai mediasi dengan Wakil Rektor III saat sidang hari kedua dengan MPM yang ricuh, Prof. Yulianto memutuskan untuk menunda dulu tahap pemira.

Wakil Rektor III sudah layangkan surat hasil kajian dan rekomendasi untuk Pemira 2020. Berdasarkan surat tersebut, telah dilakukan lang -

kah-langkah persuasif untuk memediasi sengketa antara tim sukses yang menggugat dengan pansus.

Kemudian, berdasarkan rekomendasi pendapat hukum Satuan Pengendali Internal (SPI) Unila tentang sengketa antara tim sukses dengan pansus Pemira Unila 2020. Maka, Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni menghentikan sementara pemira Unila 2020.

“Dikarenakan ada cacat prosedur dalam proses pemilihan raya mahasiswa demi menjaga kondusivitas Universitas Lampung,” ujarnya. dari Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Edi mengatakan surat itu berupa surat rekomendasi, artinya keputusan ada di Pansus melalui mekanisme rapat. Ia juga menampik tuduhan tidak netral sebagai penyelenggara Pemira Unila 2020. Menurutnya, pansus sudah berulang kali menekankan pansus tidak ada kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, pansus sudah menjalankan pemira sesuai dengan prosedur yang ada.

Agung Ilham Bahari terdaftar dalam anggota Partai Politik

Drama pemilihan raya berlanjut saat tersebarnya susunan pengurus DPW (Dewan Pengurus Wilayah) Partai Gelora periode 2019-2024. Cawapres BEM Unila, Agung Ilham Bahari (Pas angan n o mor urut 2 )

tercantum d a l a m struktur anggota DPW Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Lampung. Hal ini berdasarkan Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelombang Rakyat Indonesia Bandarlampung yang ditandatangani Ketua DPW Gelora, Samsani Sudradjat.

Syahrul Fatah, Ketua Bidang Generasi Muda DPW Partai Gelora mengatakan Agung Ilham Bahari tidak tergabung dalam struktur anggota partai Gelora. Menurutnya, pencantuman nama Agung dalam struktur tersebut tanpa sepengetahuan Agung.

“Itu yang bersangkutan (Agung Ilham Bahari) pernah menyampaikan kalau tidak ingin berpartisipasi dulu dalam politik praktis. Karena saya juga cukup kenal dengan dia. Namun, namanya

sudah saya masukan untuk sementara bukan sebagai anggota atau pengurus apapun. Sampai sekarang belumlm ada SK (Surat Keputusan) sah dari pusat,” ujarnya.

Selain itu, pencantuman nama tersebut dilakukan atas dasar status kedekatan Syahrul dengan Agung. Ia menambahkan bahwa Agung tidak ikut dalam Rakorwil (Rapat Koordinasi Wilayah) yang diadakan pada Minggu (30/8/20) lalu.

“Miskomunikasi dengan saya. Sampai sekarang Agung tidak pernah terlibat dalam kegiatan apapun juga,” katanya.

Esoknya, Rabu (2/12) pasangan nomor urut satu (Eko Wiyanto-Haridotama) beserta Timses lakukan aksi tolak intervensi WR III dalam penyelesaian sengketa Pemilihan raya (Pemira) di depan Gedung Rektorat. Aksi ini dilakukan karena keberpihakan WR III ke salah satu pasangan calon.

“Adanya masalah sengketa pemira sampai hari ini tidak pernah dilibatkan dalam masalah tersebut. Kami hanya tahu adanya sengketa pemira, tetapi kami tidak pernah dilibatkan dalam penyelesaiannya. Sampai kemarin keluar surat rekomendasi tentang adanya pemberhentian keterlaksanaan dari pemira,kami juga tidak mengetahuinya,” ucap Capres BEM nomor urut satu, Eko Wiyanto.

Ahmad Syarif Hidayatullah, Timses Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM Eko Wiyanto – Haridotama mengatakan, surat rekomendasi yang dilayangkan WR III sudah merugikan hak konstitusional pasangan ini. Selain itu, WR III tidak bisa merangkul seluruh keluarga besar mahasiswa.

Menurutnya, WR III memihak Paslon yang aktif sebagai anggota dan pengurus parpol 2019-2024. Sehingga, hal ini jelas bertentangan baik secara moral, etika, idealisme mahasiswa serta peraturan yang berlaku.

“Dengan ditemukannya beberapa fakta mengenai keterlibatan pasangan calon nomor 2 dalam hal ini (Cawapres) yang menjadi anggota dan pengurus partai politik 2019-2024. Hak tersebut mencederai indipendensi dan idealisme gerakan mahasiswa. Sehingga dengan berdasarkan kepada peraturan KBM Unila yang ada pasangan calon nomor 2 dapat di diskualifikasi dan pencalonannya batal demi hukum,” paparnya.

Proses Pengambilan Infomasi Rusuh

Pada Selasa (15/12/20), Pansus menyelenggarakan kegiatan pengambilan informasi terkait keterlibatan calon wakil presiden BEM nomor urut dua dengan Partai Politik (Parpol) di Gedung Gerha Kemahasiswaan Lt. 2.

Kegiatan ini mengundang Timses nomor urut satu atas nama Eko Wijayanto-Haridotama dan pihak timses nomor urut dua atas nama M. Julianto–Agung Ilham Bahari untuk dapat menyampaikan bukti-bukti pendukungnya.

Hal ini terkait dugaan terhadap Agung Ilham Bahari, Calon Wakil Presiden nomor urut dua yang namanya tercantum dalam struktur anggota Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Gelora.

Di tengah berlangsungnya acara, terdengar suara hantaman pintu yang keras akibat didorong secara paksa oleh sekelompok orang. Setelah aksi dorong-dorongan antara Pansus dengan masa, akhirnya salah satu Timses dari Paslon nomor tiga pun berhasil masuk.

Ia kemudian meminta agar pihak Pansus memberhentikan proses penggambilan informasi yang tengah berlangsung terkait dengan dugaan keterkaitan Cawapres BEM Unila, Agung Ilham Bahari dengan partai politik. Kemudian suasana menjadi memanas dan mulai terjadi adu mulut serta aksi saling tunjuk.

Ahman Tosy Hartino (PPKN ’17) Timses pasangan calon nomor urut tiga mengatakan kedatangannya untuk menanyakan alasan tidak mengundang nomor urut tiga.

“Sebenarnya kericuhan ini juga terjadi karena sebelumnya memang masih ada sengketa yang belum terselesaikan. Namun, pihak Pansus masih tetap menyelenggarakan kegiatan yang seperti ini,” jelasnya.

Karena kondisi yang semakin tidak kondusif, timses dari paslon dua memutuskan untuk walk out dari kegiatan ini.

Pemira Presma-Cawapresma Ditunda

Pemira Presiden-Wakil Presiden BEM Unila yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (14/12/20) ditunda oleh Pansus. Penundaan tersebut dikarenakan pihak rektorat yang belum memberikan akses pangkalan data pemilih kepada Pansus. Ketua Pansus menjelaskan bahwa pertemuan dengan pihak rektorat sudah dilakukan oleh pansus pada bulan November kemarin. Namun, masih belum memberikan akses pangkalan data pemilih. Menurutnya, pihak rektorat khawatir data tersebut akan disalahgunakan.

Edi mengatakan sistem pemilihan pada tahun 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19. Sehingga, pemilihan dilakukan secara dalam jaringan (daring).

“Terdapat kendala dalam pemilihan ini. Seperti website yang down ketik a d i ak -

ses mahasiswa secara keseluruhan. Kemudian untuk menanggulangi hal tersebut maka dalam proses pemilihannya dibuatkan sebuah jadwal berdasarkan fakultas masing-masing,” ucapnya.

Ia juga mengatakan kendala lainnya seperti kelompok yang tidak puas terhadap kinerja Pansus, tidak percaya terhadap Pansus, beberapa aksi yang dilakukan peserta Pemira, serta dugaan salah satu calon wakil presiden yang terlibat partai politik.

guyub dan mau bersama-sama melanjutkan pemilihan raya.

Namun sampai sekarang belum menunjukkan arah untuk kesitu,” katanya.

Pansus di Mata Capres-Cawapres

Haridotama mengapresiasi kinerja Pansus. Menurutnya,

Pansus 2020 menjadi catatan sejarah pertama kali penyelenggaraan yang dilakukan menggunakan teknologi digital baik di

Unila ataupun di kampus lain yang ada di provinsi Lampung.

Menanggapi berhentinya pelaksanaan pemilihan Presma d a n Wa pres m a

2021, ia men- g a takan bahwa Pansus 2020 sudah mulai goyah yang terlihat dari terintervensi dari berbagai pihak.

“Tentu ini menjadi tekanan tersendiri bagi Pansus, tetapi bukan berarti harus kehilangan arah sebagai Pansus. Sekarang ada 3 paslon, kalo memang ada cacat prosedur silahkan dibuktikan lalu didiskualifikasi, bukan malah dimainkan oleh narasi liar yang pada akhirnya dimainkan oleh kompetitor untuk menjatuhkan paslon lainnya,” katanya. kan oleh kinerja pansus.

“Kenapa sampai sekarang BEM belum ada? Itu karena kinerja pansus, jadi silahkan publik menilai,” ujarnya saat diwawancarai via WhatsApp pada Jumat (10/6/).

Selanjutnya, Septian berpendapat bahwa Pansus tidak profesional dalam menjalankan kerjanya. Selain itu, Pansus juga tidak bersifat netral serta banyak konflik yang tidak bisa ditangani. “Jika akan dilanjutkan kita yang angkatan 2017 sudah masuk mahasiswa semester 8 tidak akan produktif lagi, kita sudah ada pada fase penyusunan tugas akhir. Sehingga kalau kita melanjutkan kontestasi dan terpilih pun, kami sudah tidak bisa produktif lagi,” tuturnya.

Pansus 2020 Gagal

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Yulianto mengungkapkan bahwa Pansus 2020 dianggap gagal dalam tugasnya menyelesaikan Pemira 2020. “Saya sudah tunggu mereka (Pansus) dari bulan januari-maret tapi nggak selesai-selesai, rupanya mereka nggak sanggup untuk menyelesaikan,” ungkapnya.

Mengetahui hal tersebut, selanjutnya Rektor memerintahkan untuk membentuk tim penyelesaian pemira yang melibatkan seluruh Wakil Dekan III Fakultas, dan juga tim pakar hukum lainnya, yang diketuai oleh Depri Liber Sonata, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Unila.

Rapat perdana Tim Penyelesaian Pemira dimulai pada tanggal 23 maret 2021, dengan memanggil Pansus, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan juga Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM). Berdasarkan keputusan hasil rapat tersebut, Pansus 2020 telah dianggap gagal dan tidak professional dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan KBM Unila.

Dalam pernyataannya, Prof. Yulianto juga mengatakan bahwa MPM dan DPM sepakat untuk membubarkan Panitia Khusus Pemira dan akan membentuk Panitia Khusus Pemilihan Raya 2020 yang baru yang harus dibentuk paling lambat pada tanggal 2 mei 2021. Pemilihan Raya 2020 yang baru, pansus yang akan dibentuk tersebut bertugas untuk melanjutkan proses pemilihan presiden dan wakil presiden BEM-U,” jelasnya.

Kendati demikian, Panitia Khusus Pemira baru tersebut sampai sekarang tak kunjung dibentuk. Prof. Yulianto mengaku sudah terus menanyakan hal ini kepada DPM dan Juga MPM, namun belum ada tanggapan.

“Kita sudah sepakat sama MPM dan DPM tanggal 20 Mei harus sudah selesai, tapi sampai sekarang mereka saya coba panggil alasannya masih dikampung,” ungkapnya.

Jika Panitia Khusus yang baru ini tak kunjung dibentuk, Prof. Yulianto mengatakan bahwa dirinya akan berembuk untuk sama-sama mencari jalan keluar dari Pemira ini. “Kalau ini nggak selesai, yaa kami bersama tim akan berembuk sesuai dengan keputusan rapat, dan kita selesaikan secara kebersamaan,” jelasnya.

Tidak Ada Lembaga Yudisal Penyebab Pansus Gagal

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum (FH) sekaligus ketua dari Tim Penyelesaian Pemira, Depri Liber Sonora menjelaskan bahwa ada sesuatu yang kurang yang mengakibatkan permasalahan pemira ini tak kunjung selesai, yaitu tidak adanya lembaga yudisial yang bisa menyelesaikan permasalahan.

“Kita mengenal ada tiga kompenen trias politika yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif. Ada yang membuat aturan, ada yang melaksanakan aturan, dan ada yang mengadili pada saat ada orang yang diduga melawan aturan. Sayangnya, hal ini tidak ada dalam KBM-U, jadi disini bisa terjawab pada saat mereka mengalami satu stagnasi atau persengketaan, mereka bingung siapa yang akan menyelesaikan,” jelasnya.

Sementara itu terkait langkah apa yang akan diambil utuk menyelesaikan permasalahan pemira ini, ia mengatakan bahwa Tim Penyelesaian Pemira masih menunggu MPM dan DPM untuk menentukan sikap karena itu negara mereka, dan Universitas tidak bisa seenaknya campur tangan.

“Kami dari pihak universitas tidak bisa intervensi atau seenaknya campur tangan karena itu hak teritorial mereka. Jadi menurut saya kita harus cari tahu dulu dasar hukumnya, karena belum tentu mahasiswa juga tidak sepakat kalau universitas ikut campur,” katanya= Edisi Khusus Mahasiswa Baru 2021 17