Rumah Baru Pelunasan

JAKARTA, TRIBUN - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan penyitaan aset dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tower base transceiver station (BTS) pada BAKTI Kominfo. Kali ini, penyitaan dilakukan atas satu unit rumah milik tersangka, yaitu Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif.

“Dari tersangka AAL,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung, Kuntadi kepada Tribun, Jumat (10/2).

Penyitaan itu dilakukan setelah tim penyidik menelusuri aset Anang Achmad

TERUS BERGULIR

 Kejagung sita aset dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tower BTS pada BAKTI Kominfo.

 Rumah milik Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif disita.

 Rumah yang disita itu belum lama ini dibeli tersangka.

Latif termasuk dengan memeriksa istrinya sebagai saksi. Rumah yang disita itu belum lama ini dibeli Anang Achmad Latif. Oleh sebab itu, status kepemilikannya belum berganti kepada Anang ataupun pihak keluarganya.

“Baru pelunasan. Jadi masih atas nama sebelumnya,” kata Kuntadi.

Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menyita tiga mobil dari tersangka lain dalam perkara ini. Pada Jumat (6/1) terpantau ada tiga mobil yang terparkir dan ditempeli garis tanda penyitaan oleh pihak Kejaksaan Agung.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Kuntadi pun memberikan konfirmasi mengenai penyitaan tersebut. “Ya BAKTI,” ujarnya pada Senin (9/1) lalu.

Ketiga mobil tersebut merupakan hasil sitaan dari penggeledahan kediaman tersangka Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak.”(Dari) GMS,” katanya.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga telah menyita uang tunai dalam mata uang dolar Amerika Serikat dari tersangka Galumbang. Nilai uang tunai yang disita setara dengan miliaran rupiah.

“Satu setengah miliar,” ujar Kuntadi.

Galumbang. Sebagaimana diketahui, penggeledahan tersebut dilakukan pada hari yang sama dengan penetapan Galumbang sebagai tersangka pada Rabu (4/1). Dirinya ditetapkan tersangka bersama dua orang lain, yaitu Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif dan Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia, Yohan Suryanto. Kemudian pada Selasa (24/1), Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka dalam perkara ini, yaitu Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali. Terbaru, Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan ditetapkan tersangka pada Senin (6/2). Dalam kasus ini para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kantongi Tersangka

Kejaksaan Agung sudah mengantongi dua nama tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari perkara korupsi pengadaan tower base transceiver station (BTS) periode 2020 hingga 2022. Dua nama tersebut merupakan bagian dari lima orang yang telah ditetapkan tersangka dalam perkara pokok.

“TPPU kan cuma dua kalau enggak salah. Enggak semua (dari lima tersangka perkara pokok),” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung, Kuntadi.

Rayakan Valentine

Dengan Peluk Sapi

NEW DELHI - Kementerian Kesejahteraan Hewan yang dikelola pemerintah India mengimbau warga untuk merayakan Hari Valentine tahun ini bukan sebagai perayaan romansa, tetapi sebagai “Hari Pelukan Sapi”. Kampanye digunakan untuk mempromosikan nilai-nilai Hindu dengan lebih baik. Dewan Kesejahteraan Hewan India mengatakan pada hari Rabu (8/2) bahwa memeluk sapi akan membawa kekayaan emosional dan meningkatkan kebahagiaan individu dan kolektif.

Umat Hindu yang taat, yang memuja sapi sebagai suci, mengatakan hari raya Barat seperti Valentine bertentangan dengan nilai-nilai tradisional India.

Dilansir dari Associated Press, dalam beberapa tahun terakhir, kelompok garis keras Hindu telah menggerebek toko-toko di kota-kota India, membakar kartu dan hadiah, dan mengusir pasangan yang berpegangan tangan keluar dari restoran dan taman.

Mereka mengatakan bahwa Hari Valentine mempromosikan pergaulan bebas. Kelompok politik garis keras seperti Shiv Sena dan Bajrang Dal mengatakan tindakan seperti itu membuka jalan untuk menegaskan kembali identitas Hindu. Anak muda India terpelajar terlepas dari agama mereka, biasanya menghabiskan liburan Valentine di taman dan restoran, bertukar hadiah dan mengadakan pesta untuk merayakannya seperti festival India lainnya. (kpc)

Politisi PDI-P Kritik Jokowi Tak Jelas Soal Papua

JAKARTA, TRIBUN - Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengatakan belum ada perintah jelas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pelibatan TNI untuk mengatasi gejolak keamanan di Papua. Maka dari itu, TB Hasanuddin meminta agar TNI tidak melulu disalahkan terkait serangan teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.

KIRIM tulisan berita Anda minimal 180 kata ke email:tribunwarga@gmail.com. Lampirkan foto head-shot dan foto liputannya.

Tim penyidik pada Jampidsus Kejaksaan Agung mengamankan tumpukan uang dolar tersebut dari dalam mobil tersangka. “Mobilnya di rumah,” ujarnya. Aset-aset tersebut merupakan hasil sitaan dari penggeledahan kediaman

Namun, Kuntadi masih enggan menyebut nama kedua tersangka itu. Dia hanya memberikan kisi-kisi. Satu tersangka merupakan pihak swasta dan satu lagi merupakan aparatur sipil negara (ASN). “Ya ada swasta, ada ASN,” ujarnya. (Tribun Network/aci/wly)

“Sampai hari ini belum ada perintah yang jelas dari Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk mengatasi gejolak di Papua. Jadi, jangan apa-apa menanyakan dan menyalahkan tentara, TNI,” ujar TB Hasanuddin saat dihubungi, Jumat (10/2).

TB Hasanuddin mengungkap- kan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi I DPR dan TNI, disepakati bahwa dasar hukum operasi militer di Papua tidak jelas.

Menurut dia, sejak 2 tahun lalu, peraturan presiden (perpres) akan dikeluarkan sebagai dasar hukum operasi oleh TNI ini. Namun, hingga saat ini, perpres tersebut tak kunjung dikeluarkan. “Kalau perpres diturunkan, jelas nanti bagaimana pelibatan TNI di sana,” ucap Hasanuddin. TB Hasanuddin menyampaikan, saat ini TNI berada di bawah kendali polisi dalam melaksanakan operasi di Papua. Walhasil, TNI kerap ragu dalam bertindak, sehingga malah banyak tentara yang meninggal ketika bertemu KKB. (kpc)