Tambah Kapasitas Pengolahan Air,

Gunungkidul Bakal Bangun IPA Seropan

DINAS Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul akan membangun instalasi pengolahan air (IPA) di Seropan, Semanu. Kepala

DPUPRKP Gunungkidul, Irawan Jatmiko mengatakan IPA Seropan akan dibangun tahun ini.

“Pembangunan IPA merupakan upaya meningkatkan cakupan air bersih,” jelas Irawan memberikan keterangan pada Jumat (10/2).

Keberadaan IPA ini akan meningkatkan kapasitas pengolahan air dari Seropan menjadi 210 liter per detik. Sebelumnya, kapasitas Seropan hanya110 liter per detik. Menurut Irawan, pembangunan IPA Seropan akan menelan biaya Rp43.720.550.000. Proyek ini bekerja sama dengan Balai Prasarana Per-

Bupati Bantul: Reformasi Birokrasi

Didasari Perubahan Paradigma

BANTUL, TRIBUN - Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, berupaya mendorong reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul. Semangat perubahan ini sudah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo melalui program birokrasi lincah atau birokrasi berdampak.

nambah staf. Mengubah sistem sama dengan mengubah paradigma, dari merencanakan kegiatan menjadi merencanakan keberhasilan. Ada ketentuan belanja pegawai menjadi maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

mukiman Wilayah (BPPW) DIY. “Cakupan layanan air bersih akan meluas ke Semanu, Karangmojo, Rongkop, Ngawen, Semin, dan Ponjong dengan adanya IPA ini,” ujarnya.

Pemkab Gunungkidul gencar meningkatkan cakupan layanan air bersih, di antaranya dengan membangun sistem penyediaan air minum (SPAM) di 10 kalurahan. Bupati Gunungkidul Sunaryanta berharap berbagai upaya ini bisa meningkatkan derajat kesehatan warganya. Selain IPA Seropan, pihaknya akan mengusulkan peningkatan cakupan air bersih di 2024 dengan rencana anggaran Rp100 miliar dan difokuskan ke wilayah selatan Gunungkidul, yang masih kerap kesulitan mendapatkan air bersih. (alx)

Kulon Progo Bentuk Pendamping Keluarga untuk Tekan Stunting

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo membentuk tim percepatan penurunan stunting (TPPS) dan tim pendamping keluarga (TPK), untuk mengentaskan angka kasus kekerdilan di anak pada 2023.

“TPPS secara struktural dari kabupaten, kapanewon, dan kalurahan yang dimulai sejak 2022. TPK terdiri dari 229 tim atau 687 pendamping keluarga, mulai dari calon pengantin, saat hamil, pasca bersalin, bawah dua tahun (baduta) dan bawah lima tahun (balita),” kata

Ariadi, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB) Kabupaten Kulon Progo dalam talkshow Jaksa Peduli

Stunting, Jumat (10/2). Penjabat (Pj) Bupati Kulon Progo, Tri Saktiyana mengatakan, dengan adanya perbedaan jumlah anak berisiko stunting, diperlukan sinkronisasi agar data valid dan penanganan tepat sasaran. Pemkab Kulon Progo berupaya memaksimalkan gizi seimbang dan berkolaborasi dengan semua pihak. Kajari Kulon Progo, Ardi Suryanto menyebut, angka stunting di Kulon Progo terbilang tinggi. Oleh karenanya, kejaksaan hadir untuk memastikan program yang telah dijadikan prioritas dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi masyarakat. (scp)

Bupati menyatakan, perubahan birokrasi ini penting karena salah satu alasannya adalah semakin berkurangnya jumlah aparatur sipil negara (ASN), yang akan berpengaruh kepada cara kerja program-program yang sudah direncanakan. “Bukan berarti jumlah pegawai berkurang, target kinerja berkurang. Target yang harus kita capai semakin berat. Karena itu, perlu cara baru dan paradigma baru. Dan, kita harus segera membentuk birokrasi berdampak, birokrasi lincah,” ujarnya dalam acara Pendampingan Perencanaan Reformasi Birokrasi Berdampak, Jumat (10/2) di Hotel Grand Rohan. Menurutnya, sistem birokrasi harus diubah dan bukan dengan me-

Ini menandakan bahwa jumlah ASN akan semakin berkurang, namun belanja modal harus ditingkatkan.

Halim mengatakan bahwa selama ini Presiden telah mencontohkan banyak terobosan pembangunan infrastruktur ekonomi. Hal itu perlu diterapkan di daerah agar investasi dan kelancaran aktivitas ekonomi membaik dan mendorong pertumbuhan kesejahteraan masyarakat.

“Termasuk di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang harus kita genjot dengan meningkatkan belanja modal, terutama di 2024. Misalnya, dengan membangun jalan menuju objek wisata yang menarik para investor. Investor itu bisa dari warga Bantul sendiri. Banyak yang salah kaprah mengira investor adalah para bos-bos besar di Jakarta,” ucapnya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul, Fenty Yusdayati mengungkapkan bahwa Presiden telah mengamanatkan kepala daerah harus bisa mengendalikan inflasi, menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen di 2024, dan menurunkan stunting . Selain itu, Presiden juga berpesan agar setiap daerah memperbaiki investasi agar tidak berbelit dan memastikan APBD belanja produk buatan dalam negeri. Semua itu dapat dicapai dengan perencanaan reformasi birokrasi yang berdampak langsung ke masyarakat.

Menurutnya, untuk memenuhi amanat Presiden, perlu upaya menyamakan persepsi dari seluruh perangkat daerah untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yakni melalui birokrasi lincah cepat mudah dan sederhana. (nto/ord)

Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata di Sleman, JCW Minta KPK dan Kejagung Turut Awasi

SLEMAN, TRIBUN - Jogja Corruption Watch (JCW) mengaku telah menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta terkait dugaan penyelewengan dana hibah pariwisata di Sleman. Lembaga independen itu menginginkan ada pengawasan dalam kasus yang kini sedang diusut oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman tersebut.

“JCW sudah mengirimkan surat kepada KPK dan juga ke Jamwas Kejagung untuk melakukan pengawasan terkait dengan kasus (dugaan penyelewengan) dana hibah tersebut,” kata Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradil- an (JCW) Baharuddin Kamba, Jumat (9/2). Surat kepada institusi penegak hukum di Jakarta itu dikirim oleh JCW pada hari Rabu (8/2) kemarin. Menurut Kamba, pihaknya berkirim surat supaya saling ada koordinasi dan pengawasan antara KPK dan Kejagung dalam kasus dugaan penyelewengan dana hibah pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Sleman tersebut pada tahun anggaran 2020.

“Harapannya, KPK dan Kejagung ada koordinasi. Kemudian Jamwas melakukan pengawasan. Jangan sampai kasus ini berhenti di tengah jalan. Sesuai on the track saja. Jika ada temuan yang mengarah ke penyelidikan, ya, lanjut. Tapi, ka- lau misal kurang alat bukti, harus disampaikan ke publik, kekurangan alat bukti itu dalam bentuk apa,” kata Kamba.

JCW menurut dia berkomitmen untuk mengawal kasus tersebut, seperti halnya dilakukan terhadap dugaan korupsi anggaran kebersihan di Stadion Sultan Agung (SSA) Bantul maupun dugaan korupdi di RSUD Wonosari. “Kasus dugaan korupsi bukan hanya dalam tahap penyelidikan. Namun, tahap penuntutan dan vonis pun kami berkomitmen untuk mengawal,” kata Kamba.

Ia berharap, tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam perkara dana hibah pariwisata in . JCW mendukung Kejari Sleman untuk segera menuntaskan perkara ini. Bahkan, kata dia, jika diperlukan, segera mengajukan surat permohonan atau permintaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan DIY untuk menghitung kerugian negara dari kasus itu. “Harapannya agar kasus ini segera tertuntaskan. Sepanjang kejaksaan memiliki minimal dua alat bukti yang cukup, saya kira ditetapkan saja ke tahap penyidikan dan ada penetapan tersangka. Siapapun yang bersalah harus diproses hukum secara adil dan transparan,” ujarnya. Kejari Sleman hingga kini telah memeriksa 10 saksi yang diduga mengetahui terkait dana hibah tersebut. Mereka berasal dari kalangan sipil, dinas, dan pelaku wisata. (rif)

Satpol PP DIY Siapkan Anggota Satlinmas Sukseskan Gelaran Pemilu 2024

GUNUNGKIDUL, TRIBUN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY menggandeng DPRD, Bawaslu, KPU dan kepolisian menggelar sosialisasi kepemiluan bertajuk “Peran Satlinmas Dalam Mewujudkan Pemilu yang Bermartabat dan Berbudaya” di Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari, Gunungkidul, Jumat (10/2). Sosialisasi dengan menghadirkan narasumber Ketua DPRD DIY Nuryadi ini menyasar seluruh petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Hargomulyo. Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rohmad, mengatakan sosialisasi ini menyasar petugas-petugas Linmas yang ada di kabupaten dan kota di DIY. Rencananya, sosialisasi kepemiluan ini akan dilaksanakan hing- ga pertengahan April mendatang.

“Ada 8.300 Satlinmas yang akan menjadi sasaran sosialisasi ini,” katanya. Menurut Noviar, sesuai dengan undang-undang, Satlinmas juga memiliki tugas untuk pengamanan pemilu. Mulai dari pengamanan di TPS hingga pengamanan masa tenang, terutama dalam pembersihan tanda gambar peserta pemilu. Untuk itu, Satpol PP DIY sebagai pembina Satlinmas berkewajiban untuk melakukan pembinaan kepada seluruh anggota Linmas supaya nantinya benar-benar sudah siap saat menjalankan tugasnya.

“Dalam sosialisasi ini, kami menghadirkan narsum dari KPU, Bawaslu, DPR, dan kepolisian,” jelasnya.

Selain itu, dalam sosialisasi ini, lanjut Noviar, Satpol PP juga melakukan koordinasi dengan pemerintah kalurahan untuk mendata sekaligus menghitung kekurangan Satlinmas di wilayahnya masingmasing. Sebab, dari data Satpol PP, jumlah Satlinmas di DIY saat ini sebanyak 27.724 atau masih kurang dari kebutuhan untuk pengamanan pemilu yakni 30.850 orang.

“Kita masih kurang sekitar 3.000 satlinmas. Kami meminta kepada lurah untuk menghitung kekurangan dan segera melakukan pelantikan Satlinmas yang baru,” imbuhnya.

Ketua DPRD DIY, Nuryadi Spd dalam pemaparannya mengatakan Satlinmas memiliki peran vital dalam menyukseskan Pemilu. Satlin- mas menjadi salah satu pihak yang berperan dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, termasuk saat pelaksanaan pemilu mendatang selain aparat keamanan yang lainnya.

Untuk itu, politisi PDIP tersebut menyebut, sosialisasi yang diselenggarakan oleh Satpol PP DIY ini perlu dilaksanakan, agar nantinya Satlinmas benar-benar sudah siap dalam menjalankan tugasnya mengamankan dan menyukseskan pemilu. “Peran Satlinmas di Pemilu 2024 meliputi pengamanan di TPS, desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota,” katanya. Politisi PDIP tersebut berharap Satlinmas nantinya bisa ikut menyukseskan gelaran Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang. (has/ord)