OPINI
Bonus Demografi di Ibu Kota Baru
S
aat ini telah terjadi kesenjangan sosial antara indonesia bagian barat dengan indonesia timur baik dari aspek ekonomi, pendidikan, lapangan pekerjaan termasuk dari aspek kependudukan dimana jumlah penduduk lebih terpusat di jawa termasuk jakarta sebagai ibu kota negara. Ketimpangan ekonomi ditandai Kontribusi PDB Pulau Jawa terhadap PDB Nasional sebesar 59,11% (BPS 2019) dan diketahui juga bahwa Konsentrasi penduduk di Pulau Jawa sebesar 56,56% dibandingkan pulau besar lain <10% (kecuali Sumatera) (BAPPENAS 2019). Pertumbuhan penduduk mendorong urbanisasi dan tumbuhnya kota kecil dan sedang di seluruh Indonesia. Menurut data Proyeksi (BPS) pada tahun 2035 sekitar 80,29% penduduk Jawa tinggal di perkotaan. Konsentrasi penduduk perkotaan di wilayah DKI, Jabar, dan Banten mencapai 76 juta orang, membentuk megapolitan Jakarta â&#x20AC;&#x201C; Bandung. Keadaan ini
Dadang Suhenda
Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Email: dadang.jagoan@gmail.com Tlp : +6281586327567
tentunya menyebabkan Daya dukung Jawa terutama Jakarta yang semakin turun. Selain itu aspek tata kota yang tidak memperhitungkan jangka panjang sebagai sebuah ibu kota yang menyebabkan efek kemacetan dan kesemrawutan, ketahanan pangan yang menurun dan polusi. Untuk itu diperlukan upaya segera pemindahan pusat pemerintahan ke luar Jawa. Pertimbangan lain seperti politik dan sosio-ekonomi juga menjadi faktor penting dalam keputusan pemindahan ibu kota negara Indonesia (Ika Luswara 2013). Presiden Jokowi telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke wilayah Kalimantan timur tepatnya di daerah sebagian Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kaltim) (Disampaikan Presiden Jowoki di Istana Negara pada Senin, 26 Agustus 2019). Sampai saat ini kajian oleh beberapa pihak terkait (Kementerian, Badan dan atau Lembaga) sedang dilakukan
mulai dari aspek lingkungan, sosial budaya, aspek ekonomi, pertahanan kemananan dan politik termasuk dari aspek kependudukan. Kepala BKKBN menyambut baik kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), karena dinilai kebijakan itu menjadi salah satu solusi mengatasi bonus demografi. Bahkan dalam kesempatan lain disampaikan bahwa BKKBN siap untuk menjadi instansi yang pertama berkantor di Kaltim. Selama ini bonus demografi lebih banyak menumpuk di Jawa dan Indonesia bagian barat. Dengan adanya pemindahan IKN, diharapkan tidak terjadi kesenjangan antara Indonesia bagian timur dan barat. Kajian kependudukan menilai, â&#x20AC;&#x153;seandainya kita geser ke Kalimantan Timur maka pola migrasi penduduk berubah, kalau berubah maka pemerataan bonus demografinya akan lebih cepat sehingga akan lebih cepat pula terjadi pemerataan kesejahteraan rakyat antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat.
NOMOR 39 TAHUN 2019 â&#x20AC;˘
Warta Kencana
39
