Tentunya norma tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, serta pelanggaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum. Ketiga, Perppu tersebut juga tidak menjelaskan secara spesifik politik hukum Pemerintah dalam bidang kesehatan berkaitan dengan tindakan-tindakan yang diambil dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Pemerintah juga melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PEN di tahun 2021 berfokus mendukung sisi permintaan maupun dari sisi sektor produksi, seperti meningkatkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat, serta pelaksanaan berbagai kebijakan-kebijakan yang dapat membantu sektor usaha, seperti UMKM. Realisasi anggaran PEN mencapai Rp 305,5 triliun. Akan tetapi pada prakteknya pemerintah tidak dengan sungguh-sungguh menciptakan transparansi dalam menangani COVID-19, upaya penanggulangan yang erat kaitannya dengan dana penanggulangan juga masih belum dapat memuaskan harapan masyarakat karena akuntabilitas nominalnya yang masih diragukan. Seiring kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, kasus korupsi di era pandemi ini juga masih berlangsung. Kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri sosial, Juliari Batubara merupakan salah satu contoh kasus korupsi anggaran untuk Covid-19 dan yang mana sampai saat ini Juliari Batubara tidak mengakui perbuatanya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md, hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan, dengan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar,
hal ini tentunya tidak berbanding lurus dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup yang digembor-gemborkan pemerintah sebelumnya. Hidup sosial-politik di Indonesia semakin kental diwarnai oleh kepentingan dan ketidakadilan. Melalui partisipasi seluruh komponen bangsa, pengelolaan negara secara transparan dan tegaknya hukum akan meningkatkan sikap komponen bangsa terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap kepedulian, kesetaraan dan kebersamaan akan menumbuhkan rasa persatuan dalam mewujudkan tujuan negara, termasuk pembangunan ekonomi pasca COVID-19. Di samping itu apabila manajemen negara dilaksanakan dengan visi yang tepat, efektif dan efisien, serta secara bertanggung jawab akan tercipta suatu dorongan dalam mewujudkan negara yang kuat jauh dari kegagalan. Hal pokok governance terletak pada relasi antar pihak yang dilandasi oleh kesetaraan agar sinergi antar mereka dapat dikembangkan. Oleh karena itu, governance membutuhkan willingness dari masing-masing untuk mengembangkan kerjasama, konsensus, dan akomodasi dalam melawan COVID-19. Harus ada dorongan dalam pendidikan politik untuk publik agar makin berdaya menyuarakan pentingnya kontrol (check and balances) praktik kekuasaan pemerintah, baik lewat parlemen maupun masyarakat sipil demi kepentingan bersama.”
31
