Pembuatan Draft SOP Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi Untuk Pasien Rawat Inap

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrohiim, Segala puji hanya milik Allah SWT., yang telah melimpahkan karunia yang tak terhingga kepada kita semua. Shalawat teriring Salam semoga selalu tercurah kepada Kekasih-Nya yang Mulia, Rasulullah Muhammad SAW. teladan manusia sepanjang masa. Tak lupa kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan laporan aktualisasi ini, penulis sebagai peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Kementerian Kesehatan Tahun 2021 ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada: 1. Plt. Direktur Utama RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung yakni dr. Irayanti, Sp.M (K), MARS., yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat mengikuti kegiatan pelatihan dasar CPNS Golongan III ini dengan sebaik-baiknya.

2. Kepala Instalasi Farmasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung sekaligus sebagai mentor yakni Ibu apt. Cherry Rahayu, S.Si., MKM. yang telah memberikan dukungan kepada enulis dalam mengikuti pelatihan dasar CPNS Golongan III ini dan telah memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam menyusun rancangan kegiatan aktualisasi ini dengan sebaik-baiknya.

3. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang yakni Bapak Drs. Suherman, M.Kes. 4. Koordinator Pelatihan Manajemen dan Teknis Non Kesehatan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III, Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang Ibu Verawati Lenny, SKM, MKM. 5. dr. Titiek Resmisari, MARS sebagai Coach yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyusun rancangan kegiatan aktualisasi ini dengan sebaik-baiknya.

6. Bapak/Ibu Widyaiswara serta seluruh panitia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebaikan Bapak/Ibu semua.

7. Seluruh teman-teman pelatihan dasar CPNS Golongan III Angkatan 4 Bapelkes Cikarang yang saya banggakan 8. Keluarga tercinta yang terus mendukung secara moril dan materil sehingga dapat melaksanakan tahap pelatihan dasar CPNS dengan baik.

iii

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan kegiatan aktualisasi ini jauh dari kata sempurna, tapi semoga lewat karya sederhana ini, bisa memberikan manfaat yang luas bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khusunya.

Bandung, 29 Oktober 2021 Penulis,

apt. Putri Rizkita, S.Farm.,M.Si. NIP 199007192020122004

iv

DAFTAR ISI Halaman Judul………………………………………………………………………………… i Lembar Persetujuan………………………………………………………………………..... ii Kata Pengantar………………………………………………………………………………. iii Daftar Isi………………………………………………………………………........................v BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………………………. 1 1.1 Latar Belakang…………………………………………………………………….1 1.2 Tujuan Aktualisasi…………………………………………………………………1 1.3 Manfaat Aktualisasi……………………………………………………………… 2 BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI………………………………………………..3 2.1 Profil RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung…………………………................ 3 2.2 Profil Instalasi Farmasi………………………………………………………….. 6 2.3 Profil Peserta…………………………………………………………………….. 9 2.4 Nilai-Nilai Dasar ANEKA………………………………………………………. 10 2.5 Peran dan Kedudukan ASN dalam NKRI……………………………………. 15 2.6 Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit…………………..............16 BAB III RANCANGAN AKTUALISASI…………………………………………………… 20 3.1 Identifikasi Isu…………………………………………………………………....20 3.2 Penapisan Isu…………………………………………………………………... 23 3.3 Deskripsi Core Issue…………………………………………………………… 27 3.4 Analisis Dampak Isu……………………………………………….................. 29 3.5 Analisis Penyebab Isu…………………………………………………………. 31 3.6 Gagasan Pemecahan Isu……………………………………………………… 32 3.7 Matriks Rancangan Kegiatan Aktualisasi……………………………………. 34 BAB IV PELAKSANAAN AKTUALISASI…………………………………………………44 DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………………… 75 LAMPIRAN

v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan sosok PNS yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sosok PNS seperti tersebut di atas perlu dibentuk dan dibina melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Diperlukan pula motivasi dan dukungan kepada PNS untuk mendorong terciptanya gagasan-gagasan pembaharuan yang dapat diimplementasikan dalam pekerjaan dan pelayanan untuk masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Lembaga Administrasi Negara sebagai pusat pengembangan inovasi pemerintahan, mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan mengedepankan 4 agenda penting yaitu: aktualisasi sikap dan perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi (ANEKA), kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Habituasi sebagai komponen pencapaian tujuan dan diaktualisasikan dalam pekerjaan sehari-hari di unit kerjanya masing-masing.

1.2 Tujuan Aktualisasi Adapun tujuan dari kegiatan aktualisasi adalah sebagai berikut: 1. Peserta mampu menerapkan nilai-nilai dasar profesi PNS dalam melaksanakan serta kompetensi bidang setiap pekerjaan/ kegiatan yang dilakukan, dan berkontribusi dalam memperkuat visi dan misi organisasi.

1

2. Mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat.

1.3 Manfaat Aktualisasi Manfaat dari aktualisasi nilai-nilai dasar Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut: 1.3.1

Bagi Penulis Aktualisasi nilai-nilai dasar ASN, yaitu ANEKA akan menciptakan PNS

yang akuntabel dengan memiliki jiwa kepemimpinan, berintegritas, profesional dan bersih Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Seluruh karakter PNS tersebut juga didukung oleh jiwa nasionalisme yang tinggi sehingga akan berdampak baik pada etika publik dan mutu pelayanan unit terkait.

1.3.2 Bagi Instansi Kerja Terbentuk iklim kerja yang kondusif dalam melayani publik, serta meningkatkan akuntabilitas unit kerja. Kinerja individu yang meningkat memungkinkan unit kerja untuk lebih cepat dalam mencapai visi dan mewujudkan citra lembaga yang lebih baik.

1.3.3 Bagi Penyelenggara Pelatihan Dasar CPNS Penyelenggara pelatihan dasar CPNS mendapatkan umpan balik dari peserta terkait pemberian materi dan bimbingan dari para Widyaiswara. Hasil umpan balik tersebut dapat menjadi masukan bagi penyelenggara untuk terus meningkatkan kualitas pelatihan.

2

BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI

2.1 Profil RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung (RSHS) merupakan rumah sakit milik Kementerian Kesehatan. RSHS berlokasi di Jalan Pasteur No. 38 Bandung dengan luas tanah 87.200 m2 yang mudah dijangkau dari berbagai arah. Sejak diresmikan pada tahun 1923, RSHS telah berkembang menjadi rumah sakit besar di Jawa Barat yang berfungsi sebagai Rumah Sakit Rujukan Puncak untuk Provinsi Jawa Barat dan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan institusi pendidikan tenaga kesehatan lainnya. Karena kemampuannya dalam memberikan pelayanan spesialistik dan subspesialistik luas, pada taggal 18 Oktober 2004 RSHS ditetapkan oleh Departemen Kesehatan sebagai Rumah Sakit Kelas A. RSHS berlokasi di Jalan Pasteur No. 38 Bandung dengan luas tanah 87.200 m2 yang mudah dijangkau dari berbagai arah. Sejalan dengan perkembangan IPTEKDOK dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap mutu pelayanan yang lebih baik, RSHS telah memiliki Master Plan yang dibuat pada tahun 1995. Master Plan tersebut memperhitungkan kebutuhan pelayanan medis dan pendidikan untuk 25 tahun ke depan, yang memuat Integrated Physical Building and Management Concept untuk Model Rumah Sakit Pendidikan.

Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin dibangun pada tahun 1920 dan diresmikan pada tanggal 15 Oktober 1923 dengan nama “Het Algemeene Bandoengsche Ziekenhuijs“. Pada tanggal 30 April 1927 namanya diubah menjadi “Het Gemeente Ziekenhuijs Juliana” dengan kapasitas 300 tempat tidur. Selama penjajahan Jepang, rumah sakit ini dijadikan Rumah Sakit Militer.

Setelah Indonesia merdeka, pengelolaannya berpindah ke pemerintah daerah yang dikenal oleh masyarakat Jawa Barat dengan nama “Rumah Sakit Ranca Badak“.

Pada tahun 1954 Rumah Sakit Ranca Badak ditetapkan sebagai rumah

sakit provinsi dan berada di bawah pengawasan Departemen Kesehatan.

Selanjutnya pada tahun 1956 dijadikan rumah sakit umum dengan kapasitas 600 tempat tidur, bersamaan dengan didirikannya Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Sejak saat itu pula Rumah Sakit Ranca Badak digunakan sebagai tempat pendidikan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran.

3

Pada tanggal 8 Oktober 1967 nama Rumah Sakit Ranca Badak diubah menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin yang berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik. Pada tahun 1992-1997 ditetapkan menjadi unit swadana. Keluarnya Undang-undang nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 124 tahun 1997 menyebabkan status

berubah menjadi Rumah Sakit Pengguna Pendapatan

Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus menyetorkan seluruh pendapatan ke kas Negara.

Bersamaan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 119 tanggal 12 Desember 2000, status RSUP Dr. Hasan Sadikin secara yuridis berubah menjadi perusahaan jawatan (Perjan). Pada tahun 2006 bersama 12 rumah sakit lainnya, berubah status menjadi unit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). RSUP Dr. Hasan Sadikin pada tahun 2021 ini memliki 21 pelayanan medis spesialitik dan 133 pelayanan medis subspesialitik, dan memiliki 1026 tempat tidur. Status RSUP Dr. Hasan Sadikin adalah sebagai berikut : 1. Rumah Sakit Pemerintah.

2. Di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. 3. Termasuk rumah sakit tipe A. 4. Rumah Sakit Pendidikan.

5. Rujukan utama untuk Provinsi Jawa Barat.

6. Pusat Unggulan Nasional dalam Bidang Jantung, Onkologi, dan Kedokteran Nuklir.

7. Terakreditasi Paripurna Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada tahun 2015 dan 2017, Joint Commitee International (JCI) pada tahun 2016 dan 2019.

2.1.1 Visi dan Misi RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung Visi : Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong.

4

Misi: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.

Motto Adapun moto yang digunakan di RSUP Dr. Hasan Sadikin, yaitu ”Kesehatan Anda Menjadi Prioritas Kami”

2.1.2 Janji Pelayanan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Nilai-nilai utama (core values) yang dijadikan sebagai panduan oleh seluruh pegawai RSHS dalam memberikan pelayanan, pendidikan dan penelitian adalah: PAMINGPIN PITUIN (Kepemimpinan, Profesional, Inovatif, Tulus, Unggul, Integritas), dengan uraian sebagai berikut: •

Kepemimpinan nilai yang menggambarkan kepeloporan dan menyiapkan talentatalenta terbaik di bidangnya.

•

Profesional nilai yang berorientasi pada pencapaian kinerja melalui penjalinan kemitraan

•

Inovatif nilai yang menggambarkan keinginan untuk menghasilkan suatu yang baru dan senantiasa melakukan perbaikan secara berkesinambungan

•

Tulus keinginan untuk memberi tanpa pamrih, proaktif dan reSOPnsif

•

Unggul keinginan untuk menjadi yang terbaik dan menghasilkan kualitas prima

•

Integritas nilai yang menggambarkan kejujuran, amanah dan menjunjung etika yang tinggi dalam menjalankan tugas

5

2.1.3 Struktur Organisasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung

Gambar 2.1 Struktur Organisasi RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung

2.2 Profil Instalasi Farmasi RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung Instalasi Farmasi adalah unit kerja fungsional yang berada di bawah Direktorat Medik dan Keperawatan dan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang merupakan kebutuhan semua pelayanan kesehatan di RSHS yang optimal meliputi: perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, administrasi, dan pelaporan, serta melaksanakan pelayanan farmasi klinik sesuai prosedur kefarmasian dan etik profesi. Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi Farmasi dibantu oleh empat orang Kepala Sub-Instalasi yaitu Sub-Instalasi Perbekalan Farmasi, Sub-Instalasi Pelayanan Farmasi, Sub-Instalasi Mutu dan Pengembangan dan Sub-Instalasi Umum dan Operasional.

6

2.2.1

Struktur Organisasi Instalasi Farmasi RSUP. Dr. Hasan Sadikin

Bandung

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Instalasi Farmasi RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung

2.2.2

Tugas Instalasi Farmasi RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung

Instalasi Farmasi RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung memiliki tugas pokok sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan,

mengkoordinasikan,

mengatur

dan

mengawasi

seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian yang optimal dan profesional serta sesuai prosedur dan etik profesi.

2. Melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai yang efektif, aman bermutu dan efisien.

3. Melaksanakan pengkajian dan pemantauan penggunaan sediaan farmasi alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai guna memaksimalkan efek terapi dan keamanan serta meminimalkan resiko.

4. Melaksanakan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) serta memberikan rekomendasi kepada dokter, perawat dan pasien.

5. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pelayanan Kefarmasian.

6. Berperan aktif dalam komite/ Tim Farmasi dan Terapi 7. Memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium rumah sakit.

7

2.2.3 Fungsi Instalasi Farmasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Instalasi Farmasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Pengelolaan perbekalan farmasi a. Memilih perbekalan farmasi sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit. b. Merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi secara efektif, efisien, dan optimal. c. Memproduksi sediaan farmasi untuk memenuhi keutuhan pelayanan kesehatan rumah sakit. d. Menerima perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku. e. Menyimpan

perbekalan

farmasi

sesuai

dengan

spesifikasi

dan

persyaratan kefarmasian. f.

Mendistribusikan perbekalan farmasi ke unit-unit pelayanan di rumah sakit.

g. Melakukan penghapusan dan pemusnahan perbekalan farmasi yang sudah tidak dapat digunakan. h. Mengendalikan persediaan perbekalan farmasi. i.

Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan perbekalan farmasi.

2. Pelayanan Farmasi Klinik a. Mengkaji instruksi pengobatan b. Melaksanakan pelayanan resep c. Mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi masalah yang terkait dengan perbekalan farmasi. d. Melaksanakan penelusuran riwayat penggunaan obat. e. Melaksanakan Pelayanan Informasi Obat (PIO) kepada tenaga kesehatan lain, pasien atau keluarga pasien, masyarakat, dan institusi lain. f.

Memberikan konseling pada pasien dan keluarga

g. Melaksanakan Pemantauan Terapi Obat (PTO) h. Melaksanakan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) i.

Melaksanakan visite

8

j.

Melaksanakan dispensing sediaan khusus (penanganan sediaan sitotoksik, melakukan pencampuran obat suntik, menyiapkan nutrisi parenteral, dan melaksanakan pengemasan ulang sediaan yang tidak stabil).

2.3 Profil Peserta • Nama : apt. Putri Rizkita, S.Farm, M.Si. •

NIP : 199007192020122004

• Jabatan /Golongan : Apoteker Ahli Pertama/ III-B • Unit Kerja : Instalasi Farmasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung • Instansi : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Dalam pelaksanaan aktualisasi, peserta diklat mengacu kegiatan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), yaitu : 1. Penyusunan laporan kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi 2. Dispensing dalam mengkaji resep individual 3. Dispensing memeriksa dosis unit obat 4. Meracik obat untuk melakukan dispensing resep individual 5. Visite ke ruang rawat 6. Pelayanan Informasi Obat (PIO) 7. Konseling obat 8. Konsultasi dengan dokter, perawat, dan tenaga kesehata lainnya.

9. Mendokumentasikan pemantauan penggunaan obat 10. Mengajar/melatih/membimbing

yang

berkaitan

dengan

bidang

kefarmasian/Kesehatan 11. Seminar/lokakarya atau symposium, sebagai peserta 12. Keanggotaan

dalam

organisasi

profesi

Apoteker

Tingkat

Nasional/Internasional sebagai anggota aktif 13. Keanggotaan dalam organisasi profesi Apoteker Tingkat Prov/Kab/Kota sebagai anggota aktif

9

2.4 Nilai – Nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi ANEKA yaitu kemampuan berakuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi standar etika publik, berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya, dan tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya. Berikut deskripsi nilai – nilai ANEKA: 1.

Akuntabilitas Akuntabilitas sering disamakan dengan reSOPnsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. ReSOPnsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah: •

Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi;

•

Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis;

•

Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;

•

Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan.

Aspek - Aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal berikut yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, serta akuntabilitas memperbaiki kinerja.

2.

Nasionalisme Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya, dan wilayah, serta kesamaan cita-cita

10

dan tujuan, dengan demikian masyarakat suatu bangsa merasakan kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri.

Nilai-nilai Nasionalisme Pancasila harus menjadi landasan filosofis PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pemahaman nilai-nilai ini penting agar pemahaman tentang nasionalisme tidak berkembang dalam artian yang sempit, tetapi nasionalisme dipahami sebagai implementasi nilai-nilai dasar Pancasila. Sebagai aparatur negara, tentunya PNS harus memiliki jiwa dan semangat

nasionalisme

yang

luas

berdasarkan

Pancasila,

dengan

mengedepankan kepentingan nasional di atas segala-galanya. Berikut beberapa perwujudan dari Nilai – nilai Nasionalisme Pancasila : •

Sila ke- 1: Ketuhanan yang Maha Esa Seorang PNS harus memiliki jati diri bangsa sebagai bangsa yang agamis. Dapat membedakan baik dan buruk, halal dan haram, serta yang hak dan yang batil.

•

Sila ke- 2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Seorang PNS harus memiliki jati diri bangsa sebagai bangsa yang menghormati hak azasi manusia. Senantiasa berlakuk adil dan menghormati hak azasi orang lain.

•

Sila ke- 3: Persatuan Indonesia Seorang PNS harus memiliki jati diri bangsa sebagai bangsa yang cinta tanah air. Siap sedia membela negara, membela kehormatan bangsa, dan menjaga kesatuan dan persatuan.

•

Sila ke-4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seorang PNS harus memiliki jati diri bangsa sebagai bangsa yang demokratis. Tidak ingin menang sendiri, tidak menghalalkan segala cara, tidak berbuat yang dapat merugikan orang lain.

•

Sila ke- 5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Seorang PNS harus memiliki jati diri bangsa sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Tidak mementingkan diri sendiri, kelompok, atau golongan, senantiasa memperhatikan nasib orang lain, dan senang gotong royong.

11

3.

Etika Publik Etika lebih difahami sebagai refleksi atas baik/buruk, benar/salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.

Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN, yakni sebagai berikut: •

Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila.

•

Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

•

Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

•

Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.

•

Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif.

•

Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur.

•

Mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.

•

Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.

•

Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.

•

Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.

•

Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama.

•

Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.

•

Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.

•

Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

Kode etik dan kode perilaku sesuai dengan pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang PNS, bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan PNS. Kode etik mengatur perilaku agar pegawai PNS: •

Melaksanakan tugasnya dengan jujur, berintegritas tinggi,

12

bertanggungjawab, dan

•

Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;

•

Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;

•

Melaksanakan

tugasnya

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang undangan; •

Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;

•

Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara;

•

Menggunakan

kekayaan

dan

barang

milik

Negara

secara

bertanggungjawab efektif, dan efisien; •

Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;

•

Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;

•

Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;

•

Memegang teguh nilai dasar PNS dan selalu menjaga reputasi dan integritas PNS; dan Melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai disiplin pegawai PNS.

4.

Komitmen Mutu Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada layanan prima sudah tidak bisa ditawar lagi ketika lembaga pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik. Apabila setiap Lembaga pemerintah dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat maka akan menimbulkan kepuasan bagi pihak- pihak yang dilayani. Seorang PNS harus dapat berpikir secara kritis untuk menganalisis berbagai fenomena aktual serta merancang bagaimana menampilkan kinerja inovatif yang berkomitmen terhadap mutu. Dengan demikian diharapkan kinerja aparatur akan dapat memberikan konti busi positif untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan institusi tempat bekerja, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep

13

mengenai

efektivitas,

efisiensi,

inovasi,

dan

mutu

penyelenggaraan

Pemerintah. Ekeftivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sementara efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisien ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakterisitik utama yang dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan, sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Sementara inovasi, muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi/perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi disekitarnya. Di sisi lain, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi 5.

Antikorupsi Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu Corruptio yang artinya kerusakan, kebobrokan dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup, pribadi, keluarga, masyarakat dan kehidupan yang lebih luas.

Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Fenomena dampak korupsi sampai pada kerusakan kehidupan dan dikaitkan dengan tanggungjawab manusia sebagai yang diberi amanah untuk mengelolanya dapat menjadi sarana untuk memicu kesadaran diri para PNS untuk anti korupsi.

Kesadaran diri anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual, dengan selalu ingat akan tujuan keberadaannya sebagai manusia di muka bumi, dan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktu kehidupannya harus dipertanggungjawabkan, dapat menjadi benteng kuat untuk anti korupsi. Anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam 9 (sembilan) nilai yang terdiri dari nilainilai anti korupsi, yaitu: •

Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang.

14

•

Kepedulian menghiraukan.

adalah

mengindahkan,

Rasa kepedulian

dapat

memerhatikan dilakukan

dan

terhadap

lingkungan sekitar.

•

Kemandirian berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal.

•

Kedisiplinan adalah ketaatan/kepatuhan kepada peraturan.

•

Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu.

•

Kerja keras didasari dengan adanya kemauan di dalam kemauan terkandung ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian keberanian.

•

Kesederhanaan yaitu dibiasakan untuk tidak hidup boros.

•

Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran.

•

Keadilan adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak.

•

Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.

2.5 Peran dan Kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam NKRI 1. Manajemen ASN Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya Aparatur Sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman.

2. Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Tiga unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik, kedua,

15

penerima layanan (pelanggan) yaitu orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

3. Whole of Government (WoG) WoG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan.

2.6 Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 Tauhn 2016 dan dilengkapi dengan Petunjuk Teknis Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Tahun 2019. Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan peralatan.

Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit yang menjamin seluruh rangkaian kegiatan perbekalan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan suatu siklus kegiatan, dimulai dari pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi yang diperlukan bagi kegiatan Pelayanan Kefarmasian.

Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan Apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena Obat, untuk tujuan keselamatan pasien (patient safety) sehingga kualitas hidup pasien (quality of life) terjamin. Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan meliputi: pengkajian dan pelayanan resep; penelusuran riwayat penggunaan obat; rekonsiliasi obat;

16

Pelayanan Informasi Obat (PIO); konseling; visite; Pemantauan Terapi Obat (PTO); Monitoring Efek Samping Obat (MESO); Evaluasi Penggunaan Obat (EPO); dispensing sediaan steril; dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD);

2.6.1 Dispensing Sediaan Steril Dispensing sediaan steril merupakan merupakan salah satu pelayanan farmasi klinik yang diberikan di rumah Sakit. Dispensing sediaan steril harus dilakukan di Instalasi Farmasi dengan teknik aseptik untuk menjamin sterilitas dan stabilitas stabilitas produk dan melindungi petugas dari paparan zat berbahaya serta menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat. Dispensing sediaan steril harus dilakukan oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit dengan tujuan : 1. Menjamin sterilitas sediaan 2. Meminimalkan kesalahan pengobatan 3. Menjamin kompatibilitas dan stabilitas 4. Menghindari pemaparan zat berbahaya 5. Menghindari pencemaran lingkungan 6. Meringankan beban kerja perawat 7. Penghematan biaya penggunaan obat

Ruang lingkup dispensing sediaan steril meliputi: 1. Pencampuran Obat Suntik non sitostatika (IV admixture) meliputi: a) pencampuran sediaan intravena ke dalam cairan infus; b) pengenceran sediaan intravena c) rekonstitusi sediaan intravena dalam bentuk serbuk dengan pelarut yang sesuai.

2.

Penyiapan Nutrisi Parenteral Merupakan kegiatan pencampuran komponen nutrisi: karbohidrat, protein, lipid, vitamin dan mineral untuk kebutuhan individu pasien yang diberikan melalui intravena.

3. Pencampuran Sediaan Sitostatika Merupakan kegiatan pencampuran sediaan obat kanker untuk kebutuhan individu pasien dan melindungi petugas dan lingkungan dari paparan zat berbahaya.

4. Dispensing Sediaan Tetes Mata

17

Merupakan kegiatan pencampuran sediaan tetes mata untuk kebutuhan individu pasien.

Pencampuran obat suntik dan penanganan sediaan sitostatika seharusnya dilakukan oleh apoteker di Instalasi Farmasi Rumah Sakit, tetapi kenyataannya sebagian besar masih dilaksanakan oleh tenaga kesehatan lain dengan sarana dan pengetahuan yang sangat terbatas, sedangkan pekerjaan kefarmasian tersebut memerlukan teknik khusus dengan latar belakang pengetahuan antara lain sterilitas, sifat fisikokimia dan stabilitas obat, ketidaktercampuran obat serta risiko bahaya pemaparan obat. Selain hal tersebut diperlukan juga sarana dan prasarana khusus yang menunjang pekerjaan hingga tujuan sterilitas, stabilitas dan ketercampuran obat dapat tercapai.

2.6.2 Penanganan Obat Narkotika di Rumah Sakit Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu, di dalam Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit juga dijelaskan bagaimana penanganan obat narkotika. Obat narkotika disimpan dalam lemari dengan satu pintu dan dua jenis kunci yang berbeda. Harus ditetapkan seorang penanggung jawab terhadap lemari narkotika dan

psikotropika.

Kunci

lemari

khusus

dikuasai

oleh

Apoteker

penanggungjawab/Apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan.

Kunci lemari narkotika dan psikotropika tidak boleh dibiarkan tergantung pada lemari. Setiap pergantian shift harus dilakukan pemeriksaan stok dan serah terima yang didokumentasikan. Jika terdapat sisa narkotika maka harus dilakukan pemusnahan

sesegara

mungkin

untuk

menghindari

penyalahgunaan.

Pemusnahan sisa narkotika harus disaksikan oleh dua petugas yang berbeda profesi dan didokumentasikan dalam formulir/berita acara pemusnahan sisa narkotika.

Obat-obatan yang termasuk narkotika tersebut sangat diperlukan dalam bidang kedokteran khususnya dalam proses operasi, pasien yang dirawat di ruang intensif, dan sebagai anti nyeri bagi pasien dengan skala nyeri yang tinggi seperti

18

nyeri kanker. Obat yang digunakan tersebut merupakan narkotika golongan 2 dan 3. Narkotika yang termasuk ke dalam golongan ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan penurunan kesadaran dan ketergantungan jika pemakaiannya berlebihan. Oleh karena itu, di rumah sakit dibuat beberapa Standar Prosedur Operasional untuk mengendalikan penggunaan Obat Narkotika. Mulai dari pemesanan, penyimpanan, peresepan, penanganan sisa narkotika injeksi, pelaporan, hingga penarikannya.

19

BAB III RANCANGAN AKTUALISASI

3.1 Identifikasi Isu

Identifikasi isu terkait tugas dan fungsi Apoteker di Instalas Farmasi RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung diawali dengan memahami tugas dan fungsi Instalasi Farmasi RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung yaitu menyelenggarakan pelayanan farmasi yang aman, bermutu, efektif di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Dari tugas dan fungsi Instalasi Farmasi tersebut disusunlah tugas dan fungsi Apoteker berdasarkan unit kerjanya yang tertuang dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Berdasarkan hasil observasi serta berdiskusi dengan rekan sejawat dan tenaga kesehatan lain ditemukan beberapa permasalahan. Berikut penjelasan butir Sasaran Kerja Pegawai dan masalah terkait yang ditemukan.

No

Kegiatan Tugas Pokok

Kondisi Saat Ini

Jabatan 1.

Kondisi yang Diharapkan

Menyusun laporan

Pembuatan laporan Tidak

Pembuatan

kegiatan perbekalan

Ada Persediaan (TAP)

laporan Tidak Ada

farmasi

sudah dilakukan tepat

Persediaan (TAP)

waktu setiap bulan

dapat menjadi

namun kejadian

bahan evaluasi

kekosongan obat masih

perencanann atau

sering terjadi karena

pemesanan obat

belum menjadi bahan

untuk mencegah

evaluasi untuk

kekosongan obat

perencanaan atau pemesanan obat 2.

Dispensing mengkaji

Dispensing resep

Waktu tunggu obat

resep individual

individual untuk obat jadi

jadi di depo rawat

di Depo Rawat Jalan

jalan sesuai

masih melampaui

dengan standar

standar yang ditetapkan

yang ditetapkan

pemerintah

pemerintah

20

3.

Melakukan Konseling

Konseling obat sudah

Laporan konseling

obat

dilakukan namun dalam

dibuat

pembuatan laporan

menggunakan

konseling obat masih

sistem IT untuk

dibuat secara manual

memudahkan

sehingga membutuhkan

pendokumentasian

tempat untuk

dan

pengarsipan dan

pengarsipannya

beresiko hilang 4.

Dispensing

Dispensing dosis unit

Dispensing Obat

memeriksa dosis unit

obat untuk pasien rawat

narkotika injeksi

obat

inap sudah sepenuhnya

dapat dilakukan di

dilakukan di depo

Depo Farmasi

farmasi, namun untuk

dengan bantuan

obat narkotika injeksi

dari Depo Farmasi

belum dilakukan

Pencampuran agar

pencampuran obat oleh

sisa narkotika

depo farmasi sehingga

injeksi lebih

sisa obat narkotika

terkendali

injeksi belum terkendali 5.

Mengajar/melatih/

Mengajar dan membimbing

Mengajar dan

membimbing yang

yang berkaitan dengan

membimbing yang

berkaitan dengan

bidang kefarmasian sudah

berkaitan dengan

bidang kerfarmasian

dilakukan sesuai arahan

bidang kefarmasian

diklat farmasi

sudah dilakukan sesuai arahan diklat farmasi

6.

Memberikan Pelayanan

Pelayanan informasi obat

Pelayanan informasi

Informasi obat

sudah dilakukan sesuai

obat sudah

SOP

dilakukan sesuai SOP

7.

Melakukan Visit ke

Visit ke ruang rawat sudah

Visit ke ruang rawat

ruang rawat

dilakukan sesuai tanggung

sudah dilakukan sesuai tanggung

21

8.

jawab apoteker masing-

jawab apoteker

masing

masing-masing

Melakukan Konsultasi

Konsultasi dengan tenaga

Konsultasi dengan

dengan dokter,

Kesehatan sudah

tenaga Kesehatan

perawat, dan tenaga

dilakukan jika menemui

sudah dilakukan jika

Kesehatan lainnya

masalah terkait

menemui masalah

obat/alkes/pasien

terkait obat/alkes/pasien

9.

Meracik obat untuk

Meracik obat untuk

Meracik obat untuk

melakukan dispensing

melakukan dispensing

melakukan

resep individual

resep individual sudah

dispensing resep

dilakukan sesuai SOP

individual sudah dilakukan sesuai SOP

10. Mendokumentasikan

Mendokumentasikan

Mendokumentasikan

Pemantauan

Pemantauan penggunaan

Pemantauan

penggunaan obat

obat sudah dilakukan

penggunaan obat

sesuai SOP

sudah dilakukan sesuai SOP

11. Mengikuti seminar/

Apoteker yang sudah

Seluruh apoteker

lokakarya/

mengikuti seminar/

wajib mengisi “self

symposium sebagai

lokakarya/ symposium

report” jika telah

peserta

belum semua mengisi

mengikuti seminar/

“self report” sehingga

lokakarya/

pendokumentasian tidak

symposium

lengkap Tabel 3.1 Butir Sasaran Kerja Pegawai dan Masalah yang Ditemukan

Berikut beberapa masalah yang ditemukan terkait tugas dan fungsi Apoteker di Instalasi Farmasi RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung dan dikaitkan dengan Materi pelatihan di agenda 3 :

22

No

Masalah yang Ditemukan terkait SKP

Keterkaitan Terhadap Agenda 3

1.

Belum optimalnya kegiatan tindak lanjut Laporan Whole of Government Tidak Ada Persediaan (TAP) untuk mencegah kekosongan obat di Instalasi Farmasi RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung pada tahun 2021

2.

Waktu tunggu obat jadi (WTOJ) di depo rawat jalan Pelayanan Publik masih melampaui standar pada bulan Juli 2021

3.

Belum diaplikasikannya sistem IT yang dapat Whole of Government mempermudah pendokumentasian pada pelaporan konseling obat di depo rawat jalan RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung tahun 2021

4.

Belum dilakukannya dispensing obat narkotika Whole of Government injeksi untuk pasien rawat inap oleh depo farmasi RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung pada tahun 2021 Tingkat kepatuhan pengisian Google form “Self Manajemen ASN

5.

Report” oleh apoteker instalasi farmasi RSHS yang telah mengikuti seminar/ lokakarya atau simposium sebagai peserta di tahun 2021 masih rendah (44%) Tabel 3.2 Masalah yang Ditemukan Terkait SKP dan Kaitannya dengan Agenda 3

3.2 Penapisan Isu 3.2.1 Penapisan Isu dengan Teknik APKL Dari isu yang ditemukan kemudian dilakukan penapisan pertama dengan menggunakan Teknik APKL. Teknik ini merupakan alat bantu penetapan isu dengan menentukan ada tidaknya kriteria Aktual, Kekhalayakan, Problematik, dan Kelayakan pada masalah yang ditemukan.

No

1.

Isu Masalah

Kriteria

Belum optimalnya kegiatan tindak lanjut Laporan Tidak Ada Persediaan (TAP)

23

Keterangan

A

P

K

L

+

+

+

-

TL (Tidak Layak)

untuk mencegah kekosongan obat di Instalasi Farmasi RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung pada tahun 2021 2.

Waktu tunggu obat jadi (WTOJ) di depo

+

+

+

+

L (Layak)

+

+

+

+

L (Layak)

+

+

+

+

L (Layak)

+

-

-

-

TL (Tidak

rawat jalan masih melampaui standar pada bulan Juli 2021 3.

Belum diaplikasikannya sistem IT yang dapat mempermudah pendokumentasian pada pelaporan konseling obat di depo rawat jalan RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung tahun 2021

4.

Belum dilakukannya pencampuran obat narkotika injeksi untuk pasien rawat inap oleh depo farmasi RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung pada tahun 2021

5.

Tingkat kepatuhan pengisian Google form “Self Report” oleh apoteker instalasi farmasi RSHS seminar/

Layak)

yang telah mengikuti

lokakarya

atau

simposium

sebagai peserta di tahun 2021 masih rendah (44%) Keterangan: A: Aktual: isu sedang terjadi dan sedang hangat dibicarakan P: Problem: isu memiliki dimensi masalah yang kompleks K: Kekhalayakan: isu menyangkut hajat hidup orang banyak L: Layak: isu masuk akal, realistis, relevan dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalah Tabel 3.3 Penapisan Isu dengan Teknik APKL

Dari semua tugas dan fungsi jabatan sebagai Apoteker Ahli Pertama di Instalasi Farmasi RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung didapatkan lima poin yang masih memiliki kekurangan dan dapat dikembangkan lagi agar dapat sesuai dengan harapan Apoteker. Isu pertama mengenai belum optimalnya kegiatan tindak lanjut laporan tidak ada persediaan (TAP) untuk mencegah kekosongan

24

obat yang terjadi di RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung di tahun 2021. Kekosongan obat menjadi suatu masalah yang masih ditemui pada pelayanan farmasi. Semua Apoteker penanggung jawab palayanan setiap bulan sudah membuat laporan TAP namun untuk tindakan selanjutnya dalam pencegahan kekosongan obat ini berada pada wewenang yang lebih tinggi yaitu Kepala Sub Instalasi Perbekalan Instalasi Farmasi sehingga sebagai Apoteker pelayanan hanya bisa berkoordinasi dengan bagian perbekalan farmasi dalam mengatasi kekosongan obat. Masalah selanjutnya terkait dengan pelayanan di depo farmasi rawat jalan terkait waktu tunggu obat jadi (WTOJ) dan pelaporan konseling obat pasien. Waktu tunggu obat jadi yang masih melampaui standar merupakan masalah yang masih akan terjadi pada pelayanan obat rawat jalan jika penulisan resep masih dilakukan secara manual yang dapat menimbulkan berbagai masalah yang harus dikonfirmasi dengan dokter sehingga WTOJ menjadi meningkat. Pada bulan Juli waktu tunggu obat jadi mencapai 50 menit sedangkan standar yang ditetapkan pemerintah adalah di bawah 30 menit. Masalah ketiga di depo rawat jalan adalah pelaporan konseling obat pasien yang masih dilakukan secara manual. Hal ini dapat menghambat pendokumentasian data konseling obat. Jika masih berupa lembar formulir, pengarsipan akan membutuhkan tempat yang lebih banyak dan beresiko untuk hilang. Masalah keempat yang muncul terkait tugas dan jabatan terkait dispensing obat unit dosis obat narkotika injeksi untuk pasien rawat inap.

Penggunaan obat narkotika memiliki lebih banyak batasan peraturan yang dilakukan karena berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu jika tidak ditindaklanjuti segera, dapat berpotensi munculnya celah atau kesempatan untuk penyalahgunaan sisa narkotika injeksi. Masalah terakhir mengenai kepatuhan pengisian google form “Self Report” Apoteker yang telah mengikuti seminar atau pelatihan yang masih rendah di tahun 2021 ini. Dari 32 orang Apoteker yang sudah mengikuti seminar atau pelatihan baru 14 orang atau sekitar 44 % yang sudah mengisi google form “Self Report” hingga bulan agustus 2021.

Hal tersebut dapat menghambat

pendataan saat akan menentukan siapa Apoteker yang akan mengikuti seminar atau pelatihan selanjutnya dan pada saat dibutuhkan data siapa Apoteker yang sudah memiliki kompetensi tertentu. Untuk menyelesaikan masalah tersebut

25

Kepala

Sub

Instalasi

Monitoring

dan

Evaluasi

di

Instalasi

Farmasi

mengklasifikasikan seminar atau pelatihan yang sudah diikuti berdasarkan nama Apoteker untuk mengingatkan pengisian google form tersebut 3.2.2 Penapisan Isu dengan Teknik USG (Urgency Seriousness Growth) Dari Teknik APKL di atas, terdapat tiga isu yang layak untuk dapat dimunculkan inisiatif pemecahan isu. Untuk menentukan isu prioritas digunakan Teknik USG (Urgency Seriousness Growth). Menentukan tingkat urgensi seberapa mendesak isu harus dibahas, seberapa serius isu jika dikaitkan dengan akibat, dan seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut dengan skala penilaian 1 sampai dengan 5. Isu dengan skor tertinggi menjadi core issue yang akan ditindaklanjuti.

No

1.

Isu Masalah

Waktu

tunggu

Kriteria

obat

jadi

Total

Prioritas

U

S

G

Nilai

5

4

4

13

2

5

3

3

11

3

5

5

5

15

1

(WTOJ) di depo rawat jalan masih

melampaui

standar

pada bulan Juli 2021 2.

Belum diaplikasikannya sistem IT yang dapat mempermudah pendokumentasian pada pelaporan konseling obat di depo rawat jalan RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung tahun 2021

3.

Belum dilakukannya pencampuran obat narkotika injeksi untuk pasien rawat inap oleh depo farmasi RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung pada tahun 2021 Keterangan : 1 : Sangat tidak mendesak 2 : Tidak mendesak

26

3 : Cukup mendesak 4 : Mendesak 5 : Sangat Mendesak Tabel 3.4 Penapisan Isu dengan Teknik USG Masalah pertama yaitu mengenai WTOJ yang harus segera diselesaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit. Jika tidak segera ditangani komplain pasien terkait pelayanan obat di rawat jalan akan bertambah banyak dan dapat menurunkan nilai rumah sakit di mata masyarakat. Namun, pemecahan masalahnya adalah dengan diberlakukannya peresepan elektronik yang terintegrasi dengan rekam medis elektronik. Pembuatan aplikasi ini sangat tergantung dengan berbagai unit sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk mencapai satu kesepakatan dalam penggunaan peresepan elektronik. Masalah kedua terkait pembuatan laporan konseling obat di rawat jalan yang masih manual.

Hal tersebut dapat menjadi masalah dalam pendokumentasian data yang diperlukan untuk akreditasi rumah sakit. Jika belum dapat diselesaikan saat ini, tidak menjadi suatu masalah besar namun dokumen formulir harus benar – benar diarsipkan dengan rapi untuk mencegah kehilangan.

Masalah ketiga

mendapatkan nilai yang paling tinggi baik itu dari segi urgency, seriousness, dan growth. Hal tersebut disebabkan penggunaan obat narkotika injeksi yang cukup tinggi sehingga diperlukan suatu pengendalian yang menyeluruh untuk mencegah timbulnya hal- hal terkait penyalahgunaan sisa narkotika injeksi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jika tidak segera dikendalikan potensi atau kesempatan untuk munculnya dampak tersebut akan semakin besar di masa yang akan datang.

3.3 Deskripsi Core Issue Dari hasil penapisan isu di atas, yang terpilih menjadi prioritas isu untuk ditindaklanjuti adalah belum dilakukannya pencampuran atau dispensing obat narkotika injeksi untuk pasien rawat inap oleh depo farmasi RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung pada tahun 2021.

Instalasi Farmasi RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung sudah mempunyai satu depo yang dibuat untuk dispensing steril yaitu Depo Farmasi Pencampuran Obat.

Dispensing steril yang sudah dilakukan di depo tersebut diantaranya dispensing obat sitotoksik injeksi, nutrisi parenteral, obat high alert, dan dispensing obat injeksi untuk ruang perawatan NICU (Neonates Intensive Care Unit).

27

Beberapa obat injeksi yang banyak dipakai di ruang rawat inap adalah narkotika, psikotropika, antibiotik, analgesik, antipiretik, antiemetik, antiulser, dan antifibrinolitik. Dari semua obat tersebut narkotika dan antibiotik memiliki kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk mengendalikan penggunaannya. Penggunaan obat narkotika memiliki lebih banyak batasan peraturan yang dilakukan karena berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. SOP terkait obat narkotika dibuat mulai dari hulu yaitu pemesanan obat narkotika hingga hilir yaitu penanganan sisa obat narkotika injeksi Berdasarkan data yang diambil dari bulan Januari hingga April 2021 penggunaan obat narkotik injeksi paling banyak ditemukan di ruang rawat inap intensif. Pada grafik di bawah ini terlihat jumlah ampul narkotika yang terpakai di ruang rawat intensif (ICU) lebih banyak dibandingkan ruang rawat inap biasa parahyangan (RIK). Untuk COT menempati nilai paling tinggi karena narkotika injeksi di ruang tersebut digunakan untuk tindakan anestesi pada pasien – pasien yang akan dioperasi. Untuk pasien di ruang gawat darurat (IGD) pemakaian narkotika injeksi tidak terlalu tinggi.

Grafik 3.1 Jumlah Ampul Narkotika yang Terpakai pada Bulan Januari – April Tahun 2021

Saat ini sudah ada salah satu prosedur untuk pengendalian obat narkotika injeksi yaitu “Penanganan Sisa Narkotika Injeksi” pada prosedur tersebut mengharuskan perawat atau dokter mengembalikan sisa ampul narkotika ke depo

28

farmasi untuk dibuang. Namun, pengembalian ini tidak dilakukan langsung setelah penggunaan obat sehingga sisa narkotika injeksi belum terkendali. Setelah berdiskusi dengan perawat ruang ICU, beliau memberikan masukan untuk pencampuran narkotika injeksi sebaiknya dilakukan oleh farmasi agar lebih terkendali. Oleh karena itu, dispensing obat di Depo Farmasi Pencampuran bisa menjadi solusi, selain itu juga dapat meningkatkan efisiensi rumah sakit, juga dapat meningkatkan pelayanan Instalasi Farmasi dengan menambah jumlah obat injeksi yang dapat di dispensing oleh Depo Farmasi Pencampuran. Berikut data penggunaan Obat narkotika injeksi di Depo Farmasi ICU pada bulan Februari hingga Juli 2021 : Nama Obat

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

(ampul) Fentanyl Injeksi

213

729

555

485

410

92

Morfin Injeksi

52

43

43

52

55

37

Petidin Injeksi

1

2

2

-

-

-

Oksikodon Injeksi -

20

-

-

-

-

Total Jumlah

794

650

537

465

129

266

Tabel 3.5 Jumlah Pemakaian Obat Narkotika Injeksi di Depo Farmasi ICU Bulan Februari – Juli 2021 Dari tabel di atas, penggunaan obat narkotika injeksi setiap bulannya di Depo Farmasi ICU cukup tinggi terutama untuk obat Fentanil dan Morfin Injeksi . Adanya penurunan angka penggunaan obat narkotika injeksi di bulan Juli 2021 disebabkan penurunan kapasitas pasien pada periode tersebut.

3.4 Analisis Dampak yang Ditimbulkan bila Isu Tidak Dapat Dicegah : Dampak yang dapat timbul bila obat narkotika injeksi belum dicampur oleh depo farmasi adalah sebagai berikut : -

Petugas depo farmasi tidak dapat memastikan apakah ada sisa atau tidak dari narkotika injeksi yang sudah digunakan di ruang rawat ICU

-

Sisa obat narkotika injeksi yang tidak terdokumentasi akan semakin banyak

29

-

Sisa obat narkotika injeksi berpotensi untuk disalahgunakan oleh orang tidak bertanggung jawab

-

Meningkatkan pengeluaran rumah sakit karena tidak adanya efisiensi dalam penggunaan obat narkotika injeksi

30

3.5 Analisis Penyebab Isu Fishbone Diagram

Sebab

Core Issue

Material

Aplikasi untuk permintaan pencampuran obat masih berbasis web yang belum terintegrasi dengn rekam medis elektronik

Fasilitas Tempat dan alat Laminar Air Flow untuk dispensing sediaan injeksi hanya ada di Depo Farmasi Pencampuran

Belum adanya data stabilitas obat narkotika setelah didispensing

Petugas farmasi belum semuanya mengikuti pelatihan dispensing sediaan steril

Belum ada pengaturan SDM di Depo Farmasi Pencampuran dengan adanya tambahan jenis obat yang akan didispensing

Tidak tersedia tempat untuk melakukan dispensing obat injeksi di Depo Farmasi Rawat Inap Tidak tersedia alat Laminar Air Flow untuk melakukan dispensing obat injeksi di Depo Farmasi Rawat Inap

Belum adanya SOP tentang dispensing obat narkotika injeksi untuk pasien rawat inap

Permintaan narkotika injeksi dari dokter ke depo farmasi rawat inap belum terjadwal

Sumber Daya Manusia (SDM)

Prosedur

31

Belum dilakukannya pencampuran obat narkotika injeksi untuk pasien rawat inap oleh depo farmasi di RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung pada tahun 2021

a. Penyebab Fasilitas Ruang Depo Farmasi rawat inap memiliki ruang yang terbatas, tidak memungkinkan adanya tempat khusus yang memuat alat-alat untuk melakukan dispensing obat injeksi sehingga dispensing sediaan steril hanya dapat dilakukan di Depo Farmasi Pencampuran yang sudah memiliki fasilitas yang menunjang. b. Penyebab Material Data stabilitas obat narkotika injeksi belum disusun sehingga Petugas Depo Farmasi Rawat Inap, Depo Farmasi Pencampuran, perawat dan dokter belum mengetahui Beyond Use Date dari obat narkotika injeksi yang sudah didispensing. Selain itu, aplikasi untuk permintaan dispensing obat injeksi ke Depo Farmasi Pencampuran masih berbentuk web dan belum terintegrasi dengan rekam medis elektronik sehingga ada proses transcribing atau penulisan kembali yang berpotensi timbulnya kesalahan. c. Penyebab Prosedur Standar prosedur operasional (SOP) terkait dispensing obat narkotika injeksi belum ada di RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung. Selain itu permintaan obat narkotika injeksi dari dokter kepada petugas farmas belum terjadwal d. Penyebab Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas Depo Farmasi belum semua mengikuti pelatihan dispensing sediaan steril sehingga belum memiliki kompetensi untuk melakukan pencampuran obat injeksi.

Petugas farmasi yang sudah mengikuti pelatihan dispensing steril semua berada di Depo Farmasi Pencampuran tetapi karena jumlah yang masih terbatas sehingga perlu adanya pengaturan petugas Depo Pencampuran Farmasi jika ada tambahan obat injeksi yang akan didispensing di depo tersebut.

3.6 Gagasan Pemecahan Isu Untuk menindaklanjuti isu yang sudah dijelaskan di atas, gagasan yang didapat adalah Membuat Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap dengan uji coba dilkakukan di Depo Farmasi ICU karena memiliki jumlah pemakaian obat narkotika injeksi yang tinggi untuk pasien rawat inap intensif. Dari gagasan tersebut disusun beberapa rekomendasi kegiatan sebagai berikut:

32

1. Menyampaikan gagasan pemecahan isu kepada Kepala Instalasi Farmasi dan Kepala Depo Farmasi Pencampuran RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung 2. Membuat Draft SOP Pelayananan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap 3. Menyosialisasikan Draft SOP Pelayananan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap 4. Melakukan uji coba Draft SOP Pelayananan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap Intensif 5. Mengevaluasi pemahaman dan pelaksanaan Draft SOP Pelayananan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap 6. Meminta Persetujuan Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap

33

3.7 Matriks Rancangan Aktualisasi Unit Kerja

: Instalasi Farmasi, RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung

Isu yang diangkat

: Belum dilakukannya dispensing obat narkotika injeksi oleh depo farmasi untuk pasien rawat inap RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung di Tahun 2021

Gagasan Pemecahan Isu : Pembuatan Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap No

1 1.

Kegiatan

2 Menyampaikan gagasan pemecahan isu

Tahapan Kegiatan

3 1. Meminta izin untuk membuat janji temu 2. Menyampaikan dan

Output/Hasil

4 1. Permohonan janji

Keterkaitan

Kontribusi

Substansi Mata

terhadap Visi/Misi

Pelatihan

Organisasi

5

6

Sebelum bertemu

Membuat gagasan

temu disetujui,

dengan atasan saya

untuk meningkatkan

Dokumen

menyusun konsep

mutu layanan

kepada Kepala

meminta

pendukung :

gagasan yang akan

Instalasi Farmasi

Instalasi Farmasi

persetujuan

Screen shoot

disampaikan dengan

dengan

dan Berkoordinasi

gagasan

percakapan

cermat (Etika

mengaplikasikan

dengan Kepala

pemecahan isu

Whatsapp

Publik) Pada hari

Whole of

Depo Farmasi

kepada Kepala

yang sudah

Government sesuai

Pencampuran

Instalasi Farmasi

tersampaikan dan

ditentukan, saya

dengan Visi RSUP

disetujui,

datang tepat waktu

Dr. Hasan Sadikin

2. Gagasan

34

Penguatan Nilai Organisasi

7 Integritas Nilai yang menggambarkan kejujuran, amanah dan menjunjung etika yang tinggi dalam menjalankan tugas

RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung

3. Mengoordinasikan

Dokumen

sesuai janji yang

Bandung yaitu

gagasan

pendukung : Bukti

telah dibuat

Terwujudnya

dispensing obat

Foto dan catatan

(Antikorupsi)

Indonesia Maju

narkotika injeksi

persetujuan

kemudian

yang Berdaulat,

Depo Farmasi ICU

gagasan

menyampaikan

Mandiri, dan

gagasan pemecahan

Berkepribadian

kepada Kepala

3. Gagasan sudah

Depo Farmasi

dikoordinasikan

isu dan melakukan

Berlandaskan

Pencampuran

dengan Kepala

koordinasi dengan

Gotong royong

Depo Farmasi

penuh sopan santun

Pencampuran,

(Etika Publik),

Dokumen

Menerima kritik,

pendukung : Bukti

saran, dan mencatat

Foto dan Catatan

hal – hal penting

hasil koordinasi

hasil koordinasi untuk kelancaran pembuatan draft SOP (Nasionalisme)

35

2.

Membuat Draft

1. Menentukan

1. Daftar aktivitas

Menentukan aktivitas

Membuat Draft

Standar

aktivitas yang akan

yang akan

yang akan dilakukan

Standar

Operasional

dilakukan di dalam

dilakukan,

di dalam SOP

Operasional

Prosedur (SOP)

SOP

dokumen

dengan

Prosedur (SOP)

pendukung :

mempertimbangkan

Pelayanan Order

Pelayanan Order

2. Menyusun alur

Obat Narkotika

Pelayanan Order

Screen Shoot

kompetensi tenaga

Obat Narkotika

Injeksi untuk

Obat Narkotika

daftar aktivitas

kesehatan yang

Injeksi untuk Pasien

Pasien Rawat

Injeksi

terlibat secara adil

Rawat Inap yang

Pelayanan Order

(Antikorupsi),

dapat meningkatkan

baku SOP yang

Obat Narkotika

Menyusun alur

pengendalian sisa

terdiri dari

Injeksi,

Pelayanan Order

narkotika injeksi

kelengkapan,

dokumen

Obat Narkotika

sesuai dengan Misi

waktu, dan output

pendukung :

Injeksi dengan

RSUP Dr. Hasan

Screen Shoot

penuh rasa tanggung

Sadikin Bandung

bagan alur

jawab agar proses

yaitu Peningkatan

dispensing dapat

Kualitas Manusia Indonesia

Inap

3. Menentukan mutu

4. Mengonsultasikan draft SOP kepada Kepala Instalasi

2. Bagan Alur

3. Daftar mutu baku

Farmasi dan Kepala

SOP yang terdiri

berjalan dengan baik

Depo Pencampuran

dari kelengkapan,

(Akuntabilitas),

waktu, dan output,

Menentukan mutu

dokumen

baku SOP yang

pendukung :

terdiri dari

Screen Shoot

kelengkapan, waktu,

5. Memperbaiki draft SOP

Daftar mutu baku

36

Inovatif Nilai yang menggambarkan keinginan untuk menghasilkan suatu yang baru dan senantiasa melakukan perbaikan secara berkesinambungan

4. Masukan dan

dan output secara

saran untuk

teliti dan cermat

perbaikan draft

(Etika publik),

SOP, dokumen

menerima saran dan

pendukung : bukti

masukan saat

foto dan catatan

mengonsultasikan

hasil konsultasi

draft SOP dengan

5. Draft yang sudah diperbaiki

kepala Sub. Instalasi Mutu dan Pengembangan (Nasionalisme), memperbaiki draft SOP untuk meningkatkan kualitas pelayanan farmasi (Komitmen Mutu)

3.

Menyosialisasikan 1. Menyampaikan draft 1. Draft SOP

Sebelum melakukan

Memberikan

Draft Standar

SOP yang akan

tersampaikan

sosialisasi, secara

sosialisasi terkait

Operasional

disosialisasikan

pendukung :

transparan saya

draft Standar

Prosedur (SOP)

kepada tenaga

screen shoot

menyampaikan draft

Operasional

37

Profesional Nilai yang berorientasi pada pencapaian kinerja

Pelayanan Order

kesehatan yang

pengiriman draft

SOP agar para

Prosedur (SOP)

melalui penjalinan

Obat Narkotika

terlibat

SOP melalui

tenaga kesehatan

Pelayanan Order

kemitraan

percakapan

yang terlibat dapat

Obat Narkotika

Whatsapp

mengetahui terlebih

Injeksi untuk Pasien

dahulu alur yang

Rawat Inap sesuai

disepakati,

akan dikerjakan

dengan Visi RSUP

dokumen

(Akuntabilitas),

Dr. Hasan Sadikin

undangan

pendukung :

kemudian saya

Bandung yaitu

sosialisasi kepada

screen shoot

menyampaikan

Terwujudnya

tenaga kesehatan

percakapan

undangan kepada

Indonesia Maju

yang terlibat

Whatsapp

para tenaga

yang Berdaulat,

kesehatan dengan

Mandiri, dan

Injeksi untuk

2. Menentukan waktu

Pasien Rawat

sosialisasi dengan

Inap

tenaga kesehatan yang terlibat 3. Menyampaikan

4. Melaksanakan

2. Waktu sosialisasi

3. Undangan

sosialisasi draft

sosialisasi

sopan (Etika Publik)

Berkepribadian

SOP dan disukusi

tersampaikan,

dan menentukan

Berlandaskan

melalui zoom

Dokumen

waktu sosialisasi

Gotong royong

pendukung :

dengan adil

Screen shoot

(Antikorupsi), saya

undangan

memberikan

sosialisasi melalui

sosialisasi dengan

whatsapp

menggunakan

4. Sosialisasi

bahasa indonesia

terlaksana,

yang baik dan benar

Dokumen

serta menerima

38

pendukung :

masukan saat sesi

Screen shoot

diskusi

pelaksanaan

(Nasionalisme)

sosialisasi melaui zoom sosialisasi, Screen shoot Daftar Hadir Peserta melalui Google Form dan catatan hasil sosialisasi/diskusi 4.

Melakukan uji

1. Memeriksa

1. Perlengkapan

Sebelum uji coba

Kegiatan uji coba

coba Draft

kelengkapan yang

tersedia,

dimulai saya

dapat meningkatkan

Standar

dibutuhkan di depo

dokumen

bertanggung jawab

pemahaman

Operasional

farmasi

pendukung : Bukti

memeriksa

terhadap Standar

Foto

perlengkapan yang

Operasional

Prosedur (SOP)

2. Mengamati

Pelayanan Order

pelaksanaan uji

perlengkapan

dibutuhkan

Prosedur (SOP)

Obat Narkotika

coba

yang digunakan di

(Akuntabilitas),

Pelayanan Order

kemudian saya

Obat Narkotika

mengamati

Injeksi untuk Pasien

pelaksanaan uji coba

Rawat Inap sesuai

secara cermat

dengan Visi RSUP

Injeksi untuk

3. Mencatat hal – hal

depo farmasi

Pasien Rawat

penting selama

2. Uji coba teramati,

Inap

pelaksanaan uji

Dokumen

coba

39

Profesional Nilai yang berorientasi pada pencapaian kinerja melalui penjalinan kemitraan

pendukung : Bukti

(Etika Publik) dan

Dr. Hasan Sadikin

Foto saat uji coba

saya mencatat

Bandung yaitu

masukan dan saran

Terwujudnya

untuk perbaikan draft

Indonesia Maju

SOP

yang Berdaulat,

(Nasionalisme)

Mandiri, dan

3. Catatan hasil uji coba

Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong 5.

Mengevaluasi

1. Menyiapkan daftar

1. Daftar pertanyaan

Menyiapkan daftar

Melakukan kegiatan

pemahaman dan

pertanyaan untuk

pada google form,

pertanyaan dengan

survei evaluasi

pelaksanaan draft

melakukan survei

dokumen

jelas

pelaksanaan draft

Standar

evaluasi kepada

pendukung :

(Akuntabilitas),

Standar

Operasional

tenaga kesehatan

screen shoot

Meminta kesediaan

Operasional

Prosedur (SOP)

yang terlibat

daftar pertanyaan

tenaga kesehatan

Prosedur (SOP)

Pelayanan Order

dengan

pada google form

yang terlibat untuk

Pelayanan Order

Obat Narkotika

menggunakan

mengisi survei

Obat Narkotika

Injeksi untuk

google form

evaluasi

evaluasi pada tautan

Injeksi untuk Pasien

tersampaikan

google form dengan

Rawat Inap untuk

evaluasi kepada

kepada tenaga

penuh sopan santun

terus memberikan

para tenaga

kesehatan yang

(Etika Publik),

layanan terbaik

kesehatan yang

terlibat, dokumen

kemudian saya

sesuai dengan Misi

Pasien Rawat Inap

2. Melakukan survei

2. Tautan suvei

40

Unggul Keinginan untuk menjadi yang terbaik dan menghasilkan kualitas prima

terlibat dengan

pendukung :

mengolah data hasil

RSUP Dr. Hasan

mengirimkan tautan

screen shoot

survei dan

Sadikin Bandung

pengisian google

percakapan

menginformasikan

yaitu Peningkatan

form

Whatsapp

hasil evaluasi

Kualitas Manusia

pengiriman tautan

dengan jujur

Indonesia

3. Mengolah data hasil survei 4. Menginformasikan

3. Data hasil survei, dokumen

hasil survei evaluasi

pendukung :

kepada tenaga

screen shoot data

kesehatan yang

hasil survei

terlibat

(Antikorupsi)

4. Hasil survei tersampaikan, dokumen pendukung : screenshoot percakapan whatsapp pengiriman hasil survei

6.

Meminta

1. Memperbaiki draft

1. Draft SOP sudah

Memperbaiki draft

Membuat SOP

Persetujuan Draft

SOP Pelayanan

diperbaiki,

SOP dengan penuh

dengan penuh rasa

Standar

Order Obat

dokumen

rasa tanggung jawab

tanggung jawab

41

Inovatif

Operasional

Narkotika Injeksi

pendukung :

(Akuntabilitas), dan

agar dapat

Nilai yang

Prosedur (SOP)

untuk Pasien Rawat

screen shoot SOP

dengan komitmen

dijalankan dengan

menggambarkan

Pelayanan Order

Inap

yang sudah

untuk memberikan

sebaik-baiknya

keinginan untuk

diperbaiki

pelayanan farmasi

untuk mencapai

menghasilkan

yang lebih baik

pelayanan farmasi

suatu yang baru

Obat Narkotika

2. Meminta

Injeksi untuk

persetujuan Draft

Pasien Rawat

SOP kepala bagian

konsep ditanda

kepada perawat,

yang lebih baik

dan senantiasa

Inap

yang terlibat

tangani Kepala

dokter maupun

sesuai dengan Misi

melakukan

Bagian yang

pasien (Komitem

RSUP Dr. Hasan

perbaikan secara

persetujuan Draft

terlibat, dokumen

Mutu), kemudian

Sadikin Bandung

berkesinambungan

SOP kepada Kepala

pendukung : Hasil

meminta persetujuan

yaitu Peningkatan

Instalasi Farmasi

scan verbal

dan meminta tanda

Kualitas Manusia

konsep

tangan dengan

Indonesia

3. Meminta

2. Lembar verbal

3. Draft SOP

penuh sopan santun

disetujui,

(Etika Publik)

Dokumen pendukung : hasil scan Formulir pembuatan SOP sudah ditanda tangani Kepala Instalasi Farmasi

42

BAB IV PELAKSANAAN AKTUALISASI

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Aktualisasi Kegiatan Aktualisasi adalah sebuah proses pembiasaan (habituasi) untuk menginternalisasikan nilai-nilai ANEKA yang dipelajari selama daring oleh Bapelkes Cikarang menjadi karakter diri seorang ASN. Habituasi merupakan agenda ke-4 dari sekuen Latsar CPNS 2021 yang dilakukan di unit kerja masing-masing peserta. Kegiatan Aktualisasi untuk peserta Latsar Golongan 3 Angkatan 4 dilakukan pada tanggal 9 September 2021 hingga 8 Oktober 2021 di Depo Farmasi ICU, RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung total dengan uraian sebagai berikut : No 1

Kegiatan Menyampaikan gagasan

Jadwal Pelaksanaan 9 –10 September 2021

pemecahan isu kepada

Keterangan Terlaksana sesuai jadwal

Kepala Instalasi Farmasi dan Berkoordinasi dengan Kepala Depo Farmasi Pencampuran RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung

2

Membuat Draft Standar

13 –15 September 2021 Terlaksana

Operasional Prosedur

sesuai

jadwal

(SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap

3

Menyosialisasikan Draft

20-24 September 2021

Satu tahapan

Standar Operasional

kegiatan tidak

Prosedur (SOP) Pelayanan

terlaksana sesuai

Order Obat Narkotika

jadwal

Injeksi untuk Pasien Rawat Inap

43

4

Melakukan uji coba Draft

28 September 2021- 4 Terlaksana sesuai

Standar Operasional

Oktober 2021

jadwal

3-7 Oktober 2021

Terlaksana sesuai

Prosedur (SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap

5

Mengevaluasi pemahaman dan pelaksanaan draft

jadwal

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap

6

Meminta Persetujuan Draft

4-7 Oktober 2021

Standar Operasional

Terlaksana

sesuai

jadwal

Prosedur (SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap

Tabel 4.1 Uraian Kegiatan Aktualisasi

4.2 Hasil Aktualisasi dan Pembahasan 4.2.1 Kegiatan 1 Menyampaikan gagasan pemecahan isu kepada Kepala Instalasi Farmasi dan Berkoordinasi dengan Kepala Depo Farmasi Pencampuran RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung a. Tanggal Melaksanakan Kegiatan : 9 – 10 September 2021 b. Tahapan Kegiatan : 1. Meminta izin untuk membuat janji temu dengan Kepala Instalasi Farmasi

44

2. Menyampaikan dan meminta persetujuan gagasan pemecahan isu kepada Kepala Instalasi Farmasi 3. Mengoordinasikan gagasan kepada Kepala Depo Farmasi Pencampuran c. Output : 1. Permohonan janji temu disetujui Kepala Instalasi Farmasi 2. Gagasan tersampaikan dan disetujui Kepala Instalasi Farmasi 3. Mengoordinasikan gagasan kepada Kepala Depo Farmasi Pencampuran d. Uraian Kegiatan : Kegiatan penyampaian gagasan diawali dengan membuat janji temu terlebih dahulu dengan Kepala Instalasi Farmasi. Konsep gagasan yang akan disampaikan disusun terlebih dahulu. Menyampaikan gagasan kepada Kepala Instalasi Farmasi dan menerima masukan dari beliau. Gagasan untuk melakukan pencampuran obat narkotika injeksi disetujui oleh Kepala Instalasi Farmasi namun gagasan diperbaiki menjadi membuat draft SOP Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap. Hal tersebut perlu dilakukan karena istilah ‘Panduan’ yang digunakan oleh RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung memiliki kedudukan di atas SOP sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyusunannya.

Setelah gagasan disetujui kemudian dikoordinasikan dengan Kepala Depo Farmasi Pencampuran.

Gambar 4.1 Screen shoot percakapan Whatsapp Janji temu disetujui

45

Gambar 4.2 Penyampaian gagasan kepada Kepala Instalasi Farmasi

Gambar 4.3 Konsultasi Hasil Penyampaian Gagasan kepada Mentor

Gambar 4.4 Koordinasi dengan Kepala Depo Pencampuran e. Penerapan Nilai – nilai Dasar PNS 1. Pada hari yang sudah ditentukan, saya datang tepat waktu sesuai janji yang telah dibuat (Antikorupsi) 2. Menyampaikan gagasan pemecahan isu dan melakukan koordinasi dengan penuh sopan santun (Etika Publik) 3. Menerima kritik, saran, dan mencatat hal – hal penting hasil koordinasi untuk kelancaran pembuatan draft SOP (Nasionalisme) f.

Pencapaian Visi, Misi, serta Penguatan Nilai Organisasi Membuat gagasan untuk meningkatkan mutu layanan Instalasi Farmasi dengan mengaplikasikan Whole of Government sesuai dengan Visi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong.

46

Penyampaian gagasan pemecahan isu ini akan menguatkan nilai yang dimiliki oleh RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung yaitu Integritas yang menggambarkan kejujuran, amanah dan menjunjung etika yang tinggi dalam menjalankan tugas g. Analisa Dampak 1. Jika nilai Antikorupsi (disiplin) tidak diterapkan dalam menepati janji temu dengan Kepala Instalasi maka kepercayaan beliau terhadap penulis akan turun.

2. Jika nilai Etika Publik (sopan santun) tidak diterapkan saat berkoordinasi dengan Kepala Depo Pencampuran maka beliau tidak akan mau bekerja sama dengan penulis.

3. Jika nilai Nasionalisme (menghargai pendapat) tidak diterapkan maka akan terdapat banyak kekurangan pada draft SOP yang dibuat. h. Kendala Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan kendala yang berarti.

Sebelum kegiatan dilakukan belum ada izin dari Kepala Instalasi Farmasi untuk melakukan pencampuran obat narkotika injeksi. Setelah kegiatan dilakukan pencampuran obat narkotika injeksi mendapat izin dari Kepala Instalasi Farmasi untuk dicampur di Depo Farmasi Pencampuran. i.

Manfaat Bagi Peserta, Unit Kerja, Organisasi, Stakeholder 1. Manfaat

bagi

peserta

adalah

mendapatkan

dukungan

untuk

melaksanakan kegiatan aktualisasi dan mendapatkan arahan untuk menyusun draft SOP yang baik.

2. Manfaat bagi Instalasi Farmasi adalah dapat meningkatkan kualitas pelayanan instalasi farmasi 3. Manfaat bagi Rumah Sakit dan Kementerian Kesehatan adalah dapat meningkatkan kualitas pelayanan farmasi di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung

4.2.2 Kegiatan 2 Membuat Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap a. Tanggal Melaksanakan Kegiatan : 13 – 15 September 2021 b. Tahap Kegiatan : 1. Menentukan aktivitas yang akan dilakukan di dalam SOP

47

2. Menyusun alur Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap 3. Menentukan mutu baku SOP yang terdiri dari kelengkapan, waktu, dan output 4. Mengonsultasikan draft SOP kepada Kepala Instalasi Farmasi dan Kepala Depo Pencampuran 5. Memperbaiki draft SOP Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap c. Output : 1. Daftar aktivitas yang akan dilakukan dalam SOP tersusun 2. Bagan Alur Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap terbentuk 3. Mutu baku SOP yang terdiri dari kelengkapan, waktu, dan output tersusun 4. Masukan dan saran untuk perbaikan draft SOP diterima 5. Draft SOP yang sudah diperbaiki d. Uraian Kegiatan : Penyusunan draft SOP dimulai dengan menentukan aktivitas apa saja yang akan dilakukan dalam pelayanan order obat narkotika injeksi.

Kemudian membuat bagan alur pelayanan berdasarkan pelaksana dan aktivitasnya. Setelah itu menentukan mutu baku di dalam SOP yang terdiri dari kelengkapan, waktu, dan output. Draft SOP yang sudah tersusun dikonsultasikan kepada Kepala Instalasi dan Kepala Depo Pencampuran dan dilakukan perbaikan.

Gambar 4.5 Konsultasi SOP dengan Kepala Instalasi Farmasi

48

Gambar 4.6 Konsultasi SOP dengan Kepala Depo Farmasi Pencampuran e. Penerapan Nilai – nilai Dasar PNS 1. Menentukan aktivitas yang akan dilakukan di dalam SOP dengan mempertimbangkan kompetensi tenaga kesehatan yang terlibat secara adil (Antikorupsi) 2. Menyusun alur Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi dengan penuh rasa tanggung jawab agar proses dispensing dapat berjalan dengan baik (Akuntabilitas) 3. Menentukan mutu baku SOP yang terdiri dari kelengkapan, waktu, dan output secara teliti dan cermat (Etika publik) 4. Menerima saran dan masukan saat mengonsultasikan draft SOP dengan kepala Sub. Instalasi Mutu dan Pengembangan (Nasionalisme) 5. Memperbaiki draft SOP untuk meningkatkan kualitas pelayanan farmasi (Komitmen Mutu) f.

Pencapaian Visi, Misi, serta Penguatan Nilai Organisasi Membuat Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap yang dapat meningkatkan pengendalian sisa narkotika injeksi sesuai dengan Misi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung yaitu Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. Pembuatan draft SOP Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap dapat menguatkan nilai Inovatif yaitu nilai yang menggambarkan keinginan untuk menghasilkan suatu yang baru dan senantiasa melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

g. Analisa Dampak 1. Jika nilai Antikorupsi (adil) tidak diterapkan dalam menentukan aktivitas sesuai kompetensi yang dimiliki tenaga kesehatan yang terlibat maka akan timbul kecemburuan sosial antar tenaga kesehatan.

49

2. Jika nilai Akuntabilitas (tanggung jawab) tidak diterapkan dalam menyusun alur pelayanan maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik 3. Jika nilai Etika Publik (cermat) tidak diterapkan dalam penyusunan mutu baku maka akan terjadi kesalahan pada kelengkapan yang diperlukan, durasi pengerjaan aktivitas, dan output yang tidak sesuai.

4. Jika nilai Nasionalisme (menghargai pendapat) tidak diterapkan saat melakukan konsultasi maka akan terdapat banyak ketidaksesuaian pada draft SOP yang dibuat.

5. Jika nilai Komitmen Mutu (perbaikan berkelanjutan) tidak diterapkan dalam memperbaiki draft SOP maka tidak dapat memberikan pelayanan farmasi dengan baik. h. Kendala Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan kendala yang berarti.

Sebelum kegiatan dilakukan belum ada SOP yang menjadi acuan untuk melakukan pencampuran obat narkotika injeksi. Setelah kegiatan dilakukan terdapat acuan dalam melakukan pencampuran obat narkotika injeksi. i.

Manfaat Bagi Peserta, Unit Kerja, Organisasi, Stakeholder 1. Manfaat bagi peserta adalah mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam menyusun suatu SOP. 2. Manfaat bagi Instalasi Farmasi dapat meningkatkan pengendalian dan penggunaan obat narkotika injeksi 3. Manfaat bagi Rumah Sakit, dan Kementerian Kesehatan dengan bertambahnya SOP terkait obat narkotika injeksi dapat meningkatkan pengendalian dan penggunaannya di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.

4.2.3 Kegiatan 3 Menyosialisasikan Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap a. Tanggal Melaksanakan Kegiatan : 20 – 27 September 2021 b. Tahap Kegiatan : 1. Menyampaikan draft SOP yang akan disosialisasikan kepada tenaga kesehatan yang terlibat 2. Menentukan waktu sosialisasi dengan tenaga kesehatan yang terlibat

50

3. Menyampaikan undangan sosialisasi kepada tenaga kesehatan yang terlibat 4. Melaksanakan sosialisasi draft SOP dan diskusi melalui zoom c. Output : 1. Draft SOP tersampaikan kepada tenaga kesehatan yang terlibat 2. Waktu pelaksanaan sosialisasi disepakati 3. Undangan sosialisasi tersampaikan 4. Sosialisasi draft SOP Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap terlaksana d. Uraian Kegiatan : Sebelum melakukan sosialisasi, draft SOP yang sudah diperbaiki dibagikan kepada tenaga kesehatan yang terlibat agar dapat dibaca terlebih dahulu. Kemudian menyepakati waktu pelaksanaan sosialiasi dengan Kepala Depo Farmasi Pencampuran, Kepala Perawat ruang Intesif, dan Dokter Koordinator Pelayanan Intensif. Setelah itu, undangan pelaksanaan sosialisasi dibagikan melalui WhatsApp. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara daring melaui Zoom.

Gambar 4.7 Screen shoot pengiriman draft SOP melalui percakapan Whatsapp

51

Gambar 4.8 Screen shoot percakapan Whatsapp menyepakati waktu sosialisasi

Gambar 4.9 Screen shoot undangan sosialisasi melalui percakapan whatsapp

Gambar 4.10 Sosialisasi draft SOP dan diskusi melalui zoom

52

e.

Penerapan Nilai – nilai Dasar PNS 1. Secara transparan menyampaikan draft SOP agar para tenaga kesehatan yang terlibat dapat mengetahui terlebih dahulu alur yang akan dikerjakan (Akuntabilitas), 2. Menentukan waktu sosialisasi dengan adil (Antikorupsi) 3. Menyampaikan undangan kepada para tenaga kesehatan yang terlibat dengan sopan (Etika Publik) 4. Memberikan sosialisasi dengan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar serta menerima masukan saat sesi diskusi (Nasionalisme)

f.

Pencapaian Visi, Misi, serta Penguatan Nilai Organisasi Memberikan sosialisasi terkait draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap sesuai dengan Visi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong. Memberikan sosialisasi terkait draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap kepada para tenaga kesehatan yang terlibat dapat menguatkan nilai Profesional yaitu Nilai yang berorientasi pada pencapaian kinerja melalui penjalinan kemitraan.

g. Analisa Dampak 1. Jika nilai Akuntabilitas (transparan) tidak diterapkan dengan tidak memberitahukan terlebih dahulu mengenai SOP yang akan dilaksanakan maka akan timbul kebingungan pada tenaga kesehatan yang akan terlibat dalam pelaksanaannya.

2. Jika nilai Antikorupsi (Adil) tidak diterapkan dalam penentuan waktu sosialisasi maka akan banyak tenaga kesehatan yang tidak dapat mengikuti sosialisasi.

3. Jika nilai Etika Publik (Sopan santun) tidak diterapkan dalam penyampaian undangan sosialisasi maka tidak akan ada tenaga kesehatan yang mau mengikuti sosialisasi.

4. Jika nilai Nasionalisme (menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan

menghargai

pendapat)

tidak

diterapkan

maka

SOP

yang

disampaikan tidak akan dapat dipahami dan tidak ada masukan yang dapat memperbaiki SOP.

53

h. Kendala Dalam pelaksanaan kegiatan ini ditemukan beberapa kendala yaitu pelaksanaan sosialisasi yang baru dapat dilaksanakan pada tanggal 27 September 2021 karena pada tanggal 20 - 24 September 2021 penulis mengikuti pelatihan yang tidak memungkinkan untuk melakukan sosialisasi.

Pada saat pelaksanaan sosialisasi, hanya 73 orang dari total 115 tenaga kesehatan yang dapat mengikuti sosialisasi karena sedang berdinas dan ada yang sedang mengikuti pelatihan. Sebelum kegiatan dilakukan, tenaga kesehatan yang terlibat belum dapat memahami SOP. Setelah kegiatan dilakukan tenaga kesehatan yang terlibat dapat memahami alur pelaksanaan SOP. i.

Manfaat Bagi Peserta, Unit Kerja, Organisasi, Stakeholder 1.

Manfaat bagi peserta adalah mendapatkan dukungan dari para tenaga kesehatan yang akan terlibat dalam pelaksanaan SOP

2.

Manfaat bagi Instalasi Farmasi mendapat kepastian bahwa SOP akan segera dilaksanakan oleh Instalasi Farmasi

3.

Manfaat bagi Rumah Sakit dan Kementerian Kesehatan adalah mendapat kepastian bahwa SOP akan segera dilaksanakan di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.

4.2.4

Kegiatan 4 Melakukan uji coba Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap a.

Tanggal Melaksanakan Kegiatan : 28 September 2021 – 4 Oktober 2021

b.

Tahap Kegiatan : 1. Memeriksa kelengkapan yang dibutuhkan di depo farmasi untuk pelaksanaan SOP 2. Mengamati uji coba pelaksanaan SOP 3. Mencatat hal – hal penting selama uji coba pelaksanaan SOP

c.

Output : 1. Perlengkapan untuk uji coba pelaksanaan SOP tersedia 2. Uji coba pelaksanaan SOP teramati 3. Hal – hal penting terkait uji coba pelaksanaan SOP tercatat

54

d.

Uraian Kegiatan : Uji coba pelaksaan draft SOP Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap dilakukan untuk melihat keberjalanan alur dan hal apa saja yang masih kurang dalam draft SOP. Hal- hal penting dan masukan dari para tenaga kesehatan untuk perbaikan SOP dicatat untuk selanjutnya dilakukan perbaikan pada SOP.

Gambar 4.11 Tahapan Uji Coba Pelaksanaan SOP e. Penerapan Nilai – nilai Dasar PNS 1. Memeriksa perlengkapan yang dibutuhkan dengan penuh tanggung jawab (Akuntabilitas) 2. Mengamati pelaksanaan uji coba secara cermat (Etika Publik) 3. Mencatat hal- hal penting untuk menjadi masukan dan saran dalam perbaikan draft SOP (Nasionalisme) f. Pencapaian Visi, Misi, serta Penguatan Nilai Organisasi Memberikan sosialisasi terkait draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap sesuai dengan Visi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong. Memberikan sosialisasi terkait draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap kepada para tenaga kesehatan yang terlibat dapat menguatkan nilai Profesional yaitu Nilai yang berorientasi pada pencapaian kinerja melalui penjalinan kemitraan.

55

g. Analisa Dampak 1. Jika nilai Akuntabilitas (tanggung jawab) tidak diterapkan saat memeriksa perlengkapan yang dibutuhkan untuk uji coba maka akan ada hambatan pada proses uji coba.

2. Jika nilai Etika Publik (cermat) tidak diterapkan dalam mengamati uji coba maka penulis tidak akan mengetahui di tahapan mana saja yang masih harus diperbaiki.

3. Jika nilai Nasionalisme (menghargai pendapat) tidak diterapkan maka hal – hal penting yang seharusnya dapat menjadi poin untuk memperbaiki SOP menjadi terlewat. h. Kendala Dalam pelaksanaan kegiatan ini ditemukan beberapa kendala yaitu teknis pelaksanaan SOP yang masih harus didiskusikan antar tenaga kesehatan agar alur pelayanan order obat narkotika injeksi dapat mudah dilaksanakan oleh semua pihak seperti waktu pengantaran order ke Depo Farmasi Pencampuran, penulisan resep oleh dokter, dan dosis fentanil yang sangat tergantung pada kondisi klinis pasien sehingga sewaktu-waktu dapat berubah atau dihentikan. Sebelum kegiatan dilakukan belum dapat diketahui kendala apa saja yang mungkin muncul. Setelah kegiatan dilakukan dapat terlihat kendala yang masih harus didiskusikan antara Petugas Farmasi, Perawat, dan Dokter. i. Manfaat Bagi Peserta, Unit Kerja, Organisasi, Stakeholder 1.

Manfaat

bagi

peserta

adalah

mendapat

pengalaman

dalam

berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan jalannya suatu SOP 2.

Manfaat bagi Instalasi Farmasi meningkatnya jumlah obat injeksi yang dapat dicampur di Depo Farmasi

3.

Rumah Sakit, dan Kementerian Kesehatan adalah meningkatnya jumlah obat injeksi yang dapat dicampur di Depo Farmasi Pencampuran RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.

56

4.2.5

Kegiatan 5 Mengevaluasi pemahaman dan pelaksanaan draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap a.

Tanggal Melaksanakan Kegiatan : 3 – 7 Oktober 2021

b.

Tahap Kegiatan : 1. Menyiapkan daftar pertanyaan untuk melakukan survei evaluasi kepada tenaga kesehatan yang terlibat dengan menggunakan google form.

2. Melakukan survei evaluasi kepada para tenaga kesehatan yang terlibat dengan mengirimkan tautan pengisian google form 3. Mengolah data hasil survei 4. Menginformasikan hasil survei evaluasi kepada tenaga kesehatan yang terlibat

c.

Output : 1. Daftar pertanyaan pada google form 2. Tautan suvei evaluasi tersampaikan kepada tenaga kesehatan yang terlibat 3. Data hasil survei terolah 4. Hasil survei tersampaikan kepada tenaga kesehatan yang terlibat

d.

Uraian Kegiatan : Kegiatan evaluasi pemahaman dan pelaksanaan dilakukan untuk melihat sejauh mana para tenaga kesehatan paham terhadap hal penting yang berkaitan dengan SOP dan untuk mendapatkan testimoni dari para tenaga kesehatan mengenai pelaksanaan SOP Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap di RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung.

Gambar 4.12 Screen shoot percakapan Whatsapp pengiriman tautan

57

e. Penerapan Nilai – nilai Dasar PNS 1. Menyiapkan daftar pertanyaan dengan jelas (Akuntabilitas) 2. Meminta kesediaan tenaga kesehatan yang terlibat untuk mengisi survei evaluasi pada tautan google form dengan penuh sopan santun (Etika Publik) 3. Mengolah data hasil survei dan menginformasikan hasil evaluasi dengan jujur (Antikorupsi) f. Pencapaian Visi, Misi, serta Penguatan Nilai Organisasi Melakukan

kegiatan

survei

evaluasi

pelaksanaan

draft

Standar

Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap untuk terus memberikan layanan terbaik sesuai dengan Misi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung yaitu Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. Melakukan kegiatan survei evaluasi pelaksanaan draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap dapat menguatkan nilai Unggul yaitu Keinginan untuk menjadi yang terbaik dan menghasilkan kualitas prima. g. Analisa Dampak 1. Jika nilai Akuntabilitas (Kejelasan) tidak diterapkan maka tenaga kesehatan yang mengikuti survei akan kebingungan dalam menjawab pertanyaan.

2. Jika nilai Etika Publik (Sopan santun) tidak diterapkan dalam meminta kesediaan untuk mengisi google form maka tenaga kesehatan yang terlibat akan enggan untuk untuk mengisi form tersebut.

3. Jika nilai Antikorupsi (Jujur) tidak diterapkan dalam mengolah data dan menyampaikan hasil survei maka tidak akan timbul rasa percaya dari tenaga kesehatan yang terlibat kepada penulis. h. Kendala Dalam pelaksanaan kegiatan ini ditemukan beberapa kendala yaitu jumlah tenaga kesehatan yang berpartisipasi dalam pengisian survei hanya 34 orang sedangkan total peserta yang mengikuti sosialisasi adalah 73 orang.

Pengisian link survei dibuka selama 4 hari dimulai dari tanggal 4 Oktober 2021 hingga 7 Oktober 2021 namun jumlah partisipan hanya 34 orang. Sebelum kegiatan dilakukan belum diketahui secara objektif pemahaman dan pendapat para tenaga kesehatan tentang pelaksanaan SOP. Setelah kegiatan dilakukan

58

pemahaman partisipan dapat dinilai dan dapat diketahui testimoni partisipan terhadap pelaksanaan SOP. i. Manfaat Bagi Peserta, Unit Kerja, Organisasi, Stakeholder 1. Manfaat bagi peserta adalah dapat mengetahui kesulitan apa saja yang masih dihadapi dalam pelaksanaan SOP melalui masukan dan saran yang disampaikan partisipan.

2. Manfaat bagi Instalasi Farmasi adalah mendapat masukan atau saran untuk memperbaiki dan meningkatkan fasilitas pencampuran obat injeksi 3. Manfaat bagi Rumah Sakit, dan Kementerian Kesehatan adalah mendapat masukan atau saran untuk memperbaiki dan meningkatkan fasilitas pencampuran obat injeksi di RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung

4.2.6

Kegiatan 6 Meminta Persetujuan Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap a.

Tanggal Melaksanakan Kegiatan : 4 Oktober 2021 – 7 Oktober 2021

b.

Tahap Kegiatan : 1. Memperbaiki draft SOP Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap 2. Meminta persetujuan draft SOP Kepala Bagian yang terlibat 3. Meminta persetujuan draft SOP kepada Kepala Instalasi Farmasi

c. Output : 1. Draft SOP sudah diperbaiki 2. Lembar verbal konsep ditanda tangani Kepala Bagian yang terlibat 3. Draft SOP ditandatangani Kepala Instalasi Farmasi d.

Uraian Kegiatan : Perbaikan terhadap SOP dilakukan berdasarkan masukan yang diterima pada saat sosialisasi dan evaluasi. Setelah SOP diperbaiki, penulis berdiskusi dengan para Kepala Bagian kemudian SOP disetujui dengan menulis pada kolom verbal konsep. Selanjutnya, penulis meminta persetujuan SOP kepada Kepala Instalasi Farmasi.

e.

Penerapan Nilai – nilai Dasar PNS 1. Memperbaiki

draft

SOP

dengan

(Akuntabilitas)

59

penuh

rasa

tanggung

jawab

2. Dengan komitmen untuk memberikan pelayanan farmasi yang lebih baik kepada perawat, dokter maupun pasien (Komitem Mutu) 3. Meminta persetujuan dan meminta tanda tangan dengan penuh sopan santun (Etika Publik) f. Pencapaian Visi, Misi, serta Penguatan Nilai Organisasi Membuat SOP dengan penuh rasa tanggung jawab agar dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai pelayanan farmasi yang lebih baik sesuai dengan Misi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung yaitu Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. Meminta persetujuan pembuatan SOP baru dapat menguatkan nilai Inovatif yaitu nilai yang menggambarkan keinginan untuk menghasilkan suatu yang baru dan senantiasa melakukan perbaikan secara berkesinambungan. g. Analisa Dampak 1. Jika nilai Akuntabilitas (tanggung jawab) tidak diterapkan dalam memperbaiki SOP maka kegiatan di dalam SOP tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh para tenaga kesehatan.

2. Jika nilai Komitmen Mutu (perbaikan berkelanjutan) tidak diterapkan maka kualitas pelayanan farmasi dalam pencampuran obat narkotika injeksi tidak dapat ditingkatkan.

3. Jika nilai Etika Publik (sopan santun) tidak diterapkan dalam meminta persetujuan kepada para Kepala Bagian terkait dan Kepala Instalasi Farmasi maka SOP tidak akan mendapat persetujuan. h. Kendala Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan kendala yang berarti.

Sebelum dilakukan kegiatan para kepala bagian belum mengetahui mengenai pembuatan SOP Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap. Setelah dilakukan kegiatan para Kepala Bagian mendukung pelaksaan SOP dan menyetujuinya pada kolom verbal konsep serta Kepala Instalasi Farmasi menyetujui untuk mengesahkan SOP. i. Manfaat Bagi Peserta, Unit Kerja, Organisasi, Stakeholder 1.

Manfaat bagi peserta adalah mendapat kesempatan dan pengalaman berdiskusi dengan para Kepala Bagian terkait.

2.

Manfaat bagi Instalasi Farmasi mendapat dukungan dari beberapa Kepala Bagian untuk pelaksanaan SOP

60

3.

Manfaat bagi Rumah Sakit, dan Kementrian Kesehatan adalah mendapat dukungan dari beberapa Kepala Bagian untuk pelaksanaan SOP dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan farmasi di RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

No.

1.

Kegiatan

Output

Waktu

Para Pihak

Sumber

Ketera

Terlibat

Biaya

ngan

Evaluasi

Keuntungan

November

Apoteker

Kerugian dan

dan

2021

penanggung

Keuntungan

Kerugian

jawab

(efisiensi) dari

diketahui

pelayanan ICU,

pencampuran

Kepala Sub

obat narkotika

Instalasi

injeksi untuk

Pelayanan

pasien ruang

Farmasi, Kepala

ICU

Instalasi

-

Farmasi 2.

Mengajukan

SOP

November

Apoteker

SOP kepada

disahkan

2021

penanggung

Bagian Umum

jawab

untuk disahkan

pelayanan ICU, Kepala Sub Instalasi Mutu dan Pengembangan Farmasi, Kepala Instalasi Farmasi

61

-

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Antikorupsi merupakan sebagian dari nilai dasar profesi PNS yang harus menjadi nilai yang terinternalisasi dalam sikap dan perilaku PNS. Selain itu, penerapan peran serta kedudukan ASN termasuk manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government (WOG) sangatlah penting untuk diaktulisasikan dalam menjalankan tugas sebagai ASN pada masing-masing unit kerja. Kelima nilai dasar tersebut serta peran serta kedudukan ASN mampu menjadi landasan kerja, cara berpikir dan bekerja serta untuk menciptakan kinerja dan pelayanan yang berorientasi pada pelayanan publik, bangsa dan negara. Besar harapan kelak nilai-nilai ANEKA maupun peran serta kedudukan PNS akan menjadi karakter yang selalu hadir dalam kegiatan bekerja di lingkungan sehari hari. Tujuan utama menjalankan nilai-nilai ANEKA dalam pekerjaan sebagai seorang ASN adalah untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu layanan.

5.2 Saran Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan SOP Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap yang saat ini masih diujicobakan di ruangan ICU. Oleh karena itu, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan SOP yang lebih baik lagi agar dapat terus ditingkatkan. Hasil aktualisasi ini diharapkan dapat diaplikasikan di semua depo rawat inap untuk meningkatkan pengendalian penggunaan obat narkotika injeksi dan mencegah potensi penyalahgunaan obat narkotika.

Penulis berharap penyelenggara pelatihan akan terus bekerja keras untuk menemukan inovasi – inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pelatihan dasar CPNS di masa yang akan datang.

62

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit No. 72 Tahun 2016.

Jakarta: Kemenkes RI. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kemenkes RI. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2009. Pedoman Pencampuran Obat Suntik dan Penanganan Sediaan Sitostatika. Jakarta: Kemenkes RI. RSUP. Dr. Hasan Sadikin. 2019. Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi.

Bandung: RSUP. Dr. Hasan Sadikin Lembaga Administrasi Negara. 2018. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil No. 12 Tahun 2018. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Presiden Republik Indonesia. 2017. Manajemen Pegawai Negeri Sipil No. 11 Tahun 2017. Jakarta: Presiden Republik Indonesia Lembaga Administrasi Negara. 2019. Akuntabilitas. Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara. 2019. Nasionalisme. Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara. 2019. Etika Publik. Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara. 2019. Komitmen Mutu. Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. Manajemen ASN. Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

63

Lembaga Administrasi Negara. 2017. Pelayanan Publik. Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. Whole of Goverment. Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2021. Anti Korupsi. Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

64

LAMPIRAN Lampiran 1 Jadwal pelaksanaan kegiatan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan 3 Angkatan 4 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 9 September 2021 sampai dengan 8 Oktober 2021.

No.

Kegiatan

September II

1.

Menyampaikan gagasan pemecahan isu kepada Kepala Instalasi Farmasi dan Berkoordinasi Kepala Depo Farmasi Pencampuran RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung

2.

Membuat Draft Standar Prosedur Operasional (SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap

3

Menyosialisasikan Draft Standar Prosedur Operasional (SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap

4.

Melakukan uji coba Draft Standar Prosedur Operasional (SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap

5.

Mengevaluasi pelaksanaan uji coba Draft Standar Prosedur Operasional (SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap

6.

Meminta Persetujuan Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap

65

III

IV

Oktober I

II

Lampiran 2 Pengendalian Aktualisasi Oleh Coach Tanggal

Dokumentasi

31 Agustus 2021

Catatan : Menyusun rancangan aktualisasi - Tabel SKP yang menunjukkan ada kesenjangan dengan kondisi saat ini dan harapan diblok - Jika isu sudah ditemukan dibuat tabel keterkaitan dengan materi Agenda 3 - Kalimat tusi menggunakan kalimat aktif atau kata kerja - Penilaian pemilihan isu dijelaskan dengan data dan fakta - Seriousness merupakan dampak yang timbul jika isu tidak ditangani segera - Gagasan kreatif merupakan terobaosan untuk memecahkan masalah - Tahapan harus relevan dan jelas urutannya terkait isu - Dikaitkan dengan penerapan Nilai-nilai Dasar PNS 2 September 2021

66

Catatan : Menyusun rancangan aktualisasi : - Kalimat negatif berada di depan untuk menyatakan isu - Bunyikan nilai ANEKA dalam tahapan kegiatan aktualisasi - Urutan BAB I – BAB III pada laporan rancangan aktualisasi

6 September 2021

Catatan : Persiapan seminar rancangan aktualisasi : - Gambar yang digunakan dalam prensentasi jangan menabrak tulisan - Di bagian pendahuluan terdapat latar belakang yang dihubungkan dengan tugas seorang ASN - Isu yang teridentifikasi dikaitkan dengan materi agenda 3 19 Oktober 2021

Catatan : Penulisan Laporan Aktualisasi dan persiapan seminar hasil aktualisasi - Jadwal aktualisasi dimasukan dalam lampiran - Ditambahkan poin manfaat bagi peserta, unit, organisasi, dan stakeholder dan rencana tindak lanjut

67

- Kendala dikaitkan dengan kondisi sebelum dan setelah kegiatan - Untuk presentasi seminar dibuat 1 kegiatan 1 slide, durasi presentasi 15 menit - Dibagian akhir presentasi ditambahkan testimoni

27 Oktober 2021

Catatan : -

Penyusunan power point singkat padat tidak melebihi 15 menit

-

Foto dokumentasi dilampirkan dengan jelas

-

1 slide 1 kegiatan, dokumentasi bisa di slide selanjutnya

-

Penyusunan laporan berjudul pelaksanaan aktualisasi, ditambahkan tabel penjelasan kegiatan

-

Data dukung dapat ditambahkan di bagian uraian kegiatan

-

Lampiran di buat per kegiatan

68

Lampiran 3 Kegiatan 1 Menyampaikan gagasan pemecahan isu kepada Kepala Instalasi Farmasi dan Berkoordinasi dengan Kepala Depo Farmasi Pencampuran RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung

69

Lampiran 4 Kegiatan 2 Membuat Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap

70

Lampiran 5 Kegiatan 2 Membuat Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap Catatan Hasil Konsultasi SOP dengan Kepala Instalasi Farmasi dan Kepala Depo Pencampuran

71

Lampiran 6 Kegiatan 3 Menyosialisasikan Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap

72

Lampiran 7 Kegiatan 3 Menyosialisasikan Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap

Daftar Hadir Peserta Sosialisasi melalui Google Form

73

Lampiran 8 Kegiatan 4 Melakukan uji coba Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap

Perlengkapan uji Coba: lembar resep, kertas dan printer untuk mencetak order, formulir serah terima dan pemusnahan, formulir pengambalian dan pemusnahan

74

Lampiran 9 Kegiatan 4 Melakukan uji coba Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap

75

76

77

78

Lampiran 10 Kegiatan 5 Mengevaluasi pemahaman dan pelaksanaan draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap

Screen shoot daftar pertanyaan pada google form

79

Lampiran 11 Kegiatan 5 Mengevaluasi pemahaman dan pelaksanaan draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap LAMPIRAN HASIL SURVEY EVALUASI PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN DRAFT SOP PELAYANAN ORDER OBAT INJEKSI UNTUK PASIEN RAWAT INAP Tanggal Catatan Senin, 4 Survey evaluasi pemahaman dan pelaksanaan mulai dilakukan pada Oktober Senin 4 Oktober 2021 dengan mengirimkan link google form kepada 2021 tenaga kesehatan yang terlibat. Data akhir diambil pada hari Kamis 7 Oktober 2021 pkl. 12.00 a. Total Responden: 34 orang

Jumlah Responden Survey Evaluasi Jumlah

No. 1

20 15 10 5 0

15

5

Dokter

12

2 Apoteker

Perawat

Tenaga Teknis Kefarmasian

Profesi

b. Evaluasi Pemahaman SOP : Sebesar 82,4 % responden sudah mengetahui obat apa saja yang termasuk ke dalam obat golongan narkotika

Sebesar 73,5 % responden sudah mengetahui bahwa order obat narkotika injeksi harus ditulis pada lembar resep khusus narkotika dan kartu obat pasien

80

Sebesar 91,2 % responden sudah mengetahui bahwa resep obat narkotika injeksi harus ditulis di depo farmasi

Sebesar 76,5 % responden sudah mengetahui bahwa jika ada sisa obat narkotika injeksi harus segera dibuang pada tempat sampah limbah farmasi dan didokumentasikan

Sebesar 82,4% responden sudah mengetahui forlmulir yang digunakan untuk mendokumentasikan pembuangan sisa obat narkotika injeksi ada Formulir Pengembalian dan Pemusnahan Sisa Narkotika Injeksi

81

Sebesar 73,5 % reseponden sudah mengetahui bahwa pencampuran obat narkotika yang dilakukan di depo farmasi pencampuran hanya untuk terapi terjadwal

Rata – rata sebesar 80% responden memilih jawaban yang tepat sehingga pemahaman terhadap SOP dinilai sudah cukup baik. c. Evaluasi Pelaksanaan SOP : Sebesar 84,4% responden menyatakan bahwa alur SOP dapat mudah dipahami

Sebesar 88,2% responden menyatakan bahwa dengan pelaksanaan SOP ini dapat membantu rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan farmasi kepada pasien

82

Sebesar 79,4% responden menyatakan semua aktivitas pada SOP mampu dilaksanakan oleh semua tenaga kesehatan yang terlibat

Rata – rata sebesar 84% responden menyatakan alur pada SOP dapat dipahami dan mampu dilaksanakan serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan farmasi kepada pasien. d. Saran dan Masukan : Dari 15 tanggapan yang masuk dapat disimpulkan, agar pencampuran obat narkotika injeksi dapat disiapkan untuk kebutuhan 24 jam, untuk mengurangi jumlah obat yang terbuang adalah dengan memaksimalkan koordinasi antar shift petugas depo, perawat, dan dokter serta dengan mengganti etiket obat yang sudah dicampur jika pasien batal menerima obat dan ada pasien lain yang membutuhkan sehingga printer khusus etiket sebaiknya disediakan di depo farmasi

83

Lampiran 12 Kegiatan 5 Mengevaluasi pemahaman dan pelaksanaan draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap

Screenshoot percakapan whatsapp pengiriman hasil survei kepada Petugas Farmasi, Perawat, dan Dokter

84

Lampiran 13 Kegiatan 6 Meminta Persetujuan Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap

85

86

87

Lampiran 14 Kegiatan 6 Meminta Persetujuan Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap SOP disetujui Kepala Bagian

88

Lampiran 15 Kegiatan 6 Meminta Persetujuan Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap

SOP disetujui Kepala Instalasi Farmasi

89

HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN 4 PEMBUATAN DRAFT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ORDER OBAT NARKOTIKA INJEKSI UNTUK PASIEN RAWAT INAP DI RSUP DR HASAN SADIKIN BANDUNG TAHUN 2021

apt. Putri Rizkita, S.Farm, M.Si. 199007192020122004 Apoteker Ahli Pertama/ III-B Instalasi Farmasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

BAPELKES CIKARANG KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

2021

OUTLINE PRESENTASI PENDAHULUAN VISI MISI ORGANISASI IDENTIFIKASI ISU GAGASAN KREATIF PELAKSANAAN AKTUALISASI RENCANA TINDAK LANJUT TESTIMONI

Visi dan Misi RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung VISI Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Gotong Royong MISI Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia MOTTO “Kesehatan Anda Prioritas Kami”

Nilai – Nilai RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung PAMINGPIN PITUIN Kepemimpinan Nilai yang menggambarkan kepeloporan dan menyiapkan talenta-talenta terbaik dibidangnya Profesional Nilai yang berorientasi pada pencapaian kinerja melalui perjalan kemitraan Inovatif Nilai yang menggambarkan keinginan untuk menghasilkan suatu yang baru dan senantiasa melakukan perbaikan secara berkesinambungan

Tulus Keinginan untuk memberi tanpa pamrih, proaktif dan responsif Unggul Keinginan untuk menjadi yang terbaik dan menghasilkan kualitas prima

Integritas Nilai yang menggambarkan kejujuran, amanah, dan menjunjung etika yang tinggi dalam menjalankan tugas

Latar Belakang Seorang ASN harus dapat melihat permasalahan yang berkaitan dengan

TUGAS POKOK JABATAN

tugas dan fungsinya di unit kerja dari aspek :

1

Penyusunan laporan kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi

2

Dispensing dalam mengkaji resep individual

Manajemen ASN

3

Dispensing memeriksa dosis unit obat

4

Meracik obat untuk melakukan dispensing resep individual

5

Visite ke ruang rawat

6

Pelayanan Informasi Obat (PIO)

7

Konseling obat

8

Konsultasi dengan dokter, perawat, dan tenaga kesehata lainnya.

10

Mendokumentasikan pemantauan penggunaan obat

11

Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang kefarmasian/Kesehatan

12

Seminar/lokakarya atau symposium sebagai peserta

Pelayanan Publik Whole Of Government

Analisis/ Penapisan Peduli terhadap Masalah Organisasi

Gagasan Pemecahan isu

PENAPISAN ISU Teknik APKL dan Teknik USG

Core Issue Belum Dilakukannya Dispensing Obat Narkotika Injeksi Oleh Depo Farmasi di RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung pada Tahun 2021

Isu terkait Mata Pelatihan Agenda 3 : Whole of Government

Deskripsi Core Issue Dispensing Steril tanggung jawab Instalasi Farmasi Permenkes No. 72 tahun 2016

3

2

1

Depo Farmasi ICU bertanggung jawab terhadap pelayanan alat Kesehatan dan obat ruang rawat GICU (General Intensive Care Unit)

4 Obat injeksi yang banyak dipakai di ruang perawatan GICU adalah narkotika, psikotropika, antibiotik, analgesik, antipiretik, antiemetik, antiulser, dan antifibrinolitik

Depo Farmasi Pencampuran bertanggung jawab untuk dispensing obat sitotoksik injeksi, nutrisi parenteral, obat high alert, dan dispensing obat injeksi untuk ruang perawatan NICU (Neonates Intensive Care Unit)

5 Pengendalian penggunaan obat narkotika lebih ketat, dengan adanya kebijakan dan Standar Prosedur Operasional khusus di setiap tahap untuk mencegah penyalahgunaan

Jumlah Ampul Narkotika yang Terpakai pada Bulan Januari – April Tahun 2021

Sisa narkotika injeksi jika tidak terdokumentasi berpotensi untuk disalahgunakan oleh orang tidak bertanggung jawab

Jumlah Pemakaian Obat Narkotika Injeksi di Depo Farmasi ICU Bulan Februari – Juli 2021

Meningkatkan pengeluaran rumah sakit karena tidak adanya efisiensi dalam penggunaan obat narkotika injeksi

DESKRIPSI CORE ISSUE

GAGASAN PEMECAHAN ISU

Pembuatan Draft Standar Operasional Prosedur Pelayanan Order Obat Narkotika Injeksi untuk Pasien Rawat Inap

KEGIATAN AKTUALISASI

KEGIATAN 1

Dampak Tanpa Nilai ANEKA

Penyampaian Gagasan

Tidak adanya kepercayaan dari Kepala Instalasi Farmasi

9 – 10 September 2021 Tahapan Kegiatan : 1. Janji Temu 2. Penyampaian Gagasan 3. Koordinasi Gagasan

Manfaat : 1. Mendapat dukungan Kendala : -

2. Meningkatkan pelayanan farmasi

Output : 1. Janji temu disetujui

Tidak ada kerja sama yang baik

2. Gagasan disetujui 3. Koordinasi gagasan terlaksana

Banyak kekurangan pada SOP

ANEKA : 2. Etika Publik – Sopan Santun

Pencapaian Visi Misi : Indonesia Maju, Berdaulat Mandiri, Gotong Royong

3. Nasionalisme – Menghargai Pendapat

Penguatan Nilai : Integritas

1. Antikorupsi – Disiplin

Dampak Tanpa Nilai ANEKA

KEGIATAN 2

Pembuatan Draft SOP

Kesalahan penyusunan SOP

13 – 15 September 2021 Tahapan Kegiatan :

Output :

1. Penentuan Aktivitas

1. Aktivitas

2. Penyusunan Alur SOP

2. Alur SOP

3. Penentuan Mutu Baku

3. Mutu Baku

4. Konsultasi

4. Masukan dan Saran

5. Perbaikan

5. SOP diperbaiki

Kendala : -

Manfaat :

ANEKA :

1. Mendapat pengalaman dan pengetahuan

1. Antikorupsi – Adil

2. Meningkatkan pengendalian penggunaan narkotika injeksi

2. Akuntabilitas – Tanggung Jawab 3. Etika Publik – Cermat 4. Nasionalisme – Menghargai Pendapat 5. Komitmen Mutu – Perbaikan berkelanjutan

Alur pelayanan tidak akan berjalan baik Tidak dapat meningkatkan pelayanan

Pencapaian Visi Misi : Peningkatan Kualitas Manusia Indonesi

Penguatan Nilai : Inovatif

Dampak Tanpa Nilai ANEKA

KEGIATAN 3 Sosialisasi Draft SOP

SOP sulit dipahami

20 – 27 September 2021 Output :

Tahapan Kegiatan :

1. Draft SOP Tersampaikan

1. Penyampaian Draft SOP 2. Penentuan Waktu Sosialisasi 3. Penyampaian Undangan Sosialisasi 4. Pelaksanaan Sosialisasi

1.Mendapat Dukungan Kendala : Sosialisasi tertunda

2. Waktu Sosialisasi Ditentukan 3. Undangan Sosialisasi Tersampaikan 4. Sosialisasi Terlaksana

Manfaat : 2. Mendapat Kepastian Pelaksanaan SOP

Peserta enggan mengikuti sosialisasi

ANEKA : 1. Akuntabilitas – Transparan

2. Antikorupsi – Adil 3. Etika Publik – Sopan Santun 4. Nasionalisme – Menghargai Pendapat

Tidak mendapat masukan untuk perbaikan SOP

Pencapaian Visi Misi : Indonesia Maju, Berdaulat Mandiri, Gotong Royong Penguatan Nilai : Profesional

Dampak Tanpa Nilai ANEKA

KEGIATAN 4 Uji Coba Draft SOP 28 September – 4 Oktober 2021 Tahapan Kegiatan :

Output :

1. Pemeriksaan Perlengkapan

1. Perlengkapan Tersedia

2. Pengamatan Uji Coba

2. Uji Coba Teramati

3. Pencatatan

3. Hal Penting Tercatat

Kendala : 1. Teknis pelaksanaan 2. Dosis fluktuatif

Manfaat :

ANEKA :

1.Mendapat Pengalaman berkoordinasi

1. Akuntabilitas – Tanggung Jawab

2. Meningkatkan jenis obat injeksi yang dapat dicampur

2. Etika Publik – Cermat 3. Nasionalisme – Menghargai Pendapat

Uji coba terhambat

Tidak tahu kesulitan yang dihadapi

SOP tidak diperbaiki

Pencapaian Visi Misi : Indonesia Maju, Berdaulat Mandiri, Gotong Royong Penguatan Nilai : Profesional

Dampak Tanpa Nilai ANEKA

KEGIATAN 5 Evaluasi Pemahaman dan Pelaksanaan SOP

Pertanyaan tidak dipahami

4 – 7 Oktober 2021 Tahapan Kegiatan :

Output :

1. Pembuatan Daftar Pertanyaan

1. Daftar Pertanyaan

2. Pelaksanaan Evaluasi

2. Evaluasi Terlaksana

3. Pengolahan Data 4. Penyampaian Hasil Evaluasi

Kendala : Tidak semua tenaga Kesehatan mengisi link evaluasi

3. Data Terolah 4. Hasil Evaluasi Tersampaikan

Manfaat :

ANEKA :

1. Mengetahui kesulitan yang masih dihadapi

1. Akuntabilitas – Kejelasan

2. Mendapat masukan untuk meningkatkan pelayanan

Peserta enggan mengisi tautan evaluasi

2. Etika Publik – Sopan Santun 3. Antikorupsi – Jujur

Tidak timbul kepercayaan

Pencapaian Visi Misi : Peningkatan Kualitas Manusia Indonesi Penguatan Nilai : Unggul

Jumlah Responden Survey Evaluasi 16

15

14 12 12

Jumlah

10 8 6

5

4 2 2 0 Dokter

Apoteker

Perawat

Profesi

Tenaga Teknis Kefarmasian

Dampak Tanpa Nilai ANEKA

KEGIATAN 6 Persetujuan Draft SOP

SOP tidak mampu laksana

4 - 7 Oktober 2021 Tahapan Kegiatan :

Output :

1. Perbaikan Draft SOP

1. Draft SOP Diperbaiki

2. Persetujuan Kepala Bagian

2. Draft SOP disetujui Kepala Bagian

3. Persetujuan Kepala Instalasi Farmasi

3. Draft SOP disetujui Kepala Instalasi Farmasi

Kendala : -

Manfaat :

ANEKA :

1. Mendapat Pengalaman Berdiskusi dengan Kepala Bagian

1. Akuntabilitas – Tanggung Jawab

2. Mendapat Dukungan dari Kepala Bagian Lain untuk meningkatkan Pelayanan Farmasi

2. Komitmen Mutu – Perbaikan Berkelanjutan 3. Etika Publik – Sopan Santun

Tidak dapat meningkatkan pelayanan

SOP tidak disetujui

Pencapaian Visi Misi : Peningkatan Kualitas Manusia Indonesi Penguatan Nilai : Inovatif

Draft SOP Pelayanan Order Obat Injeksi untuk Pasien Rawat Inap

RSUP. DR. HASAN SADIKIN BANDUNG

Rencana Tindak Lanjut No. 1

Kegiatan Evaluasi Kerugian dan Keuntungan

Output Kerugian dan Keuntungan Terhitung

Waktu November 2021

Pihak Terlibat Apoteker

Sumber Biaya

Keterangan

-

-

-

-

penanggung jawab pelayanan ICU, Kepala Sub Instalasi Pelayanan Farmasi, Kepala

Instalasi Farmasi 2

Mengajukan SOP kepada Bagian Umum untuk disahkan

SOP disahkan

November 2021

Apoteker penanggung jawab pelayanan ICU, Kepala Sub Instalasi Mutu dan Pengembangan Farmasi, Kepala Instalasi Farmasi

Kesimpulan dan Saran Kesimpulan Nilai-nilai ANEKA dalam peran serta sebagai PNS akan menjadi karakter yang selalu hadir dalam kegiatan bekerja di lingkungan sehari hari dengan tujuan utama untuk meningkatkan mutu layanan

Saran Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan SOP yang lebih baik lagi agar dapat terus ditingkatkan oleh Instalasi Farmasi

Menemukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelatihan dasar CPNS di masa depan

TESTIMONI

TESTIMONI (2)

TERIMA KASIH