Upaya melaksanakan sila ketiga Pancasila dalam masyarakat plural seperti Indonesia bukanlah sesuatu hal yang mudah. Negara diharapkan mampu memberikan kebaikan bersama bagi warganya tanpa memandang siapa dan dari etnis mana, apa agamanya. Semangat gotong royong juga dapat diperkuat dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik dengan terus menerus mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan multikulturalisme yang dapat membangun rasa keadilan dan kebersamaan dilandasi dengan prinsip prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non diskriminatif. Sila ke-4 Pancasila mengandung ciri-ciri demokrasi yang dijalankan di Indonesia, yakni kerakyatan (kedaulatan rakyat), 2) permusyawaratan (kekeluargaan), dan 3) hikmat-kebijaksanaan.
Demokrasi
yang
berciri
kerakyatan
berarti
adanya
penghormatan terhadap suara rakyat. Rakyat berperan dan berpengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk itu, dalam segala pengambilan keputusan, lebih diutamakan diambil dengan cara musyawarah mufakat. Pemungutan suara (voting) dalam pengambilan keputusan merupakan pilihat terakhir jika tidak mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi semangat kekeluargaan. Peran Negara dalam mewujudkan rasa keadilan sosial, setidaknya ada dalam empat
kerangka;
kemasyarakatan,
(i) (ii)
Perwujudan
relasi
pengembangan
yang
struktur
adil yang
disemua
tingkat
menyediakan
system
kesetaraan
kesempatan, (iii) proses fasilitasi akses atas informasi, layanan dan sumber daya yang diperlukan. (iv) dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Tujuan gagasan keadilan tidak terbatas hanya semata pada tujuan ekonomis, tapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam rangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemuliaan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan dan penguatan daulat rakyat. 3.
Etika Publik Pelayanan Publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis
dan leadership, namun juga kompetensi etika. Tanpa memiliki kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli dan bahkan seringkali diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah yang tidak beruntung. Etika publik merupakan
refleksi
kritis
yang
mengarahkan 11
bagaimana
nilai-nilai
kejujuran,
