Fenny Bauty ibunda Shireen dan Zaskia Sungkar barubaru memang sudah lama tak terdengar kabrnya. Setelah bercerai dan menikah lagi, dia memutuskan untuk mengikuti suaminya ke Belanda.
Shireen Sungkar bercerita jika Fenny Bauty kini jualan nasi padang di Belanda. Meski sudah berumur, sang ibu masih tetap tak bisa
ke Halaman 11
Surabaya, Jatim Pos
Kasus korupsi suap terkait pengelolaan dana hibah Pemprov Jawa Timur terus didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah menetapkan Wakil Ketua DPRD Jawa
Timur Sahat Tua Simandjuntak se
ke Halaman 11
terangnya saat saat ditemui usai mengikuti persidangan di PN Lamongan.
Pelaku merupakan senior ditempat kerjanya, dirinya tidak menyangka telah mendapati atm miliknya telah hilang dari tas saat disimpan di tempat penyimpanan pegawai di ruang kerjanya.
Lamongan, Jatim Pos
Tega mencuri uang teman sendiri melalui ATM, DA (24) mantan pegawai Toko Emas Moers Lamongan jalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Lamongan, Rabu (1/2/2023).
Sidang yang berlangsung di ruang Candra PN Lamongan ini menghadirkan pelaku, korban hingga para saksi.
Korban berinisial SR (23), mengatakan bahwa pelaku merupakan rekan kerjanya di Toko Emas Moers yang berada di Jalan Dr. Wahidin Sudiro
Husodo No. 07 Lamongan.
Korban menjelaskan, kejadian bermula saat dirinya ingin mengambil uang melalui ATM di pasar tingkat dan mengajak pelaku DA, namun tanpa sepengetahuan DA secara diamdiam mencatat PIN atm miliknya.
“Saya merupakan karyawan baru di Moers, dan saya baru kenal pelaku DA selama 2 bulan ini. Saya tak pernah berfikiran buruk kepada DA, sehingga saya tak pernah berfikir jika DA sampai tega mengambil atm milik saya,”
“Setelah mengetahui atm saya hilang, kemudian saya bilang kepada temanteman kerja dan akhirnya di cek dari rekaman cctv oleh pihak manajemen Moers. Betapa kagetnya saya, saat mendapati DA telah mengambil atm dari tas saya,” lanjut SR saat menceritakan kronologi peristiwa ini.
Sementara itu, Andi Muhammad Ishak hakim yang memimpin sidang mengungkapkan hasil sidang pencurian uang melalui ATM. pelaku di jerat dengan Tindak Pidana Ringan (Tipiring).
Hal ini menurut Andi, putusan itu didasarkan pada Pera
ke Halaman 11
Surabaya, Jatim Pos Di awal Tahun 2023 Pemprov Jatim kembali meraih prestasi istimewa. Kali ini Jatim meraih Penghargaan dari Ombudsman RI dengan Predikat Kualitas Tinggi atas Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 dengan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penghargaan berupa piagam tersebut diterima langsung Gubernur Jawa
ke Halaman 11
Jakarta, Jatim Pos Mungkin inovasi kegiatan ini adalah sesuatu yang baru dan patut dikembangkan di lingkungan perusahaanperusahaan besar yang ada di Indonesia. Yakni lomba pengelolaan masjid di lingkungan grup perusahaan.
Sebagai contoh, dilakukan Yayasan Amaliah Astra (YAA) melalui Masjid Astra yang menggelar lomba Amaliah Astra Awards 2022 dan
hasilnya diumumkan secara daring, Jumat (27/1/2023). Acara yang sudah kedua kali dilaksanakan ini bertujuan untuk mengapresiasi masjid dan musalah dengan pengelolaan terbaik di lingkungan Grup Astra.
Pada tahun ini, terdapat 144 masjid dan musalah yang mengikuti Amaliah Astra Awards 2022, meliputi 73 perusahaan Grup Astra yang berasal dari 17 provinsi di Indonesia.
“Ada lima hal penting
yang perlu diperhatikan agar masjid dan musalah menjadi lebih baik dan makmur. Kelima hal tersebut menjadi kriteria penilaian dalam
Amaliah Astra Awards, meliputi hubungan jamaah, manajemen perusahaan dan YAA, keaktifan melakukan kegiatan sosial dan kesukarelawanan, pengelolaan administrasi dan keuangan, pengelolaan fasilitas dan infrastruktur serta kegiatan peribadahan,” jelas Ketua
Dewan Pembina YAA, Gita Tiffani Boer dalam rilis yang diterima pewartapos.com, Jumat (27/1/2023).
Juri Amaliah Astra Awards 2022 tidak mainmain, tokoh agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, K.H. Nasaruddin Umar, Pemimpin Redaksi Republika, Irfan Junaidi, dan pengurus YAA.
“Saya merekomendasikan apa yang diadakan oleh Astra agar bisa diikuti oleh pe
Surabaya, Jatim Pos
Wali Kota Surabaya Eri
Cahyadi mengimbau kepada seluruh jajarannya di kantor dinas, kecamatan hingga kelurahan, mempercepat dan permudah pelayanan perizinan. Oleh karena itu, ia ingin jajaranya mengubah syarat dan peraturan pelayanan dalam mengurus perizinan sekaligus sebar nomor telepon kepada warga.
Terkait hal itu, ia ingin syarat pelayanan disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot). Setelah
disesuaikan dengan perwali, kemudian standar peraturan itu di tempel di masingmasing kantor pelayanan publik. Mulai dari kantor dinas, rumah sakit, kecamatan, kelurahan, hingga Mal Pelayanan Publik Siola.
“Contohnya, terkait dengan pengurusan KTP. Berarti, ketika ada orang datang mengurus, masuk ke tempat pelayanan, berapa menit dia estimasinya. Misal 10 menit, ya harus sudah selesai dalam 10 menit,” kata
Wali Kota Eri Cahyadi.
Wali Kota Eri menekankan, jika petugas melebihi waktu pelayanan yang ditentukan, maka harus ada sank
di, maka ia tak segan memberhentikan oknum yang terlibat.
Cak Eri juga meminta kepada warga untuk tak segan melapor, jika ada oknum ASN yang meminta dan menerima uang. “Seumpama kalau ada yang minta (uang), langsung lapor ke saya. Atau ada orang yang memberi uang, karena tidak ada waktu mengurus peri
zinan, yo podo ae (ya sama saja). Makannya, harus mau diubah caranya agar tidak terjadi seperti itu,” tuturnya.
Cak Eri menambahkan, setiap nomor telepon kepala dinas, kepala bidang (kabid) hingga kepala seksi (kasi), wajib disebarkan luaskan kepada warga. Tujuannya adalah, untuk mempermudah dan menampung
keluhan warga, ketika kesulitan dalam mengurus perizinan.
“Pak Fikser, tolong itu nomor telepon kadis dan kabid disebar di sosial media. Nomor telepon wali kota ae tak bagi (nomor telepon wali kota saja saya bagi) kepada warga, mosok (masa) nomor telepon kadis dan kabid nggak dibagi,” tambahnya. (bur/fred)
si sebagai konsekuensinya. Menurut dia, jika pelayanan itu mudah dan cepat, maka akan semakin mempersempit praktik pungutan liar (pungli) di lingkup pemkot.
“Kalau pelayanan di RS Soewandhie, RS BDH dan Puskesmas saja bisa, maka pelayanan di kecamatan dan kelurahan atau Mal Pelayanan Publik Siola, juga harus bisa,” ujarnya.
Wali kota yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu menegaskan, jangan sampai ada jajarannya di lingkup pemkot yang menerima atau meminta uang, ketika ada warga sedang mengurus perizinan. Bila itu terja
Surabaya, Jatim Pos
Wali Kota Surabaya Eri
Cahyadi bersama jajaran
Pemerintah Kota (Pemkot)
Surabaya menyambut de
ngan hangat kedatangan
Kepala Kantor UNICEF untuk
Wilayah Jawa, Tubagus Arie
Rukmantara, beserta jajarannya di ruang kerja Wali Kota
Surabaya, Balai Kota Surabaya, Senin (30/1/2023).
Dalam pertemuan tersebut, UNICEF untuk Wilayah Jawa
menyampaikan surat resmi
dari UNICEF Indonesia bahwa UNICEF Indonesia siap
mendukung Surabaya untuk
menjadi Kota Layak Anak (KLA) tingkat dunia.
“Jadi, kami tadi menyam
paikan surat balasan dari kantor Perwakilan UNICEF untuk
Indonesia yang menyatakan
bahwa siap mendukung Sura
baya menjadi anggota Kota
Layak Anak tingkat dunia
atau kategori Child Friendly City Initiatives (CFCI),” kata
Kepala Kantor UNICEF untuk
Wilayah Jawa, Tubagus Arie
Rukmantara.
Menurutnya, pada 13 De
sember 2022, Wali Kota Eri secara inisiatif sendiri mengirimkan surat kepada UNICEF Indonesia untuk menjadikan Surabaya sebagai anggota CFCI, sebuah kelompok khusus di dunia yang menjadi kota layak anak tingkat internasional atau dunia. Surat itu akhirnya dibalas oleh UNICEF Indonesia dan memastikan siap mendukung.
Makanya, ia mengaku ingin melengkapi itu semua dengan beberapa inovasi baru. Salah satunya adalah pencegahan kekerasan online, sehingga nanti ada sistematika pelatihan bagi anakanak untuk mencegah kekerasan online dari tingkat kampung.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku bersyukur karena UNICEF
Indonesia siap mendukung keinginannya untuk menjadikan Surabaya sebagai Kota Layak Anak tingkat dunia.
Ia juga memastikan jajaran pemkot siap mengikuti berbagai proses yang akan dilakukan ke depannya untuk mewujudkan Kota Layak Anak tingkat dunia itu.
Wali Kota Eri juga memastikan bahwa tujuan akhir dari Kota Layak Anak tingkat dunia ini bukan hanya sekadar untuk penghargaan. Namun, lebih daripada itu untuk merubah mindsite warga Surabaya dan untuk menyejahterakan warga Surabaya. “Kebahagiaan anak Surabaya yang paling utama, karena saya ingin menciptakan kaderkader bangsa yang berkarakter,” pungkasnya. (bur/fred)
Surabaya, Jatim Pos Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya launching pembentukan Duta Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum), Senin (31/2/2023). Pembentukan Duta Trantibum yang berasal dari pelajar Kota Surabaya tersebut, sebagai bagian dari upaya deteksi dini dan mencegah kenakalan remaja.
Acara launching sekaligus ikrar bersama Duta Trantibum, digelar di Graha Sawunggaling Lantai 6 Gedung Pemkot Surabaya. Kegiatan ini diikuti ratusan perwakilan pelajar dari jenjang SD/ SMP/ SMA/ SMK Negeri dan Swasta se Kota Pahlawan melalui luring serta daring.
Dalam sambutannya, Wali Kota Eri Cahyadi mengajak kepada para pelajar tersebut agar menjadi bagian dalam menjaga Surabaya. Menurutnya, hal tersebut dapat mulai dilakukan dengan menanamkan dalam hati rasa cinta terhadap kota dan negara ini.
“Cinta terhadap negara dan kota merupakan bagian dari Iman, Hubbul Wathon Minal Iman. Karena kalau sudah tidak cinta kepada negara, berkurang cintanya kepada kotanya, akhirnya lahirlah perbuatan yang menjadi tidak
menyenangkan,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.
Menurutnya, seorang Duta Trantibum juga harus berani menyampaikan pendapat. Demikian pula harus berani menegur dengan caracara santun ketika ada teman yang melakukan perbuatan dilarang.
“Anakanakku harus berani menyampaikan di dalam sekolahnya. Kalau misalnya ada teman yang merokok di sekolah, harus berani menegur namun dengan cara yang santun,” kata Cak Eri sapaan lekat Wali Kota Surabaya.
Pada saat itu, Cak Eri juga sedikit bercerita pengalamannya saat masih menjadi pelajar sekolah. Dimana saat menjadi pelajar, ia mengikuti sejumlah kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Mulai dari Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) saat jenjang SD, hingga Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) ketika SMP dan SMA.
“Bayangkan kalau anakanakku tidak ikut Duta Trantibum, tidak ikut organisasi, maka anakanakku menjadi pintar, tapi tidak berani untuk mengeluarkan pendapat,” jelasnya.
Oleh sebabnya, Cak Eri menyebut, bahwa mengikuti organisasi atau ekstrakulikuler di sekolah sangatlah penting.
Sebab, menurutnya, dengan mengikuti organisasi di sekolah, maka karakter seorang pelajar itu juga akan terbentuk. Di kesempatan yang sama, Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto menyampaikan, pembentukan Duta Trantibum di sekolah merupakan bagian dari langkah Surabaya menuju Kota Layak Anak Tingkat Dunia. Karenanya, pembentukan Duta Trantibum ini juga diharapkan mampu mencegah berbagai bentuk kenakalan remaja.
Sebagai informasi, pembentukan Duta Trantibum di Graha Sawunggaling tersebut, diikuti perwakilan kepala sekolah, guru dan siswa dari 29 lembaga pendidikan SD/ SMP/ SMA/ SMK Swasta maupun Negeri se Kota Surabaya. Selain melalui luring, acara pembentukan Duta Trantibum juga diikuti secara daring oleh 600 lebih sekolah di Kota Surabaya. Setelah resmi dilaunching, pemkot akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Duta Trantibum di masingmasing sekolah. Sementara bagi lembaga pendidikan yang mampu menciptakan sekolah ramah Trantibum, Pemkot Surabaya akan memberikan penghargaan. (bur/fred)
Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab: H Syaiful Anam; Ombudsman: Gatot Soedjono, Zis Muzahid Hasan; Penasehat Hukum: Ahmad Budianto SH.MHum; Direktur/Pemimpin Perusahaan: H Syaiful Anam; Redaksi Pelaksana: Jufri Yus; Koordinator Liputan: Siswo Oetomo; Dewan Redaksi: H Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Gatot Soedjono, Jufri Yus; Surabaya: Kurniadi Noveyanto, Freddy SL, Burhanuddin, Dani Tri Hadiyatno; Sidoarjo: Rizal Zulkarnaen; Malang: Ziz Muzahid Hasan; Batu: Wahyono, Swandy Tambunan; Jombang: Musyanik Kurniasari; Jombang/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo; Kediri: Andri Ashariyanto, Prisma Dwi Yudiansyah; Tuban: Nur Aminin; Lamongan: Achmad Bisri; Madiun: Jumali; Ponorogo: Nuryadi; Ngawi: Rendy Rian Cahya, Sembodo Arif Pambudi (sirkulasi); Pamekasan: Achmad Jadid; Sampang: Abdul Kodir, Ali W; Sumenep: Sadam Husen; Mojokerto: Mokh Zainudin; Probolinggo: Moh Sifak, Moh Hasin; Pasuruan: Hamzah Pujiono; Situbondo: As’ad; Bondowoso: Eko Prayitno; Banyuwangi: Abdul Karim, Reny Kusuma, Mohamad Saiful Rizal; Lumajang: Firman; Tulungagung: Sandi Trantana; Trenggalek: Ahmad Yulis Satriaji, Puthut Purbantara; Blitar
Slamet Karno, Sandi Trantana; Alamat
Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya; Alamat Perusahaan: Jl. Gununganyar Tengah VIII/34, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194; Email: mediautamajatim@yahoo.com; Penerbit
Bupati
kankan pentingnya sinergis dan sistematis lintas sektor dalam pengendalian
camat terkait hingga kades.
Demikian ini dia sampaikan saat memimpin rapat evaluasi PMK tahun 2022, serta rencana tindak lanjut tahun 2023 di ruang rapat Dandang Wacana Setda Tuban, Rabu (01/02).
dan penanganan penyakit mata kuku (PMK). Diperlukan peran TNI/Polri, OPD,
Madiun, Jatim Pos
Petugas Lapas Pemuda
Madiun berikan psikoedukasi bagi 40 warga binaan tentang Farmakologi Napza di Aula Klinik Bimkemaswat, Kamis (2/2/2023) pagi.
Kegiatan tersebut membahas hal mendasar mulai dari hukum tentang narkoba di Indonesia hingga dampak buruk narkoba baik secara fisik dan psikologis.
“Kegiatan dilakukan selama 2 jam 30 menit. Jadi agar mereka paham efek dan dampak buruk penyalagunaan narkoba,” jelas JFT Bimkemaswat, Maharddika Intan Rahmawati. Menurutnya, psikoedukasi akan menjadi agenda rutin rehabilitasi dengan minimal 2 kali pertemuan setiap bulan. Dengan harapan, wawasan warga binaan tentang bahaya narkoba menjadi lebih luas dan meminimalisir kecanduan akibat penyalah
gunaan narkoba.
“Masih ada untuk materi berikutnya, tapi berbedabeda. Nanti ada krisis intervensi bunuh diri, ada penyakit penyerta pengguna narkoba dan masih banyak lagi,” tambahnya.
Sementara itu, Kalapas Pemuda Madiun, Ardian Nova mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bukti Lapas Pemuda Madiun serius dalam memerangi narkoba melalui peningkatan pengetahuan tentang bahaya narkoba hingga dampak buruk yang ditimbulkan.
“Melalui penyebarluasan informasi ini, warga binaan menjadi lebih paham mendetail tentang betapa mengerikannya narkoba. Ini akan secara otomatis menggerakkan mereka untuk menjauhi narkoba, dimulai dari diri mereka sendiri dan orang yang mereka sayangi,” jelas Kalapas.
Lebih lanjut dia katakan, kegiatan ini merupakan rangkaian rehab sosial yang menjadi program Direktorat Jenderal Pemasyaratakan. Dalam kegiatan ini, Lapas Pemuda Madiun menggandeng Yayasan Konseling dan Rehabilitasi “Rasha” untuk membantu merehabilitasi warga binaan korban penyalahgunaan narkoba.
Pantauan di lokasi, banyaknya materi ini rupanya tidak menyurutkan semangat warga binaan untuk memperhatikan dengan seksama. Para warga binaan tersebut senang karena penyampaian pada kegiatan tidak dilakukan dengan sistem satu arah. Melainkan terdapat diskusi kelompok yang meringankan warga binaan menyerap teori yang disampaikan.
“Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang tanpa malu bertanya ketika masih belum mengerti, “ pungkasnya. (jum)
“Untuk itu, kita perlu komitmen semua pihak untuk atasi PMK ini,” tegas Mas Lindra. Selain memastikan kondisi kesehatan, Mas Bupati menekan juga pada pengamanan dan pengawasan akses lalu lintas ternak di Kabupaten Tuban. hal ini perlu dilakukan untuk membatasi dan mempersempit area persebaran PMK dari luar Kabupaten Tuban.
“Apalagi letak kita ada di
wilayah perbatasan, yang berpeluang besar terjadi penularan,” ungkapnya.
Putra mahkota Hj. Haeny Relawati ini lebih lanjut mengatakan penetapan zonasi untuk memperluas cakupan vaksinasi juga menjadi poin penting. Tim vaksinasi Kabupaten harus memperkuat koordinasi dengan kecamatan hingga desa, agar tidak ada lagi penolakan dari masyarakat.
“Ini penting, agar camat dan Kepala Desa langsung memberikan pengarahan kepada warga,” terang Mas Lindra.
Terkait kebijakan penutupan pasar, Mas Lindra meminta agar menjadi keputusan paling akhir, sebab akan
melibatkan banyak hal dan berpotensi mengganggu arus ekonomi masyarakat. “Ini opsi paling akhir kita, jadi saat ini fokus vaksinasi, dan edukasi masyarakat,” pungkasnya. Sejauh ini tercatat, angka kasus penularan PMK di Bumi Ronggolawe mulai Januari 2023 hingga 1 Februari 2023 mencapai 293 kasus, sakit 146, mati 44, potong paksa 1, dan sembuh 102. Adapun capaian vaksin hingga 31 Januari 2023 mencapai 116,98 %, dengan total alokasi vaksin 1 hingga 4 mencapai 112.300 dosis, sedangkan jumlah total yang telah divaksin mencapai 107.845 ekor. (min)
Anak-anakSurabayaturutsertamembubuhkankata-katainspiratifyangditempelkanlewatpapanharapan di gedung Balai Pemuda.
Surabaya, Jatim Pos
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menggelar Kelas Inspirasi, di Gedung Balai Budaya, Balai Pemuda, Senin (30/1/2023).
Menariknya, kelas inspirasi itu dibuka secara langsung oleh Wali Kota Eri Cahyadi dan disaksikan oleh Unicef Wilayah Jawa, Pemerhati Anak, serta remaja SMPSMA seSurabaya.
Menurut pemerhati anak, Isa Ansori mengatakan, kelas inspirasi yang digelar pemkot itu menjadi salah satu wujud dari kepedulian dan perhatian Kota Surabaya terhadap anakanak. Tak hanya itu, Isa turut mengapresiasi Wali Kota Eri, telah berbagi kisah masa remajanya yang penuh dengan inspirasi.
“Pada saat itu, Pak Eri bercerita bagaimana per
juangannya sampai pada posisi yang didapatkan hari ini, apa yang dia capai hari ini tidak terlepas dari peran abah dan uminya, begitu beliau memanggil kedua orang tuanya,” kata Isa.
Pada kesempatan itu, lanjut Isa, wali kota yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam. Setelah ayahnya berpulang ke haribaan Tuhan. “Saya kehilangan nasihat dan petuahpetuah yang pernah saya dapatkan, suatu saat saya pernah membantah nasehat orang tua, kini saya sudah kehilangan itu semua, sekarang hanya doa dan harapan untuk berbuat baik sebagaimana pesan abah saya,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Cak Eri juga menambahkan nasehat petuah ke
pada para remaja SMPSMA yang hadir, untuk tidak lupa menghormati kedua orang tua. Pengalaman wali kota yang baru saja di tinggal pergi ayahanda menjadi cerita yang disampaikan kepada anak anak Surabaya.
Bagi Cak Eri, sambung Isa, apa yang dilakukan oleh ayahandanya adalah sebuah komitmen yang luar biasa bagi anakanaknya. Bahkan di akhir pesannya, Cak Eri berharap kepada para remaja Kota Surabaya bisa menjadi anak yang baik dan bisa menjaga nama baik orang tua mereka.
“Terima kasih Cak Eri, setidaknya dengan kelas inspirasi ini, semakin menegaskan bahwa Surabaya adalah kota layak anak, kota yang membahagiakan anakanak, Surabaya Gayeng, Areke Seneng,” tandasnya. (fred)
Madiun, Jatim Pos Sebagai bentuk kepe
dulian Polri kepada masyarakat, Polres Madiun meng
kan operasi di Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk, Selasa (31/1/2023).
Untuk memberi dukungan semangat dan memastikan jalannya operasi dapat lancar dan sukses, Kapolres Madiun, AKBP Anton Prasetyo mendampingi langsung para peserta operasi di Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk tersebut.
dapatkan pelayanan kesehatan, mendekatkan Polri dengan masyarakat, memberikan manfaat yang nyata dan langsung bersentuhan dengan masyarakat.
nantinya Dokkes Polres Madiun akan terus melakukan pemantauan dan pendampingan selama masa penyembuhan dengan mendatangi rumah masingmasing pasien.
KOMPAK : Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky (kanan) dan Kepala Kejaksaan NegeriTuban,IwanCaturmenunjukkannaskahperjanjiankerjasamaterkaithukum perdatadantatausahanegara(PTUN)
Tuban, Jatim Pos
Upaya antisipasi jeratan hukum dilakukan Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Tuban. Kali ini kerjasama atau MoU (Memorandum of Understanding) dengan Kejaksaan
Negeri (Kejari) diteken pada
Kamis (26/1) di ruang Dandang Wacana. Hal ini terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara (PTUN).
“Tujuannya untuk mendukung percepatan pembangunan di lingkungan
Kabupaten Tuban guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky.
Sejauh ini, kata Mas Lindra, sapaannya, Kejari telah mendukung pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Keterlibatan kejaksaan pada program percepatan pembangunan diharapkan bisa mendeteksi dini kendala yang terjadi selama pelaksanaan percepatan pembangunan. Sehingga kedepan proyek milik pemkab dapat terlaksana lebih positif.
Mantan anggota DPRD Jatim ini berharap kejaksaan berkomunikasi lebih intens dengan sekda maupun OPD terkait. “Khususnya tentang hal hal yang berkaitan dengan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” imbuhnya.
Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri Tuban, Iwan Catur menjelaskan MoU menjadi payung hukum untuk berkoordinasi dengan Kejari Tuban. Langkah tersebut dinilai selaras dengan tugasnya yang mengedepankan pencegahan maupun penindakan. Upaya pencegahan menjadi poin penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Disebutkan Iwan, upaya pencegahan mencakup edukasi, sosialisasi, dan pendampingan. Dalam waktu dekat, kata Iwan, akan mensosialisasikan perihal penanganan hukum pada ranah penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Nantinya akan dilanjutkan dengan pendampinganpendampingan terkait program prioritas daerah atau proyek strategis daerah,” pungkas Iwan. (min)
gelar pengobatan gratis bagi penderita mata katarak yang ada di Kabupaten Madiun. Ada sebanyak 15 orang penderita mata katarak melaku
“Pagi ini sengaja saya mendampingi para peserta operasi katarak, saya ingin memastikan langsung semua berjalan lancar,” ungkap Kapolres Madiun.
Melalui kegiatan ini, diharapkan bisa membantu masyarakat untuk men
Kapolres Madiun juga menuturkan operasi katarak gratis ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat penderita katarak yang ada di Kabupaten Madiun sehinggah mendapatkan kesembuhan.
“Semua pengobatan ini gratis, semua biaya pengobatan sepenuhnya ditanggung Polres Madiun termasuk transportasi kami antar dengan kendaraan dinas,” ungkapnya.
Menurut Kapolres Madiun, setelah operasi ini dilakukan
“Pendampingan pasca operasi terus dilakukan hingga kembali ke rumahnya pasien,” tuturnya.
Salah satu peserta operasi katarak mengungkapkan kegembiraannya dan ucapan terima kasih kepada Kapolres Madiun dan RS Bhayangkara karena telah menggelar operasi katarak gratis bagi dirinya.
“Matur suwun pak Kapolres saya dibantu bisa operasi mata gratis,” ungkap peserta operasi katarak. (jum)
Mojokerto, Jatim Pos
Persiapan hadapi Pemilihan legistalatif 2024, DPD PAN Kabupaten Mojokerto berupaya cari strategi pemenangan. Tak segansegan parpol berlambang matahari terbit ini, minta doa restu dan jurus jitu pada Prof. Dr. KH Asep Saifuddin Chalim MA Pendiri Ponpes Amanatul Ummah Mojokerto, untuk bisa meraup kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Mojokerto.
“Kunci sukses agar terpilih dan bisa menjadi anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, semua Bacaleg PAN harus bersikap jujur, disiplin, pandai jalin komunikasi serta kerja keras,” ujar Prof. Dr. KH Asep Saifuddin Chalim MA saat Konsolidasi dan Pembekalan Bacaleg PAN, di Den Bei Resto & Cafe family, Desa Kembang Ringgit Kec. Pungging Kab. Mojokerto, Senin (30/1/2023) malam.
Menurut penuturannya, dengan modal jiwa jujur kita dengan mudah meraih hati masyarakat, dengan disiplin kita mudah menegement waktu, mengatur jadwal mencari massa pendukung, pandai komunikasi diupayakan mudah bergaul komunikatif, dan kerja keras karena tidak ada orang sukses itu tanpa adanya kerja keras. “Selain sikap
jujur, disiplin, komunikatif dan kerja keras, caleg PAN harus lebih intens menjalin komunikasi dengan tim sukses dan konstituen melalui cara liwetan (makan bersama),” kata Kyai Asep.
Sementara itu, ketua DPD PAN Kabupaten Mojokerto H. Muhamad Santoso SE, mengatakan, setiap Caleg PAN, harus sering turun ke desa, menyapa masyarakat, menggalang massa, membentuk koordinator desa dan koordinator RT. “Di setiap Desa kita harus memiliki kordes sekitar 5 orang, nantinya memu
dahkan kita untuk menjalin komunikasi,” katanya
Masih kata Santoso, strategi kita untuk bisa meraup suara terbanyak, harus menyiapkan saksi, jangan khawatir tentang dana, karena saksi nanti dibayar oleh DPP PAN. “Untuk mengamankan suara di TPS, caleg harus menyiapkan saksi dan saksi ini dapat bayaran dari Badan
Saksi Nasional yang dibentuk DPP PAN,” terangnya
Politisi Senior PAN, dihadapan Bacaleg PAN Kabupaten Mojokerto semua
Daerah Pemilihan (Dapil)
dan dari Bacaleg PAN Provinsi Jatim, Sabila serta Bacaleg PAN DPR RI, Afif Zamroni menegaskan, PAN harus optimis menang dalam pileg 2024, dan target peroleh 60 ribu suara per dapil itu harus diraih, jangan mengeluh, jangan takut dengan caleg dari parpol lain. “Tunjukkan kita ini petarung, terus kerja keras, jujur dengan diri sendiri, kita manfaatkan kesempatan baik yang di fasilitasi oleh Kyai Asep Saifudin untuk meraih suara banyak dan bisa menjadi anggota Dewan,” pungkasnya. (din)
Desa Jatipunggur merupakan desa yang memiliki Sinergritas tiga pilar yang tinggi dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat berupa penanaman padi organik, pembinaan siskampling, pembuatan sumur sibel disawah petani dan listrik masuk sawah.
Nganjuk, Jatim Pos
Tiga Pilar Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk menyabet juara 1 dalam lomba Desa Preventif yang diselenggara
kan oleh Polda Jatim. Pemberian piagam penghargaan juara 1 tersebut diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa kepada Kades
Hj. Pri Wibandari SE., MM, Babinkamtibmas Bripka Agung Irawan dan babinsa Sertu Mochamad Suhudi di Gedung Mahameru Polda Jawa Timur, Selasa (31/1/2023).
Sampang, Jatim Pos
Bupati Sampang H.
Slamet Junaidi meresmikan
Jalan Lingkar Selatan (JLS) atau Jalan Perdana Kusuma, Selasa (31/1/2023).
Jalan sepanjang 6,3 meter yang memakan biaya senilai 199,75 miliar rupiah itu, dikerjakan selama 2 tahun pada anggaran 2021/2022.
Bupati Sampang H. Slamet Junaidi mengatakan, pembangunan JLS nantinya di pergunakan untuk mobil bermuatan berat. Sebab dirinya tidak ingin akses kota Sampang rusak oleh akibat adanya mobil bermuatan berat lewat dalam kota.
“Kami tidak ingin akses transportasi kota Sampang ini dirusak oleh kendaraan bermuatan berat, sehingga kami mengalihkan mobil bermuatan 5 ton
BupatiSampangH.SlametJunaidisaatmeresmikanJalanLingkar Selatan (JLS) Kabupaten Sampang, Selasa (31/1/2023).
wajib lewat di JLS ini,” katanya. Sementara, kepala DPUPR, Mohammad Zis mengatakan, pembangunan JLS merupakan proyek fisik yang di bangun Pemkab Sampang untuk sarana pengembangan sa
rana perekonomian dan permukiman kawasan perkotaan.
Hal itu dilakukannya sebagai akselerasi program pembangunan Kabupaten Sampang ke depan semakin hebat bermartabat. (dir)
memungkinkan akan kita kembangbiakan ke para petani di Kabupaten Madiun, “ jelas Bupati Madiun, Ahmad Dawami.
Menurutnya, karena ini jenis varian baru maka cukup diminati masyarakat. Karena, selain harganya menggiurkan pastinya rasanya juga enak.
mana kita membangun komunikasi dengan warga Desa Jatipunggur sehingga mau berperan aktif dengan program dan inovasi yang sudah kami rancang,” kata Bripka Agung.
Selain mendapat Penghargaan dari Sinergisitas tiga Pilar, Desa Ngringin Kecamatan
BupatiMadiun,AhmadDawamimelakukanpanenmelonvarietas kinanti, Jum’at (27/1/2023). (ist)
Madiun, Jatim Pos
Bupati Madiun, Ahmad Dawami melakukan panen
melon varietas kinanti hasil
budidaya Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun di Balai Penyuluhan
Pertanian Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jum’at (27/1/2023).
Melon varietas kinanti
ini memiliki harga jual yang lumayan di pasaran. Harganya bisa mencapai Rp 12 ribu per kilogramnya.
Bupati Madiun pun berharap kepada para PPL pertanian seKabupaten Madiun, selain bertugas mendampingi para petani juga dapat memberikan inovasi kepada masyarakat.
“Ini akan kita bahas, kalau
Babinkamtibmas Desa Jatipunggur Bripka Agung Irawan menyebut penghargaan tersebut tidak akan diterima tanpa kerja keras dan kekompakan dari semua pihak.
“Yang terpenting bagai-
Lengkong Kabupaten Nganjuk juga mendapat juara 1 Lomba pengiriman vidio Patroli Sijalinmajatarun 2023 yang diserahkan di Stasiun TV JTV Surabaya, Senin (30/1/2023).
Lomba video Patroli Sijalinmajataru (Sigap jaga lindungi masyarakat Jawa Timur Malam Tahun Baru) 2023 bertujuan membangkitkan kembali semangat kebersamaan desa untuk menjaga keamanan, ketertiban di lingkungan desa. Penghargaan Pemenang Juara 1 di serahkan oleh Kasatpol PP Jawa Timur Bapak Hadi Wawan, diterima oleh Kades Ngringin Ika Agustina Spd, Babinkamtimas Brigadir Adil dan Babinsa Serka Supriyanto. (her)
Sumenep, Jatim Pos
Pedagang di Pasar Anom Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengeluhkan keberadaan minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita. Pasalnya minyak tersebut cukup langka.
Fenomena kelangkaan minyak goreng yang disubsidi pemerintah itu terjadi kurang lebih sekitar dua minggu terakhir.
Salah seorang pedagang eceran, Zayyanah mengaku bahwa minyak kemasan tersebut ketersediaannya sangat terbatas. “Kalau ada itupun masih dibatasi, saya saja hanya dapat dua karton,” ujarnya, Rabu (1/2/2023).
Meski demikian, Zayyanah berupaya untuk mencari minyak
Minyak kemasan subsidi merek ‘Minyak Kita’ langka di pasaran.
goreng subsidi itu di luar sales maupun agen lainnya. Tetapi hal itu tak membuahkan hasil.
“Memang kalo Minyak Kita itu langka sekarang, saya sudah cari juga keluar sana tapi tidak ada,” terangnya.
Menurutnya, ketimbang merek Minyak Kita, minyak
goreng merek lain justru lebih banyak stoknya seperti, merek Sofia dan Sabrina. “Cuma kalo Sofia dan Sabrina itu lebih mahal,” ucapnya.
Sekadar diketahui, harga eceran tertinggi (HET) dari Minyak Kita sebesar Rp 14.000 per kemasan. (dam)
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, Sumanto menuturkan, bahwa budidaya melon varietas kinanti ini tidak berbeda dengan budidaya melon yang lainnya.
Bahkan saat ini penanaman melon varietas kinanti sedang di uji coba pada media greend house. Karena merupakan tanaman hortikultura harapannya pada saat musim penghujan tidak mudah terkena hama dan mudah pengontrolannya. (prkm/jum)
Mojokerto, Jatim Pos
Pertama kalinya di tahun 2023, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari melakukan mutasi 5 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Ke5 pejabat pimpinan tinggi pratama (esselon II) itu ialah Heryana Dodik Murtono menjabat Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sebelumnya menjabat Kepala DPMPTSP, Novi Rahardjo kini menjabat sebagai Sekretaris DPRD sebelumnya menjabat kadisparpora.
Kemudian, Mashudi yang
kini menjabat sebagai Kepala
Dinas Perpustakaan dan Arsip sebelumnya menjabat Kadis PUPR, serta Sumaljo yang beralih menjabat sebagai Staf Ahli
Wali Kota bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan yang sebelumnya menjabat Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
Untuk pelantikan kelima pejabat esselon II tersebut, dilakukan bersamaan dengan pelantikan 36 Pejabat
Administrator dan 22 Pejabat Pengawas, di Pendopo Sabha Kridatama Rumah
Rakyat, Jalan Hayam Wuruk 50 Kota Mojokerto pada Senin (31/1/2023).
Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam sambutannya, meminta seluruh para pejabat yang dilantik untuk berkomitmen guna meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi. “Saya berharap dengan adanya proses mutasi dan rotasi pada sore hari ini seluruh SDM yang mengemban amanah di tempat tugas yang baru, bisa kita komitmenkan bersama untuk meningkatkan capaian indeksnya RB,” pintanya. (din)
Pemprov Jatim kembali menggelar Festival Mangrove. Kali ini untuk ketiga
kalinya diselenggarakan di Wisata Bahari Tlocor dan Pulau Lusi, Desa Kedungpandan, Keca
matan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Minggu (29/1) yang dipimpin langsung
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Sebelumnya, telah dise
lenggarakan Festival Mang
rove keI Bulan Agustus 2022 di Kabupaten Pasuruan dan Festival Mangrove
keII Bulan Desember 2022 di Kabupaten Sampang.
Di Pulau Lusi, Gubernur Khofifah memimpin langsung
penanaman 1.000 bibit mangrove dan bibit pohon produktif. Serta pelepasliaran burung air dan biota air berupa ikan dan udang sejumlah 23 ribu ekor di perai
ran Pulau Lusi Sidoarjo.
Gubernur Khofifah mengatakan, Festival Mangrove merupakan salah satu upaya untuk membangun sinergi hulu hilir yang lebih luas dalam menjaga ekosistem mangrove. Hal ini karena ekosistem mangrove telah memberikan kemanfaatan baik dari sisi ekologi, ekonomi dan sosial bagi masyarakat pesisir.
“Pada dasarnya kalau hanya nandur mangrove kita hampir dua minggu sekali melakukan itu. Ratarata pantai di Jawa Timur sudah pernah kita datangi untuk nandur mangrove. Tapi di Festival Mangrove ini ada upaya hulu hilir secara integratif yang kita lakukan untuk menjaga eksosistemnya,” katanya.
Khofifah mengatakan, dalam Festival Mangrove, tidak hanya penanaman, tapi juga pelepasliaran burung dan biota laut sesuai habitat
pantai setempat. Serta penanaman pohon produktif seperti cemara udang dan juga pameran produk hilirisasi dari mangrove seperti batik ataupun makanan berbahan dasar mangrove.
“Jadi sebenarnya festival ini kita berbicara soal ekosistemnya, bukan hanya mangrovenya saja. Ekosistem itu ada ikan, kepiting, udang, cemara udang sampai dengan end productnya. Jadi hilirisasi yakni apa yang bisa diberikan penguatan aspek sosial ekonomi. Maka hal ini terintegrasi dari sangat banyak sektor itulah kita sebut festival mangrove,” ungkapnya.
Menurutnya, banyak jenis hilirisasi mangrove yang sudah tumbuh dan berkembang menjadi produkproduk UMKM, bahkan ada yang sudah go international. Seperti produk UMKM berupa kerajinan dari mangrove yang
rubahan iklim global dan bisa dijadikan contoh daerah lain.
“Potensi mangrove di Jatim ini saya liat terus dikembangkan. Tadi bahkan tidak hanya menanam mangrove tapi kita juga menanam pohon keras lainnya, kemudian melepas burung dan ikan. Dan upaya ini menjadi aksi nyata untuk ikut serta menjaga alam, menjaga lingkungan, dan menyelamatkan bumi dari perubahan iklim global,” katanya.
menjadi salah satu cenderamata saat gelaran KTT G20 di Bali beberapa waktu lalu.
Tidak hanya itu, adapula batik yang menggunakan pewarna alam dari mangrove, kuekue yang berbahan dasar tepung mangrove, serta produk makanan hasil mangrove lainnya seperti sirup.
“Jadi ini sebetulnya punya dampak ekonomi yang bagus sekali selain juga dampak ekologi untuk lingkungan. Karena kita berharap bahwa mangrove ini akan menjadi penahan abrasi. Selain mangrove kita juga tadi menanam cemara udang. Dalam banyak referensi cemara udang itu bisa memiliki ketahanan hidup sampai 500 tahun. Jadi
kalau menahan abrasi yang kuat selain mangrove adalah cemara udang,” urainya.
“Apalagi ditinjau dari sisi fisik, biologi, ekonomi maupun sosial. Manfaat hutan mangrove antara lain menahan abrasi pantai, habitat biota laut, menahan angin, menahan infiltrasi air laut, ecotourism serta menyerap dan menyimpan karbon 4 sampai dengan 5 kali lebih besar dibandingkan dengan hutan tropis di daratan,” imbuhnya.
Lebih lanjut menurutnya, upaya menjaga ekosistem mangrove ini juga menjadi bagian dari menjaga daya dukung alam dan lingkungan. Hal ini penting mengingat
saat ini banyak negara di dunia mengalami perubahan iklim global. Serta beberapa waktu belakangan terjadi cuaca ekstrem atau bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah.
“Oleh karena itu Mari kita membangun daya dukung dan keseimbangan alam dengan nandur, nandur dan nandur. Kalau kita menanam dan tanaman itu bisa tumbuh subur, maka kita juga nandur kehidupan melalui sedekah oksigen. Bayangkan kalau makin banyak yang kita tanam dan mereka memanfaatkan dari apa yang sudah kita tanam, Insyaallah ini akan jadi amal jariyah kita semua,” katanya.(rls)
Perlu diketahui Pulau Lusi bisa disebut sebagai satunya satunya pulau yang terbentuk dari endapan lumpur Lapindo. Pulau Lumpur Sidoarjo (Pulau Lusi) terletak di sebelah tenggara Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
Gubernur Khofifah di wisata Bahari Tlocor
DALAM kesempatan ini, Gubernur Khofidah turut menyerahkan Surat
Keputusan (SK) Gubernur Jatim tentang Kelompok Kerja
Pengelolaan (KKP) Ekosistem
Mangrove Daerah Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari unsur Kementerian
LHK, OPD terkait Pemerintah
Provinsi Jawa Timur, TNIAL, BPN, Akademisi, pegiat dan pemerhati mangrove serta tokoh masyarakat.
SK Kelompok Kerja Mang
rove Daerah (KKMD) Jatim
ini diantaranya diserahkan
kepada OPD Prov. Jatim (Ka. Dinas Perikanan Dan Kelautan Prov. Jatim), UPT
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lantamal V Surabaya, Akademisi (Universitas Airlangga Surabaya),
Masyarakat Pegiat Mangrove.
Kelompok kerja ini men
jadi bagian dari kolaborasi
kelembagaan lintas sektor
dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Jawa Timur.
Kelompok kerja ini nantinya akan merumuskan roadmap
pelestarian dan pengelolaan mangrove di Jatim.
Selanjutnya, adanya Asuransi Angkutan Air bagi pengunjung Pulau Lusi yang
diluncurkan Bupati Sidoarjo, diapresiasi oleh Gubernur Khofifah. Menurutnya, asuransi ini menjadi bentuk perlindungan bagi masyarakat yang berwisata ke Pulau Lusi Sidoarjo.
“Artinya berwisata di Pulau
Lusi sudah dengan perlindungan artinya ada penguatan perlindungan dan mudahmudahan ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar Pulau Lusi,” katanya.
Sementara itu, Deputi
Bidang Koordinasi Penge
lolaan Lingkungan dan Ke
hutanan Kemenko Marvest
Nani Hendiarti mengatakan
bahwa Provinsi Jatim merupakan provinsi unggul karena meraih banyak penghargaan di tingkat nasional termasuk di bidang lingkungan hidup.
Untuk itu pelaksanaan Fes
tival Mangrove ini menjadi aksi nyata dan aksi konkret dalam upaya mencegah pe
Sebagai informasi, Jawa Timur memiliki kawasan mangrove terluas sePulau Jawa sebesar 27.221 Ha atau 48% dari kawasan mangrove di Pulau Jawa. Tercatat dari Tahun 20202022 telah dilaksanakan penanaman mangrove di pesisir Jawa Timur melalui dana APBD, APBN, dan penanaman mangrove Gubernur bersama para pihak seluas 1.516,57 Ha atau sejumlah 5.662.418 batang bibit mangrove.
Dalam acara ini juga turut dilakukan pengobatan gratis bagi masyarakat sekitar, pameran produk turunan mangrove, serta Bantuan Bibit Pohon Penghijauan untuk ‘Shodaqoh Oksigen’ bagi masyarakat Sidoarjo. Juga Peluncuran Penjaminan Asuransi Angkutan Air bagi pengunjung Pulau Lusi oleh Bupati Sidoarjo.
Turut hadir beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim, IKA Unair, akademisi, pegiat lingkungan, organisasi masyarakat seperti Muslimat NU, tokoh masyarakat, dan para anggota pramuka. (rls)
Pulau seluas ± 93,4 Ha terbentuk dari endapan lumpur yang berasal dari bencana semburan lumpur panas yang terjadi di Porong, Sidoarjo. Selama hampir 12 (dua belas) tahun lumpur yang meluap dibuang ke Sungai Porong, lalu aliran sungai menghantarkan lumpur yang kemudian membentuk pulau baru. Warga sekitar menamakan pulau yang baru terbentuk dengan sebutan Pulau Sarinah atau Pulau Lusi (Lumpur Sidoarjo).
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengatakan bahwa Kab. Sidoarjo adalah kabupaten penyangga atau daerah delta. Sidoarjo punya garis pantai sepanjang
33 km dan sebanyak 29,9 persen adalah berbentuk tambak. Pertambakan ini sangat bergantung ekosistem lingkungannya. Apalagi Sidoarjo bagian timur merupakan daerah industri.
“Jadi seperti udang windu hanya di beberapa tempat bisa hidup karena ketidakseimbangan lingkungan, ketidakseimbangan antara industri yang masif dengan pelestarian lingkungn. Semoga dengan adanya pelaksanaan festival mangrove ini memberi semangat kita untuk terus menjaga lingkungan sekitar,” pungkasnya.
Pulau Lusi dianugerahi sebagai destinasi terpopuler kedua di Indonesia pada
Anugerah Pesona Indonesia (API) 2019. Spot yang jadi primadona pengunjung Pulau Lusi adalah camping ground. Di spot ini, pengunjung bisa bermalam dengan mendirikan tenda di pinggir kali Porong yang eksotis.
Untuk sampai di Pulau Lusi, kamu harus mengun
jungi dermaga. Lanjutkan dengan menyusuri Sungai Porong sejauh 25 kilometer dengan menggunakan perahu bermotor atau boat Salah satu tempat favorit destinasi pulau ini adalah gazebo di pinggir aliran sungai yang bisa dijadikan spot foto. Jalan setapak yang dipenuhi dengan pepohonan rindang membuat pemandangan semakin memesona. Jangan lewatkan untuk berswafoto. Spot andalan adalah hutan mangrove di tengah sungai Porong. Tempat tersebut menyediakan jalan setapak yang bisa dijadikan spot foto Pulau Lusi dikelola oleh kelompok sadar wisata (pokdarwis) setempat dan bekerja sama dengan pemerintah daerah Sidoarjo untuk terus mengembangkan daerah, menjadi Kawasan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM). Dengan begitu, di masa yang akan datang, Kawan GNFI bisa menikmati wisata sekaligus mengambil peran untuk belajar melestarikan bakau.
Perjalanan menuju Pulau Lusi membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Jauh dari kata membosankan, Kawan GNFI akan menyusuri Sungai Porong yang mengalir searah dengan terbit dan tenggelamnya matahari. Kondisi tersebut membuat pemandangan menjadi lebih eksotis, terutama di pagi dan sore hari. Tak heran, salah satu aktivitas menyenangkan sepanjang wisata ini adalah menikmati sunset dan sunrise. (rls)
JAWA Timur menjadi provinsi dengan
penyumbang event
festival terbanyak nasional dalam Karisma Event
Nusantara 2023. Barubaru ini ada delapan event
Jawa Timur yang berhasil
masuk dalam Kharisma
Event Nusantara (KEN)
2023 yang ditetapkan oleh
Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif.
“Semoga ini membawa
kebaikan dan keberkahan
bagi masyarakat Jawa Timur
karena mampu mendorong dan menggerakkan ekonomi
daerah,” ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Minggu (29/1/2023).
Gubernur Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa
meyakini jumlah wisatawan
domestik dan luar negeri ke
Jawa Timur bakal membludak di tengah isu resesi global.
Delapan event Jawa
Timur yang masuk KEN
2023 antara lain Festival
Ketupat di Kabupaten Lam
ongan pada tanggal 2728
April, Festival Rujak Uleg di
Kota Surabaya pada 7 Mei, Festival Kresnayana Kabu
paten Blitar 10 Juni dan Fes
tival Wayang Air Kabupaten Malang 910 Juni.
Event selanjutnya yaitu, Banyuwangi Ethno Carnival pada 8 Juli, Festival Nasional Reog Ponorogo XXVIII pada
1418 Juli, Jazz Gunung Bromo di Kabupahen Probolinggo pada 2122 Juli, Batu Street Food Festival (BSFF)
46 Agustus, Jember Fashion
Carnaval (JFC) 46 Agustus, Festival Kota Tua di Gresik pada 28 Oktober.
“Nanti menjelang akhir tahun, akan kita ramaikan dengan East Java Fashion Harmony di Kota Batu tanggal 34 November. Kemudian Festival Rontek Pacitan 2023 tanggal 1719 November. Mudahmudahan berjalan lancar dan sukses semua event,” imbuhnya. Khofifah mengatakan, kinerja sektor pariwisata Jatim akan tumbuh positif sepanjang tahun ini. Hal ini didorong pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia. Ditambah, secara psikologis, masyarakat
pun sangat “haus” untuk berwisata usai dihadapkan pada pandemi Covid19.
Maka dari itu, Khofifah berharap pelakupelaku wisata dan ekonomi kreatif dapat memanfaatkan secara maksimal momentum ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemasaran paket wisata, kata Khofifah, harus dilakukan secara kekinian.
Selain itu, fasilitas dan amenitas yang mendukung kegiatan pariwisata, seperti
fasilitas MCK, hotel, tempat ibadah, restoran, tempat oleholeh, hingga sarana transportasi juga harus sangat diperhatikan agar dapat memenangkan pasar.
“Diluar 8 event tersebut, pada tahun 2023 ini ada 254 event daerah lain yang berskala internasional, nasional, dan regional. Mulai dari festival budaya, fashion, karnaval, musik, kuliner, upacara adat, sport tourism dan pameran/MICE, dan lainnya,” tuturnya. (rls)
Wagub Emil (kiri) di Gedung DPRD Jatim
WAKIL Gubernur (Wagub) Jatim Emil
Elestianto Dardak menjelaskan
strategi Pemprov Jatim terha
dap Pengembangan dan Per
lindungan Pertembakauan di Jawa Timur. Wagub menjelas
kan dihadapan Dewan Per
wakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi Jawa Timur pada Rapat Paripurna Pembicaraan
Tingkat I, Senin (30/01/2023).
Rapat paripurna dihadi
ri oleh 68 anggota dari 119
anggota DPRD Provinsi Jawa
Timur dengan agenda Jawa
ban Gubernur atas Pandan
gan Umum Fraksi Terhadap
Raperda Tentang Pengem
bangan dan Perlindungan Per
tembakauan di Jawa Timur.
“Menanggapi pandangan fraksi PDIP, sektor pertanian adalah kewenangan
pemerintah Daerah Kabupaten, dapat dijelaskan bahwa urusan pertanian adalah
kewenangan pilihan yang secara nyata dan ada untuk
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai kondisi
kekhasan dan menjadi po
tensi unggulan daerah baik
Pemda maupun Pemprov sesuai kewenangannya,” ujar
Wagub Emil.
Kemudian menganggapi pertanyaan bagaimana antisipasi yang akan dilakukan Pemprov untuk mencegah terjadinya hubungan asimetris, Wagub Emil menjawab agar tidak terjadi potensi pola hubungan asimetris
yang merugikan petani tembakau di Jatim dapat dianti
sipasi dengan analisis SWOT yang akan menganalisis kebijakan sebagai solusi.
“Dilakukan juga langkah komprehensif dengan para pemangku kepentingan dengan seluruh jejaring seperti dengan akademisi, asosiasi petani tembakau dan cengkeh dan asosiasi pabrik rokok di Jawa
Timur. Dan melakukan koordinasi sinergitas dengan petani, pedagang, dan industri pengolahan tembakau,” paparnya.
Sinkronisasi Raperda tentang pengembangan dan
perlindungan pertembakauan di Jawa Timur dengan perundangundangan juga akan dilakukan agar menjadi instrument regulasi yang dapat meningkatkan produktivitas.
“Perbaikan struktur industri pertembakauan di Jatim selalu bersinergi dengan Kemenperin dan asosiasi dengan industri tembakau serta pihak terkait lainnya,” imbuhnya.
Terakhir, Wagub Emil menjelaskan upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas tembakau di jatim.
“Telah dilaksanakan kelompok pemberdayaan tembakau untuk meningkatkan produktivitas baik secara fisik seperti bantuan sarana produksi, pupuk, benih tembakau bersertifikat dan bantuan alat fisik pertanian sedangkan bantuan non fisik dilakukan dengan pelatihan pengendalian hama, pelatihan peningkatan kualitas bahan baku, diversifikasi tembakau dan masih banyak lagi,” pungkasnya.(iz)
SEKDAPROV Jatim Adhy Karyono memberikan semangat dan motivasinya kepada para Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jatim yang mengikuti Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) bagi Calon PMI skema G to G penempatan pemerintah ke Korea Selatan. Pemberian motivasi tersebut dilakukan di Balai Besar
Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur, Jalan Ketintang Wiyata Surabaya, Sabtu (28/1).
Dalam arahannya, Sekdaprov Adhy meyakinkan para calon PMI bahwa negara hadir untuk membe
rikan pelayanan dan perlindungan paripurna bagi para PMI. Hadirnya UU nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia menjadi bentuk perhatian serius pemerintah dalam melindungi para PMI.
“Ini menunjukkan bahwa negara tidak mainmain dalam melindungi para pahlawan devisa. Dan apa yang dilakukan BP2MI ini memberikan gambaran bagaimana seorang PMI akan mendapatkan perlindungan yang paripurna dari mulai awal berangkat disiapkan pelatihannya, bagaimana pemberangkatannya, dan ketika disana
sampai dengan keluarganya di Indonesia juga diberikan perlindungan,” katanya.
Adhy mengatakan, pelaksanaan OPP ini menjadi salah satu fungsi perlindungan PMI pada saat sebelum bekerja (preemployment). Ini menjadi langkah hadirnya pemerintah dalam penyiapan dan penyediaan kualitas calon tenaga kerja (calon pekerja migran) yang akan bekerja ke luar negeri.
“Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) menjadi satu tahap yang perlu diikuti calon pmi yang akan bekerja ke luar negeri, sebagai bentuk perlindungan kepada si calon PMI itu sendiri,” jelas Adhy. (rls)
Sidoarjo, Jatim Pos
Upacara Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Harjasda) ke 164 Tahun 2023 yang dipimpin Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali bertempat di Alun Alun Sidoarjo pagi tadi, Selasa (31/01/2023). Menyampaikan beragam keberhasilan pembangunan saat ini yang tak lepas dari kerja keras para pendahulunya.
“Pembangunan Kabupaten Sidoarjo diwarnai tetesan keringat dan perjuangan para pejuang serta para bupati yang pernah memimpin Sidoarjo. Secara silih berganti, para pemimpin yang pernah menahkodai
Kabupaten Sidoarjo memberikan kontribusi bagi peningkatan pembangunan di Sidoarjo,” ujar Bupati muda yang akrab disapa Gus Muhdlor ini, Selasa (31/1/2023).
Selain itu, melalui momen ini, saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada tokoh pejuang Sidoarjo dan para pemimpin pemerintahan yang memberikan kontribusi melalui pemikiran dan karya dalam membangun Sidoarjo.
Disamping itu, Gus Muhdlor juga menjelaskan hari jadi Kabupaten Sidoarjo tahun ini diperingati lebih meriah. Disajikan berbagai hiburan bagi masyarakat Sidoarjo. Selain itu, digunakan untuk membang
kitkan sektor UMKM Sidoarjo.
“Setelah dua tahun terakhir ini bergelut dengan situasi pandemi, kebangkitan ekonomi adalah hal mutlak dan menjadi perhatian khusus Pemkab Sidoarjo di Tahun 2023 ini,” imbuhnya.
Gus Muhdlor menilai sudah saatnya menyongsong masa depan yang cerah, optimis dan konsisten. Sikap ini menurutnya selaras dengan semangat hari jadi Kabupaten Sidoarjo tahun ini. Yakni Bergerak Serentak, Maju Bersama yang
menjadi tema Harjasda ke 164
Tahun 2023. Tema itu dipilih sebagai penyemangat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Namun untuk mewujudkannya dibutuhkan keterlibatan multi pihak.
“Bukan hanya dari unsur pemerintah saja. Tapi juga keterlibatan akademisi, badan, pelaku usaha, masyarakat dan komunitas serta media harus bersatu padu, berkoordinasi dan berkomitmen untuk mengembangkan potensi Sidoarjo. Ikut mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Semuanya harus bergerak serentak, maju bersama untuk bersamasama bangkit dari kondisi pasca pandemi,” tegas Bupati alumni Fisip Unair Surabaya ini.
Gus Muhdlor juga menekankan Pemkab Sidoar
jo akan terus melakukan perluasan, peningkatan dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Sidoarjo akan terus diupayakan. Hal itu, dilakukan untuk dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sidoarjo.
“Seperti gencarnya pembangunan infrastruktur Kabupaten Sidoarjo, dalam kurun waktu menjelang dua tahun kepemimpinan kami, Flyover Aloha, pertigaan jalan Bangah, Flyover JPL 64 Krian, Flyover JPL 79 Tarik dan Frontage Road yang dikerjakan secara masif serta pengerjaan 45 kilometer jalan beton bakal terus dikerjakan,” jelas Bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo ini.
Bagi Gus Muhdlor, Pemkab Sidoarjo juga bakal terus memberi peningkatan di sektor ekonomi kreatif. Salah satunya, dengan mengucurkan bantuan permodalan lewat program Kurma. Selain itu, juga ada subsidi kredit modal usaha melalui program Kurda Sayang. Bunga yang ditawarkan pada program bantuan permodalan itu sangat kecil. Hanya 3 persen pertahun. Gus Muhdlor melanjutkan Pemkab Sidoarjo juga tengah berfokus pada pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat Sidoarjo. Di bidang kesehatan telah
dibangun RSUD Sidoarjo Barat. Pemkab Sidoarjo juga menambah pembangunan lima Puskesmas.
“Di bidang pendidikan, kami membangun SMP Negeri 2 di Kecamatan Tulangan. Setalah itu SMPN 2 Prambon. Itu dilakukan sebagai bentuk pemerataan pendidikan di Sidoarjo. Melalui momen hari jadi Kabupaten Sidoarjo yang ke 164, Pemkab Sidoarjo juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung berbagai program yang dihadirkan,” pintahnya.
Sementara dalam kesempatan ini juga diwarnai penyerahan 208 sertifikat aset daerah oleh Kepala BPN Kabupaten Sidoarjo kepada bupati Sidoarjo. Selain itu juga diserahkan penghargaan Bupati Sidoarjo kepada Forkopimda Sidoarjo karena partisipasinya dalam mendukung pembangunan di Sidoarjo.
Diketahui, sejarah singkat lahirnya nama
Lamongan, Jatim Pos
Guna menjalin komunikasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)
Kabupaten Lamongan lakukan
kegiatan survei keberadaan
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aji Solo Lengor yang berada di Jalan Raya Siman
Kembangan Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Lamongan melalui
Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Moh. Suhadi Cahyo Utomo
mengatakan survei ini bertujuan sebagai upaya meningkatkan komunikasi dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Lamongan
dengan keberadaan LBH.
Selain itu, pihaknya me
minta agar keberadaan LBH
Aji Soko Lengor dapat berperan aktif dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui pela
poran kegiatan kepada Bakesbangpol, sehingga turut pula berperan dalam menjaga kekondusifan wilayah
Kabupaten Lamongan.
“Saya berharap Lembaga Bantuan Hukum Aji Soko Lengor menjalankan tugas dan fungsi yang dimiliki dengan baik, dan menjaga marwah baik agar kesan negatif Ormas/LSM di masyarakat
“Mengingat banyaknya program kegiatan dari LBH Aji Soko Lengor saya berharap dalam pelaksanaan kegiatan selalu dikomunikasikan dengan baik,” kata Zainul.
Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Aji Soko Lengor Ali Fuad Hasyim, SH.MH mengucapkan terimakasih atas kedatangan tim dari Bakesbangpol Kabupaten Lamongan dalam rangka survei keberadaan LBH Aji Soko Lengor.
“Selamat datang di kantor sekretariat kami dan kami sampaikan terima kasih Tim Bakesbangpol berkenan hadir disini,” ucapnya.
mengingat masih adanya oknum yang mengaku Ormas/ LSM yang menyalahgunakan tugas dan wewenangnya,” ujarnya, Selasa (31/1/2023).
Selain itu, pihaknya juga
berharap LBH Aji Soko Lengor dapat melaporkan kegiatankegiatannya kepada Bakes
bangpol Kabupaten Lamo
ngan yang nantinya sebagai
bahan laporan kami kepada
bapak Bupati Lamongan.
Tidak hanya itu, Suhadi
menyampaikan jika suatu
saat membutuhkan bantuan
Lembaga Bantuan Hukum
dalam rangka meningkatkan
situasi Lamongan semakin aman dan kondusif, dan apa
bila terdapat permasalahan agar selalu koordinasi dengan baik dan dilaksanakan mediasi maupun audiensi.
“Jika nanti kalau ada waktu kami akan mengadakan ngopi bareng sesama lbh untuk menyamakan persepsi agar kita tau bidang masingmasing yang ditangani di lapangan,” imbuhnya.
Hal senada diungkapkan Zainul Pujie Hidayat, SH Kasubid Ormas Bakesbangpol Kab. Lamongan), dirinya mengapresiasi setelah melihat program kerja Lembaga Bantuan Hukum sangat baik karena bergerak di bidang Hukum sosial kemasyarakatan.
Kabupaten Sidoarjo berawal dari masa kolonialisme Belanda pada Tahun 1851. Tahun itu, Kabupaten Sidoarjo yang masih bernama Sidokare merupakan bagian dari Kabupaten Surabaya.
Namun pada Tahun 1859, berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda nomor 9 tanggal
31 Januari 1859, daerah Kabupaten Surabaya
dibagi menjadi dua bagian. Yakni Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare. Akan tetapi, pada tanggal 28 Mei 1859 nama Kabupaten Sidokare diganti menjadi Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan Bupati Sidoarjo pertama Raden Notopuro yang bergelar Raden Tumenggung Panji Cokronegoro. (zal)
⇒ 7 Orang Ditetapkan Tersangka
Demo Ricuh Rusak Kantor Arema FC
KombesPolBudiHermanto(Buher)KapolresMalangKotasaatmemberikan keterangankepadaawakmediadihalamanPolrestaMalang.
Malang, Jatim Pos
Polresta Malang menahan 7 tersangka pasca demo berujung ricuh, Selasa (31/1/2023). Saat itu terjadi perusakan kantor Arema FC yang terletak di Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kota Malang pada, Minggu (29/1/2023).
Saat preskon bersama awak media Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto (Buher) menyampaikan ditetapkannya ke 7 tersangka ini setelah penyidik melakukan pemeriksaan secara maraton kepada 115 orang yang diamankan.
“Apa yang telah dilakukan ke 7 tersangka ini murni kasus pidana karena dengan jelas perbuatan melawan hukum. Dalam aksi anarkisnya pelaku membawa berbagai macam peralatan untuk membuat kegaduhan seperti bom asap, flare dan batu yang dilemparkan pelaku ke kantor Arema FC termasuk melakukan pemukulan terhadap penjaga kantor,” ujar Kombes Pol Buher.
Buher menegaskan bahwa, dari total 115 orang yang telah diamankan, 107 diamankan disekitar TKP dari hasil penyidikan 94 orang dinyatakan tidak terlibat sama sekali dan sudah dikembalikan kepihak keluarga.
“Dari total 115 orang yang diamankan anggota, 107 diamankan di TKP serta dari hasil penyidikan 94 orang dinyatakan tidak terlibat dalam kejadian tersebut saat ini sudah kami kembalikan ke keluarganya” ungkapnya.
Advokat Muda sekaligus Dosen Kampus Billfath ini menjelaskan perihal program kerja dari LBH Aji Soko Lengor diantaranya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat dan pelatihan bantuan hukum, memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah dengan hukum.
“Kita juga membantu masyarakat yang kurang mampu dalam pendampingan hukumnya, serta berupaya mengembangkan potensi praktisi hukum di kalangan muda akademisi hukum,” ungkapnya. (bis)
Buher menjelaskan untuk yang 13 orang masih dilakukan pendalaman sebagai saksi dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain termasuk mencari siapa dalang inseden pengerusakan.
“Sedangkan 13 lainnya masih dalam pendalaman untuk sementara ini kita jadikan saksi. Namun demikian tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya, termasuk akan mencari siapa dagang dibalik insiden perusakan ini,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kasus pengerusakan kantor Arema FC tidak ada sangkut pautnya dengan tragedi Kanjuruhan karena ini murni perbuatan melawan hukum.
“Kasus perusakan kantor Arema FC tidak ada sangkut pautnya dengan insiden Kanjuruhan, ini murni perbuatan melawan hukum,” tegasnya.
Untuk diketahui ke 7 tersangka ini berasal dari Kabupaten Malang. Dari ke 7 tersangka 5 tersangka dikenakan pasal 170 KUHP sedangkan 2 tersangka lainnya dikenakan pasal 160 KUHP.
Adapun nama nama ke 5 tersangka yang dikenakan pasal 170 KUHP yakni Adam Risky (24) , M Fauzi (24), Nauval Maulana (21), Airon Cahya (29), Tholib Aulia (22). Sedangkan untuk 2 pelaku yang dikenakan pasal 160 KUHP atas nama M Fery (37) dan Fanda Arianto (34). (yon)
AlQur’an tersebut mendapat respon positif dari semua fraksi di DPRD. Dalam audiensi bersama rombongan kiyai itu, semua fraksi sepakat untuk mendukung terhadap tuntutan massa aksi.
Kondisi audiensi Para Kiyai dengan DPRD Pamekasan di Ruang Paripurna DPRD Pamekasan.
Pamekasan, Jatim Pos
Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Ka
bupaten Pamekasan, Halili Yasin berjanji akan mengkawal tujuh tuntutan massa aksi pecinta AlQur’an.
Hal itu disampaikan oleh
Ketua DPRD Pamekasan, Halili Yasin setelah menerima audiensi rombongan para kiyai di Ruang Paripurna Gedung DPRD setempat.
Sebelumnya, rombongan para kiyai tersebut menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Pamekasan bersama para santri, Mahasiswa dan Masyarakat.
Halili Yasin menyampaikan, bahwa pihaknya siap memfasilitasi terkait dengan tuntutan massa aksi
yang mengutuk keras tindakan pembakaran salinan AlQur’an. Video pembakaran salinan AlQur’an yang diduga dilakukan oleh seorang politisi antiimigran bernama Rasmus Paludan terjadi pada tanggal 21 Januari 2023, di dekat Kedutaan Besar Turki, kota Stockholm Swedia dan di Kopenhagen Denmark pada tanggal 27 Januari 2023.
“Kami sepakat untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah pusat. Kami DPRD siap memfasilitasi terkait tuntutan massa aksi yang diantaranya mengutuk tindakan pembakaran Alquran,” tegasnya saat diwawancarai, Senin (30/1/2023).
Dikatakannya, gerakan bela
“Deadline waktu 3 x 24 jam. Biasanya kami melampirkan pengantar, tuntutannya dari mereka dilengkapi dengan dukungan tanda tangan dari semua anggota DPRD, ini sepakat,” paparnya.
“Tadi perwakilan fraksi ada semua hampir semua fraksi sepakat untuk mendukung gerakan ini dan nanti akan kami galang tanda tangan mulai hari ini dan saya targetkan 45 anggota tanda tangan semua,” pungkasnya.
Berikut tujuh tuntutan massa aksi Mahasiswa dan Masyarakat Muslim Pecinta AlQur’an Kabupaten Pamekasan:
1. Mengutuk keras terhadap pembakaran Alqur’an yang dilakukan oleh Rasmus Paludan yang terjadi di Swedia dan Denmark.
2. Pemerintah Republik Indonesia agar memanggil duta besar Swedia dan Denmark untuk menyampaikan nota protes keras dan kecaman atas terja
anggota legislatif, Andi Wijaya.
Ia mengatakan bahwa pemberian nama jalan dengan nama tokoh lokal ini diharapkan bisa turut diikuti dengan nama jalan lainnya yang belum diberi nama. Seperti contohnya, di Jalan Wringin bisa diberi nama Jalan KH. Hosnan, mungkin nanti juga bisa ada nama Jalan Togo Ambarsari.
“Berharap ke depan jalanjalan yang belum ada namanya secepatnya diberikan nama tokohtokoh lokal,” ujar Andi.
dinya pembakaran Alqur’an serta mendesak Pemerintah Swedia segera meminta maaf kepada seluruh umat Islam di dunia dan mengambil langkah tegas dan tuntas terhadap pelaku pembakaran Alqur’an tersebut.
3. Berdasar pada resolusi PBB 15 Maret 2022 yang telah menegaskan dunia
harus bertempur melawan islamophobia, maka PBB harus mengambil sikap tegas dengan terjadinya hal tersebut.
4. Meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia agar mengecam bahkan memutus hubungan diplomatik dengan negara yang bersangkutan.
5. Menyayangkan terhadap kurang tegasnya Pemerintah
Republik Indonesia dalam merespon adanya tindakan biadab yang telah menyakiti umat islam seluruh dunia.
6. Seruan kepada seluruh umat Islam untuk memboikot produk Swedia dan Denmark.
7. Mengajak umat islam seluruh dunia untuk bersamasama mencintai, menjaga dan mengamalkan Alqur’an. (did)
ngan tugas yang dihadapi.
“Untuk itu kehadiran Satpam merupakan kepanjangan tangan Polri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan secara swakarsa. Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggtingginya kepada rekanrekan Satpam atas dukungannya selama ini,” pungkas AKBP Muhammad.
PenghargaanPolresNganjuktersebutdiberikankepadaAgusSupriyono dariPTTAMSyari’ahdanPuryonodariPGLestari,Senin(30/1/2023).
Nganjuk, Jatim Pos Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad, S.H., S.I.K., M.Si memberikan penghargaan kepada 2 orang Satpam yang berprestasi saat upacara HUT Satpam ke 42 tahun 2022 di lapangan Apel Polres Nganjuk, Senin (30/1/2023).
Penghargaan Polres Nganjuk tersebut diberikan kepada Agus Supriyono dari PT TAM Syari’ah dan Puryono dari PG Lestari yang dinilai telah mem
berikan kontribusi dan dedikasi yang cukup tinggi dan peran sertanya dalam membantu menjaga Kamtibmas di wilayah kerja masingmasing.
Dalam salah satu amanat Kapolri untuk HUT Satpam ke42 yang dibacakan AKBP Muhammad menyebut, bahwa dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tidak bisa dilakukan sendiri, sumber daya Polri sangat terbatas jika dibandingkan dengan tanta
Sementara itu, ditemui setelah upacara, Agus Supriyono Satpam PT.TAM Syari’ah mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang telah diterima dari Polres Nganjuk.
“Saya tidak menyangka akan mendapat penghargaan dari Bapak Kapolres, ini menjadi momentum bagi saya untuk lebih bersemangat dalam menjalankan tugas, semoga rekanrekan yang lain juga berkesempatan mendapat penghargaan seperti kami,” ungkap Agus Supriyono. (her)
menyebarkan berita Hoax,” kata AKBP Muhammad.
Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin (tengah).
Bondowoso, Jatim Pos
Jalan Raya Tamanan, di Desa Koncer, Kecamatan
Tenggarang kini telah diberi nama baru menjadi Jalan
Habib Hasan Baharun.
Pemberian nama jalan dengan nama Habib ini menjadi pertama kalinya di Bondowoso.
Adapun, peresmiannya dilakukan langsung oleh Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin, yang didampingi oleh
Pimpinan Pondok Pesantren Al Maliki, KH Muhammad Hasan
Abdul Mu’is, Prof. dr. Muhammad Baharun, Habib Ahmad
Barakwan, serta Sekretaris Daerah Bambang Soekwanto,di Kantor Arruhama, Koncer Darul Aman, Tenggarang, Minggu (29/1/2023).
Bupati Salwa mengatakan
sangat apresiasi atas pemberian nama orang berjasa untuk nama jalan. Mengingat masih banyaknya namanama jalan di Bondowoso yang justru menggunakan nama pohon dan buahbuahan.
“Ini luar biasa. Kenapa diberikan nama Habib Hasan? Karena beliau layak, karena peran beliau, jasa beliau,” katanya.
Dirinya berharap pemberian namanama orang berjasa ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat. Sehingga, bisa mengikuti jejak dan langkah baik dari tokohtokoh hebat tersebut.
“Saya juga berharap agar dinas terkait juga memberi atensi untuk perbaikan jalan di kawasan ini,” ujarnya.
Apresiasi terhadap pemberian nama jalan dengan nama tokoh lokal pun datang dari
Sementara itu, Kepala Dinas Binamarga, Sumberdaya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso, Munandar, menerangkan, proses pemberian nama jalan ini terbilang tak lama hanya sekitar satu bulan. Cepatnya proses tersebut lantaran jalan di kawasan itu belum diberi nama.
“Memang mengajukan nama Habib Hasan Baharun akan diletakkan di Hos Cokroaminoto. Kalau disana karena terkendalan administrasi, merubah KTP, KK, Sertifikat. Kalau disini tidak karena belum ada nama jalannya. Jadi tidak merubah administrasi. KK tetap, sertifikat pun tetap,” urainya.
Sementara terkait atensi perbaikan jalan, semua ruas jalan diatensi. Namun, karena terkendala anggaran jadi pihaknya mengedepankan skala prioritas. (eko)
Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad menjadi pembina upacara bendera diSMANegeri 2Nganjuk,KabupatenNganjuk,Senin(30/1/2023)pagi
Nganjuk, Jatim Pos
Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad, S.H., S.I.K., M.Si mengimbau kepada seluruh peserta upacara bendera untuk tidak mudah terprovokasi dengan beritaberita hoax yang akhirakhir ini beredar.
Imbauan yang bersifat pengingat tersebut disampaikan AKBP Muhammad dalam amanatnya saat menjadi pembina upacara bendera di SMA Negeri 2 Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Senin (30/1/2023) pagi.
AKBP Muhammad juga menjelaskan betapa masifnya kerusakan yang ditimbulkan oleh beritaberita hoax yang bersifat provokatif terutama pada kemanan dan ketertiban masyarakat yang akhirakhir ini terusik dengan beberapa aksi tawuran antar kelompok.
“Saya tidak melarang adikadik mengikuti salah satu perguruan (Pencak silat) untuk mengembangkan bakat dan potensi yang adikadik miliki, tetapi jangan gampang terprovokasi dan ikutikutan
“Silahkan adikadik menyalurkan bakat dan hobinya, salurkan energi ke arah yang positif serta latih kedisiplinan dan tanggung jawab, sehingga nantinya kedepan adikadik akan terbiasa dalam menghadapi kehidupan nyata di lapangan,” sambungnya.
Sementara itu Kapala sekolah SMA Negeri 2 Nganjuk Dr. Rita Amalisa, M.Pd mengungkapkan rasa terima kasih atas berkenannya Kapolres Nganjuk menjadi pembina upacara di sekolahnya.
“Saya sangat berterima kasih atas kedatangan bapak Kapolres beserta Anggota yang telah memberikan imbauan kepada para Siswa, Harapan saya kepada siswa siswi SMA Negeri 2 Nganjuk untuk tidak tersangkut masalah hukum yang dapat merusak masa depan mereka,” ujar Kepala Sekolah. (her)
Pamekasan, Jatim Pos Ratusan warga yang
mengatasnamakan Aswaja Pamekasan, Madura, Jawa Timur menggeruduk
Mapolres Pamekasan, Senin (30/1/2023) siang.
Massa aksi yang mayoritas memakai peci, baju kokoh dan sarung tersebut mendesak Kapolres
Pamekasan agar segera
menangkap ustad Yazir
Hasan sebagai tersangka.
Ustad Yazir Hasan diduga telah memfitnah tokoh
pendiri Nahdlatul Ulama
KH Hasyim Asy’ari melalui
khotbah Jumat di Masjid
Utsman bin Affan di Desa Nyalabu Laok, Pamekasan.
Dugaan fitnah yang dilakukan oleh Ustadz Yazir kepada Tokoh Nasional tersebut yaitu KH. Hasyim Asy’ari ingkar terhadap peringatan
Maulid Nabi Muhammad Saw.
Pada tanggal 27 Januari
2023 kemarin, PC NU Pame
kasan memandatkan PC GP
Ansor Pamekasan untuk melaporkan Ustad Yazir Hasan
ke Mapolres Pamekasan. Menindaklanjuti hal tersebut, Aswajah Pame
kasan mendesak Kapolres
Pamekasan, AKBP Satria
Permana untuk segera me
nangkap dan menetapkan ustad Yazir Hasan.
“Segera ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka,” teriak korlap aksi Ra Muchlis Nasir.
Terpisah, Kapolres Pamekasan, AKBP Satria Permana menyampaikan, bahwa pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap tiga orang.
“Kita dalam rangka penyelidikan sudah melakukan pemeriksaan 3 orang saksi,” ucapnya dihadapan massa aksi.
Selain itu, lanjut AKBP Satria sapaan akrabnya, bahwa pihaknya telah berkoordinasi
dengan ahli bahasa untuk mendalami kasus tersebut.
“Kami telah melakukan pemeriksaan dan saat ini berlangsung kepada ustad Yazir,” terangnya Tidak puas dengan penyampaian Kapolres Pamekasan, massa aksi meminta bukti pemeriksaan terhadap ustad Yazir Hasan, dengan melakukan pengecekan ke dalam Polres Pamekasan.
Kendati demikian, Kapolres Pamekasan bersama sejumlah massa aksi masuk untuk mengecek keberadaan ustad Yazir Hasan.
Selang beberapa menit kemudian, perwakilan massa aksi yang didampingi Kapolres Pamekasan beserta jajarannya keluar dari
Halaman Polres.
Muchlis Nasir mengaku, bahwa Ustad Yazir sedang
diperiksa oleh pihak kepolisian. “Yazir sedang diperiksa oleh kepolisian,” ucap Ra Muchlis kepada massa aksi. Kapolres Pamekasan, AKBP Satria Permana berjanji akan memberikan hasil penyidikan Ustad Yazir kepada pelapor.
“Kemudian setelah ini kami secara resmi akan memberikan surat perkembangan hasil penyelidikan kepada pelapor,” pungkasnya. (did)
Teks foto : Bupati Lamongan Pak Yes bersama Kepala Kejari Lamongan Diah Ambar Wati.
Lamongan, Jatim Pos
Dalam rangka penguatan kerjasama di bidang
hukum, Kejaksaan Nege
ri Lamongan (Kejari) me
lakukan kesepakatan bersama dengan Pemerintah
Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama di Bidang
Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
Hal ini ditandai dengan
penandatanganan MoU oleh
Bupati Lamongan Yuhronur
Efendi dan Kepala Kejari Lamongan Diah Ambar Wati di Ruang Command Center Pemkab Lamongan, Senin (31/1/2023).
Menurut Bupati Yes, kerjasama ini merupakan momen penting dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Lamongan. Di mana memuat beberapa poin penting, diantaranya
yakni bantuan hukum, per
imbagan hukum, tindakan
hukum lain, peningkatan
kompetensi SDM termasuk melalui sosialisasi dan penyediaan narasumber, serta kerjasama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum termasuk pencegahan tindak pidana korupsi dan atau bentuk kerjasama lainnya yang disepakati bersama.
“Kerjasama ini sangat
penting, banyak sekali datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) namun lebih dari itu, dalam MoU ini memuat poin penting seperti bantuan hukum, sehingga ketika ada gugatan dan sebagainya kami berharap ada penyelesaian. Kemudian ketika sedang melakukan perencanaan proyek apapun ada unsur pertimbangan hukum disitu. Termasuk kerjasama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum termasuk pencegahan tindak pidana korupsi dan atau bentuk kerjasama lainnya yang disepakati bersama. Saya akui dukungan hukum ini sangat dinamis,” ucap orang nomor satu di Lamongan itu.
Usai ditandatanganinya perjanjian tersebut, Pak Yes berharap kerjasama ini akan saling menguatkan dan fungsi pendampingan lain seperti konsultasi hukum berjalan terus dan ini sedang dilakukan. Termasuk penyelesaian inflasi yang sedang terjadi.
“Kedepannya kami berharap jaksa dapat mengawal dan memberikan pendampingan, terus berkonsultasi agar landasan hukum yang diambil dalam setiap pro
gram pembangunan Pemkab Lamongan berjalan sesuai aturan sebagaimana yang diperintahkan jaksa agung mendampingi kami menyelesaikan inflasi,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Kejari Lamongan Diah Ambar Wati mengungkapkan, dengan adanya perjanjian ini dimaknai sebagai bentuk kesamaan tekad dan semangat antara Pemkab Lamongan dan Kejari Lamongan untuk menguatkan jaringan kerjasama, koordinasi, dan efektivitas dalam penyelesaian permasalahan hukum dan tata usaha negara.
“Melalui kerjasama ini sebagai wujud sinergitas terarah yang tak lain dilakukan untuk menyelesaikan sesuatu yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun diluar pengadilan. Karena kita tahu sebagai pelaksana otonomi daerah, ada kalanya dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan ditemui halhal yang tidak kita pahami, nah ini pentingnya pendampingan hukum,” tukas Diah Ambar Wati. (bis)
Sidoarjo, Jatim Pos Dengan kondisi tanpa busana terlentang dilantai kamarnya, seorang gadis bernama Luluk Fauriyah (43) asal Dusun Menyanggong RT 24 RW 11 Desa kletek Kecamatan Taman Sidoarjo dengan kondisi sangat memprihatinkan.
Pasalnya, kondisi Luluk Fauriyah tersebut diketahui akibat mengalami gangguan jiwa atau depresi sejak Sekolah Dasar (SD). Sementara Ibu kandungnya juga baru seminggu meninggal dunia. Ia kini dirawat oleh kakak kandungnya.
“Sepeninggalnya ibu kami, saat ini saya sendiri yang merawat adik,” ungkap Muthomimah, kakak kandungnya saat ditemui dikediamannya sendiri. Selasa (31/1/2023).
Saat menyambangi kediaman Luluk Fauriyah, tampak dengan kondisi gangguan jiwa terbaring diatas lantai dan tak berpakaian kondisi sangat menyedihkan tersebut, se
hingga butuh uluran tangan dari masyarakat Sidoarjo.
Lanjut Muthomimah mengatakan, kondisi adiknya tersebut diketahui berawal dari saat dirinya berbicara sendiri dan ngelantur atau ngomelngomel mulai dari kelas 5 SD.
“Sempat keluarga membawanya berobat ke RSUD dr Soetomo. Namun, saat itu dokter menyatakan tidak ada penyakit di diri Luluk”, paparnya.
Selain itu kami juga pernah membawanya ke dukun atau orang pintar. “Sempat ada perkembangan usai berobat ke dukun tersebut. Namun, tak berselang lama kembali lagi penyakitnya”, tegas Muthomimah.
“Kami juga sempat bawa ke Rumah sakit jiwa Menur, namun kata dokter yang menangani, adik saya tidak ada penyakitnya, jadi ya kami bawa pulang lagi. Akhirnya keluarga pasrah dan bersepakat untuk dirawat dirumah sampai saat ini,” jelasnya.
Berkenan dengan bantuan pengobatan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang selama ini diterima oleh Luluk Fauriyah, disampaikan Muthomimah bahwa mereka belum pernah mendapatkan bantuan apapun.
Terpisah, Kepala Puskesmas Taman, dr. Inensha Khoirul Harahap mengatakan bahwa pasien ini tidak masuk dalam data kami untuk pengawasan dan pengobatan pasien ODGJ di kecamatan Taman Sidoarjo.
“Keluarga pasien ini merupakan pasien rutin bidan kami, sering berobat, suntik KB dan keperluan untuk berobat lainnya. Namun tidak pernah cerita kalau punya keluarga yang sakit seperti ini, karena menurutnya bukan penyakit medis, karena itu belum masuk data kami,” ujarnya.
Namun Kepala Puskesmas yang baru menjabat di Puskesmas Taman ini juga menyarankan kepada keluarga pasien agar pasien tetap rutin dilakukan pemeriksaan. Hal ini untuk menjaga kesehatan dan kesetabilan jiwanya.
“Kami siap untuk melakukan pemeriksaan rutin. Namun keluarganya tadi juga pasrah, mereka hanya menginginkan bantuan kepada pemerintah untuk biaya merawatnya agar bisa meringankan beban keluarga. Karena pasien ini tidak punya KTP, maka tadi sudah saya sampaikan ke pihak terkait agar di fasilitasi,” pungkasnya. (zal)
⇒ Miris, Gadis ODGJ di Taman Sidoarjo Ditinggal Ibu, Depresi Sejak SDTampak Luluk Fauriyah (43), dikediamannya Dusun Menyanggong RT 24 RW11DesakletekKecamatanTamanSidoarjo.IlustrasigadisODGJ.
Timur Khofifah Indar Parawansa dari Pimpinan Pusat Ombudsmen RI Dr. Jo
hannes Widijantoro di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu, (1/2).
Gubernur Khofifah mengatakan, kehadiran Ombudsmen RI ke Jawa Timur
Kasus Korupsi Dana Hibah.....................................
bagai tersangka, kini KPK memeriksa 36 ketua kelompok masyarakat (pokmas).
Disampaikan oleh Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, 36 ketua pokmas tersebut diperiksa di Polda Jatim.
“Pemeriksaan dilakukan di Mako Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jawa
Timur, Jl Gresik No 39, Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/2/2023).
Sebelumnya dalam kasus ini, KPK menetapkan
Wakil Ketua DPRD Jawa
Timur Sahat Tua Simandjuntak sebagai tersangka suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat. Selain Sahat Tua, tiga orang lain ditetapkan sebagai tersangka.
Keempat orang tersebut ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah tempat di Jawa Timur pada Rabu (14/12/2022) malam.
KPK menyita sejumlah uang dalam pecahan rupiah dan mata uang asing senilai sekitar Rp 1 miliar.
Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi se
bagaimana telah diubah dengan UndangUndang
Nomor 20 Tahun 2001 ten
tang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP. (yus)
Berikut 36 ketua pokmas yang diperiksa KPK
hari ini terkait kasus korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur:
1. Hendi (Ketua Pokmas Anggrek Satu)
2. Musawi (Ketua Pokmas Muhaddidah)
3. Mohdori (Ketua Pokmas Melkok Jaya)
4. Ruba’i (Ketua Pokmas Cahaya Berlian)
5. Moh. Suhud (Ketua Pokmas Syariah)
6. Mat Desir (Ketua Pokmas Al Fatir)
7. Maisatul Hasanah (Ketua Pokmas Putri Jaya)
8. Moh Subairi (Ketua Pokmas Saur Sepuh)
mas Mawar Melati)
15. Puadi Ketua Pokmas Assirotul)
16. Sohib Ketua Pokmas Subadra Jaya)
17. Abd. Rohman (Ketua Pokmas Al Badadi)
18. Abd. Halim (Ketua Pokmas Rondong)
19. Faizah (Ketua Pokmas Assahid)
20. Syukri (Ketua Pokmas Al Ahir)
21. Moh. Hori (Ketua Pokmas Ayu Putri)
22. Marsadah (Ketua Pokmas Lidah Buaya)
23. Rosidi (Ketua Pokmas Derai Cemara)
24. Suhaedi (Ketua Pokmas Gibang Permai)
25. Taufiq Hafid (Ketua Pokmas Jhumenneng)
26. Moh. Ihsanuddin (Ketua Pokmas Makmur Jaya)
27. M. Rusdi (Ketua Pokmas Sare Taman)
28. Moh. Ilyasak (Ketua Pokmas Campor Bhabur)
29. M. Kodhim (Ketua Pokmas Kendedes)
30. Tajul Arifin Ketua Pokmas Komantan)
yakni menyerahkan hasil laporan penilaian kepatuhan tahun 2022 dengan angka 79.25 atau masuk dalam kategori opini kualitas tinggi dan berada di zona hijau. Capaian penilaian kepatuhan tahun 2022 ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yang berada di angka 75.08 kategori C dengan opini Kualitas Sedang dan berada di zona kuning.
“Allhamdulillah, berkat kerja keras tim. Pemprov Jatim kita mampu meningkatkan capaian penilaian kepatuhan di tahun 2022. Semoga capaian ini bisa menyatukan gerak langkah seluruh jajaran OPD di Lingkungan Pemprov Jatim untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya.
Khofifah menambahkan, bahwa Pemprov Jatim beserta jajaran terus melakukan berbagai langkah inovasi dalam memberikan layanan publik bagi masyarakat. Salah satunya pemanfaatan teknologi informasi yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat dimanapun berada.
kendaraan bermotor di Jatim dari loket ke loket bahkan dari meja ke meja. Akan tetapi melalui sistem sehingga yang berjalan adalah dokumen sehingga memudahkan masyarakat. Digitalisasi ini memberikan layanan yang mudah, cepat, murah dan lebih memuaskan. Bentuk pelayanan publik inilah yang kita butuhkan di banyak titik,” urainya.
Lebih lanjut dijelaskan Khofifah, sebelumnya Ombudsmen datang ke Jatim untuk menilai dan melihat perbaikan kualitas pelayanan publik lewat berbagai pencegahan mal administrasi lewat pemenuhan standar pelayanan, penyediaan saranaprasarana, peningkatan kompetensi penyelenggara, serta pengelolaan pengaduan pada tiap unit pelayanan publik baik di pusat maupun daerah.
Tak hanya itu, Pemprov Jatim terus melakukan identifikasi tingkat kompetensi penyelenggara layanan, tersedianya saranaprasarana, terpenuhinya komponen standar pelayanan, dan efektifnya pengelolaan pengaduan sebagaimana telah diatur dalam UndangUndang
mal administrasi,” pungkasnya. Sementara itu, Pimpinan Pusat Ombudsmen RI Johannes Widjiantoro mengatakan, penyerahan penghargaan ini membuktikan bahwa Pemprov Jatim terus berupaya mendorong kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai amanah Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Selain itu, penyerahan penghargaan ini menjadi momentum dan sangat penting dimana Ombudsmen sebagai lembaga negara memastikan penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang undanganya di daerah.
“Kami mengapresiasi kepemimpinan Ibu Gubernur yang menjadikan pelayanan publik bisa ditingkatkan. Kami akan mendorong agar penyelenggara di pelayanan publik bisa ditingkatkan termasuk sarana dan prasarana. Kehadiran Ombudsmen bisa membantu mempercepat kualitas layanan publik,” tegasnya.
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
9. Ruspandi (Ketua Pokmas Long Molong)
31. Siti Lailatul Fadilah (Ketua Pokmas Molang Areh)
Keempatnya ditangkap terkait dugaan kasus dugaan korupsi dana hibah.
Dana hibah yang diduga dikorupsi itu bersumber dari APBD
Provinsi Jawa Timur. Diduga, Sahat Tua sudah menerima Rp 5 miliar.
Sahat Tua disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau b juncto
10. Sa’diyah (Ketua Pokmas Haura Indah)
11. Futirah (Ketua Pokmas Asoka Lima)
12. Supriyadi (Ketua Pokmas Madu Sari)
13. Achmad/P. Holilah (Ketua Pokmas Sinar Purnama)
14. Fawaib (Ketua Pok
Gubernur perempuan pertama di Jatim menyebut bahwa, proses digitalisasi menggunakan IT mendorong sekaligus mempercepat akses layanan publik di Jawa Timur. Akses informasi dan pelayanan semakin cepat, mugah dan murah sangat diharapkan oleh masyarakat.
Untuk itu, Ombudsmen mendorong untuk memberikan apresiasi kepada pimpinan dan pegawai yang bertugas pada unit penyelenggaraan layanan publik kategori A dan B sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dan kompetensi menyelenggarakan pelayanan publik.
32. Zainal Abidin (Ketua Pokmas Pelok Temor)
33. Moh.Mohyi (Ketua Pokmas Seruni Damai)
34. Tobari (Ketua Pokmas Trenah)
35. Nurul Iman (Ketua Pokmas Senada Surya)
36. Mohammad Muhaimin (Ketua Pokmas Jayasri)
Fenny Bauty dikenal sebagai penyanyi sekaligus pemeran Indonesia. Dia
mengawali karier di dunia hiburan sejak tahun 1985. Di usianya yang sudah genap 57 tahun, mantan istri Mark
Sungkar tersebut menjalani karier sebagai pengusaha.
Selain dikenal sebagai aktris dan penyanyi, Fenny Bauty juga seorang ibu dari Shireen dan Zaskia Sungkar.
Kakak beradik yang mengikuti jejak kedua orangtuanya itu sudah aktif di dunia hiburan sejak tahun 2006. Kini, mereka berdua juga sudah mulai berbisnis seperti yang juga dilakukan oleh ibunya.
Meski dulu sempat warawiri di layar kaca, bisa dibilang bahwa kini Fenny Bauty sudah jarang tersorot. Dia su
dah cukup lama meninggalkan industri hiburan. Terlebih, kini dia tidak berada di Indonesia. Dia mengikuti suaminya untuk tinggal di Belanda.
Suami Fenny Bauty bernama Khalid Schumater. Sejak menikah, mereka pun tinggal di Amsterdam. Di sana, keinginannya untuk membuka usaha pun muncul. Hal itu dituturkan oleh putrinya, Shireen Sungkar melalui kanal Youtube deHakims Story.
“Mama itu kan pindah, nikah sama orang sana, terus Mama itu tinggal di Amsterdam pertama, terus dia pengen banget usaha,” kata Shireen Sungkar.
Selanjutnya, Fenny Bauty memutuskan untuk pindah kota yang lebih kecil dan resmi jualan nasi padang di Belanda. Dia membuka restoran di Brunssum, dekat Jerman.
“Tapi di Amsterdam mahal banget untuk sewa pindah ke
Brunssum, deket ke Jerman,” lanjut Shireen Sungkar.
Tak hanya berhasil membuka usaha, ternyata restoran nasi padang Fenny Bauty juga ramai pengunjung. Selain support dari orang Indonesia yang ada di sana, masakannya juga disukai oleh bule. Rendang menjadi menu favorit di restoran tersebut.
“Ternyata ngantre banget Kak, alhamdulillah Mama itu kan masak biasanya untuk 2 hari, ini tuh berapa jam habis hari pertama,” beber Shireen.
Umur Fenny Bauty memang sudah tak muda lagi. Namun, menurut sang putri, dia merupakan tipe pekerja keras. Hal itu dibuktikan lewat kebiasaan sang ibu yang memang tak bisa diam.
“Mamaku nggak bisa diem, emang suka dagang. Kalau aku telepon, ‘Mama lagi apa? Bentar ya, Nak, harus ngangkat rendang,” cerita Shireen Sungkar. (*)
Dicontohkannya, Dinas Pendapatan (Dispenda) Prov. Jatim yang terus mengembangkan layanan publik melalui IT yang memudahkan bagi masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di banyak tempat. Layanan yang telah ada ini diyakini mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat di Jawa Timur.
Juga, membantu pimpinan penyelenggara pelayanan publik untuk mengidentifikasi mutu penyelenggara layanan, komponen standar pelayanan, sarana prasarana, pengelolaan pengaduan yang masih perlu dipenuhi oleh unit/satuan kerja pelayanan publiknya dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik menjadi lebih baik.
“Tidak ada pembayaran
turan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan
rusahaanperusahaan besar lainnya di Indonesia dalam melakukan pengelolaan rumah ibadah,” ujar K.H. Nasaruddin Umar.
Untuk menjaga kualitas lomba, Amaliah Astra Awards juga terus melakukan sejumlah peningkatan, antara lain dengan menambah kategori lomba yang semula berjumlah tiga kategori menjadi 9 kategori. Tiga kategori utama yaitu masjid besar, masjid sedang, dan musalah. (joe)
Pemenang Amaliah Astra Awards 2022:
“Semoga pertemuan ini bisa mendorong kepatuhan pelaksanaan atas saran dan rekomendasi Ombudsman RI kepada para pihak terkait. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna perbaikan pelayanan publik di tiap wilayahnya sebagai upaya mencegah potensi terjadinya
“Kami juga mendorong kepada Pemprov Jatim untuk memanfaatkan hasil kepatuhan tahun 2022 sebagai bahan evaluasi dalam pemenuhan standar pelayanan sesuai amanat UU Nomer 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik,” tutupnya. Tahun 2022 terdapat empat OPD di lingkungan Pemprov Jatim yang dinilai yakni DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Prov. Jatim. (rls) diam. Terlebih, restorannya mendapat respons yang bagus dari para konsumen di Negeri Kincir Angin tersebut.
Jumlah Denda dalam KUHP. “Jika merujuk pada barang bukti kerugian senilai dibawah 2,5 juta, maka
Kategori Masjid Besar Kantor Pusat dan Cabang
Juara I, Masjid Al Masjid Al Furqaan, PT United Tractors Tbk – HO (Jakarta Timur, DKI Jakarta).
Juara II, Masjid As Sakinah, PT Pamapersada Nusantara (DKI Jakarta).
Juara III, Masjid Ibaadaturrahmaan, PT United Tractors Pandu Engineering (Bekasi, Jawa Barat)
Kategori Masjid Besar Pabrik
Juara I, Masjid An Nur Sugity Creatives, PT Sugity Creatives (Bekasi, Jawa Barat).
pelaku dikenakan pasal tipiring dengan pidana penjara 1 bulan masa hukuman percobaan 2 bulan,” ujarnya. (bis)
Juara II, Masjid Nurussalam, PT Astra Daihatsu Motor Sunter Assembly Plant (Jakarta Utara, DKI Jakarta).
Juara III, Masjid Sirathal Mustaqiim, PT Hitachi Astemo Bekasi Manufacturing (Bekasi, Jawa Barat).
Kategori Masjid Besar Site
Juara I, Masjid Alkahfi Pama Kide, PT Pamapersada Nusantara (Kalimantan Timur).
Juara II, Masjid Atta’awun, PT Pamapersada Nusantara (Kalimantan Timur).
Juara III, Masjid AlFalah, PT Agro Nusa Abadi (Sulawesi Tengah). (pewartapos.com)
Kasus penculikan anak kini santer
terdengar dimanamana. Bahkan beredar pesan berantai di lingkungan wali murid di Surabaya terkait penculikan anak.
Hal ini menjadi perhatian anggota DPRD Jawa Timur Lilik Hendarwati. Ia pun meminta kepada pihak Kepolisian Daerah (Polda) Jatim menindak tegas dan menelusuri pelaku oknum pesan penculikan tersebut.
“Pesan itu meresahkan wali murid, kami minta kepolisian menelusuri pesan tersebut. Jika benar berharap untuk segera ditangkap pelakunya,” tegas Lilik Hendarwati dikonfirmasi di DPRD Jatim, Selasa (31/1/2023).
Tak hanya itu, lanjut Lilik,
AnggotaDPRDJatim,LilikHendarwati.
wali murid diharapkan mengingatkan kepada anaknya untuk tidak mudah mau jika diimingdiimingi seseorang yang dijumpai di jalan atau dibujuk untuk mengikutinya.
“Kalau pulang sendiri sepulang sekolah sebaiknya secepatnya pulang dan jangan main dulu,” jelas politisi asal Fraksi PKS Jatim ini.
Pihaknya juga berharap, untuk setiap wali murid siswa meningkatkan kewaspadaan, dan berpesan ke
pada para orang tua untuk membekali anakanaknya cara berhubungan dengan orang yang tak dikenal, tidak mudah percaya, dan terlena dengan pemberian orang yang tak dikenal. “Kewaspadaan perlu ditingkatkan namun jangan panik dan tetap tenang,” pungkasnya.
Sementara itu Kapolda Jatim, Irjen Pol Toni Hermanto memastikan isu penculikan anak yang ada di Jatim beberapa hari terakhir hoaks. Kabar yang viral di media sosial itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Ya, ada berita hoaks yang kita pastikan di beberapa tempat di Jatim,” kata Toni.
Kendati demikian, Toni menyatakan akan tetap melakukan upaya pencegahan
K
omisi D DPRD Jawa
Timur meminta Dinas
Perhubungan Provinsi Jatim untuk mendesain ulang terminal tipe B di wilayah UPT P3
LLAJ Jember. Pasalnya, empat terminal tipe B tersebut kondisinya memprihatinkan sejak beralih kewenangan ke pemerintah provinsi.
Selain fasilitas utama terminal rusak, beberapa fasilitas penunjang juga tidak memadai, seperti ruang tunggu penumpang, tempat pemberangkatan, toilet hingga tempat parkir. Imbasnya, beberapa terminal tersebut sepi. Hal ini disampaikan oleh
Anggota Komisi D DPRD Jati, Hj. Khofidah dikonfirmasi, Rabu (25/1/2023).
Menurutnya, pemandangan itu terlihat di empat terminal yang dikelola UPT P3
LLAJ Dihub Jatim di Jember, yakni terminal Ambulu dan Arjasa di Kabupaten Jember, Terminal Wonorejo Lumajang dan Terminal Bondowoso.
Akibatnya terminal yang melayani rute beberapa daerah di Jatim itu sepi. “Pemprov
Jatim harus mendesain ulang terminal dengan memperbaiki fasilitas, meningkatkan SDM pengelola terminal serta berkoordinasi dengan organda untuk peremajaan armda.
Kalau tidak, selamanya terminal akan sepi dan bahkan mati,” katanya.
Khofidah optimistis, ketika ketiga hal tersebut bisa dijalankan, maka terminal akan kembali ramai. Apalagi, saat ini aktivitas masyarakat juga
Komisi D DPRD Jatim saat meninjau langsung kondisi terminal Tipe B di Jember.
kembali normal setelah pencabutan PPKM dan kebijakan pelepasan masker. “Belum lagi, jika nanti subsidi BBM dicabut, pasti masyarakat akan kembali memilih angkutan umum,” ujarnya.
Anggota Komisi D DPRD Jatim Makin Abbas menambahkan, sudah selayaknya UPT P3 LLAJ berinovasi menjadikan terminal tipe B agar tetap ramai. Pihaknya berjanji DPRD akan memberikan support, termasuk kebutuhan anggaran. “Jember ini kota terbesar ketiga di Jatim. Maka, terminal ini harus dikelola dengan bagus. Bikin inovasi. Kalau tidak ada anggaran ya minta. Jadi mohon 2024 nanti, anggaran ditambah. Jangan hanya pemeliharaan,” tutur politisi PKB itu.
Sementara itu, Nur Aziz meminta, layanan bisnis di terminal, seperti kios atau warung ditata dengan baik. Harapannya, tempat usaha itu
terkait kemungkinan kasus penculikan terjadi di Jatim.
“Kita siapi kemungkinan apa bisa terjadi di Jatim, ada langkah pencegahan dan akan lakukan takedown ber
ita hoaks, karena ini akan menimbulkan satu kesesatan pemberitaan dan kecemasan orang tua,” ujarnya.
Dirinya pun mengingatkan ancaman hukum kepa
da pihakpihak yang sengaja menyebarkan hoaks terkait penculikan anak di Jatim. “Kita akan proses dari pemberitaan yang kita pastikan hoaks,” pungkasnya. (yd)
Pembangunan Mass Rapid Transportation (MRT) yang akan dibangun di Surabaya diharapkan bisa mengurai kemacetan. Selain itu, MRT juga diharapkan bisa meningkatkan perekonomian di wilayah yang dilaluinya.
Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Martin Hamonangan mengatakan keberadaan MRT merupakan sebuah kebutuhan untuk menghasilkan transportasi publik yang cepat, aman dan nyaman. Terutama untuk mengurai titiktitik kemacetan di jamjam padat di wilayah aglomerasi Surabaya yang akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih signifikan.
“MRT ini merupakan kebutuhan terutama untuk mengurai kepadatan dan kemacetan di daerah Aglomerasi Surabaya Raya antara SurabayaSidoarjo, SurabayaGresik hingga daerah lain di Jatim yang akhirnya bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya, Jumat (27/1/2023).
tidak dijadikan tempat tinggal dan kumuh. “Kalau tidak, lamalama mereka mengakar. Pas mau kita manfaatkan tidak mau pindah,” katanya.
Kepala UPT P3 LLAJ Dishub Jatim di Jember, B Siregar, mengakui fasilitas buruk di empat terminal yang dikelola. Meski begitu pihaknya tidak bisa berbuat banyak, mengingat anggaran di UPT yang terbatas.
Siregar mengatakan, setiap tahun, anggaran yang dikelola tak lebih dari Rp300 juta. Anggaran tersebut hanya cukup untuk kebutuhan rutin UPT. “Fasilitas dan sarana terminal memang banyak yang rusak. Sudah waktunya diperbaiki, khususnya untuk fasilits utama. Tapi memang anggaran tak cukup,” katanya.
Karena itu, dia berharap ada support anggaran perbaikan di APBD Perubahan 2023 atau APBD 2024, sehingga revitalisasi terminal bisa dilakukan. (yd)
Menurut politisi asal Fraksi
PDIP Jatim ini, mengurai kemacetan di Kota Surabaya membutuhkan integrasi dengan kawasan lain. Karenanya, MRT ini juga bisa dimulai dari pintu masuk Surabaya yang terhubung sejak di Bundaran Waru yang merupakan pertemuan dari titik antara Kab. Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang.
Tak hanya itu, lanjut pria yang mantan lawyer ini, di jamjam tertentu kawasan sekitaran Wonokromo hingga Kawasan
Diponegoro membutuhkan perhatian serius guna mengurai kemacetan di Kota Surabaya. Sekadar diketahui, beberapa hari lalu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan tim Representative Japan Internasional Coorporation Agency (JICA) Yasui Takehiko di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Di depan mantan Menteri Sosial tersebut, Representative Japan Internasional Coorporation Agency (JICA) Yasui Takehiko mengatakan saat ini terdapat aktifitas yang sedang berjalan pada area yang dinaungi oleh JICA. Seperti MRT Jakarta hingga Smart City yang tersebar di beberapa wilayah dan akan memulai FS MRT di Surabaya.
“Kami membutuhkan dukungan Feasibility Studies untuk bersamasama meneliti, mempelajari alternatif rute mana saja yang menjadi titik urai kemacetan di Surabaya. Semoga FS ini bisa dimulai pada awal tahun depan,” tutupnya. (yd)
K etua DPRD Jawa Timur, Kusnadi mendukung tindakan tegas aparat penegak hukum polda Jatim dalam menindak usaha pertambangan galian C di Jatim. Dimana dalam kesempatan FGD pertambangan pada Selasa (25/1/2023) Kapolda Jatim, Irjen Pol Toni Hermanto meminta para pengusaha pertambangan untuk mengantongi legalitas terlebih dahulu sebelum melaksanakan galian C.
Menurut Kusnadi, permasalahan pertambangan galian C ini pihaknya selalu mendapatkan keluhan dari masyarakat mulai legalitas pertambangan tersebut setelah diberlakuknya UU Minerba No. 3 tahun 2020 dimana seluruh ijin diambil oleh pusat, sehingga menjadi indikator proses galian C saat ini tidak ada yang mengurus di Provinsi. “Dengan adanya peralihan pengurusan perijinan tambang ke pusat membuat marak pertambangan galian C di provinsi menjadi liar, dan ini harus segera
ditertibkan, apabila dibiarkan akan merusak lingkungan,” katanya, Rabu (25/1/2023).
Lebih lanjut, ia menyampaikan tahun 2023 ini masuk tahun politik apabila permasalahan pertambangan galian C tidak diantisipasi pihaknya khawatir akan menimbulkan masalah dikemudian hari yang bisa mengganggu stabilitas di Jatim. “Kegiatan FGD Pertambangan yang dilakukan oleh Forkopimda ini bagus sekali, dalam rangka mengantisipasi kemungkinan gesekangesekan kecil di tengah masyarakat. Dan pihak DPRD Jatim mendukung hasil hasil dari FGD tersebut untuk membantu sosialisasi ke masyarakat terutama masalah pertambangan,” pungkasnya.
Kapolda Jatim, Irjen Pol Toni Harmanto meminta para pengusaha tambang, khususnya galian C harus memiliki legalitas yang jelas. Dan harus memperhatikan dampak sosial ekonominya. Sehingga dinamika pertambangan mulai dari legalitas, masalah sosial ekonomi dan penegakan
hukum harus benarbenar diperhatikan. “Kami berharap ada proses legalitas. Kemudian ada proses dan dampak sosial ekonomi yang juga timbul, termasuk dengan aspek penegakan hukum yang juga berkorelasi dengan ini,” kata Irjen Pol Toni Harmanto.
Alumnus Akpol 1988 ini berharap dari tiga isu yang berkaitan dengan satu topik ini bisa terpecahkan. Karena hal itu juga menjadi suatu perencanaan yang lebih baik lagi. Utamanya dalam penanganan kasus galian C beserta dampak sosial ekonominya.
Dari pihak kepolisian, lanjut Toni, pihaknya sudah menyampaikan melalui pemateri. Khususnya dalam hal yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum. Sehingga ada korelasi pembahasan pada FGD ini, dan semoga dapat ditindaklanjuti oleh para pengusaha tambang. “Konsistensi kita dalam para penegakan hukum. Walaupun tadi juga ada pertanyaan yang mempertanyakan hal ini,” pungkasnya. (yd)
