Jatim Pos Edisi 486

Page 5

Nindy Ayunda

Terseret Kasus Dito Mahendra

P enyanyi Nindy Ayunda terpaksa harus terseret ke dalam kasus yang dihadapi kekasihnya, Dito Mahendra. Ia beberapa kali diperiksa atas kasus dugaan kepemilikan senjata api Dito Mahendra.

Selain itu, wanita bernama lengkap Anindia

Yandirest Ayunda Fadli ini juga diduga menyembunyikan Dito Mahendra sebagai tersangka. Atas dua kasus itu, ia sempat diperiksa polisi di Bareskrim

Mabes Polri hingga delapan jam.

Mantan istri Askara Parasady Harsono tersebut berharap

ke Halaman 11

» Terjadi di Kabupaten Blitar

Ratusan Anak Dibawah Umur Minta Nikah

Blitar, Jatim Pos

Miris, sekitar 100 orang anak di bawah umur di wilayah Kabupaten Blitar, Jawa Timur, mengajukan rekomendasi untuk menikah dini.

Data itu terungkap sesuai catatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengen­

ke Halaman 11

» Tuntut Hak Garap Lahan

Warga Karanganyar Geruduk PT. Garam

an diperbolehkan menggarap lahannya sebelum proyek modernisasi dilaksanakan,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan, Kamis (8/6/2023).

Dirinya menyebutkan bahwa, hal tersebut sudah diatur dalam komitmen 1222, namun pada kenyataannya, warga eks pemilik lahan hingga saat ini masih belum bisa mendapatkan hak untuk menggarap lahannya, padahal proyek modernisasi itu belum terlaksana.

Jangan Rintangi Kasus Pencucian Uang

Jakarta, Jatim Pos

Sumenep, Jatim Pos

Sejumlah warga Karanganyar yang mengatasnamakan

Himpunan Eks Pemilik Lahan

Garam Menggugat (Hellat), menggelar aksi demonstrasi di depan kantor PT Garam, Kalianget, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Kedatangan massa aksi ke kantor plat merah itu untuk menuntut hak garap lahan yang saat ini dinilai telah diambil alih oleh mafia lahan.

Zubairi selaku kuasa hukum Hellat mengatakan bahwa, para

eks pemilik lahan tidak bisa lagi memiliki hak untuk menggarap lahannya lantaran lahan tersebut diduga telah dialih fungsikan kepada pihak lain.

Menurut dia, pada dasarnya para eks pemilik lahan diberikan hak untuk tetap menggarap lahannya selama proyek modernisasi belum dilaksanakan.

“Pada tahun 1975, ada surat pernyataan yang dikeluarkan oleh PT Garam bahwa, pada poin dua disebutkan apabila para eks pemilik lah­

Tidak hanya itu, menurut dia, terdapat beberapa warga yang memang eks pemilik lahan harus berurusan dengan pihak kepolisian lantaran dilaporkan atas tuduhan penyerobotan lahan.

“Masyarakat yang datang hari ini dianggap telah menyerobot lahan PT Garam, padahal sebenarnya mereka punya hak sebagaimana tertuang dalam kometmen 1222,” katanya.

Sementara itu, Humas PT Garam Miftahul Arifin mengatakan bahwa, pihaknya sangat mengapresiasi atas apa yang telah disampaikan oleh massa aksi.

ke Halaman 11

Peringatan buat pejabat pemerintah dan masyarakat termasuk para pengacara, agar tidak merintangi upaya pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Alasannya, aksi menghalanghalangi pengungkapan kasus merupakan bagian dari tindak pidana sehingga para pelakunya dapat dijerat oleh hukum.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sekaligus Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas Tindan Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) Mahfud MD mengingatkan hal itu saat menyampaikan perkembangan kerja Satgas TPPU se­

Menko Polhukam

Tim

» Gubernur Khofifah Bersama PLN dan DEN

GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turun langsung dalam gerakan bersama konvoi motor listrik dan menanam

20.000 mangrove di Ekowisata

Mangrove Gunung Anyar bersama PT PLN, DEN dan pegiat Mangrove, Jumat (9/6) pagi. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperingati

Hari Lingkungan Hidup Se­

dunia pada tanggal 5 Juni lalu dan sekaligus bertepatan dengan Hari Laut Dunia pada

8 Juni itu, diawali dengan Gubernur Khofifah dan rombongan pejabat PLN dan juga Dewan Energi Nasional (DEN) mengendarai motor listrik dari Gedung Negara Grahadi ke Ekowisata Mangrove Gunung Anyar Surabaya dengan jarak tempuh sekitar 15 km.

Setibanya di ekowisata mangrove, Gubernur Khofifah bersama rombongan melanjutkan kegiatan peduli lingkungan dengan menanam 20.000 bibit mangrove dan melepas

Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) Mahfud MD. cara virtual dari Malaysia yang disiarkan lewat aplikasi Zoom di Jakarta, Kamis (8/6/2023).

liar 500 ekor burung. Burung­burung yang dilepaskan antara lain Burung Perkutut, Merpati dan Burung Peking.

Ditegaskan Gubernur Khofifah, kegiatan ini bernilai sangat positif sebagai wujud upaya nyata dalam menjaga lingkungan dan melestarikan alam. Menurutnya, ini sebenarnya 2in1. Bagaimana lingkungan hidup terjaga, terpelihara dan bagaimana laut kita memberikan kekuatan biota laut hidup dan

ke Halaman 11

Kendarai Motor Listrik dan Tanam 20.000 Mangrove

“Buktinya, pengacara Setnov (Setya Novanto) itu tidak makin beragam.

“Kita mengendarai motor listrik dari Grahadi ke Gunung Anyar. Sembari itu kami ingin menyampaikan bersama untuk mensosialisasikan agar masyarakat semakin banyak menggunakan motor listrik. Jadi upaya ini, memang harus kita lakukan dengam bergandengan tangan dan bersinergi,” jelasnya.

Lebih lanjut Khofifah, menjelaskan bahwa menanam mang­

Terverifikasi Administrasi & Faktual Dewan Pers (www.dewanpers.co.id) ISSN : 1412 ~ 7490
Kantor DP3APPKB Kabupaten Blitar.
ke Halaman 11 Edisi 486 Tahun XXII 12 JUNI - 18 JUNI 2023
GubernurKhofifahmengendaraimotorlistrikdariGrahadimenuju Ekowisata Mangrove Gunung Anyar.
sekaligus Ketua Pengarah Satuan MassaaksiberbarisdidepankantorPTGaramuntukmenyampaikantuntutannya.

METROPOLIS

Tebus Ijazah SMA/K Swasta

» Wali Kota Surabaya Mengaku Nelongso

tuk mendata pelajar penerima bantuan yang sudah lulus sekolah, untuk diikutkan program Padat Karya agar terlepas dari status gamis dan pra gamis. “Anak­anak yang sudah lulus itu nanti ditanya kerjanya apa, kalau belum dapat pekerjaan, tolong Pak Sekda tarik dia di Padat Karya­nya Pemkot Surabaya. Kalau anaknya masih sekolah orang tuanya salah satu diikutkan Padat Karya,” pesan Wali Kota Eri.

tuanya ketemu saya langsung saya kasih kerjaan bapak atau ibunya, atau anaknya. Saya ingin di akhir tahun 2023, keluar dari status kemiskinan semuanya,” aku Cak Eri.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kiri) memberikan bantuan tebus ijazah.

Surabaya, Jatim Pos

Pemerintah Kota (Pem­

kot) Surabaya bersama

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Surabaya kembali

memberikan bantuan tebus

ijazah dan bayar tunggakan biaya sekolah, Senin (5/6/2023). Penerima ban­

tuan di kantor Baznas Surabaya kali ini, total ada 529 pelajar SMA/SMK swasta.

Bantuan tersebut diberikan secara langsung oleh Wali Kota

Surabaya Eri Cahyadi, dengan didampingi Ketua Baznas

Kota Surabaya Muhammad Hamzah. Dalam kesempatan

itu, para pelajar penerima bantuan turut didampingi oleh orang tua, guru, dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK swasta.

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, penerima bantuan dari tebus ijazah dan biaya tunggakan kuliah ini khusus untuk keluarga miskin (gamis) dan pra keluarga miskin. Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan pesan penting kepada ratusan orang tua pelajar penerima bantuan untuk tidak selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah setiap tahunnya. Oleh karena itu, dirinya

» Dibuka untuk Umun :

mengajak para orang tua yang hadir untuk ikut program Padat Karya binaan Pemkot Surabaya.

“Bu, Pak, kalau hari ini panjenengan (anda) mendapatkan bantuan untuk menebus ijazah dan SPP, saya nyuwun tulung (minta tolong) tahun depan sudah tidak ada lagi di depan (terlihat) mata saya. Karena apa? Panjenengan harus sudah harus keluar dari (status) gamis dan pra gamis,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Wali Kota Eri pun turut menyampaikan pesan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya M. Ikhsan un­

Wali kota yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu mengaku sedih, melihat masih ada warganya yang berstatus gamis dan pra gamis. Apalagi, ada warga gamis dan pra gamis yang hanya bekerja serabutan dan mengharapkan bantuan dari pemerintah. Cak Eri ingin, warga gamis dan pra gamis di Surabaya bisa mandiri sehingga ke depannya terlepas dari status kemiskinan.

“Saya nelongso. Dadi wali kota kok sik onok wargaku sing urip koyok ngene (saya nelangsa. Jadi wali kota kok masih ada wargaku yang hidupnya seperti ini). Besok 529 yang masuk data ini, orang

Taman Surya Mulai Dipadati Pengunjung

Surabaya, Jatim Pos

Setelah Taman Surya dibuka untuk umum pada Rabu (31/5/2023) malam, kini taman yang berada di halaman

Balai Kota Surabaya itu tidak pernah sepi pengunjung. Hampir setiap malam selalu padat pengunjung. Bahkan, kalau malam minggu, Taman Surya itu penuh pengunjung karena dinilai kian cantik dan amazing.

Para pengunjung itu berdatangan mulai habis magrib.

Mereka biasanya membawa anak­anaknya untuk bermain di taman tersebut. Para anakanak pun riang gembira berada di taman yang luas itu.

Apalagi, fasilitas di taman itu kian lengkap dengan adanya burung­burung di sangkar besar beserta kolam ikannya. Bahkan, penerangan lampunya juga sangat indah.

“Ini sangat luar biasa, kini cantik dan amazing setelah

Taman Surya ini dibuka untuk umum,” kata Fahrul yang

datang bersama anak dan istrinya di Taman Surya, Senin (5/6/2023) malam.

Menurutnya, program

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini sangat bagus sekali untuk membuka Taman Surya ini. Sebab, taman ini bisa menjadi tempat bermain untuk anak­anak dan orang tuanya bisa juga untuk rekreasi, anak­anak mudanya juga bisa nongkrong di sini.

“Sekarang ini lampu­lampunya sudah bagus, tamannya semakin cantik dan indah dan sangat instagramable, tadi juga ada burung­burungnya di sana anak saya senang sekali di sana, ada kolam ikannya juga, lengkaplah taman ini menurut saya, bagus sekali, cocok untuk tempat santai bersama keluarga. Taman ini akan semakin ramai kalau ditambah hiburan­hiburannya,” tegasnya.

Engga Dwi Zenia, warga Mulyorejo ini juga mengaku sangat penasaran dengan

adanya perbedaan yang ada di Taman Surya ini setelah dibuka untuk umum. Ternyata lampu­lampunya semakin terang dan bagus, jadi semakin indah. Apalagi ditambah dengan adanya burung­burung dan kolam ikan yang tentu semakin menarik perhatian pengunjung.

“Yang paling membuat saya heran, ternyata warga Surabaya juga bisa ya menjaga taman ini, baik dari kebersihannya dan menjaga tamannya supaya tidak rusak. Jadi, warga juga kayak merasa memiliki taman ini, terbukti mereka ikut menjaga taman ini, ini sangat luar biasa sih,” katanya.

Oleh karena itu, ia menyampaikan terimakasih banyak kepada Wali Kota Eri yang telah membuka taman ini untuk umum. Bagi dia, ini terobosan dan program Wali Kota Eri yang sangat bagus, karena memang warga Surabaya butuh tempat yang seperti ini,

Setelah diberi pekerjaan melalui program Padat Karya, Cak Eri ingin, pendapatan setiap kepala keluarga (KK) yang diberi bantuan hari ini bisa Rp 4 juta ­ Rp 5 juta per bulan. Tak hanya itu, Cak Eri mengingatkan kepada para orang tua siswa yang hadir untuk tidak mengutamakan gengsi ketika menyekolahkan anaknya.

Di samping itu, Ketua Baznas Kota Surabaya Muhammad Hamzah mengucapkan banyak terima kasih kepada Wali Kota Eri Cahyadi atas bantuan tebus ijazah dan biaya sekolah yang diberikan kepada para pelajar. Hamzah berharap, bantuan yang diberikan pada hari ini bermanfaat bagi generasi penerus bangsa di Kota Surabaya.

“Semoga ke depannya para pelajar yang hari ini menerima bantu bisa memberikan kontribusinya untuk bangsa dan Kota Surabaya. Terima kasih Pak

Wali semoga bantuan ini bermanfaat untuk anak­anak Kota Surabaya sehingga hidupnya menjadi lebih baik,” katanya. Secara simbolis Cak Eri memberikan bantuan tersebut kepada tiga pelajar, diantaranya Rian Hidayatullah dari SMA Ibnu Husain Surabaya, Yanuar Arwana dari SMA Giki 3 Surabaya, dan Muhammad Sahid Rizki dari Madrasah Aliyah (MA) Darussalam Surabaya. Salah satu penerima bantuan tebus ijazah, orang tua Yanuar Arwana, ibu Wahyu Mauleni turut bersyukur menerima bantuan pembayaran SPP. Wahyu lega, tunggakan SPP selama 6 bulan senilai Rp 4 juta bisa terbayar setengahnya. “Dapat bantuan Rp 1,3 juta, jadi yang dibayarkan 3 bulan,” ucap Wahyu. Wahyu juga menyambut baik tawaran pekerjaan dari Wali Kota Eri Cahyadi untuk ikut Padat Karya. Pekerjaan saya hanya ART suami saya buruh kebersihan makam. Saya senang sekali kalau diajak bekerja Pak Wali, demi kebaikan keluarga kami,” tandasnya. (bur/fred)

tempat nongkrong, tempat bermain untuk anak­anak dan tempatnya sangat luas.

“Tempat­tempat seperti ini yang memang dibutuhkan oleh warga, apalagi dibukanya Taman Surya ini supaya pemkot lebih dekat dengan warga, jadi ini sangat luar biasa, bagus banget,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan bahwa Taman Surya ini sudah dibuka untuk umum, sehingga dia mempersilahkan warga untuk berolahraga pagi, namun pada saat jam kerja, mulai pukul 07.30 WIB, taman itu akan ditutup sementara. “Nanti setelah pukul 18.00 WIB, silahkan warga Surabaya bisa menikmati Taman Surya ini,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Wali Kota Eri menyampaikan, pada pagi hari, Taman Surya di buka pukul 06.0007.30 WIB. Kemudian untuk sesi malam, dibuka kembali

pukul 18.00­21.00 WIB. Sedangkan pada akhir pekan atau weekend, khusus untuk sesi malam akan dibuka dari pukul 18.00­22.00 WIB. Oleh karena itu, ia mengajak warga untuk melakukan kegiatan di Taman Surya, seperti berolahraga, hingga menjadi tempat berkumpul atau berwisata untuk keluarga.

“Gunakan Taman Surya ini sebagai tempat berkreasi. Kalau ada kelompok senam dari RT/RW di Taman Surya, silahkan. Karena yang pasti Taman Surya mulai hari ini, sudah menjadi milik rakyat. Silahkan mencari inspirasi atau bahkan menginspirasi warga kota yang lainnya,” pungkasnya. (bur/fred)

Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab: H Syaiful Anam; Ombudsman: Gatot Soedjono, Zis Muzahid Hasan; Penasehat Hukum: Ahmad Budianto SH.MHum; Direktur/Pemimpin Perusahaan: H Syaiful Anam; Redaksi Pelaksana: Jufri Yus; Koordinator Liputan: Siswo Oetomo; Dewan Redaksi: H Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Gatot Soedjono, Jufri Yus; Surabaya: Kurniadi Noveyanto, Freddy SL, Burhanuddin, Dani Tri Hadiyatno; Sidoarjo: Rizal Zulkarnaen; Malang: Ziz Muzahid Hasan; Batu: Wahyono, Swandy Tambunan; Jombang: Musyanik Kurniasari; Jombang/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo; Kediri: Andri Ashariyanto, Prisma Dwi Yudiansyah; Tuban: Nur Aminin; Lamongan: Achmad Bisri; Madiun: Jumali; Ponorogo: Nuryadi; Ngawi: Rendy Rian Cahya, Sembodo Arif Pambudi (sirkulasi); Pamekasan: Achmad Jadid; Sampang: Abdul Kodir, Ali W; Sumenep: Sadam Husen; Mojokerto: Mokh Zainudin; Probolinggo: Moh Sifak, Moh Hasin; Pasuruan: Hamzah Pujiono; Situbondo: As’ad; Bondowoso: Eko Prayitno; Banyuwangi: Reny Kusuma; Lumajang: Firman; Tulungagung: Sandi Trantana; Trenggalek: Ahmad Yulis Satriaji, Puthut Purbantara; Blitar: Slamet Karno, Sandi Trantana; Alamat Redaksi: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15­17 Surabaya; Alamat Perusahaan: Jl. Gununganyar Tengah VIII/34, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194; Email: mediautamajatim@yahoo.com; Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya; SIUP No. 503/5612.A/436.6.11/2014;

0096.01.044662.50.2 BRI Kaliasin Surabaya

No Rek 0011265286 Bank Jatim a.n PT Media
Utama Jatim,
a.n Drs H Syaiful Anam; Berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999.
2

Kota Kediri, Jatim Pos

Alun­alun merupakan salah

satu Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Kediri. Pemerintah Kota Kediri mengagendakan akhir bulan Mei ini akan

segera melakukan perombakan Alun­alun untuk mengikuti perkembangan zaman.

Dijelaskan Kepala Dinas PUPR Kota Kediri, Endang Kartikasari, revitalisasi Alun­alun akan

Ruang Terbuka Hijau Alun-alun Kota Kediri

» Mulai Dirombak Akhir Mei

lah akan segera kita mulai pembangunannya dan ditargetkan selesai pada bulan Desember 2023 mendatang, dengan target 7 bulan pengerjaan,” jelas Endang, Selasa (23/5/2023).

Dalam pembangunannya nanti, lanjut Endang, Pemerintah

Kota Kediri menyiapkan anggaran bersumber dari APBD Kota

Kediri untuk pengerjaan revitalisasi Alun­alun Kota Kediri.

“Proyek ini secara fisik akan dilaksanakan oleh Surya Graha Utama­KSO dan diawasi oleh PT. Pilarempat Consultan,” ujarnya.

Untuk wajah baru desain Alunalun Kota Kediri nantinya berpegang kepada fungsi awal dari sebuah Alun­alun. Dimana Alunalun ini diharapkan dapat menjadi Ruang Terbuka Hijau yang bisa memenuhi kebutuhan sosial masyarakat di Kota Kediri. (Pupr/priez)

» Tingkatkan Kesadaran Keamanan Informasi

Bagi OPD Dan ASN

mulai dilaksanakan pada bulan Mei, hal itu dilakukan untuk penyegaran sehingga pamornya tidak kalah dengan ruang terbuka hijau yang lainnya.

“Jadi akhir Mei ini InSyaa Al­

Pemkot Kediri Gandeng Gerakan Pramuka Kwarcab

» Canangkan Program Pramuka Berkebutuhan Khusus

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) memiliki sejumlah perbedaan dengan metode pembinaan pada Pramuka untuk anak non ABK. Pada PBK, kegiatan pembinaan dilakukan oleh pembina umum yang didampingi guru ABK, yang mana pada satu ABK memiliki satu pendamping guru ABK.

Pemkot Kediri Selenggarakan Bimtek Agen Siber

Kota Kediri, Jatim Pos

Pemkot Kediri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) kepada anggota Agen Siber Kedirikota­CSIRT (Computer Security Incident Response Team) untuk meningkatkan kesadaran pentingnya keamanan informasi bagi OPD dan ASN lingkungan Pemkot Kediri, Selasa (6/6/2023).

Kota Kediri, Jatim Pos

Pemkot (Pemerintah Kota) Kediri melalui Dinas Pendidikan menggandeng Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Kabupaten dan Kota Kediri untuk mencanangkan program Pramuka Berkebutuhan Khusus (PBK).

Hal itu dilakukan untuk mengeksplorasi bakat dan minat siswa­siswi berkebutuhan khusus di wilayah Kediri. Program tersebut telah disosialisasikan kepada 5 Sekolah

Luar Biasa (SLB) di Kota Kediri dan 25 SLB di Kabupaten

Kediri, serta turut dihadiri 30 Kepala SLB dan 30 Pembina SLB, Selasa (6/6/2023).

Disampaikan Ketua Harian

Kwartir Cabang Kota Kediri, Marsudi Nugroho, program

ini digalakkan dengan tujuan agar anak­anak berkebutuhan kusus mempunyi hak yang sama dengan anak normal.

“Dia punya potensi dan keterampilan, salah satunya ada program PBK di Kota Kediri. Jadi adikadik SLB kita ajak pelatihan dasar brigadir penolong meliputi: pertolongan pertama pada kecelakaan, kebakaran, dll, dengan tujuan jika dia tidak bisa menolong orang lain setidaknya bisa menolong dirinya sendiri,” ujar Marsudi yang juga merupakan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Kediri.

Kegiatan PBK dapat terselenggara atas dasar Undang­Undang Gerakan Pramuka Nomor 12 Tahun 2010

Tentang Gerakan Pramuka.

Kendati demikian, metode pembinaan Pramuka untuk

Di samping itu, lanjut Marsudi, jenis kegiatan pada PBK pun tidak bisa disamakan dengan Pramuka untuk anak non ABK. Pada Pramuka non ABK terdapat 22 Syarat Kecakapan Umum (SKU) yang harus ditempuh, sedangkan pada SLB terdapat 8 SKU yang difokuskan pada keterampilan anak.

“Nanti adik­adik menempuh Tanda Kecakapan Khusus (TKK), kalau terampil di bidang seni akan diberi TKK seni, kalau terampil di bidang melukis akan diberi TKK bidang melukis sesuai keterampilan mereka,” ucapnya.

“Harapan saya mereka bisa bersosialisasi dan diterima di instansi pemerintah itupun juga berkat dukungan dari Walikota Kediri bahwa beliau sangat mendukung kegiatan pramuka berkebutuhan khusus,” pungkasnya. (Adv/Kominfo)

Segenap Pengurus

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)

SMP Negeri Kabupaten Kediri

Mengucapkan

Bimtek tersebut diselenggarakan karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat saat ini mengundang terjadinya tindakan kejahatan di dunia maya atau siber oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk mengambil kesempatan dan keuntungan, sektor pemerintah pun tak luput menjadi salah satu sasarannya.

Disampaikan Kepala Diskominfo Kota Kediri, Apip Permana, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah mencatat, terjadi 700 juta serangan siber pada periode Januari hingga Desember di tahun 2022. Serangan tersebut dapat berupa pencurian atau hilangnya data­data penting dan rahasia sehingga dapat mengancam kekuatan dan keamanan negara.

“Begitu banyaknya serangan siber yang dapat mengancam kekuatan dan keamanan bangsa Indonesia, maka kita bentuk agen siber

Mengucapkan

ini. Karena bagaimanapun juga, data­data yang berhasil dicuri ternyata memiliki nilai ekonomi dan strategis yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ucap Apip.

Apip menambahkan pembentukan Agen Siber Kedirikota­CSIRT juga didasarkan Perpres nomor 18 tahun 2020 yang memuat Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020­2024 tentang Penguatan Nasional Security Operation Center dan pembentukan 131 CSIRT di Kementerian, Lembaga, dan Daerah.

Lalu Pemkot Kediri menindaklanjutinya dengan Surat Kepu­

Keluarga Besar

tusan Sekretaris Daerah nomor 188.4/175/419.033/2022 tentang Tim Koordinasi Tanggap Insiden Siber dan telah di launching pada November tahun 2022 lalu.

Sebagai informasi, dalam kegiatan bimtek yang digelar di ruang Kilisuci Balaikota Kediri ini, diselenggarakan selama 3 hari. Hari pertama bimtek agen siber dari OPD dan bagian lingkup Pemkot Kediri, hari kedua agen siber dari kelurahan, dan hari ketiga agen siber dari lembaga pendidikan sekolah dan Puskesmas. (Adv/Kominfo)

Pemerintah Desa Darungan

Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

Selamat

Selamat Hari Raya Iedul Adha Hari Raya Iedul Adha 1444 H/2023 M

H/2023 M Ketua Beserta Anggota Kepala Desa

Ibnu Malik, AMK, S.Sos, MSi

JATIM I 3
1444

Bupati Ponorogo Buka Lomba Kreatifitas Anak

» Kang Giri : Anak-Anak Inilah yang Nantinya Menjaga Peradaban Bangsa

Ponorogo, Jatim Pos

Bupati Ponorogo Sugiri

Sancoko di dampingi Bunda

PAUD Ny Susilowati Sugiri

Sancoko membuka ajang

Lomba Kreativitas Anak dalam menyongsong Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2023 di Halaman Gedung

Terpadu Kabupaten Ponorogo, Selasa (7/6/2023).

Kegiatan lomba diikuti 500 anak TK dan PAUD dari perwakilan masing­masing kecamatan yang sebelumnya telah menang dalam lomba tingkat kecamatan.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Drs Nurhadi Hanuri, MM menyampaikan, bahwa pengembangan sumber daya manusia hendaknya dimulai dari usia dini.

“Kegiatan ini merupakan ajang untuk berlatih ketram­

pilan dan kreativitas anak, pesertanya ada 500 anak dari TK

dan PAUD perwakilan masingmasing kecamatan yang se­

belumnya telah menang pada lomba tingkat kecamatan,” terangnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut diadakan untuk memenuhi kebutuhan hak anak, dan meningkatkan prestasi anak, memberikan pendidikan cinta tanah air dan bangsa serta memeriahkan Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2023.

Sementara itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, dalam sambutannya menyampaikan, untuk memperbaiki generasi penerus dimulai dari mencintai anak, jangan malu menjadi anak dari desa karena banyak anak­anak dari desa yang tumbuh hebat.

“Didiklah anak­anak sejak usia dini dengan membaca, jangan terlalu dekat dengan gadget atau hanphone, walaupun gadget itu penting.

Saat menjelang tidur ajarilah anak dengan membaca cerita­cerita teladan yang baikbaik, sehingga hal tersebut terbawa mimpi mereka, disitu akan terbangun spiritual yang luar biasa,” jelasnya.

Kang Giri menambahkan, memperbaiki kualitas generasi adalah melalui anak, selanjutnya kwalitas pendidikan, gizinya, lingkungan, akhlak dan iman.

“Melalui momentum Hari Anak Nasional ini saya menitipkan kepada semua yang terlibat dalam hal ini Dinas Pendidikan, Dinas KB, Bapak­Ibu Guru, Lingkungan semua yang ada di Ponorogo, mari berfikir bahwa anakanak inilah yang akan kita titipi untuk menjaga peradaban, maka anak adalah nomor satu,” pungkasnya.(Adv/nur)

Perkuat Daya Saing, Dinperdagkop dan

UM Kabupaten Madiun

tan modal saja tetapi juga kreatifitasnya, dan ini yang harus dilindungi, “ jelasnya.

Dyah Kuswardani menjelaskan, merek merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang bisa diperpanjang masa perlindungannya. Merek adalah tanda yang dipatenkan nama, huruf, kata, angka ­ angka atau campuran dari unsur unsur tersebut.

Merek ini berfungsi untuk menunjukan identitas sebuah produk barang atau jasa milik pelaku usaha. Merek juga berfungsi untuk membedakan

satu produk dengan produk lainnya. Merek sangat penting sebagai alat sekaligus strategi pemasaran untuk membangun citra dari kualitas barang atau jasa yang diproduksi. Sehingga pendaftaran sebuah merek sangat bermanfaat dan dianjurkan.

“Harapan kami dari hasil sosialisasi dan fasilitasi ini pelaku usaha mikro akan mendapatkan perlindungan hukum juga bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan dalam bernegosiasi, memberikan citra yang positif bagi

usahanya, serta meningkatkan pangsa pasar yang lebih luas sehingga usaha ekonomi produktif yang dilakukan bisa meningkat,” ujarnya.

Diketahui, dari data Dinperdagkop dan UM Kabupaten Madiun, saat ini ada sekitar 200 pelaku UMKM yang sudah terdaftar mereknya.

“Sehingga dengan adanya penambahan 60 pelaku UMKM yang akan mendaftarkan mereknya kali ini nanti akan bertambah menjadi 260 pelaku UMKM, “ pungkasnya. (Adv/jum)

Madiun, Jatim Pos

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Dinperdagkop dan UM)

Kabupaten Madiun melalui

Bidang Pemberdayaan Usa­

ha Mikro menggelar sosia­

lisasi dan fasilitasi perlin­

dungan Hak Kekayaan

Intelektual (HKI) atau Merek

Dagang bagi Pelaku Usaha

Mikro di Kabupaten Madiun.

Sosialisasi yang dilak­

sanakan di lantai 3 Hall

Werkudara, Hotel Setia Budi

Kota Madiun pada Rabu

(7/6/2023) hingga Kamis

(8/6/2023) tersebut di ikuti

60 peserta dari para pelaku

UMKM di wilayah Kabupat­

en Madiun. Sedangkan nara

sumber yaitu dari Konsultan

Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, Moh. Fahrial

Amrulla dari Malang.

Kepala Bidang Pember­

dayaan Usaha Mikro, Dyah

Kuswardani menjelaskan ke­

giatan ini dilaksanakan dalam upaya peningkatan kualitas produk dan daya saing pelaku usaha mikro di Kabupaten Madiun. Selain itu juga dalam rangka fasilitasi pelaku UMKM Kabupaten Madiun untuk mendapatkan perlindungan hukum.

“Semoga kegiatan ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua, dalam

upaya pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Madiun,” ungkapnya.

Menurutnya, dari hasil monitoring dan evaluasi di lapangan masih banyak pelaku usaha mikro yang belum mendaftarkan merek untuk produknya. Selain itu juga masih banyak pelaku usaha yang kurang memperhatikan aspek legalitas maupun regulasi yang ditetapkan pemerintah.

“Termasuk dalam upaya melindungi kekayaan intelektual, tidak hanya pada legalitas, tapi juga penting buat daya saing pelaku usaha mikro. Karena, UMKM bukan hanya pada kekua­

JATIM II 4
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko saat membuka Lomba Kreatifitan Anak, dalam rangka Hari Anak Nasional tahun2023. Bertempat di Halaman Gedung Terpadu. Selasa (7/6/2023).
Fasilitasi 60 Pelaku UMKM Daftar
»
HKI
60
Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Dyah Kuswardani membuka kegiatan sosialisasi dan fasilitasi perlindungan HKI bagi Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Madiun.
Pelaku UMKM di Kabupaten Madiun difasilitasi daftarkan HKI produk usaha mikronya.

» Porprov VIII Jatim 2023

Sidoarjo Siap Jadi Tuan Rumah

Sidoarjo, Jatim Pos

Kabupaten Sidoarjo didapuk menjadi salah satu tuan rumah Pekan Olahraga

Provinsi Jawa Timur/Porprov

Jatim VIII Tahun 2023. Persiapan pun tengah dilakukan dan terus mematangkan khususnya mempersiapkan sejumlah venue pertandingan.

» Disdikbud Pamekasan Education Festival Hadirkan Aneka Lomba dan Pameran

Kabupaten Sidoarjo sendiri ditunjuk menjadi tempat pembukaan Porprov Jatim VIII yang digelar tanggal 9­16 September 2023. Pembukaannya akan dihelat di stadion Gelora Delta Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo menjadi tuan rumah bersama Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto serta Kabupaten Jombang pada olahraga dua tahunan ini.

WabupPamekasanRBFattahJassindanKepalaDisdikbudPamekasan AkhmadZainimeninjau Pameran Education Festival.

Pamekasan, Jatim Pos

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten

Pamekasan, Madura, Jawa

Timur menggelar Education Festival di Museum Mandilaras Jalan Raya Cokroatmojo, Barurambat Kota, Pamekasan, Senin (5/6/2023).

Education Festival tersebut

menyajikan aneka macam lomba. Mulai dari lomba katagori puisi, cerdas cermat dan menulis esai. Selain itu, Disdikbud

Pamekasan juga meyakinkan

berbagai macam pameran budaya, seperti Manuskrip, Cagar budaya dan Batik.

Tampak hadir Wakil Bupati

Pamekasan RB. Fattah Jassin, Kepala Disdikbud Pamekasan

Akhmad Zaini, Cabdin Pen­

didikan Jawa Timur Wilayah

Pamekasan Slamet Goestiantoko, Wakapolres Pamekasan Kompol Azi Pratas Guspitu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pamekasan, Ardian Junaedi.

Menariknya, pembukaan Education Festival itu diiringi dengan tari kembang keraton saat menyambut kedatangan Wabup Pamekasan bersama rombongan.

Wabup Pamekasan RB Fattah Jassin menyampaikan bahwa generasi­generasi hari ini suatu saat yang akan memimpin Bumi Gerbang Salam. Kendati demikian, pihaknya meminta kepada peserta lomba agar terus berinovasi.

“Penting juga bagi para guru untuk harus lebih sabar. Karena pengaruh positif maupun negatif itu pasti timbul. Makanya, anak­anak ku jangan berlebihan memegang smartphone. Dulu di zaman kami, tidak ada Mbah google sekarang sudah modern. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengawasi anak­anak didik kita,” kata Wabup Pamekasan RB Fattah Jassin. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan telah menyiapkan berbagai macam beasiswa. Beasiswa santri, beasiswa berprestasi dan beasiswa yang lainnya. Hal itu se­

suai dengan program prioritas

Bupati Baddrut Tamam. “Pak Kadisdikbud Pamekasan dan Cabdin Pendidikan

Pamekasan sudah punya program tinggal apa yang kita inginkan sekarang sudah terbuka kalau SD melanjutkan SMP sudah ada di kabupaten Pamekasan. SMK di Pamekasan termasuk SMK terbanyak. Tujuannya untuk mewujudkan anak­anak menjadi orang hebat,” paparnya.

Lebih lanjut Wabup Fattah sapaan akrabnya mengapresiasi terlaksananya Education Festival. Bahkan Fattah berharap agar kegiatan tersebut kedepan bisa berkolaborasi dengan Disporapar. Untuk membuka wisata edukasi ke Pendopo Agung Ronggosukowati.

“Bismillahirrahmanirrahim saya buka festival education mudahan­mudahan sukses dan barokah,” harap Wabup Fattah.

Terpisah Kepala Disdikbud Pamekasan Akhmad Zaini mengatakan, bahwa festival education tersebut merupakan kegiatan rutin atau tahunan. Tahun ini, akan ada tambahan yaitu wisata edukasi ke Pendopo Agung Ronggosukowati Pamekasan.

“Jadi, kita ajak para siswa untuk datang ke pendopo kita jadwal selama tiga hari mulai hari ini. Kita datang ke pendopo untuk mengetahui tentang pendopo,” ucap Kadisdikbud Pamekasan Akhmad Zaini.

Kata Pak Zaini sapaan akrabnya, program wisata edukasi ini sebenarnya telah lama digagas oleh Bupati Pamekasan sejak tahun 2021. Tujuannya, agar pendopo tersebut menjadi pendopo rakyat.

“Supaya siswa­siswi di kabupaten Pamekasan bisa termotivasi dan agar memiliki cita­cita yang tinggi,” pungkasnya.

Setelah pembukaan Education Festival selesai, Wabup Pamekasan RB Fattah Jassin bersama Kepala Disdikbud

Pamekasan Akhmad Zaini mengunjungi Museum Mandilaras dan peninjauan pameran. (did)

Siang kemarin, Bupati Ahmad Muhdlor Ali memimpin rapat persiapan Porprov Jatim di Delta Wicaksana Setda Sidoarjo, Senin, (5/6). Ia mengecek sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan OPD terkait yang dipaparkan dalam rapat. Mulai dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Sidoarjo terkait venue pertandingan serta dari KONI Sidoarjo terkait persiapan atlet sampai EO penyelenggaraannya. Ia ingin kejuaraan olahraga tingkat provinsi tahun ini berjalan sukses di Kabupaten Sidoarjo.

“Secara overall saya lihat semuanya sudah berjalan bagus, tinggal kita bersama­sama mensukseskannya demi nama baik kabupaten yang kita cintai bersama ini,” ucapnya usai melihat paparan dari berbagai berbagai pihak pelaksanaan Porprov Jatim tersebut.

Penyelenggaraan Porprov Jatim di Kabupaten Sidoarjo

akan diikuti 22 Cabang Olahraga/Cabor. Antara lain Cabor Atletik, bola voly indoor, renang, bulutangkis, sepak bola, drumband, bridge, sepatu roda, panahan, berkuda, sepak takraw, bola tangan, senam, aeromodelling, angkat berat, angkat besi, bina raga, voli pasir, panjat tebing, futsal, bola basket dan tarung drajat.

Saat ini rehabilitasi venue pertandingan terus dilakukan. Sebelum hari H pelaksanaannya dipastikan siap digunakan. Utamanya rehabilitasi stadion Gelora Delta. Seperti rehab lintasan atletik dan rehab lampu stadion. Di luar stadion tidak luput dari pembenahan. Seperti penambahan lampu penerangan halaman parkir Timur GOR Sidoarjo.

Selain itu, rehab lapangan voli pantai dan pemeliharaan stadion Jenggolo juga dilakukan. Pembangunan lapangan skateboard serta lapangan

Cabor Pentaque didepan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Sidoarjo juga tengah dipersiapkan. Terdapat juga pembangunan fasilitas wall climbing speed di GOR Sidoarjo yang sedang dikerjakan. Rehabilitasi tersebut menelan anggaran hampir Rp17 miliar.

Pemkab Sidoarjo sedikit terbantu dengan Bantuan

Keuangan/BK Pemprov Jatim untuk rehab lintasan atletik stadion Gelora Delta. Pemprov Jatim memberikan BK sebesar Rp3 miliar dari anggaran total rehab lintasan atletik sebesar Rp5 miliar.

Pemkab Sidoarjo juga akan mendirikan sekretariat besar (sekber) Porpov Jatim di pintu utama stadion Gelora Delta. Sekretariat tersebut sebagai pusat informasi pelaksanaan Porprov Jatim. Ditempat tersebut juga digunakan untuk koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Porprov serta pe­

layanan administrasi. Pada pembukaannya nanti dihibur music performance band Padi Reborn. Namun sebelumnya terdapat tari kolosal dari 700 penari yang akan dipadu dengan lighting yang memukau. Persembahan kolosal 700 penari tersebut bertajuk Sidoarjo Gemilang. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Sidoarjo Joko Supriyadi mengatakan akan ada pengambilan api Porprov Jatim dari halaman Candi Pari Kecamatan Porong. Rencananya akan dilakukan bulan Agustus. Setelah itu, api Porprov akan dikirab menuju Kabupaten Mojokerto, kota Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Dari Kabupaten Jombang, api Porprov kembali dikirab ke Grahadi.

“Dimungkinkan juga dilaksanakan kirab api porprov disetiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo,”pungkasnya. (zal)

Pemkab dan DPRD Mulai Bahas Perda Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD 2022

Lamongan, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama DPRD mulai mrmbahas peraturan daerah (Perda) atas pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022.

Pembahasan perda tersebut dilaksanakan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendapatkan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut­turut serta rekomendasi yang diberikan meliputi optimalisasi rencana aksi, pelaksanaan talent pool, penguatan monitoring, penguatan kualitas reformasi hukum, dan lainnya. Selain itu juga dijadikan sebagai pilar akuntabilitas laporan keuangan tahun anggaran 2022 di Kabupaten Lamongan.

Menjadi kegiatan rutin, laporan pertanggungjawaban APBD dijadikan sebagai media informasi kepada seluruh lapisan masyarakat terhadap kinerja keuangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Dituturkan oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi penyampaian nota keuangan rancangan peraturan daerah pertanggung jawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja juga mewujudkan kinerja pelaksana pengelola siklus keuangan daerah.

“Laporan ini merupakan perwujudan dari kinerja atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemkab Lamongan,” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes dalam rapat paripurna penyampaian pengantar nota keuangan raperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2022, di ruang rapat DPRD Kabupaten

Lamongan, Senin (5/6/2023).

Secara rinci, Pak Yes menyampaikan laporan realisasi APBD tahun anggaran 2022 yang memuat pendapatan daerah sebesar 2 triliun 933 miliar atau 95,76%, pendapatan asli terealisasi sebesar 507 miliar atau 97,06%.

Lalu pada belanja daerah terealisasi sebesar 94,29%, dari tingkat realisasi tersebut secara terinci berasal dari seluruh komponennya yang meliputi belanja operasi, belanja modal belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Pada surplus atau defisit dari target defisit yang telah

ditetapkan dalam APBD Tahun 2022 diperoleh realisasi defisit sebesar 254 miliar yangmana ditujukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang ada di Lamongan. Dan pada pembiayaan daerah terealisasi sebesar 99,74%.

Pada pungkasannya, Pak Yes mengucapkan terimakasih atas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan APBD sehingga kegiatan APBD terkawal dengan baik dan menghasilkan ragam penghargaan seperti opini WTP tujuh kali berturut­turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan predikat terbaik implementasi pencegahan korupsi se Jawa Timur sebanyak lima tahun berturut­turut dari Komisi Pemeriksaan Keuangan (KPK).

Penghargaan ini didasarkan akan rencana aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) yang merupakan program KPK dalam memberikan supervisi untuk pencegahan korupsi dari Pemerintah Pusat ke Daerah. (bis)

JATIM III 5
BupatiAhmadMuhdlorAlimemimpinrapatpersiapanPorprovJatimdiDeltaWicaksanaSetdaSidoarjo, Senin (5/6/2023). Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama Ketua DPRD.

Gubernur Khofifah Promosikan

Hewan Kurban Jatim

» Sehat, Ketersediaan Surplus

GUBERNUR Jawa

Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan kebutuhan kurban masyarakat Jawa Timur menjelang Idul Adha 1444 Hijriah terpenuhi. Gubernur yang akrab disapa Khofifah itu mengatakan, proyeksi kebutuhan sapi kurban di Jawa Timur mencapai 56.851 ekor sementara ketersediaan 1.003.700 ekor. Sedangkan, kebutuhan kambing diperkirakan sebesar 211.951 ekor, sementara ketersediaan 727.600 ekor. Adapun kebutuhan Domba sekitar 35.291 ekor sementara ketersediaan 277.000 ekor dan kerbau diperkirakan kebutuhan 13 ekor sementara ke­

terseduaan 4.250 ekor.

“Dengan perkiraan kebutuhan itu, Insya Allah ketersediaan hewan kurban di Jatim dalam keadaan yang cukup bahkan surplus. Oleh karena itu saya mengajak bagi provinsi lain yang masih membutuhkan hewan kurban silahkan ke JawaTimur,” ujarnya saat meninjau salah satu peternakan, One Qolbu Farm, di Kab. Sidoarjo, Kamis (8/6).

Khofifah bahkan mempersilahkan provinsi lain untuk menyerap hewan kurban dari Jawa Timur. Mengingat, kebutuhan hewan kurban yang ada saat ini lebih dari cukup untuk masyarakat Jawa Timur.

“Insya Allah, masyarakat

Jawa Timur bisa mendapatkan hewan kurban dengan mudah dan sehat memenuhi syarat. Jadi kalau ada provinsi lain yang membutuhkan, silakan ke Jawa Timur,” ajak Khofifah.

Untuk sekarang ini, mantan Menteri Sosial itu ingin memastikan bahwa semua ternak dalam keadaan aman, sehat, dan memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Tak hanya itu, semua pihak juga wajib bersiaga dan menjaga kondisi dari ternak agar dipastikan aman dan sehat.

“Kita ingin memastikan bahwa hewan kurban aman, sehat, baik, dan cukup. Aman itu tidak hanya bebas PMK, tetapi bahwa memenuhi syarat untuk

dijadikan hewan kurban karena ada syarat seperti giginya sudah tanggal, cukup umur, dan sebagainya,” ungkapnya.

“Pada saat­saat seperti sekarang, tentu Dinas Peternakan Kabupaten/Kota dan Provinsi harus siaga dan meningkatkan kewaspadaan. Bahwa masing­masing hewan harus dilakukan pengecekan dan monitoring serta diberikan surat jalan yang diambil dari satu titik ke titik lain,” ucapnya.

Tak hanya itu, pencegahan Lumpy Skin Disease (LSD) lewat vaksinasi terus dilakukan. Hingga saat ini, Kementerian Pertanian sedang menyiapkan sekitar 200 ribu vaksin LSD untuk Jawa Timur.

Tak hanya perihal kondisi hewan kurban, Khofifah juga menyoroti pemotongan hewan. Yang mana, hal tersebut menjadi bagian penting dari persyaratan kurban Idul Adha.

“Nanti beberapa hari sebelum Idul Adha kita akan cek RPH halal. Setidaknya mereka sudah mendapatkan sertifikasi maupun pelatihan sebagai Juleha atau Juru Sembelih Halal. Kita sudah bertemu dengan 1.000 lebih Juleha Jatim yang mewakili mushola dan masjid,” tuturnya.

“Kita lakukan ini supaya semua pihak, baik yang membeli hewan kurban maupun yang mengonsumsi merasa aman dan yakin dengan halalnya. Kita doakan untuk para pemilik peternakan agar ternaknya sehat dan aman semua,” tutup Khofifah.

One Qolbu Farm sendiri memiliki luas kandang 1.300 m. Di dalamnya, terdapat populasi sapi dengan rincian jenis Limo 20 ekor, Brangus 9 ekor, PO 3 ekor, Cross 33 ekor, Madura 30 ekor, dan perah jantan 4 ekor. Dari keseluruhan populasi, bobot

sapi terberat sekitar 900 kg dengan harga Rp 80.000.000. Selain sapi, Johan juga memiliki sekitar 120 ekor kambing dengan bobot terberat sekitar 100 kg. Sedangkan, dari 125 ekor domba miliknya, bobot terberat ada di sejitar 80­100 kg. Sementara itu, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo Eni Rustianingsih mengatakan bahwa kebutuhan Sidoarjo berdasarkan perhitungan tahun lalu diperkirakan mencapai 7 ribu ekor sapi.

“Kami maksimal bisa menyiapkan 2 ribu sapi. Sampai saat ini sudah terkumpul 1.500 sedangkan mengambil dari kabupaten lain sudah ada sekitar 4.500. Kalau domba dan kambing, insya Allah kami sudah siap. Untuk domba ada 39.000 ekor sedangkan kambing 35.000 ekor,” terangnya. (rls)

Dukung Satgas Gerakan Keluarga Maslahat NU

» Gubernur Khofifah ; Penguat Ketahanan Keluarga dan Nasional

GUBERNUR Jawa Timur Khofifah In­

dar Parawansa mendukung

penuh hadirnya Satuan Tugas

Gerakan Keluarga Maslahat

Nahdlatul Ulama (GKMNU).

Menurutnya, satgas ini akan

menjadi bagian penting dari upaya membangun ketahanan

keluarga yang akhirnya menjadi penguat ketahanan nasional.

“Permasalahan keluarga ini tidak sesederhana yang

dibayangkan. Jika ketaha­

nan keluarga terjaga maka

akan menjadi basis ketahanan nasional. Dengan hadir­

nya Satgas GKMNU yang

dibentuk hingga tingkat ranting (desa/kelurahan) akan

mampu menjadi bagian yang

dapat mengembalikan harkat dan martabat kemanusiaan

dari mulai seorang anak dila­

hirkan sampai dengan saat

kematian,” kata Khofifah saat

menghadiri Kegiatan ‘Peli­

batan Masyarakat Program

Ketahanan Keluarga Wilayah

Jatim’ kerjasama Kemenag dan PBNU di Hotel Fairfield Surabaya, Rabu (7/6).

Khofifah mengatakan, saat ini definisi keluarga menurut PBB dan nasional masih terdiri dari laki­laki dan perempuan dalam satu ikatan perkawinan yang sah. Sehingga ini bagian dari membangun peradaban agar seorang anak menjadi jelas keturunannya, nasabnya dan seterusnya.

“Tetapi bahwa hari ini dan yang akan datang persoalan Family resilience atau ketahanan keluarga bukan persoalan sederhana. Baik terkait definisi keluarga dalam undang­undang maupun dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah,” katanya.

“Desain besar membangun ketahanan keluarga dan membangun keluarga maslahah mungkin kita perlu ambil posisi yang paling mendasar, yak­

ni definisi keluarga menurut PBNU. Untuk itu, ada baiknya kita cocokkan dengan data BPS supaya secara scientific semua terukur,” lanjutnya.

Khofifah menambahkan, membangun kerjasama dengan pemerintah daerah menjadi sangat penting. Hal ini karena family resilience atau ketahanan keluarga ini kemudian menjadi ikhtiar bersama­sama dari seluruh stakeholder.

“Desain besar program ini memang sudah ada arah ke sana sampai dengan nanti ke depannya seperti apa ekonomi, pendidikan, cinta tanah air, nilai kebangsaan, dan seterusnya,” katanya.

Sementara itu, Ketua PBNU Alissa Qotrunnada atau Alysa Wahid mengatakan, bahwa GKMNU ini merupakan upaya menghadirkan NU sampai kepada keluarga. Isu keluarga adalah isu yang strategis dan sentral sehingga GKMNU menjadi ruang pengorganisa­

sian khidmah untuk jamaah.

“Kita butuh Satuan Tugas (Satgas) dimana kita ingin berlari kencang untuk membangun kegotongroyongan. Satgas ini akan menjadi pelumas atau oli yang akan mempercepat jalannya organisasi,” tegasnya.

Satgas ini memiliki tugas dan fungsi dalam mendampingi dan mengakselerasi setiap isue strategis yang ada, dibawah komando Satgasnas dari PBNU.

Terdapat enam dimensi Program GKMNU diantaranya Relasi

Maslahat, Kelaluarga Sejahtera, Keluarga Sehat, Keluarga Terdidik, Keluarga Moderat dan Keluarga Cinta Alam. Banyak program yang bisa dijalankan

“Relasi Maslahat dicontohkan sebagai akhlak nahdliyin, relasi makruf dan pengasuhan yang baik sama halnya dengan keluarga sehat memberikan langkah agar warga NU Tidak Stunting, PHBS dan tidak kawin anak,” jelasnya.

Alysa menegaskan, bahwa Satgasnas ini akan dimulai di Jatim, Jateng, DIY, di 78 kabu­

paten/kota dengan 1.231 kecamatan. Khusus di Jawa Timur direncanakan akan dibentuk 45 cabang, 657 mwc dan 8.501 desa dan kelurahan.

“Rencana jangka pendek Juni­Agustus 2023 akan melakukan konsolidasi wilayah dan pembentukan satgas, pematangan kemitraan, penyiapan instrumen pelaksanaan program hingga peningkatan kapasitas kader NU untuk kegiatan kegiatan kerjasama,” tutupnya. (rls)

JATIM IV 6 Edisi 486 Tahun XXII 12 JUNI - 18 JUNI 2023
Gubernur Khofifah meninjau salah satu peternakan, One Qolbu Farm, di Kab. Sidoarjo. Gubernur Khofifah saat menghadiri Kegiatan ‘Pelibatan Masyarakat Program Ketahanan Keluarga Wilayah Jatim’ kerjasama Kemenag dan PBNU di Hotel Fairfield Surabaya

WAKIL Gubernur Jawa Timur

Emil Elestianto Dardak mengajak masyarakat untuk membangun komunitas­komunitas yang mengapresiasi kesenian. Dengan semakin banyaknya komunitas yang mengapresiasi seni, maka masyakarat akan semakin bisa berkarya.

“Kata kuncinya bagaimana membangun komunitas yang mengapresiasi seni, sehingga itu menjadi katalis orang semakin berkarya, jadi karya adalah satu ekosistem

dengan apresiasi,” ungkapnya saat mengunjungi pameran tunggal lukisan Goenawan Mohamad di Orasis Art Space Jl. Bukit Golf Citraland No. B2­25 Sambikerep Surabaya, Sabtu (3/6) sore.

Menurutnya, dalam membangun komunitas­komunitas tersebut haruslah sinergi antara berbagai elemen, baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat, sehingga kelestarian kesenian yang hakiki terus terjaga dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

“Mengembangkan seni

Wagub Emil Ajak Bangun Komunitas Apresiasi Seni

menyalami dan mendalami tiap karya,” kata Wagub Emil.

Pameran tunggal lukisan karya Goenawan Mohamad kali ini memiliki cita rasa dan nilai seni yang hakiki, karena konsep yang ditampilkan oleh penyelenggara sangatlah harmoni, sehingga memiliki daya tarik dan memberikan kepuasan bagi pengunjungnya dalam menikmati sebuah karya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Jawa

Timur Emil Elestianto Dardak, Owner OAS Elizabeth, Kurator Adi Wicaksono, Direktur PT.

Ciputra Development Sutoto Yacobus, Pelukis Goenawan Mohamad dan para pengunjung pameran tunggal lukisan Goenawan Mohamad. (rls)

Di Hari Laut Sedunia, Gubernur Khofifah

»

Ajak Tingkatkan Komitmen

hakikinya perlu uluran tangan semua elemen dalam membangun komunitas yang mengapresiasi seni,” ucapnya

Lebih lanjut, Mantan Bupati Trenggalek ini juga mengatakan, dalam mengembangkan dan menampilkan sebuah karya kesenian haruslah menyesuaikan dengan berbagai aspek, baik itu tempat, kondisi dan suasana yang ada, sehingga mampu memberikan kepuasan dalam menikmati sebuah karya seni.

“Kalau tempatnya pas, ngeliatnya juga lebih beda dalam

“Orasis Art Space adalah tempat menampilkan lukisan karya Goenawan Mohamad, saya melihat kedalam, suasananya kontemporeri design, cocok sekali dengan karyakarya lukisan yang ditampilkan, sehingga memberikan kepuasan dalam menikmati sebuah karya,” tandasnya.

Sementara itu, Owner Orasis Art Space (OAS) Elizabeth menyampaikan bahwa OAS merupakan sebuah institusi yang memiliki misi dan tujuan memperkenalkan kultur seni, kreatifitas dan budaya di Indonesia melalui pertunjukan karya seni dari seniman­seniman lokal di Jawa Timur. Salah satunya kali ini karya tunggal lukisan Goenawan Mohamad.

Arumi Bachsin Buka Pelatihan Produk Home Dekor

K ETUA Tim Penggerak PKK Jatim, Arumi

Bachsin Dardak mendukung

pelatihan dan pembuatan produk home dekor dengan teknik sulam smock dan manajerial IT/entrepreneur

pengembangan KUKM bagi kader PKK. Upaya tersebut diharapkan mampu men­

dorong peningkatan kualitas

Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan serta mewujudkan keluarga yang sejahtera di bidang ekonomi.

Disampaikan Arumi, pelatihan ini untuk pengemba­

ngan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga PKK (UP2K) yang merupakan program kerja dari Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan

Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi (GELARI PELANGI) sebagai salah satu program

unggulan dari Pokja II Tim Penggerak PKK sebagaimana tertuang dalam Rencana

Induk Gerakan PKK tahun 2021­2024, khususnya pada bidang pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga.

“Gerakan ini merupakan

kegiatan terpadu Tim Peng­

gerak PKK dari Tingkat Pusat

sampai Desa atau Kelurahan yang sinergis dengan program

Pemerintah Daerah serta pi­

Jaga Keseimbangan Ekosistem

HARI Laut Sedunia atau

World Oceans Day yang

jatuh setiap tanggal 8 Juni

menjadi peringatan penting untuk meningkatkan komitmen terhadap ekosistem laut dan seluruh sumber daya alam yang tersimpan di dalamnya. Khususnya bagi Provinsi Jawa

Timur yang memiliki sumber daya kelautan melimpah.

Gubernur Jawa Timur

tif sektor swasta, perwakilan masyarakat sipil, komunitas adat, selebriti dan aktivis pemuda dan banyak lagi untuk mengutamakan lautan.

hak terkait lainnya sebagai upaya dalam mendorong peningkatan kualitas SDM bidang pendidikan dan ekonomi untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera,” jelas Ketua TP PKK Jatim Arumi saat membuka acara pelatihan pembuatan produk & manajerial/IT Entrepreneur di Hotel Dewarna, pada Senin (5/6).

mian keluarga, antara lain Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) melalui Kelompok Khusus UP2K PKK (Poksus UP2K PKK) yang telah terbentuk di Desa/Kelurahan.

Melalui program UP2K­PKK, Arumi berharap para kader PKK di Desa/Kelurahan dapat menumbuhkan dan mengembangkan usaha ekonomi produktif sesuai

man, kerajinan, sandang, dan lain­lain sesuai kompetensi dan ketrampilan para Kader PKK di Desa/Kelurahan.

“Ilmu dan pemahaman ini mampu menambah pendapatan keluarga dan mendukung pemberdayaan ekonomi di Desa/Kelurahan,” ujarnya.

Setelah selesai mengikuti kegiatan membuat Produk Home Dekor dengan Teknik Sulam Smock di Desa / Kelurahan setempat, Arumi meminta kepada 60 orang peserta pelatihan dari Kabupaten/Kota membuat Kelompok Usaha

Bersama (KUB) Home Dekor Sulam Smock dengan managerial / IT Entrepreneur dengan penanggungjawab dari pokja II dan TP PKK Kabupaten/Kota.

Khofifah Indar Parawansa mengatakan, dari 38 kabupaten/ kota di Jatim 22 daerah di antaranya memiliki potensi laut yang melimpah. Utamanya di pesisir bagian utara dan selatan hingga Pulau Madura beserta 507 pulau pulau kecil dan pulau terluar di Jatim. Provinsi Jawa Timur sendiri memiliki panjang garis pantai 3.543,54 km dengan luas laut 5.202.579,34 ha.

Dengan segala potensi kelautan yang dimiliki Jawa

Timur, Khofifah menegaskan komitmennya untuk senantiasa menjaga keseimbangan dengan kekayaan laut serta melindungi hasil produksi perikanan tangkap di Jawa Timur.

“Momentum Hari Laut Sedunia ini menjadi titik balik bagi seluruh stakeholder untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga keseimbangan agar hasil kekayaan laut utamanya hasil perikanan tangkap di Jatim bisa melimpah dan dinikmati oleh seluruh masyarakat,” ungkapnya di Gedung Negara Grahadi, Kamis (8/6).

Gubernur Khofifah menegaskan, berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jatim di tahun 2022, memiliki 50.979 unit kapal penangkap ikan, 20 unit pelabuhan perikanan, 1.045.314,87 ton produk olahan dengan volume ekspor sebesar 385.083,4 Ton.

Untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI), Jatim memiliki 7.937 UPI Mikro serta 428 UPI Besar dengan pembudidaya ikan sebanyak 276.670 orang. Sedangkan jumlah nelayan di Jatim tercatat 235.578 orang. Pemprov Jatim juga gencar mengoptimalkan dan mendorong pembudidaya di air payau dan air tawar.

“Jatim juga memiliki pembudidaya air payau sebanyak 359 unit dan 7.425 unit pembudidaya air tawar,” ungkapnya.

Berdasarkan Data Statistik Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPMHP), Jatim menyumbang ekspor komoditas perikanan tertinggi nasional dengan nilai ekspor 2.602.492.056 USD.

Arumisaatmembukaacarapelatihanpembuatanproduk&manajerial/ITEntrepreneur

Menurutnya, pengurus dan Kader PKK harus berperan dalam meningkatkan perekono­

dengan potensi daerah setempat sebagai wirausaha dalam pembuatan produk makanan­minu­

Sebagai tindak lanjut kegiatan pelatihan ini, Arumi berharap TP PKK Kabupaten/Kota segera melakukan koordinasi dengan OPD terkait di Kabupaten/Kota. Dirinya mencontohkan Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa untuk berkoordinasi melakukan perencanaan program berupa fasilitasi pembinaan seperti promosi, pemasaran, pameran serta permodalan. (rls)

Hal ini sejalan dengan tema Hari Laut Sedunia 2023 yaitu Planet Ocean: Tides are Changing. Dimana PBB bersama dengan para pengambil keputusan, ilmuwan, ekseku­

“Selamat Hari Laut Sedunia, mari senantiasa bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan di sektor kelautan dengan tidak menguras seluruh organisme laut melainkan mengisi kembali untuk memberikan kehidupan baru. Sekaligus memberikan kesadaran kepada seluruh umat manusia termasuk nelayan atau pekerja di industri yang berbasis laut untuk turut menjaga laut agar tetap seimbang,” tutupnya. (rls)

JATIM V 7 Edisi 486 Tahun XXII 12 JUNI - 18 JUNI 2023
Wagub Emil saat mengunjungi pameran tunggal lukisan Goenawan Mohamad di Orasis Art Space.

Sekretaris Paguyuban PKL Modongan Samsul bersama Mujiono, SH, kuasa hukum.

Mojokerto, Jatim Pos

Pedagang kaki lima (PKL Modongan yang berjualan di sempadan sungai menerima surat peringatan ke­1 dan 2 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU SDA)

Provinsi Jawa Timur untuk segera membongkar lapaknya.

Namun, puluhan PKL Modongan di wilayah Kabupaten

Mojokerto ini menyatakan ber­

sedia mematuhi DPU SDA Jatim, asalkan mereka diberi fasilitas atau direlokasi ke tempat lain beserta dibangunkan lapak.

“Kami harap DPU SDA

Provinsi Jatim, sebelum melakukan penggusuran lapak

PKL Modongan, terlebih dahulu ada sosialiasasi dan disediakan tempat untuk relokasi dan dibangunkan lapak, biar perekonomian PKL tidak mati,“ ujar Samsul Sekretaris Paguyuban PKL Modongan saat ditemui jatimpos.co di warkop samping KPU Kabupaten Mojokerto, Senin (5/6/2023).

Menurut keterangan Samsul, surat peringatan ke­1 yang dilayangkan kepada PKL Modongan itu tanggal 03 Mei 2023, dan diikuti pemasangan papan peringatan. “ Jauh hari tidak ada sosialisasi dari desa maupun dinas terkait, tiba­tiba ada surat peringatan suruh

» PKL Modongan Terancam Digusur Berharap Relokasi dan Dibangunkan Lapak

mendukung adanya normalisasi, tetapi ya diajak sosialisasi terlebih dahulu, dipikirkan nasibnya, karena PKL di Modongan ini sudah berlangsung puluhan tahun dan menjadi mata pencaharian mereka.

lapaknya suruh bangun sendiri, itu PKL sangat keberatan, harus ada bangunan lapaknya juga seperti umumnya relokasi,“ katanya.

agar dicarikan solusi terbaik.

bongkar dari DPU SDA Jatim,“ kata Samsul.

Masih kata Samsul, sebelumnya jumlah PKL yang itu banyak, setelah ada surat peringatan, disertai adanya intimidasi dari oknum preman, jadinya bertahan hanya 42 orang. “Pedagang yang memberi kuasa pada Firma Hamnurabi dan Partner untuk membantu mendapatkan relokasi serta lapak, hanya 42 PKL, lainnya ketakutan adanya intimidasi oknum preman,“ imbuh Samsul yang berjualan STMJ di Modongan ini.

Sementara itu Mujiono, SH, kuasa hukum PKL Modongan,

» DPRD Kabupaten Pacitan Kunker ke DKP Jatim

PAD Sektor Perikanan Dari Retribusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pacitan dalam penarikan retribusi sektor perikanan adalah kondisi cuaca yang tidak mendukung untuk dilakukannya penangkapan ikan, penurunan hasil tangkapan di Kabupaten Pacitan utamanya pada tahun 2022 serta berkurangnya jumlah nelayan karena beralih profesi menjadi penangkap benur.

”Kalau nantinya ada solusi dari instansi terkait, direlokasi ketempat lain dan hanya disediakan lahan kosong di Dusun Sasap, sedangkan

Ujeck panggilan akrab Mujiono, SH, mengungkapkan segala upaya ditempuh untuk membela para PKL, meminta bantuan anggota DPRD Provinsi Jatim untuk komunikasi dengan DPU SDA Jatim

“Kami perjuangkan PKL Modongan, juga minta bantuan legislator asal Mojokerto yang menjadi anggota DPRD Jatim (ada dari Gerindra, dari PKB dari PDIP) dengan harapan tidak adanya pembongkaran, kalau terpaksa harus pembongkaran ya dicarikan solusi, relokasi agar tetap bisa berjualan,“ tandas Ujeck. (din)

Sosialisasi SeHaTkan Memfasilitasi

Pembudidaya Ikan

bit, pupuk, pelatihan­pelatihan, agar tanah yang digarap oleh Bapak­Ibu penerima manfaat reforma agraria ini lebih produktif,” ujar Presiden pada pembukaan Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022 di Marina Togo Mowondu, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Kamis, 9 Juni 2022.

Komisi III DPRD Kabupaten Pacitan saat audensi dengan Dinas KelautandanPerikananProvinsiJawaTimur,Selasa(16/6/2023).

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur menerima

kunjungan kerja Komisi

III DPRD Kabupaten Pacitan, Selasa (16/6/2023).

Kunjungan kerja DPRD

Kabupaten Pacitan kali ini ingin melakukan pembahasan Raperda tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, mengingat Kabupaten Pacitan merupakan salah satu

Kabupaten di Jawa Timur

dengan wilayah pesisir serta

memiliki kelimpahan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Acara dibuka oleh Eko

Adhi P selaku Kasubag

Keuangan DKP Provinsi Jawa

Timur. Dalam sambutannya

Eko menyampaikan bahwa

sinergitas antar Pemerintah harus dilakukan demi kemanfaatan yang lebih luas dirasakan oleh masyarakat.

Anung P selaku Ketua

Komisi III DPRD Kabupaten

Pacitan juga menyampaikan

bahwa Kabupaten Pacitan

memiliki 6 Kecamatan yang berbatasan dengan laut, sehingga sektor perikanan merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan.

“90% PAD sektor perikanan yang didapatkan Kabupaten Pacitan didapatkan dari penarikan retribusi di tempat pelelangan ikan (TPI) yang berada di pelabuhan perikanan pantai Tamperan, oleh karenanya kolaborasi dan sinergitas niscaya adanya,” ujar Anung.

Lebih jauh, Budi Setyono Kepala Pelabuhan Tamperan tahun 2022 menjelaskan bahwa urusan bidang kelautan dan perikanan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana tertulis pada UU nomor 23 tahun 2014 pada sub urusan perikanan tangkap terbatas kewenangannya pada pemberdayaan nelayan kecil serta pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

Saat ini Pemkab Pacitan sedang mengusulkan raperda mengenai tarif retribusi di sektor perikanan dengan pembagian retribusi jasa pelelangan menjadi 3 kelas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga hendak mengusulkan rancangan peraturan daerah mengenai tarif retribusi di Pelabuhan Perikanan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2021 yang dibedakan jenis ikan yang mana tidak termasuk Benur/Benih Bening Lobster. (bidang perikanan tangkap)

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan sosialisasi fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan atau SeHaTkan, yang dilaksanakan pada Kamis (11/5/2023).

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pembudidaya dalam pengajuan

SeHaTkan di Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Perikanan, Kantor Pertanahan, dan pembudidaya Kabupaten/kota di Jawa

Timur dengan narasumber

dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang­Badan Pertanahan Nasional (ATR­BPN) dan Kanwil ATR­BPN Jawa Timur sebagai kolaborator program SeHatkan Bersama KKP­RI.

Sosialisasi ini dihadiri oleh

perwakilan Kab/Kota di Jawa

Timur pada sektor perikanan budidaya. Turut hadir juga sekaligus menjadi narasumber

Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKP Jatim, Sub. Koordinator

Pemberdayaan Pembudidaya

Dinas Perikanan Kab. Sidoarjo, Perwakilan dari Kementerian

ATR/BPN Kanwil Provinsi Jawa Timur, Sub. Koordinator Dinas Perikanan Kab. Gresik.

Penyampaian materi dalam sosialisasi diantaranya

Peraturan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 112 Tahun 2018 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Ke­

lautan dan Perikanan Provinsi

Jawa Timur yang mempunyai

Tugas Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan pengembangan perikanan budidaya.

Hal ini berfungsi merumuskan

kebijakan pengembangan perikanan budidaya di Jawa Timur.

Dalam sosialisasi tersebut

Kepala Bidang Perikanan Budidaya menyampaikan pasca program SeHaTkan para pembudidaya dapat memanfaatkan

sebagai penunjang sumber

peminjaman modal pada Bank, Koperasi, UMKM, dan BMT (Baitul Maal wa Tamwil) yang diharapkan mampu mendongkrak

Produksi Perikanan Jawa Timur.

Hal ini sesuai dengan Arahan Presiden Joko Widodo pada penyerahan Sertifikat Redistribusi & Hasil Penyelesaian Konflik, 22 September 2021. “Pemerintah tidak hanya menyerahkan sertifikat tanah saja. Saya minta

kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk juga menyalurkan bantuan­bantuan berupa modal, bi­

Presiden Jokowi berharap seluruh jajaran pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat saling terbuka, bersinergi, dan menghindari adanya ego sektoral dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada di masyarakat, salah satunya mengenai sengketa lahan.

Dengan dasar hukum sertipikasi hak atas tanah lintas sektor, pelaksanaan sertipikasi hak atas tanah pembudidaya ikan di Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan tahapan perencanaan, yakni perencanaan target PBT SHAT dan anggaran dan penyampaian daftar CPCL ke kantor pertanahan. Kemudian persiapan atau penetappan CPCL dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor. Setelah tahap persiapan akan dilaksanakan pengumpulan data yuridis, pengumpulan data fisik, pemeriksaan tanah, penerbitan keputusan penegasan konversi/pengakuan HAT dan keputusan pemberian hak, pembukuan dan penerbitan sertipikat. Program SeHaTkan ini diharapkan sebagai upaya Percepatan pendaftaran tanah dapat dilakukan melalui PTSL maupun melalui kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Lintas Sektor).

Serta memujudkan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah untuk

Peningkatan Akses Permodalan. (bidang perikanan budidaya)

JATIM VI 8
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan Sosialisasi Fasilitasi Sertifikasi Hak AtasTanahPembudidayaIkan(SeHaTkan).
90%

Bupati Jombang Hj Munjidah Wahab saat sambutan sosialisasi Gempur Rokok Ilegal

Jombang, Jatim Pos

Pemerintah Kabupaten

Jombang melalui Kantor Sat­

pol­PP Kabupaten Jombang

bekerjasama dengan Kantor

Pelayanan Bea dan Cukai

Kediri menggelar Sosialisasi

Gempur Rokok Ilegal yang

dikemas dalam Pagelaran

Seni Budaya Campur Sari

(Guyon Maton Cak Precil CS)

di lapangan Voli Dsn. Kli­

tih, Desa Pojok Klitih Keca­

matan Plandaan, pada Rabu

(07/06/2023) malam.

Kegiatan Sinergitas yang

baik antara Pemerintah Ka­

bupaten Jombang dengan

Kantor Pelayanan Bea Cukai

Kediri untuk mengeduka­

si masyarakat dalam upaya

Gempur Rokok Ilegal di Kabupaten Jombang, utamanya di wilayah Utara Brantas ini diapresiasi oleh Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab.

“Sosialisasi ini sangat bermanfaat untuk mendukung penegakan hukum dalam rangka pemberantasan barang kena cukai ilegal. Saya harap dengan pemahaman yang benar terkait peraturan perundang­undangan di bidang cukai, maka masyarakat akan dapat mengidentifikasi legalitas atas barang­barang kena cukai

» Ngopi Bersama Media

Pemkab Jombang Sosialisasi

Gempur Rokok Ilegal

» Dan Pagelaran Seni Budaya Bersama Cak Percil

bangun Desa (TMMD) Ke 116

seluruh program TMMD Ke

CS

yang beredar di masyarakat. Jangka panjangnya barang kena cukai ilegal akan berkurang dan bahkan menghilang dari peredaran sehingga barang­barang yang dikonsumsi masyarakat terjamin legalitas dan keamanannya,” tutur Bupati Mundjidah Wahab.

“Alhamdulillah, Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal sekaligus memberikan hiburan kepada masyarakat dengan Pagelaran Seni Budaya Campur Sari bersama Cak Precil CS tahun ini, dilaksanakan di Desa Pojok Klitih Kecamatan Plandaan. Kegiatan ini sekaligus juga menutup kegiatan TNI Manunggal Mem­

Kapolres Jombang Ajak Pererat Sinergitas

apreasi setinggi­tingginya kepada media karena sampai saat ini dapat mendukung Harkamtibmas wilayah Jombang yang kondusif.

“Saya belum pernah bertugas di Jawa Timur. Sebelumnya di Kasubbagmutbata Bagmutjab Robinkar SSDM Polri,” tuturnya.

Polri dalam hal ini Polres Jombang, lanjut Kapolres, siap menerima masukan dari masyarakat, untuk memperbaiki dan meningkatkan tugas­tugas pokok dalam pelayanan masyarakat.

di Pojok Klitih. Untuk itu saya mewakili masyarakat Desa Pojok Klitih Kecamatan Plandaan menyampaikan ucapan terima kasih atas pelaksanaan program pembangunan fisik dan non fisik yang telah selesai dilaksanakan dalam sebulan ini. Semoga apa yang telah diberikan kepada Desa Pojok Klitih menjadi amal baik yang diterima oleh Allah SWT. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tolong dipelihara dan dijaga jalannya jangan sampai dilewati kendaraan yang tidak sesuai kelasnya, untuk Musholanya semoga menjadi fasilitas yang manfaat dan dimakmurkan dengan kegiatan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT,”

tutur Bupati Mundjidah Wahab.

Sebagaimana disampaikan

oleh Dandim 0814 Letkol Inf

Muhammad Hanafi bahwa

116 di Desa Pojok Klitih Keca­

matan Plandaan telah selesai

100 persen dan siap diserah­

kan. “Alhamdulillah seratus

persen bangunan fisik berupa

MCK, Rumah, Mushola, Jalan

dan Jembatan telah selesai

dan malam ini ditutup dengan

kegiatan Sosialisasi Gempur

Rokok Ilegal yang dikemas

dalam Pagelaran Seni Budaya

Campur Sari (Guyon Maton

Cak Precil CS). Sedangkan

untuk Upacara Penutupan

dan Penyerahan Hasil Pem­

bangunan dari Kodim 0814

ke Pemerintah Daerah akan

dilaksanakan besok pagi,”

tutur Dandim 0814 Letkol Inf

Muhammad Hanafi yang akan

pindah tugas ke Jakarta.

Pada kesempatan tersebut

Bupati Mundjidah Wahab juga

berkesempatan mengundi ha­

diah utama berupa Lemari Es

bagi masyarakat yang hadir dilokasi. Dan yang beruntung adalah Sumarni Pojok Klitih. “Alhamdulillah, matur nuwun saya belum punya kulkas,” tutur Sumarni yang mengaku gembira menerima hadiah Utama dari panitia.

Hadir dalam acara tampak hadir Bupati Jombang juga hadir Forkopimda Jombang; Asisten, Staf Ahli, para Kepala OPD lingkup Pemkab Jombang, para Camat di wilayah Utara Brantas, tokoh agama, tokoh masyarakat; narasumber dari pelayanan bea dan cukai; Kepala Desa Pojok Klitih; warga Kecamatan Plandaan dan sekitarnya.

Dalam sosialisasi tersebut masyarakat mendapatkan materi dan wawasan apa itu rokok ilegal, rokok tanpa cukai yang tidak ada pajaknya yang disampaikan oleh Rudi dari Bea Cukai Kediri. (her/adv)

» Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim Praktek

Pupuk Biosaka

Disaksikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

Jombang, Jatim Pos

Setelah menjabat sekitar

lima minggu Kapolres Jombang AKBP Eko Bagus Riyadi mengundang awak media untuk bersilaturahmi yang

dikemas dalam acara Ngopi Bersama Media (Piramida), Rabu (7/6/2023).

Selain menggelar silaturahmi, kegiatan Ngopi Bareng Bersama Media (Piramida) adalah program Kapolda Jatim yang bertujuan mempererat tali silaturahmi antara Polres Jombang dengan insan media. Selain itu, untuk memperkenalkan diri serta mempererat sinergitas antara Polres Jombang dengan awak media.

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Graha Bhakti Bhayangkara (GBB) Mapolres setempat tersebut dihadiri oleh Wakapolres Kompol Hari Kurniawan, didampingi Kabag, Kasat dan Kasi serta para wartawan dari berbagai media se­Kabupaten Jombang.

AKBP Eko Bagus Riyadi mengatakan, sebagai mitra antara media dengan kepolisian dalam hal ini Polres Jombang harus saling mengingatkan. Ia berjanji akan berusaha menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Saya di Jombang baru lima minggu, berikan saya saran dan masukan ketika nanti pelaksanaan kegiatan Polres Jombang ada yang kurang tepat,” ucap Kapolres.

Lebih lanjut alumni Akademi Kepolisian tahun 2004 itu menjelaskan bahwa antara kepolisian dengan media tidak bisa dipisahkan, karena apa yang diberitakan media harus didapatkan dari sumber yang jelas serta mampu memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Jadi tidak bisa polisi sak karepe dewe, wartawan sak karepe dewe (tidak bisa polisi seenaknya sendiri, wartawan juga seenaknya sendiri),” jelas Eko Bagus Riyadi.

Ia juga menyampaikan

Ia meminta dukungan dari seluruh awak media yang ada di Kabupaten Jombang sehingga sinergitas bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tugas pokok masing­masing.

“Tolong selama saya di sini, kami mohon dukungannya serta support­nya dari rekan­rekan,” pintanya.

Pada kesempatan itu juga dilakukan dialog. Ketua PWI Jombang, Sutono Abdilah mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Jombang untuk AKBP Eko Bagus Riyadi.

Sutono menyampaikan bahwa ada yang tren di Jombang saat ini. Yakni, maraknya aksi konvoi berujung terjadinya kericuhan yang diduga dilakukan oknum perguruan silat.

“Dulu di Jombang tidak ada seperti itu dan selalu damai. Tapi sekarang sedang marak dilakukan oleh oknum­oknum perguruan silat. Semoga dengan kehadiran bapak Kapolres yang baru ini suasana Jombang lebih aman dan terkendali,” ujar Sutono. (her)

Surabaya, Jatim Pos

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim Ir. Dydik Rudy Prasetya MMA mempraktekkan pembuatan pupuk Biosaka.

Praktek pembuatan pupuk organik ini dilakukan usai melaksanakan upacara hari lahir Pancasila di Gedung Negara Grahadi Surabaya (1/6).

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pun menyaksikan dengan seksama pembuatan pupuk ini.

Selain ramah lingkun­

gan, pupuk Biosaka adalah pupuk organik yang dihasilkan dari bahanbahan alami yang sangat baik untuk tanaman.

Pupuk Biosaka memiliki berbagai macam manfaat seperti meningkatkan kesuburan tanah dan kualitas struktur tanah.

Meningkatkan kemampuan tanah untuk menahan air dan nutrisi, meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman, hingga dapat dipastikan pupuk ini dapat dijadikan pilihan atau

alternatif dan berkelanjutan karena ramah lingkungan.

Menyaksikan hal tersebut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi langkah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim atas terobosan yang dilakukan.

Gubernur berharap pupuk ini dapat diproduksi untuk para petani sehingga memiliki manfaat bagi para petani dan meningkatkan produktivitas pertanian di Jatim. (utg)

JATIM VII 9
Kapolres Jombang AKBP Eko Bagus Riyadi memberikan cinderamata kepada Ketua PWI Jombang, Sutono Abdilah, disaksikan Wakapolres Kompol Hari Kurniawan (paling kanan).

DPRD Sumenep Janji Kawal Jalan Rusak di Gapura

Sumenep, Jatim Pos

Anggota Dewan Per­

wakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kabupaten Su­

menep, Madura, Jawa

Timur, Sami’odin berjanji akan mengawal perbaikan jalan rusak di Kecamatan Gapura. Jumat, 9 Juni 2023.

Ia menuturkan bahwa jalan rusak yang notabenenya adalah jalan Kabupaten itu telah lama di keluhkan masyarakat di Gapura sejak lama. Bahkan dari saking rusaknya banyak orang yang melintas disana jadi korban kercelakaan.

Komitmen Selesaikan Raperda

Pajak dan Retribusi Daerah

Sami’odin mengungkapkan, pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Sumenep telah mengsulkan anggaran melalui pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun usulan itu tidak bisa terealisasi berkenaan dengan pandemi Covid­19.

“Kami sudah berupaya untuk mengusulkan anggaran ke Pemprov Jatim, tapi itu kewenagan mereka. Saat itu kan masih momen Covid­19 dan semua anggaran direfocusing untuk penganggulangan pandemi.” ujarnya

Anggota DPRD dari Dapil VI ini juga mengatakan, kondisi jalan rusak di Gapura adalan jalan penghubung antara dua desa yakni Desa Gapura Tengah dan Desa Tamedung.

rusak di Gapura sangat tidak memungkinkan karena anggaran yang terbatas.

Sumenep, Jatim Pos

Guna menopang pe­

ngelolaan Pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten

Sumenep, Madura, Jawa Timur, berkometmen untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur berkomitmen menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan

Daerah (Raperda) tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

“Perda ini merupakan usulan eksekutif. Apabila persyaratannya sudah lengkap pasti kami bahas sesuai

jadwal di Bamus (Badan Musyawarah),” ungkap anggota DPRD Sumenep Sami’odin, Jumat (9/6/2023).

Dirinya juga menyebutkan bahwa, Raperda tersebut merupakan usulan eksekutif yang dicanangkan dibahas pada April 2023.

Hanya saja, dirinya menyebutkan apabila pembahasan tersebut harus ditunda lantaran adanya peraturan baru yang ha­

rus disesuaikan oleh eksekutif selaku pengusul.

Ia menyebutkan bahwa

salah satu aturan tersebut yakni harus melalui rekomendasi dari Kantor Wilayah Ke­

menterian Hukum dan Ham

(Kanwil Kemenkumham)

Provinsi Jawa Timur.

“Sampai saat ini rekemendasi itu belum ada, sehingga pembahasannya ditunda, kendalanya disana.

Karena kalau terus dibahas dan tidak singkron nanti harus dilakukan pembahasan lagi,” jelas anggota pansus Raperda tersebut.

Sami’odin menegaskan bahwa, adanya regulasi tersebut dinilai mampu membuat pengelolaan PAD lebih efektif dan efisien.

“Dengan adanya regulasi itu, tentunya dapat menjadi landasan cara pengelolaan yang benar­benar guna lebih meningkatkan pendapatan asli daerah,” imbuhnya.

Karenanya, ia berharap rekomendasi rekomendasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah segera selesai dari Kanwil Kemenkumham Jatim.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menuturkan, jika pembahasan Raperda tersebut tidak kunjung selesai sebelum awal 2024 maka daerah harus menerima sanksi pengurangan dana alokasi umum (DAU).

Dirinya berkometmen manakala rekomendasi dari Kanwil Kemenkumham Jatim sudah turun, pihaknya akan segera mengagendakan jadwal pembahasan kembali.

“Kalau sudah lengkap kan enak, setelah dibahas nanti kami tinggal dok (disahkan jadi perda),” tutupnya. (Adv/dam)

Akses jalan itu merupakan jalan utama bagi masyarakat yang hendak berdagang maupun aktivitas lainnya. Sehingga masyarakat setempat merasa butuh adanya perbaikan terhadap kondisi jalan yang miris.

Ditanya kekuatan anggaran, ia menerangkan jika dalam waktu dekat untuk menyelesaikan jalan

“Saya kira anggaran kita memaang tidak bisa sekaligus menyelesaikan jalan rusak disana. Tapi setidaknya kita bisa menganggarkan secara bertahap dengan prioritas jalan rusak terparah.” katanya

Sami’odin menyebutkan, DPRD Sumenep tengah membahas dan menyepakati anggaran Rp. 1 miliar di Perubahan Anggaran Keuangan 2023. Di mana angafaran tersebut nantinya akan dialokasikan diwilayah Gapura.

“Anggaran itu nanti kita

prioritaskan pada jalan yang rusak paling parah disana. Paling tidak ini sebagai pembuktian konkrit pada masyarakat bahwa

kita benar­benar bekerja sebagai perwakilan rakyat.” terangnya

Ia juga menyebut, kerusakan jalan sepanjang 4,5 kilometer itu diperkirakan akan menelan anggaran sekitar 5 miliar lebih. Dengan jumlah yang besar itu baginya butuh waktu lebih banyak jika harus bergantung pada APBD Sumenep yang harus mengakomodir jalan rusak disetiap wilayah.

“Sebenarnya jalan Kabupaten yang rusak tidak hanya di Gapura saja, selain itu ada juga di Desa Longos bahkan disana penting juga untuk di perbaiki. Sementara APBD kita tidak bisa sekaligus memperbaiki jalan yang ada di Sumenep baik daratan dan kepulauan secara singkat.” paparnya Ia berharap, masyarakat Kecamatan Gapura bisa lebih bersabar untuk menunggu proses penganggaran. Ia optimis pemerintah bisa segera melayani masyarakat dengan baik. (Adv/dam)

Humas RSUDMA: Jangan Parkir diluar Rumah Sakit

Sumenep, Jatim Pos

Pihak Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh. Anwar (RSUDMA) Kabupaten Sumenep, mengimbau agar masyarakat tidak memparkir kendaraan sembarangan terutama diluar area parkir.

Hal ini disampaikan Humas RSUDMA, Arman Endika Putra bahwa akhir­akhir ini pihaknya banyak menemukan parkir liar di luar rumah yang meresahkan.

sudah disediakan oleh rumah sakit dengan basis kemanan yang cukup ketat.

“Tempat parkir yang kami sediakan cukup luas bisa menampung 500

kata Arman. 9 Juni 2023.

Ia menjelaskan, pihaknya sengaja mengandeng pihak ketiga yakni PT. Tania Berkah Mandiri (TBM) dalam hal pengelolaan parkir dengan tujuan suapaya lebih maksimal ditingjat keamanannya.

Sehingga masyarakat dapat menafaatkan lahan parkir tersebut tanpa harus ragu akan keamanan dissana. Sebab, ada petugas yang selalu melakukan pengecekan keamanan kendaraan yang diparkir.

“Jadi kami terus lakukan imbauan, agar parkirnya di tempat yang sudah kami sediakan, biar aman. Kalau di luar kan bisa saja hilang,” ujar Arman.

Arman menyebutkan bahwa berdasarkan data kunjungan ke rumah sakit palat merah itu alami pentingakatan ketimbang sebelumnya.

“Tahun lalu tiap hari kunjungan sampai 250 orang, sejak 2023 naik 350 orang”.

Ia mewanti­wanti agar masyarakat dapat memanfaatkan area parkir yang

motor lebih. Dan parkir antara pengunjung dan pegawai sudah dipisah.”

Ia berharap, melalui parkir yang memadai itu masyarakat mendapat pelayanan terbaik dari rumah sakit. (adv/dam)

JATIM VIII 10
Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Sami’odin Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh. Anwar (RSUDMA) Kabupaten Sumenep

Bupati Ponorogo Berangkatkan

113 CJH Gelombang ke-2

dalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Blitar. Kepala UPT PPA DP3APPKB Kabupaten Blitar, Iin Indira mengatakan, sesuai data UPT PPA DP3APPKB hingga menjelang akhir Mei 2023 permohonan pernikahan anak di bawah umur mencapai 108.

“Sampai akhir Mei kemarin kami memang menerima permohonan pernikahan sampai 108,” ujar Iin, Rabu (7/6/2023).

Mereka yang mengajukan permohonan nikah tersebut rata­rata adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk lulusan SD jumlahnya 40 anak. Sementara untuk lulusan SMP 66 anak. Sedangkan lulusan SMA hanya 2 anak.

Lanjut Iin, saat datang ke UPT PPA DP3APPKB mereka

membawa dokumen mulai dari ijazah terakhir, akte dan kartu keluarga (KK) sebagai syarat. Dari sinilah diketahui, bahwa mayoritas mereka adalah lulusan SD dan SMP. Namun usia mereka rata­rata sudah 15 tahun sampai 18 tahun.

“Jadi bukan berusia SD atau SMP. Melainkan mereka ini saat datang ke kami dan kami data memang ijazahnya SD dan SMP. Jadi mereka ini lulusan SD dan SMP. Yang lulusan SMA hanya dua anak,” jelas Iin.

Mereka yang mengajukan permohonan nikah, tidak semua disetujui. Selama proses assesmen ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan permohonan disetujui atau tidak.

“Dari 108 permohonan itu yang dikabulkan sebanyak 71. Sedangkan yang ditolak seba­

nyak 37. Jadi kami melihat apakah nanti menimbulkan permasalahan atau tidak di kemudian hari. Atau yang usianya sudah mendekati 19 tahun dan tidak ada kedaruratan disitu tidak disetujui, dan diminta untuk menunggu cukup umur,” tegasnya.

Kata dia, permohonan rekomendasi nikah ini karena adanya beberapa faktor. Misalnya kondisi yang darurat seperti sudah berbadan dua. Kemudian atas kesepakatan keluarga karena si laki­laki sudah bekerja dan keduanya sudah tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. “Sesuai undang­undang minimal usia untuk menikah adalah 19 tahun. Sehingga yang belum usia itu mengajukan permohonan rekomendasi nikah,” pungkasnya. (san)

BupatiPonorogoSugiriSancokosaatPemberangkatanCalonJema’ahHajigelombangke­2kabupaten Ponorogo. Jum’at (9/6/2023).

Ponorogo, Jatim Pos

Bupati Ponorogo Sugiri

Sancoko memberangkat­

kan 113 Calon Jema’ah

Haji gelombang ke­2 asal

Kabupaten Ponorogo tahun

1444H/2023M di penda­

pa Kabupaten Ponorogo, Jum’at (9/6/2023) pagi.

Dengan diantar keluarga masing ­ masing, calon jema’ah haji berpamitan untuk menunaikan ibadah

Haji ke tanah suci mekkah.

Dalam sambutannya, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko berpesan kepada seluruh calon jema’ah haji, untuk selalu menjaga ke­

mencuri apa­apa. (Dia) hanya mengatakan Setnov tidak boleh diperiksa. Setnov itu tidak salah, malah dibilang sakit, dibilang apa. (Akhirnya) dia malah ditangkap dan dia kena hukuman 7 tahun penjara,” kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan pencucian uang merupakan kejahatan yang luar biasa, karena menggerogoti uang negara.

“Coba bayangkan kasus

Rafael Alun yang dipicu oleh penganiayaan anaknya terhadap orang lain lalu dipertanyakan hartanya katanya Rp56 miliar, sesudah itu ditemukan Rp500 miliar. Nah 2–3 hari ini selalu muncul lagi berita baru dari KPK, dirampas lagi harta Rafael Alun yang diduga dari pencucian di Jawa Tengah, lalu besoknya bertambah lagi. Itulah pencucian uang, disita,” kata Mahfud MD.

Lebih lanjut dia mencontohkan kasus pencucian uang lainnya. “Lukas Enembe, banyak yang sudah disita. Semula dia dijadikan terdakwa dengan dugaan menerima suap Rp1 miliar. Lalu ramai semua, sekarang puluhan miliar yang disita, karena yang Rp1 miliar hanya pemancing. Bahkan orang yang akan menghalangi

sehatan saat menjalankan ibadahnya di tanah suci, dan pulang ke tanah air menjadi Haji Mabrur.

“Kita doakan kepada seluruh calon jema’ah haji, selamat sampai ke tanah suci, menunaikan ibadah haji, dan menjadi haji mabrur, “ ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Kementerian (Kemenag) kabupaten Ponorogo, M. Nurul Huda mengatakan bahwa total calon jema’ah haji yang di berangkatkan pada tahun ini, sebanyak 665 calon jema’ah yang berasal dari

penyidikan juga sekarang jadi tersangka,” kata Mahfud MD.

Dari kasus­kasus pengungkapan TPPU itu, Mahfud pun kembali mengingatkan para pejabat pemerintah dan pengacara jangan mencoba menghalangi­halangi pengungkapan kasus. “Kalau menghalangi bisa dianggap melakukan korupsi yang sama,” kata dia.

Dalam jumpa pers yang sama, Tenaga Ahli Satgas TPPU Faisal Basri sepakat dengan pernyataan Mahfud. Dia meminta masyarakat untuk mendukung dan ikut mengawal kerja Satgas TPPU.

“Jangan ada satu kekuatan mana pun main­main untuk menghambat atau bahkan mengusahakan kasus ini dibekukan. Kasus yang sedang ditangani kejaksaan dibekukan, ditangani KPK dibekukan, khusus untuk emas ini ya. Mohon dukungan masyarakat semua,” kata Faisal Basri.

Dia mengatakan Satgas

TPPU bersama masyarakat melawan upaya­upaya yang berusaha menghambat dan menghentikan pengungkapan kasus pencucian uang di Indonesia. Satgas TPPU, yang diben­

kabupaten Ponorogo.

“Pada gelombang ke­2 ini ada 113 calon jema’ah haji yang kita berangkatkan, sehingga totalnya 665 calon jema’ah haji yang berasal Ponorogo, “ terangnya.

Ditambahkannya, untuk pemberangkatan selanjutnya, atau gelombang ke­3, pihaknya belum bisa memastikan, karena masih menunggu persetujuan.

“Selamat jalan kepada seluruh calon jema’ah yang menunaikan ibadah haji, selamat sampai tujuan, dan kembali ke tanah air menjadi haji mabrur, “ pungkasnya.(adv/nur)

tuk oleh Menko Polhukam Mahfud MD bulan lalu, mengusut dugaan transaksi mencurigakan yang bersumber dari 300 laporan PPATK. Laporan itu yang telah diserahkan ke instansi­instansi di Kementerian Keuangan, dan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan memiliki nilai total transaksi Rp349 triliun.

Dalam waktu sebulan setelah dibentuk, Satgas TPPU menetapkan 18 laporan sebagai prioritas diperiksa, karena nilainya yang signifikan mencapai 80 persen dari total transaksi atau Rp281,6 triliun.

Dari 18 laporan, 10 di antaranya telah diserahkan PPATK ke Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Sementara itu, delapan laporan lainnya telah diserahkan PPATK ke kepolisian dan kejaksaan.

Satgas TPPU, yang diperkuat oleh 12 tenaga ahli, memiliki masa kerja sampai 31 Desember 2023 untuk mengusut 300 laporan transaksi mencurigakan yang dikeluarkan PPATK. (yus)

masalah ini bisa cepat selesai sehingga ia tak lagi terbawa­bawa.

“Ya terbawa­bawa, mudah­mudahan semua bisa cepat selesai dan saya sih sekarang mengikuti proses hukumnya saja,” ungkap Nindy Ayunda.

Meski begitu, wanita berdarah Padang, Sumatera barat ini mengaku menghormati proses hukum. Sebisa mungkin Nindy Ayunda bakal memenuhi panggilan untuk pemeriksaan polisi.

“Kita menghormati proses penyidikan, apapun panggilan kita pasti datang,” ucap Tim Kuasa Hukum Nindy Ayunda.

Atas kasus itu, Nindy Ayunda mengaku jadi lebih jarang membuka media sosial. Padahal ada banyak pekerjaan dan kegiatan yang menyangkut dirinya di sana.

Ia menyebut, bahkan cibiran Nikita Mirzani terhadapnya

rove bukan hanya kegiatan peduli lingkungan. Melainkan bentuk sedekah oksigen. Terlebih bibit mangrove yang ditanam berjenis Rhizophora, yang memiliki lima kali lipat kemampuan untuk menghasilkan oksigen.

Ia lalu bercerita jika dirinya telah hobi mendaki gunung sejak kelas 2 SMP. Di mana, ia belajar mencintai alam dan pentingnya merawat lingkungan.

“Semua gunung di Jawa Timur pernah saya daki. Selama itu, rasanya saya tidak pernah membawa turun dengan memetik atau mengambil keragaman hayati yang dimiliki oleh gunung. Karena bunga seperti Edelweis itu susah hidup, susah tumbuh, susah berkembang. Saya sudah mencoba menanam di halaman kantor TNBTS Bromo, ternyata tumbuh kembangnya tidak mudah. Maka taman edelweis yang kita miliki mari

Menurut dia, pihaknya akan kembali melakukan audiensi dengan para warga eks pemilik la­

yang beberapa kali dilontarkan saja tak dibacanya. Nindy Ayunda juga ogah membaca komentar dari netizen untuknya.

“Nggak, saya nggak ada baca­baca (komentar) medsos,” ujar Nindy Ayunda.

“Saya nggak lihat apapun omongan orang jadi saya fokus sama diri saya aja,” tukasnya.

Diketahui, Bareskrim Polri masih terus mengusut kasus kepemilikan senjata api (senpi) ilegal Dito Mahendra. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyebutkan ada kemungkinan artis Nindy Ayunda akan diperiksa kembali di kasus tersebut.

“Jadi kita masih memanggil saksi­saksi lainnya mengenai itu ya, jadi ada beberapa saksi­saksi yang akan dipanggil seperti tadi yang saya sampaikan. Tentu kalau ada info baru ya penyidik

kita jaga,” terangnya.

Untuk itu, Khofifah berpesan untuk menjaga apa yang alam sudah berikan kepada manusia. Maka, tidak cukup merawat bumi hanya dengan sekedar menanam saja tetapi tanam dan rawat.

“Artinya bahwa memelihara dan menjaga sangat penting. Hari ini kita menanam, tapi maknanya baru kita rasakan kalau kita pelihara. Maka menanam dan memelihara ini menjadi satu kesatuan,” tuturnya.

Kegiatan ini, terang Khofifah, juga sejalan dengan visi Indonesia untuk mencapai zero net emission pada 2060. Yang mana, baru bisa terwujud lewat sinergitas semua pihak.

Sementara itu, Direktur Distribusi PT PLN (Persero) Adi Priyanto mengatakan bahwa PLN telah melakukan berbagai program untuk memasyarakatkan energi terbarukan. Terutama

han guna mencari solusi bersama atas permasalahan tersebut. “Ini sebagai kontrol kita apa yang

akan cross check, mungkin (Nindy Ayunda) akan dipanggil lagi, tergantung penyidik mendapat keterangan­keterangan dari saksi lainnya,” kata Ramadhan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

Nindy Ayunda telah diperiksa dua kali terkait kasus senpi ilegal Dito Mahendra dan dugaan tindak pidana yang berupaya untuk menghalang­halangi suatu proses hukum (obstruction of justice). Nindy Ayunda saat ini masih berstatus saksi.

Sebelumnya, Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan kepemilikan senjata api (senpi) ilegal, Dito Mahendra. Polri bakal memanggil ketua RT dan dua babysitter di kediaman Dito untuk mengusut kasus tersebut. (yus)

dengan memasifkan transportasi elektronik. Dimana, PLN telah melakukan berbagai program untuk memasyarakatkan energi terbarukan. Terutama dengan memasifkan transportasi elektronik.

“Per April, jumlah pengguna kendaraan listrik mencapai 55.707. Ini sudah berkembang dengan sangat baik. Dari kami juga sudah menyiapkan charging station yang cukup, dan ke depannya juga akan kami buatkan ultra fast charging di atas 200 kw. Jadi kalau ngecas hanya setengah jam,” jelasnya.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) RI Satya Widya Yudha mengatakan, strategi Indonesia untuk mewujudkan zero net emission 2060 adalah dengan dekarbonisasi. Salah satunya, dengan menyeimbangkan ekosistem antara berapa karbon dikeluarkan dengan jumlah pohon ditanam. (rls)

menjadi persoalan mereka sehingga kita bisa mencarikan solusi yang

SAMBUNGAN 11
dari Halaman 1 dari Halaman 1 dari Halaman 1 dari Halaman 1 dari Halaman 1 Gubernur Khofifah.......................... Terjadi di Kabupaten Blitar..................................... Tuntut Hak Garap Lahan..................................... Jangan Rintangi Kasus..................................... Nindy Ayunda............................. terbaik,” pungkasnya. (han)

» Pelaksanaan PPDB SMA/SMK

DPRD Jatim Berharap

Sesuai Mekanisme

Penerimaan Peserta

Didik Baru (PPDB) di tingkat SMAN dan SMKN di Jawa Timur akan dilaksanakan pada Juni 2023 ini. Untuk itu Ketua

Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana berharap pelaksanaan PPDB di Jatim tahun ini berjalan lancar sesuai dengan mekanisme yang sudah berjalan.

“Kami berharap tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Tahun ini kami berharap tak ada demo lagi dari calon siswa maupun orang tua siswa. Semua sudah dilakukan perbaikan, sehingga diharapkan tidak bermasalah lagi,” kata politikus Asal Fraksi PDI Perjuangan Jatim dikonfirmasi, Senin (5/6/2023).

Perempuan asli Kediri ini menjelaskan, sejumlah terobosan sudah dilakukan oleh Pemprov Jatim yang tentunya menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat.

“Saya terus terang me­

ngapresiasi penuh kebijakan Gubernur Jatim yang memberikan jalur khusus langsung menerima peserta didik baru anak dari tenaga nakes yang orang tuanya meninggal dunia akibat Covid­19. Ini kebijakan yang patut diapresiasi,” jelas Wara sapaan akrabnya. Tak hanya itu, kebijakan lain yang menunjukkan pro rakyat dalam PPDB yaitu

menerima langsung peserta didik yang merupakan penghafal alquran.

“Tentunya saya optimis akan banyak kebijakan ­ kebijakan yang pro rakyat pada PPDB tahun ini yang tentunya perlu ada transparansi dalam pelaksanaannya,” harapnya.

Sesuai jadwal, pendaftaran PPDB 2023 di Jatim untuk jenjang SMA/SMK Negeri dimulai 12 Juni mendatang. Pendaftaran PPDB 2023 di Jatim bisa melalui beberapa jalur, yakni Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi Hasil Lomba, Jalur Prestasi Nilai Akademik SMA/SMK, sampai dengan Jalur Zonasi SMK/SMA. Paling tinggi kuota penerimaannya adalah kuota zonasi SMA Negeri sebanyak 50 persen dan jalur prestasi akademik SMK sebesar 65 persen dari dalam zona atau di luar zonasi. (yd)

» Demi Petambak di Sidoarjo

Normalisasi Muara Sungai Porong Mendesak

Selain Agung Mulyono, acara monitoring Kinerja Jaringan Irigasi Tambak di Sidoarjo dihadiri beberapa anggota DPRD Jatim. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Jatim Mohammad Ashari, anggota DPRD Jatim Hadi Dediansyah, Martin Hamonangan, Makin Abbas, Khofidah, Masduki, Nur Aziz, Samsul Arifin, Kuswanto dan M Satib.

» PAW Anggota DPRD Jatim Rahmawati Peni Sutantri Gantikan Alm SW Nugroho

Anggota Fraksi PDI

Perjuangan DPRD Jatim kembali lengkap sebanyak 27 orang setelah Rahmawati

Peni Sutantri dilantik menjadi pengganti antar waktu anggota DPRD Jatim sisa masa jabatan 2019­2024 pada rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (5/6/2023) malam.

Peni, politikus asal Jombang itu menggantikan almarhum SW Nugroho anggota

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim yang meninggal dunia pada 5 Desember 2022 lalu. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pengganti antar waktu anggota DPRD Jatim dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jatim Kusnadi disaksikan pimpinan dan anggota DPRD Jatim. Turut pula hadir Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim.

Wakil ketua DPRD Jatim Anwar Sadad selaku pimpinan rapat paripurna mengatakan bahwa PAW ini mengacu pada surat keputusan Kemendagri tentang peresmian pemberhentian Anggota DPRD Jatim dengan hormat kepada SW Nugroho disertai ucapan terima

kasih atas jasa

menjadi anggota DPRD Jatim.

Selain itu, kata Anwar Sadad juga ada surat keputusan Kemendagri tentang peresmian pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Jatim atas nama Rahmawati Peni Sutantri di sisa masa jabatan 2019 ­ 2024.

“Surat keputusan ini berlaku 60 hari sejak keputusan menteri dalam negeri diterima dan jika ada ketidaksesuaian akan dilakukan penyesuaian di kemudian hari,” jelas pria yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jatim.

Sementara itu Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno mengatakan bahwa Rahmawati Peni

Sutantri akan masuk di Alat Kelengkapan Dewan DPRD Jatim menjadi anggota Komisi B menggantikan posisi yang ditinggalkan Alm SW Nugroho dan menjadi anggota Bapemperda DPRD Jatim.

“Selamat bergabung di Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim. Mudah­mudahan Mbak Peni bisa menjalankan amanah dengan baik,” pungkas Untari Politisi asal Malang Raya. Rahmawati Peni Sutantri mengaku bersyukur bisa kembali menjadi anggota DPRD Jatim walaupun hanya pengganti antar waktu di sisa jabatan sekitar setahun lebih. Sebab dia sebelumnya pernah menjadi anggota DPRD Jatim periode 2004­2009. (yd)

Kirab Tumpeng Agung XII Siap Digelar

RombonganKomisiDDPRDJawaTimuryangdipimpinKetuanya,drAgung saatkunkermonitoringdiSidoarjobersamaPUSumberDayaAir(SDA).

Pemerintah Provinsi

Jawa Timur diminta segera melakukan normalisasi muara sungai Porong dan memperbaiki saluran irigasi di pesisir untuk membantu petambak di Sidoarjo. Langkah itu harus dilakukan karena selama ini terjadi pendangkalan sehingga baku mutu air tambak terus menurun.

“Masuk musim kemarau, harus bisa dilakukan normalisasi dan membantu para petambak di pesisir Sidoarjo,” kata Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Agung Mulyono, saat monitoring Kinerja Jaringan Irigasi Tambak di Sidoarjo, Kamis (8/6/2023).

Menurutnya, akibat adanya sedimentasi di muara sungai, air

laut tidak bisa masuk ke tambak milik warga di pesisir Sidoarjo. Kondisi itu menyulitkan warga untuk melakukan budidaya tambak ikan dan udang.

“Jadi ketika air laut surut ada pendangkalan sehingga air laut tidak bisa masuk dan tidak bisa bercampur dengan air tambak. Kondisi air yang diinginkan petambak pun tidak bisa terjadi,” kata dr Agung anggota DPRD Jatim dua periode.

Selain menurunkan kualitas air tambak, pendangkalan di pesisir sungai Porong juga mengakibatkan banjir. Ketika hujan, maka ketinggian muara air sungai akan naik dan meluap. “Apalagi kalau air laut pasang bisa jadi akan semakin parah,” jelasnya.

Senada Anggota DPRD Jatim lainnya, Makin Abbas meminta agar Pemprov Jatim memperbaiki saluran irigasi. Salah satunya adalah dengan melakukan pengerukan, agar air laut bisa masuk ke tambak. “Itu nanti harus saluran irigasi dibenahi dan didalamkan agar air asin dengan air tawar bisa diatur dengan baik,” jelasnya.

Makin Abbas Fraksi DPRD Jatim dari PKB itu menjelaskan, masyarakat di pesisir Sidoarjo melakukan budidaya ikan sepanjang tahun. Karena itu, mereka sangat membutuhkan air laut, agar tetap bisa melakukan budidaya ikan air payau.

“Kalau di Lamongan bisa tambak dan untuk pertanian. Tetapi kalau di Sidoarjo sepanjang tahun melakukan budidaya ikan, sehingga keberadaan air laut sangat penting,” pungkasnya. (yd)

G elaran Kirab Tumpeng Agung XII di Penataran Blitar pada 27 Juni mendatang, siap digelar.

Ketua LP2BN (Lembaga Pelindung dan Pelestasi Budaya Nusantara) Jatim, Aris Sugito didampingi sejumlah pengurus cabang LP2BN kabupaten/kota di Jatim, beberapa waktu lalu sudah melaporkan persiapannya kepada Ketua DPRD Jatim Kusnadi yang juga menjadi pelindung LP2BN.

“Dalam rangkaian Kirab Tumpeng Agung itu, kami juga akan menggelar Festival Barong Piala Ketua DPRD Jatim. Festival ini sekaligus menjadi ajang silaturrahim seniman dan pecinta seni Barong di Jatim,” ujar Ki Aris sapaan akrab Aris Sugito.

Selain itu, LP2BN juga akan menggelar sarasehan budaya seni jaranan, simobarong dan nogobarong, pameran produk UMKM serta penyerahan Uluk Mahkota Rama yang akan diberikan kepada Bapak Budaya.

“Uluk Mahkota Rama itu simbol dari ajaran Hasta

KetuaDPRDJatim,KusnadisaataudensidenganKetuaLP2BNArisSugito didampingisejumlahpenguruscabangLP2BNkabupaten/kota.

Brata untuk para pemimpin bangsa. Mudah­mudahan Pak Ganjar Pranowo bisa hadir karena beliau juga akan kami undang,” jelas Aris Diakui Aris, tema Kirab Tumpeng Agung XII untuk memperingati hari peresmian Candi Penataran Blitar itu sengaja disesuaikan dengan kondisi tahun politik. Temanya yaitu Kumambange Watu Item Sileme Perahu Gabus. Harapannya, agar hal hal berbobot (berkualitas) segera muncul ke permukaan dan hal hal yang ringan (abu­abu) segera ditenggelamkan.

Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Kusnadi menyatakan,

bahwa urip iku urup. Artinya, hidup itu harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi apa yang dilakukan oleh LP2BN itu adalah sangat bermanfaat bagi bangsa utamanya agar para generasi penerus bangsa ini tidak tercerabut dari akar budayanya.

Politikus PDI Perjuangan itu mengakui melindungi dan melestarikan budaya itu tidaklah mudah. Oleh karena itu para seniman dan pemerhati budaya harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar generasi muda bisa lebih mengenal, lalu tertarik dan mencintai budaya nusantara. (yd)

12 Edisi 486 Tahun XXII 12 JUNI - 18 JUNI 2023 EKSPOSE DPRD JAWA TIMUR
KetuaKomisiEDPRDJatim,WaraSundari RennyPramana. Rahmawati Peni Sutantri dilantik sebagai anggota DPRD Jatim. jasanya selama

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.