26
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS KERANGKENG MANUSIA OLEH BUPATI LANGKAT: INDIKASI PERBUDAKAN MODERN BERUPA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Angelica Catherine Edelweis Fakultas Hukum Universitas Indonesia angelica.catherine@ui.ac.id Cornellia Desy Natallina Fakultas Hukum Universitas Indonesia cornellia.desy@ui.ac.id Nindya Amaris Minar Fakultas Hukum Universitas Indonesia nindya.amaris@ui.ac.id
Abstrak Pada pembukaan awal tahun 2022, Indonesia digemparkan dengan penemuan kerangkeng manusia oleh KPK di rumah Bupati Langkat. Penelusuran kasus kerangkeng manusia yang kemudian dilakukan oleh Komnas HAM dan Kepolisian mendapatkan berbagai macam fakta yang menimbulkan beragam pertanyaan. Artikel ini mencoba mengulas pelanggaran ketentuan hukum pidana Indonesia seperti perbudakan modern, tindak pidana perdagangan orang, dsb. yang dilakukan oleh Bupati Langkat dan oknum yang terlibat dalam kasus kerangkeng manusia berdasarkan fakta-fakta yang ada dari Komnas HAM.
Kata Kunci: Perbudakan Modern, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kasus Bupati Langkat, Kejahatan Kemanusiaan, Kerangkeng Manusia, Komnas HAM
Volume 1, No.1, Corpus Law Journal LK2 FHUI 2022
