Dinamika Penjaga Keamanan Hutan

Dinamika

Penjaga Keamanan Hutan

Polisi Hutan adalah garda terdepan dalam pengamanan hutan. Sebagai para personel yang berada di garis depan penjaga keamanan hutan, sangat penting agar Polisi Hutan memahami dan mampu melakukan tindakantindakan kepolisian dalam melaksanakan tugas dan menangani permasalahan yang timbul di lapangan. Maka, Perhutani selalu mengadakan pembinaan bagi Anggota Polisi Hutan (Polhut). Hal itu agar kemampuan Polhut kian meningkat untuk meminimalkan gangguan apapun yang terjadi di kawasan hutan dan juga selalu meningkatkan keterampilan.

Segenap Polisi Hutan (Polhut) di wilayah Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Purwodadi mendapatkan bekal penting dalam pelaksanaan tugas mereka seharihari. Bekal berupa pengetahuan teknis itu mereka terima di Aula Kantor Perhutani KPH Purwodadi, ketika Perhutani bersama Kepolisian Resort (Polres) Grobogan dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Grobogan memberikan Pembinaan, Koordinasi, dan Penyuluhan Polisi Khusus (Binkorpolsus), Senin, 21 Februari 2022.

Saat memberikan kata sambutan, Administratur Perhutani KPH Purwodadi, Dian Rakhmawati, menyampaikan pesan agar segenap jajaran Polisi Hutan memahami dan mampu melakukan tindakan-tindakan kepolisian dalam melaksanakan tugas, dan menangani permasalahan yang timbul di lapangan.Penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Perhutani KPH Purwodadi itu dihadiri oleh 7 orang Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH), dan 24 perwakilan Kepala Resort Polisi Hutan (RPH) sebagai peserta.

Di dalam Binkorpolsus tersebut, Kepala Unit Pembinaan Kemasyarakatan Polres Grobogan, Moch Agus Salim, memaparkan materi tentang koordinasi, pengawasan, dan bimbingan teknis Kepolisian Khusus, mengacu pada Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi Pengawasan dan Bimbingan Teknis, serta Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kepolisian Khusus.

Sementara itu, Jaksa Fungsional Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) Kejaksaan Negeri Kabupaten Grobogan, Djohan Arifin, menyampaikan materi tentang Tugas dan Kewenangan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Ia menjelaskan, tugas dan wewenang

Foto: (Kompersh KPH Purwodadi

Kejaksaan mengacu pada UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 pasal 30. Di bidang perdata dan TUN, jaksa pengacara negara yang dengan kuasa khusus bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara / pemerintah / BUMN / BUMD serta di bidang intelejen.

Djohan berharap, materimateri yang diberikan dapat bermanfaat bagi petugas dan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini pada upaya-upaya pengelolaan hutan secara lestari.

Bina Polhut di Banyuwangi Barat

Aktivitas pembinaan terhadap Polhut juga dilakukan di Banyuwangi Barat. Perhutani KPH Banyuwangi Barat membekali pengetahuan dan keterampilan jajarannya yang bertugas di lapangan dengan mengadakan pembinaan Anggota Polisi Hutan (Polhut). Acaranya diadakan di lokasi Persemaian Glenmore, Banyuwangi, Senin, 7 Februari 2022.

Menurut Administratur Perhutani KPH Banyuwangi Barat, Dedy Siswandhi, kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi Polhut agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur. “Untuk itu, dalam kegiatan pembinaan ini juga dihadiri oleh perwakilan Lembaga

Masyarakat Desa Hutan (LMDH), karena mereka sebagai mitra kerja diharapkan juga bisa membantu meringankan tugas-tugas di lapangan,” ujarnya.

Untuk meningkatkan kompetensi tersebut, Dedy memberikan arahan tentang pelaksanaan tugas Polhut, karena petugas harus menguasai ketentuan, terutama peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, bilamana petugas mengetahui suatu tindak pidana di dalam kawasan hutan, ia bisa menangani sesuai dengan prosedur yang ada.

Menurut Dedy, dalam pelaksanaan tugas patroli, Polhut juga harus mengedepankan kegiatan yang humanis, tegas, dan terukur. Pendekatan kepada LMDH, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan koordinasi dengan instansi terkait juga harus lebih intensif dilakukan. Sehingga bilamana terjadi masalah yang muncul, bisa diselesaikan dengan baik.

Sedangkan di bidang keamanan, Dedy juga menyampaikan data yang diperbarui tahun 2021, antara lain tentang perlindungan sumber daya hutan, penanganan pencurian kayu, penanganan kejadian khusus, komunikasi sosial, penyelesaian konflik lahan, konflik tenurial, Polhut Mobil, dan monitoring pencurian kayu. “Jadi, Polhut adalah garda terdepan dalam hal keamanan hutan. Sehingga, dibutuhkan figur Polhut yang sehat jasmani dan menguasai ketentuan peraturan yang berlaku sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini,” tegas Dedy.

Senada dengan Administratur Perhutani KPH Banyuwangi Barat, Ketua LMDH Wonoasri, Edi Purwadi, menyampaikan, Polhut itu harus mumpuni dalam segala bidang, terutama pendekatan kepada

Menurut Administratur Perhutani KPH Banyuwangi Barat, Dedy Siswandhi, dalam pelaksanaan tugas patroli, Polhut juga harus mengedepankan kegiatan yang humanis, tegas, dan terukur. Pendekatan kepada LMDH, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan koordinasi dengan instansi terkait juga harus lebih intensif dilakukan. Sehingga bilamana terjadi masalah yang muncul, bisa diselesaikan dengan baik.

Foto: Evan Bayu/Kompersh KPH Banyuwangi Barat

masyarakat secara persuasif. “Kami dari pihak LMDH selaku mitra kerja Perhutani siap mendukung kegiatan pengamanan hutan bersama Polhut yang ada di wilayah pangkuan masing-masing,” ucapnya.

Binkorpolsus di Brebes

Sementara itu, Perhutani KPH Pekalongan Barat bersama Polres Brebes melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Kepolisian Khusus (Binkorpolsus) dalam rangka pencegahan tindak pidana dalam kawasan hutan, serta peningkatan kesemaptaan bagi para personel Polisi Hutan (Polhut) gabungan Kepala RPH, Mandor Polter, dan Polhut Mobil. Acara tersebut diadakan pada Jumat, 21 Januari 2022.

Di kesempatan itu, melalui wakilnya, Rani Maharto, Administratur Perhutani KPH Pekalongan Barat, Gunawan Catur HR, mengatakan, Polhut Perhutani agar selalu meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian untuk meminimalkan gangguan apapun yang terjadi di kawasan hutan. Selain itu, juga selalu meningkatkan keterampilan.

Sedangkan Bawah Kendali Operasi (BKO) Binmas Polres Brebes, Iptu Afandi, dalam paparannya menyampaikan, Polhut harus senantiasa berkooordinasi sebagai salah satu upaya antisipasi terhadap gangguan keamanan hutan (Gukamhut), baik pencurian, penggarapan liar, maupun kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Yang menarik, di dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penyegaran keterampilan dengan kegiatan praktik penyergapan pelaku kejahatan hutan, prosedur penggeledahan, penyitaan, patroli di jalan umum maupun di kawasan hutan, sesuai prosedur. Intinya, benar-benar menyiapkan postur Polhut yang ideal sebagai garda depan keamanan hutan. Bravo! • DR/

Melalui wakilnya, Rani Maharto, Administratur Perhutani KPH Pekalongan Barat, Gunawan Catur HR, mengatakan, Polhut Perhutani agar selalu meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian untuk meminimalkan gangguan apapun yang terjadi di kawasan hutan. Selain itu, juga selalu meningkatkan keterampilan.

Pwd/EP/Bwb/Eko/Pkb/Gwn

Foto: Wawang Kusuma/Kompersh KPH Pekalongan Barat