• Perhutani KPH Kuningan dan Kementan Lakukan Survey untuk Tanam Kedelai

Kelola Hutan Berkelanjutan,

Perhutani KPH Tasikmalaya Libatkan MDH

Sesungguhnya, peran serta Masyarakat Desa Hutan (MDH) dalam kegiatan pengelolaan hutan berkelanjutan dapat sangat besar. Jika dilibatkan dengan pendekatan yang tepat, partisipasi MDH untuk bersama Perum Perhutani mengelola hutan secara berkelanjutan juga sangat besar. Hal itulah yang dilakukan Perhutani KPH Tasikmalaya. Masyarakat di sekitar hutan pun menyambut baik kegiatan pembangunan hutan berkelanjutan oleh Perum Perhutani. Sinergi yang terjalin tentu menjadi hal yang positif dan diharapkan akan mendatangkan hasil yang positif pula.

Salah satu wujud sinergitas Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tasikmalaya dengan MDH itu terlihat di Petak 9e, Resort Pemangkuan

Hutan (RPH) Cibalong, Bagian

Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Karangnunggal, Rabu, 23 Februari 2022. Di lokasi yang termasuk wilayah administratif

Pemerintahan Desa Girikencana,

Kecamatan Parungponteng,

Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, itu, Perhutani KPH Tasikmalaya melibatkan peran serta Masyarakat

Desa Hutan (MDH) dalam kegiatan pengelolaan hutan berkelanjutan, sekaligus menyosialisasikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).

Pelibatan MDH dalam kegiatan pengelolaan hutan berkelanjutan tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Amas Wijaya, di acara yang merupakan rangkaian dari kunjungan Kadivre ke lokasi tebangan penjarangan (Teb. E) tersebut. Selain Kepala Divisi Regional (Kadivre) Jawa Barat dan Banten, acara tersebut juga dihadiri oleh Administratur Perhutani KPH Tasikmalaya, Benny Suko Triatmoko; Wakil Administratur Perhutani KPH Tasikmalaya, Yuyu Rahayu; Asisten Perhutani (Asper) Karangnunggal, Anri Mochamad Syarif; Kepala Desa Girikencana, Roba’i; dan Ketua LMDH Rimba Kencana, Barhum.

Saat menyampaikan arahan di kesempatan itu, Amas Wijaya mengatakan, kegiatan tebangan penjarangan pada prinsipnya termasuk dalam kegiatan pembangunan kehutanan. Di dalam pembangunan kehutanan, masyarakat dapat dilibatkan, mulai dari tahap perencanaan pembangunan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga evaluasi pembangunan. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan pengawasan. Di dalam proses perencanaan, peran serta masyarakat dapat dijalin dengan cara masyarakat aktif memberikan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan kehutanan.

“Partisipasi nyata masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan bidang kehutanan menjadi bagian yang sangat penting. Masyarakat bisa menjadi mitra dalam pengelolaan bidang kehutanan berkelanjutan,” tambahnya.

Beri Ruang Bagi MDH

Di kesempatan yang sama, Benny Suko Triatmoko mengatakan, kegiatan tebangan penjarangan

merupakan bagian yang tak kalah penting dalam pengelolaan kelestarian hutan berkelanjutan. Pasca kegiatan tebangan penjarangan ini, MDH diberikan ruang untuk mengembangkan tanaman tumpang sari atau penanaman di bawah tegakan (PLDT). Hal itu menjadi kegiatan positif dalam hal pemanfaatan lahan kawasan hutan.

Sementara itu, mewakili MDH, Kepala Desa Girikencana, Roba’i, menyatakan, pihaknya menyambut baik pelaksanaan kegiatan pembangunan hutan berkelanjutan oleh Perum Perhutani dengan memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi. Juga dengan memberikan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pemanfaatan ruang tumbuh lahan kawasan hutan.

“Partisipasi dan akses legal pemanfaatan hutan oleh masyarakat Desa Girikencana telah disepakati dan dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Kerja Sama Kemitraan Kehutanan antara Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rimba Kencana dengan Perum Perhutani,” pungkasnya.

Masyarakat Desa Hutan (MDH) merupakan sekumpulan orang yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan. Kebanyakan dari masyarakat desa hutan menggantungkan kehidupan mereka pada sumber

Foto : Manan Saeful/Kompersh KPH Tasikmalaya daya hutan yang ada di sekitar mereka, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Tentang KPH Tasikmalaya

Perhutani KPH Tasikmalaya adalah salah satu unit manajemen di wilayah Divisi Regional Jawa Barat dan Banten. Berdasarkan letak geografis, KPH Tasikmalaya terletak pada 7’03’00’ sampai dengan 7’48’10’ Lintang Selatan dan 107’54’32’ sampai dengan 108P’28’5’ Bujur Timur. KPH Tasikmalaya terbentuk berdasarkan SK Direksi Nomor 910/KPTS/ Dir/2013 tentang Pembagian Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pemangkuan Hutan Tasikmalaya.

Luas hutan di wilayah KPH Tasikmalaya adalah 43.974,61 hektare, meliputi kawasan hutan yang berada di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Menurut fungsinya, kawasan Pengelolaan Hutan Perum Perhutani KPH Tasikmalaya terbagi menjadi Hutan Produksi Terbatas <15%: 7.627,19; Hutan Produksi Terbatas >15%: 14.995,40; Hutan Produksi: 5.281,13 Ha (11 %); Hutan Lindung: 16.070,89 Ha (37%); Jumlah: 43.974,61 hektare.

Pembagian areal kerja pengelolaan hutan Perhutani KPH Tasikmalaya terbagi ke dalam 5 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan 18 Resort Pemangkuan Hutan (RPH). Pertama, BKPH Tasikmalaya seluas 10.481,71 hektare, meliputi wilayah RPH Cineam (luas 3.731,09 hektare), RPH Pageurageung (luas 1.577,40 hektare), RPH Cisayong (luas 2.773,20 hektare), RPH Ciawi (luas 2.400,02 hektare).

Kedua, BKPH Singaparna seluas 8.851,54 hektare, meliputi wilayah RPH Sukaraja (luas 598,78 hektare), RPH Tenjowaringin (luas 2.849,13 hektare), RPH Leuwisari (luas 3.303,00 hektare), RPH Cigalontang (luas 2.100,63 hektare). Ketiga, BKPH Taraju seluas 5.243,42 hektare, meliputi wilayah RPH Lukun (luas 1.619,06 hektare); RPH Taraju (luas 1.005,70 hektare); dan RPH Sodong (luas 2.618,66 hektare).

Keempat, BKPH Karangnunggal seluas 10.967,90 hektare, meliputi wilayah RPH Cibalong (luas 1.520,00 hektare), RPH Karangnunggal (luas 2.356,08 hektare), RPH Simpang (luas 2.046,32 hektare), RPH Cipatujah (luas 5.045,50 hektare). Kelima, BKPH Cikatomas seluas 8.430,04 hektare, meliputi wilayah RPH Salopa (luas 2.561,36 hektare), RPH Cikatomas (luas 3.177,81 hektare), RPH Cikalong (luas 2.690,87 hektare). Saat ini, total karyawan Perhutani KPH Tasikmalaya sebanyak 179 orang.

Kawasan hutan KPH Tasikmalaya terbagi menjadi 3 Kelas Perusahaan (KP), yaitu Jati, Mahoni, Pinus, dengan tipe iklim A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk Kelas Perusahaan Jati, Mahoni bertopografi bergelombang, pegunungan, dan berbukit, adapun kelerengannya mulai dari landai sampai dengan sangat curam. Dan Kelas Perusahaan Pinus relatif bergelombang, perbukitan, pegunungan, serta kelerengannya sangat curam.

Untuk Kelas Perusahaan jati, mahoni, berada di ketinggian berkisar 0-600 m dpl, yang merupakan kondisi idial bagi jati. Dan untuk Kelas Perusahaan Pinus berada di ketinggian berkisar 0-900 m dpl, yang sangat baik untuk tanaman pinus. • DR/Tsm/eFul