• Perhutani KPH Tuban Tanpa Kecelakaan Kerja

Foto: Eriek Zaknaha Kompersh KPH Tuban

Perhutani KPH Tuban Tanpa

Kecelakaan Kerja

Unsur kesehatan dan keselamatan kerja selalu menjadi perhatian di Perum Perhutani. Buktinya, kantor Perhutani di banyak wilayah kerap kali menerima penghargaan Zero Accident Award. Yang terbaru, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tuban menerima penghargaan Zero Accident dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Penghargaan itu diberikan karena Perhutani KPH Tuban telah mampu memertahankan kondisi tanpa kecelakaan kerja hingga delapan tahun. Sebuah bentuk kesungguhan dalam menjaga lingkungan kerja agar aman dan nyaman.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyerahkan langsung Penghargaan Zero Accident itu kepada Administratur Perhutani KPH Tuban, Miswanto. Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan di sela-sela Apel Peringatan Bulan K3 Tahun 2022, yang dipusatkan di Kantor Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Rabu, 12 Januari 2022.

Perhutani KPH Tuban menerima penghargaan Zero Accident dari Gubernur Jawa Timur itu dalam rangkaian kegiatan Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2022. Menurut Miswanto, penghargaan tersebut mereka dapat karena terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2003 sampai dengan 31 Oktober 2021 atau sebanyak 8.758.229 jam kerja orang, Perhutani KPH Tuban telah melaksanakan kegiatannya tanpa kecelakaan kerja. Sehingga, KPH Tuban dinilai mampu menerapkan K3.

Miswanto menambahkan, penghargaan serupa juga diberikan kepada 805 perusahaan yang ada di Jawa Timur dan 52 perusahaan di antaranya adalah perusahaan yang ada di Kabupaten Tuban.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa sendiri di dalam sambutannya, menegaskan komitmen dia untuk terus meningkatkan perlindungan bagi keselamatan dan kesehatan pekerja dan buruh di era digitalisasi saat ini. Maka, Khofifah pun mengimbau agar perusahaan-perusahaan di Jawa Timur bisa lebih serius dalam menerapkan K3.

“Hak-hak pekerja/buruh harus selalu menjadi pertimbangan utama. Sebab, dengan meningkatkan investasi K3, maka perusahaan akan menghasilkan kinerja dan produktivitas yang lebih baik,” katanya.

Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi perusahaanperusahaan yang telah berhasil mengimplementasikan budaya K3/SMK3, sehingga tercapai nihil kecelakaan kerja (zero accident) di wilayah kerja masing-masing. “Saya berterima kasih kepada para pelaku dunia usaha (Perusahaan) yang melakukan ikhtiar luar biasa dalam hal Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), ada di bidang zero accident, managerial skill, dan pencegahan HIV/AIDS di lingkungan kerja. Ini bisa menjadi role model bagi semua pihak yang hadir,” tegas Khofifah.

Bulan K3 Nasional

Di Bulan K3 Nasional Tahun 2022 ini, Kementerian Ketenagakerjaan RI mengambil tema “Penerapan Budaya

K3 pada Setiap Kegiatan Usaha Guna Mendukung Perlindungan Tenaga Kerja di Era Digitalisasi” sebagai tema pokok. Di dalam hal ini, K3 merupakan salah satu substansi yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan pelaku usaha mempunyai tingkatan risiko dan berpengaruh terhadap perizinan berusaha. Apabila usaha tersebut memiliki risiko yang tinggi, maka diperlukan izin. Sedangkan jika usaha tersebut memiliki risiko rendah, maka hanya diperlukan pendaftaran usaha dengan tetap berkomitmen untuk melaksanakan beberapa standar, yang antara lain adalah standar tentang K3.

Sebagai salah satu langkah pembangunan ketenagakerjaan, utamanya dalam penciptaan lapangan kerja, telah hadir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengamanatkan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi ini diikuti juga dengan beberapa peraturan Kementerian/Lembaga yang mengatur secara khusus tentang standar usaha/produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Semua perangkat regulasi ini ditargetkan mampu mendorong kemudahan berbisnis atau berinvestasi di Indonesia. Hal ini tentu sangat penting bagi upaya penurunan tingkat pengangguran dan penciptaan lapangan kerja sektor formal di era pelambatan ekonomi global karena efek pandemi Covid-19.

Adalah tugas Kementerian Ketenagakerjaan beserta instansi yang membidangi Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan dengan sebaikbaiknya semua regulasi tersebut demi terwujudnya visi dan misi pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi nasional. Dan berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Dalam Jaringan (WLKP Online) pada Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker), jumlah perusahaan baik kecil, menengah, maupun besar, adalah 399.391 perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja yang tercatat mencapai 11,2 juta orang. Kementerian Ketenagakerjaan RI pun menyampaikan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan secara daring.

Sementara itu, terkait keselamatan kerja, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, di tahun 2019 terdapat 182.000 kasus kecelakaan kerja dan sepanjang tahun 2020 terdapat 225.000 kasus kecelakaan kerja, 53 kasus penyakit akibat kerja yang 11 di antaranya disebabkan Covid-19. Sepanjang Januari hingga September 2021 terdapat 82.000 kasus kecelakaan kerja dan 179 kasus penyakit akibat kerja yang 65 persennya disebabkan Covid-19.

Sebagai salah satu langkah pembangunan ketenagakerjaan, utamanya dalam penciptaan lapangan kerja, telah hadir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengamanatkan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Foto: Eriek Zaknaha Kompersh KPH Tuban Pendekatan dan Sosialisasi K3

Data menunjukkan, Kelompok Usia terbanyak yang mengalami kecelakaan kerja adalah pada kelompok usia muda (20 tahun sampai 25 tahun). Ini memberikan sinyal bahwa usia-usia muda

Foto: Eriek Zaknaha Kompersh KPH Tuban

Data menunjukkan, Kelompok Usia terbanyak yang mengalami kecelakaan kerja adalah pada kelompok usia muda (20 tahun sampai 25 tahun). Ini memberikan sinyal bahwa usia-usia muda berpotensi pada kurangnya kesadaran berperilaku selamat.

berpotensi pada kurangnya kesadaran berperilaku selamat. Sehingga, perlu adanya pendekatan dan sosialisasi K3 yang lebih intens dan inovatif, khususnya kepada kaum muda, agar bisa semakin peduli dan melaksanakan K3 di tempat kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan salah satu lompatan besar, yaitu pelaksanaan reformasi pengawasan ketenagakerjaan yang memiliki arah kebijakan “Meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem pengawasan ketenagakerjaan yang dapat menjamin pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dan K3 yang berintegritas dan kredibel”. Pada tahun 2021 juga telah dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pelaksanaan K3 secara nasional.

Pertama, menyempurnakan peraturan perundang-undangan serta standar di bidang K3, termasuk tersedianya Panduan Pengawasan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi, sebagaimana yang dirilis pada tanggal 2 September 2021 dan bisa diunduh di https:// jdih.kemnaker.go.id. Kedua, meningkatkan peran pengawas bidang K3 dalam pembinaan dan pemeriksaan serta penegakan hukum di bidang K3.

Ketiga, meningkatkan kesadaran pengusaha/pengurus, tenaga kerja dan masyarakat sehingga memiliki kompetensi dan kewenangan bidang K3. Keempat, meningkatkan peran serta masyarakat, lembaga K3, dan pemeduli K3. Kelima, meningkatkan kolaborasi dengan asosiasi-asosiasi profesi K3 dan perguruan tinggi memiliki program K3.

Keenam, meningkatkan peran serta Indonesia dalam forumforum regional dan internasional dalam bidang K3, antara lain: The Workshop on Development of ASEAN Guideline of HIV Counseling and testing in the workplace, 1st Workshop on Economic Justification os OSH programs in the construction sectors, Workshop on the Prevention and Control of Covid-19 at Workplace for sustainable business, Coordinating Board Meeting (CBM) ASEAN OSHNET ke 22 dan ASEAN OSHNET Conference ke-7 dan ke-8. Ketujuh, menyempurnakan pelaksanaan pengawasan, informasi, dan layanan K3 berbasis digitalisasi antara lain Sistem Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Teman K3) yang merupakan layanan terpadu berbasis daring yang meliputi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3), Lembaga Audit dan SMK3, Personel K3, Kelas Virtual Pembinaan K3.

Diharapkan, semua usaha positif tersebut dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Sehingga, kepedulian dan pelaksanaan Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) di seluruh perusahaan dapat lebih optimal dan maksimal. Di dalam hal itu, Perum Perhutani tampaknya sudah berada di jalur yang benar. Faktanya adalah diterimanya penghargaan Zero Accident dari Gubernur Jawa Timur itu. Artinya, Perhutani telah menunjukkan kesungguhan dalam menjaga lingkungan kerja agar aman dan nyaman. • DR/Tbn/Erz