6 minute read
Penghargaan
Karya dan Kinerja Unggul Berbuah Penghargaan
Perum Perhutani kembali menunjukkan kinerja unggul. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah prestasi yang didapat tahun 2019. Sejumlah penghargaan yang diterima dari pihak eksternal merupakan penghargaan yang sebelumnya juga telah didapatkan Perhutani. Artinya, rimbawan Perhutani mempertahankan prestasi yang diraih. Sekaligus menunjukkan betapa tinggi kredibilitas Perhutani di mata pihak eksternal perusahaan. Juga merupakan petunjuk betapa tinggi apresiasi pihak eksternal perusahaan terhadap kinerja rimbawan Perhutani.
Advertisement
Di era reformasi, keterbukaan informasi dan kebebasan publik mengakses informasi yang berkenaan dengan kepentingan umum menjadi sesuatu yang penting. Setiap lembaga atau perusahaan harus membuka informasi tentang lembaga atau perusahaan mereka jika hal itu berkaitan dengan kepentingan umum. Semua aktivitas keterbukaan informasi publik itu pun terpantau dan dapat terdeteksi. Terkait hal tersebut, Komisi Informasi Pusat setiap tahun memberikan penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada lembaga atau perusahaan yang dinilai konsisten memberikan layanan informasi yang jelas kepada publik. Tahun 2019, ajang pemberian penghargaan tersebut diselenggarakan di Aula Anantakupa Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Rabu, 20 November 2019.
Di acara tersebut, Perum Perhutani kembali meraih penghargaan dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dari Komisi Informasi Pusat. Perum Perhutani memeroleh penilaian dengan kualifikasi cukup informatif Kategori BUMN. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat, Cecep Suryadi, kepada Direktur SDM, Umum dan IT Perhutani, Kemal Sudiro, yang hadir mewakili Direktur Utama Perum Perhutani, Denaldy M Mauna.
Bersama Perhutani, sejumlah BUMN juga mendapatkan penghargaan yang sama. BUMN lain yang memeroleh Kualifikasi Cukup Informatif adalah PT Bio Farma, PT Jasa Tirta II, PT Angkasa Pura I, PT Pelabuhan Indonesia II, PT Pelabuhan Indonesia IV dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Keterbukaan Informasi Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dilakukan untuk menilai ketaatan badan publik dalam menjalankan kewajiban yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di tahun 2019, penilaian tersebut dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat kepada 346 badan publik meliputi 7 (tujuh) kategori, yaitu Kementerian, Pemerintah Provinsi, Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, BUMN, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik.
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan tahun 2008 dan diundangkan tanggal 30 April 2008. Undang-undang tersebut mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Jadi, Undang-undang tersebut mulai berlaku pada 2010. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal itu pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali untuk beberapa informasi tertentu.
UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan Pasal 28 F UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan tebal
menggarisbawahi bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memeroleh Informasi sesuai peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena jika penyelenggaraan negara semakin terbuka untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memeroleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tak banyak berarti jika tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.
Setiap Badan Publik punya kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut kepada masyarakat luas. UU KIP menjelaskan, Lingkup Badan Publik dalam UU ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, semisal lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
Di kesempatan itu, Kemal Sudiro menjelaskan bahwa Perum Perhutani berkomitmen kuat dalam memberikan pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat. Komitmen itu terbukti dengan Penghargaan KIP yang secara konsisten didapatkan Perum Perhutani sejak 2015.
"Keterbukaan informasi tidak sekadar memenuhi hak publik, melainkan juga merupakan kebutuhan Perhutani untuk menyampaikan informasi perusahaan yang benar dan tepat sesuai aturan. Ke depan, integrasi informasi dalam bentuk big data merupakan kebutuhan semua pihak. Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dalam menerapkan keterbukaan informasi," jelasnya.
Pertahankan SNI Award Bukan hanya Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik yang kembali didapatkan Perum Perhutani di hari itu. Di hari yang sama, Rabu, 20 November 2019, Perum Perhutani kembali meraih penghargaan Standar Nasional Indonesia (SNI) Award. Di tahun 2019 ini, Perhutani menyabet SNI Award dengan memertahankan perolehan peringkat Perak pada kategori Organisasi Menengah dan Besar Barang.
Penganugerahan SNI Award 2019 diselenggarakan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) bertempat di Rafflesia Grand Ballroom Balai Kartini. Turut hadir dalam acara tersebut, sejumlah tokoh nasional antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato; serta Menteri Riset Dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro. Penghargaan SNI Award 2019 Peringkat Perak untuk Perum Perhutani diserahkan oleh kepala BSN, Bambang Prasetya. Direktur Operasi Perum Perhutani, Sumardi, menerima penghargaan tersebut, mewakili Direktur Utama Perum Perhutani, Denaldy M Mauna.
Tahun ini merupakan kali kedua Perum Perhutani mengikuti ajang Penganugerahan SNI Award dengan memertahankan peringkat Perak. SNI Award merupakan penghargaan tertinggi dari pemerintah Republik Indonesia kepada organisasi yang dinilai telah menjalankan sistem manajemen operasional yang baik dan telah menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten.
Tahun ini, jumlah pendaftar SNI Award 2019 sebanyak 188 peserta. Setelah dilakukan penyaringan, terdapat 146 peserta yang lolos verifikasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 93 organisasi/perusahaan lolos sampai tahap onsite atau kunjungan lapangan. Pada tahap berikutnya, berdasarkan penilaian oleh dewan juri, ditetapkan 69 organisasi/perusahaan sebagai organisasi penerap terbaik dan berhak menerima penghargaan. Usai menerima penghargaan tersebut, Direktur Operasi Perum Perhutani, Sumardi, menyampaikan bahwa dengan mendapatkan penghargaan SNI Award, dapat menjadi acuan bagi Perhutani dalam meningkatkan kinerja organisasi. Sebab, penghargaan SNI Award terdiri dari berbagai aspek yang dapat mendorong organisasi meningkatkan kinerja menjadi lebih baik lagi.
“Penerapan SNI di perusahaan juga harus secara konsisten berkelanjutan dan dapat memerbaiki sistem pengelolaan di Perum Perhutani sesuai Standard Nasional yang diterapkan,” tambah Sumardi. Sementara itu, di dalam sambutannya, Kepala BSN, Bambang Prasetya, menyampaikan selamat kepada para Penerima SNI Award. Ia
pun berharap mereka bisa menjadi role model industri penerap SNI di Indonesia.
“Perlu kami ungkapkan di sini, bahwa BSN tidak hanya menetapkan SNI yang terkait dengan produk dan jasa saja, tetapi juga di bidang sistem manajemen, proses, dan personel, di antaranya, SNI ISO 9001 sistem manajemen mutu dan SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan,” ungkapnya.
Bambang melanjutkan, diharapkan pula para penerima SNI Award semakin terpacu untuk meningkatkan kinerja organisasi. Sehingga, kinerja organisasi mereka menjadi lebih baik.
“Diharapkan SNI Award dapat menjadi acuan organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi, karena SNI Award menilai berbagai aspek yang dapat mendorong kemajuan organisasi dalam mewujudkan kinerja yang lebih baik, termasuk manajemen dan kepemimpinan, fokus pada pelanggan, pengembangan sumberdaya, pengelolaan/realisasi
produk, dan hasil bisnis," jelas Bambang.
Tentang SNI Standar Nasional Indonesia (disingkat SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis (dulu disebut Panitia Teknis) dan ditetapkan oleh BSN. SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO Code of good practice agar memeroleh keberterimaan yang luas di antara para stakeholder. WTO Code of good practice meliputi sejumlah nilai unggul. Pertama, Openess (Keterbukaan). Yaitu terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI.
Kedua, Transparency (Transparansi). Yaitu agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya. Dan dapat dengan mudah memeroleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI. Ketiga, Consensus and impartiality (Konsensus dan tidak memihak).
Yaitu tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat
menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil. Keempat, Effectiveness and relevance (Efektif dan relevan) agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memerhatikan
kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Kelima, Coherence. Yaitu koheren dengan pengembangan standar internasional agar
perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan
pasar global dan memerlancar perdagangan internasional. Dan
keenam, Dimension (berdimensi pembangunan). Yaitu berdimensi
pembangunan agar memerhatikan kepentingan publik dan kepentingan
nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional. • Tim
