rimbakhusus
Karya dan Kinerja Unggul
Berbuah Penghargaan
Perum Perhutani kembali menunjukkan kinerja unggul. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah prestasi yang didapat tahun 2019. Sejumlah penghargaan yang diterima dari pihak eksternal merupakan penghargaan yang sebelumnya juga telah didapatkan Perhutani. Artinya, rimbawan Perhutani mempertahankan prestasi yang diraih. Sekaligus menunjukkan betapa tinggi kredibilitas Perhutani di mata pihak eksternal perusahaan. Juga merupakan petunjuk betapa tinggi apresiasi pihak eksternal perusahaan terhadap kinerja rimbawan Perhutani.
D
i era reformasi, keterbukaan informasi dan kebebasan publik mengakses informasi yang berkenaan dengan kepentingan umum menjadi sesuatu yang penting. Setiap lembaga atau perusahaan harus membuka informasi tentang lembaga atau perusahaan mereka jika hal itu berkaitan dengan kepentingan umum. Semua aktivitas keterbukaan informasi publik itu pun terpantau dan dapat terdeteksi. Terkait hal tersebut, Komisi Informasi Pusat setiap tahun memberikan penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada lembaga atau perusahaan yang dinilai konsisten memberikan layanan informasi yang jelas kepada publik. Tahun 2019, ajang pemberian penghargaan tersebut diselenggarakan di
38 DUTA Rimba
Aula Anantakupa Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Rabu, 20 November 2019. Di acara tersebut, Perum Perhutani kembali meraih penghargaan dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dari Komisi Informasi Pusat. Perum Perhutani memeroleh penilaian dengan kualifikasi cukup informatif Kategori BUMN. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat, Cecep Suryadi, kepada Direktur SDM, Umum dan IT Perhutani, Kemal Sudiro, yang hadir mewakili Direktur Utama Perum Perhutani, Denaldy M Mauna. Bersama Perhutani, sejumlah BUMN juga mendapatkan penghargaan yang sama. BUMN lain yang memeroleh Kualifikasi Cukup Informatif adalah PT Bio Farma, PT Jasa Tirta II, PT Angkasa Pura I, PT
Pelabuhan Indonesia II, PT Pelabuhan Indonesia IV dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Keterbukaan Informasi Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dilakukan untuk menilai ketaatan badan publik dalam menjalankan kewajiban yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di tahun 2019, penilaian tersebut dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat kepada 346 badan publik meliputi 7 (tujuh) kategori, yaitu Kementerian, Pemerintah Provinsi, Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, BUMN, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
NO. 81 • TH. 13 • november - desember • 2019
