• Perhutani Whistle Blowing System, Peduli Berantas Korupsi

Perhutani Whistle Blowing System, Peduli

Berantas Korupsi

Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap upaya pemberantasan korupsi, Perum Perhutani meluncurkan Whistle Blowing System yang Terintegrasi KPK. Sistem baru ini sekaligus merupakan inovasi insan-insan Perhutani dalam rangka mendukung program BUMN Bersih. Juga merupakan tindak lanjut dari penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penanganan dan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberantasan korupsi juga merupakan program prioritas Perhutani tahun 2021.

Anggota Dewan Pengawas Perum Perhutani, Chalid Muhammad, turut menyaksikan peluncuran Perhutani Whistle Blowing System Terintegrasi KPK. Perhutani meluncurkan sistem tersebut secara daring (online) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Senin, 13 Desember 2021. Selain Dewan Pengawas Perum Perhutani, Chalid Muhammad, acara tersebut juga dihadiri Direktur Utama Perum Perhutani, Wahyu Kuncoro; Ketua Satgas Lima Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat, Emirzal; serta seluruh pejabat Administatur dan Direksi anak perusahaan Perhutani Group.

Di kesempatan itu, Wahyu Kuncoro mengatakan, sebelumnya pihaknya telah menandatangi Memorandum of Understanding (MoU) tentang penanganan dan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sistem Whistle Blowing System (WBS) Terintegrasi KPK yang telah diluncurkan itu merupakan wujud komitmen dari jajaran direksi dan seluruh insan Perhutani. Sebab, upaya pemberantasan korupsi merupakan program priotas Perhutani pada tahun 2021.

“Saya berharap sistem WBS Terintegrasi KPK merupakan langkah yang tepat dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG) secara tetap

dan berkesinambungan dalam melaksanaan pengelolaan perusahaan yang baik,” kata Wahyu.

Wahyu menambahkan, berdasarkan hasil assessment sebelumnya yang dilakukan oleh KPK, Perhutani telah mengambil langkah-langkah stategis dengan titik kulminasi di momen peluncuran WBS Terintegrasi KPK hari itu. Selain itu, pihaknya juga melakukan sosialisasi baik online maupun secara langsung, serentak kepada insan-insan Perhutani.

“Pedoman WBS telah diperbaiki baik dari sistem maupun aplikasi, sehingga insan Perhutani diharapkan berperan aktif dalam aksi nyata pemberantasan tindakan korupsi di tahun 2022 mendatang, ” tutur Wahyu.

Monitoring dan Penyaringan

Sementara itu, Chalid Muhammad menjelaskan, sebagai sebuah korporasi yang menjunjung tinggi semangat pemberantasan korupsi dan penerapan GCG, Perum Perhutani telah membuktikan diri bahwa mereka memegang komitmen itu. Hal itu bisa ditunjukkan dan diwujudkan kepada semua pemangku kepentingan.

“Saya ucapkan selamat kepada Perhutani atas peluncuran WBS Terintegrasi dengan KPK ini. Diharapkan kepada seluruh insan Perum Perhutani agar dapat menggunakan sistem ini tanpa adanya keraguan dalam melapor, karena adanya proteksi keselamatan diri dan karir. Dewan Pengawas akan

mengawal sehingga sistem WBS Terintegrasi KPK ini berjalan dengan prinsip menjunjung tinggi hukum dan perlindungan pelaporan,” urai Chalid Muhammad.

Saat berkesempatan memberikan pandangan di acara tersebut, Emirzal menjelaskan bahwa Perum Perhutani merupakan yang pertama dalam membangun inisiatif sistem WBS ke KPK, sebelum ada surat undangan dari Kementerian BUMN di awal tahun 2021. Di dalam hal ini, Perhutani mendapat apresiasi dari KPK, karena sistem WBS bisa berjalan jika semua orgranisasi berperan aktif. Menurut dia, dengan adanya WBS ini akan ada monitoring dan penyaringan yang dilakukan oleh KPK. Sehingga, semua proses terkait pengaduan di Perum Perhutani dapat berjalan dengan maksimal.

“Dalam sektor kehutanan ada bermacam-macam motif tindak kejahatan korupsi, sehingga kita membutuhkan alarm untuk mencegah hal ini terjadi lagi. Jika dibiarkan, akan menjadi kerugian besar bagi negara” ujar Emirzal.

Emirzal menambahkan ba hwa “Whistleblowing” merup akan sebuah pengungkapan atas tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral serta perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun kepentingan. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia. Secara umum, semua tindakan yang menyalahi aturan bisa dimasukkan ke dalam kategori layak dilaporkan lewat whistleblowing namun dalam konteks ini KPK memiliki kewenangan khusus di bidang pelaporan korupsi.

“Kita harus menciptakan budaya pelaporan tindakan korupsi di lingkungan kerja sehingga tindakan korupsi dapat dicegah,” tutup Emirzal.

“Saya ucapkan selamat kepada Perhutani atas peluncuran WBS Terintegrasi dengan KPK ini. Diharapkan kepada seluruh insan Perum Perhutani agar dapat menggunakan sistem ini tanpa adanya keraguan dalam melapor, karena adanya proteksi keselamatan diri dan karir. Dewan Pengawas akan mengawal sehingga sistem WBS Terintegrasi KPK ini berjalan dengan prinsip menjunjung tinggi hukum dan perlindungan pelaporan,” urai Anggota Dewan Pengawas Perum Perhutani, Chalid Muhammad.

Foto: Kanpus/Hendra Jaya DS

Kilas Korupsi

Korupsi atau rasuah merupakan kata serapan dari bahasa Latin, corruptio, yang berasal dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, maling. Singkatnya, korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka, untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsurunsur perbuatan melawan hukum; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada beberapa jenis tindak pidana korupsi, di antaranya adalah memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan); penggelapan dalam jabatan; pemerasan dalam jabatan; ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara); dan menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/ penyelenggara negara).

Di dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan dalam praktiknya rentan korupsi. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya adalah pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal semisal penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk memelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan.

Ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak, tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat, namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

Ada banyak faktor yang memicu maraknya tindak korupsi. Misalnya, rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi, yang gagal memberikan perhatian yang cukup. Atau karena Ketidakadaan kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan. Maka, WBS menjadi langkah baik untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya tindak

korupsi. • DR/PR/2021-XII-32

Foto: Kanpus/Hendra Jaya DS