Perhutani yang Senantiasa Tanggap

Oleh: Isnin Soiban

Penulis adalah Kadep Agroforestry Perum Perhutani

Perhutani

yang Senantiasa Tanggap

Perum Perhutani senantiasa menyesuaikan sistem pengelolaan hutan sehingga sejalan dengan perubahan dan dinamika masyarakat. Khususnya masyarakat di sekitar hutan. Bahkan, perubahan sistem pengeloaan hutan juga dilakukan manakala terjadi perubahan atau arah kebijakan politik pemerintah.

Selalu menyesuaikan. Di dalam sejarahnya semenjak berdirinya perusahaan kehutanan negara dengan berbagai bentuk badan hukum yang berbeda, semangat atau ruh pengeloaan hutan oleh Perhutani senantiasa melibatkan masyarakat sekitar hutan sebagai subyek untuk bermitra memanfaatkan sumber daya hutan. Pelibatan masyarakat itu demi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan (Forest for People).

Melibatkan Banyak Pihak

Tak dapat dimungkiri bahwa tugas untuk menyejahterakan masyarakat di sekitar hutan tidak dapat dilakukan secara sendiri oleh Perhutani. Namun, ikhtiar untuk mewujudkan keadaan tersebut senantiasa Perhutani lakukan. Untuk tujuan itulah, Perhutani mulai membuka diri untuk melibatkan banyak pihak melalui perubahan yang mendasar jika dilihat prinsip pengelolaan hutan.

Perhutani melakukan perubahan dalam prinsip pengelolaan hutan, dari state based forest menjadi community based forest. Sistem tersebut berjalan hingga dua dasa warsa. Kemudian disadari bahwa tidak sepenuhnya sistem tersebut mampu menjawab semua persoalan, khususnya masalah sosial dan umumnya masalah lingkungan. Namun, setidaknya sudah banyak perubahan yang tampak. Khususnya dalam hal keterlibatan aktif masyarakat sekitar hutan. Misalnya melalui pendirian kelompok, badan hukum usaha, dan perluasan jejaring usaha. Modal inilah yang di kemudian hari akan sangat bermanfaat untuk implementasi program Perhutanan Sosial.

Hingga pada suatu masa, yaitu sekitar pertengahan tahun 2016, dilahirkanlah program Perhutanan Sosial oleh pemerintah era Presiden Joko Widodo sebagai amanah perwujudan program NawaCita. Program tersebut memang pada awalnya belum dapat diterima utuh oleh Perhutani dan banyak kalangan, karena memang memerkenalkan sebuah program baru yang di dalamnya terdapat perubahan kebijakan politik pemerintah bukanlah hal yang mudah.

Namun, Perhutani tetap berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Situasi demikian berlanjut hingga satu periode pemerintahan Presiden Joko Widodo selesai. Banyak masukan dan bahkan kritikan yang dialamatkan kepada Perhutani ketika itu. Hal tersebut diterima sebagai sesuatu yang sangat berharga.

Pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, program Perhutanan Sosial semakin kencang dan menjadi sebuah isu nasional. Sehingga, banyak kementerian atau lembaga yang menaruh perhatian terhadap implementasi Perhutanan Sosial. Tidak terkecuali Perum Perhutani.

Di kala ada pihak luar yang berupaya memberikan tanggapan

Foto: Dok. Isnin Soiban

terhadap implementasi Perhutanan Sosial, Perum Perhutani tetap dengan polanya yang senantiasa berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebagai regulator. Namun, terhadap sikap Perhutani seperti ini ada yang menilai bahwa Perhutani berupaya memertahankan status quo. Bahkan ada yang lebih menyakitkan lagi, dengan menuduh Perhutani bermain politik. Semua tuduhan itu tentu saja tidak tepat. Dan tidak terbukti.

Justru program Perhutanan Sosial ditetapkan Perhutani sebagai sebuah inisiatif strategis dalam RJPP 2020 sampai dengan 2024. Konsekuensinya, agenda Perhutanan Sosial menjadi salah satu Key Performance Indicators (KPI) terhadap kinerja pejabat Perhutani di lapangan. Bahkan KPI untuk kinerja Direksi.

Harus Dijaga dan Dikawal

Dapat dilihat dalam data progres implementasi Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perhutani, betapa kontribusi aktif Perhutani dalam mendukung Ketahanan Pangan, Kemandirian Produksi Tebu, Mendorong Kelompok Perhutanan Sosial sebagai entitas bisnis, dan sebagainya. Tentu kita sepakat bahwa implementasi program Perhutanan Sosial ini harus dijaga dan dikawal supaya tidak melenceng keluar jalur (Agung Nugraha, 2021).

Terkait hal tersebut, Perhutani sangat concern dalam hal ini dan senantiasa mengoordinasikan langkahnya dengan Kementerian LHK. Demikian juga ketika terjadi dorongan percepatan implementasi Perhutanan Sosial, Perhutani membuka diri kepada banyak pihak. Hal itu semata-mata untuk mengawal program Perhutanan Sosial, tetapi tidak ada niatan berpolitik.

Terhadap pandangan dan penilaian bahwa ada penumpang gelap, individu elit ormas yang berafiliasi partai politik tertentu, dan jual beli SK PS dalam pelaksanaan program Perhutanan Sosial, tentu saja bukan kapasitas Perhutani untuk memberikan tanggapan. • DR