• Dukung Perhutanan Sosial, KUPS di Desa Biara Dibentuk

Dukung Perhutanan Sosial,

KUPS di Desa Biara Dibentuk

Perhutani di semua wilayah dan unit kerja telah berkomitmen untuk menyukseskan program Perhutanan Sosial (PS) yang dicanangkan pemerintah. Hal itu ditunjukkan pula oleh Perhutani KPH Balapulang. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi sekaligus memfasilitasi pembentukan KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial). Kegiatan tersebut ditujukan bagi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Jaya Bersama dan Pemerintah Desa Buara yang ada di Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Seperti apa pelaksanaannya?

Ruang aula Balai Desa Buara dipadati warga pada Jumat, 23 April 2021. Tetap mematuhi prosedur kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19, warga terlihat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi Perhutanan

Sosial. Kegiatan sosialisasi itu digelar

Perhutani Kesatuan Pemangkuan

Hutan (KPH) Balapulang dalam upaya menyukseskan program

Perhutanan Sosial (PS) yang dicanangkan Pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Balai Desa Buara tersebut dihadiri sejumlah pejabat setempat.

Di antaranya Kepala Sub Seksi (KSS) Komunikasi Perusahaan dan Pelaporan Perhutani KPH Balapulang, Ketua LMDH Jaya Bersama, Sekretaris Desa Buara yang bernama Cucianto, dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), yang masingmasing hadir bersama jajaran.

Selain memberikan sosialisasi, di hari itu Perhutani KPH Balapulang juga memfasilitasi pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Peserta kegiatan tersebut adalah anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Jaya Bersama dan Pemerintah Desa Buara. Desa Buara sendiri berada di Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Di kesempatan itu, Administratur Perhutani KPH Balapulang melalui KSS Komunikasi Perusahaan dan Pelaporan, Wasmo, menyampaikan pesan bahwa LMDH perlu membentuk KUPS, agar mendapatkan dukungan negara yang bersifat materiil. Misalnya berupa sarana dan prasarana pengelolaan produksi baik hulu maupun hilir.

Wasmo juga memaparkan, ada empat langkah untuk memfasilitasi pengembangan usaha Perhutanan Sosial. Keempatnya yaitu Penyusunan Rencana Pengelolaan (RP), Rencana Kerja Usaha (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT); Pengembangan kelembagaan; Peningkatan nilai produksi hasil hutan dan jasa lingkungan; serta penguatan kewirausahaan.

Foto : Tris Wahidin/Kompersh KPH Balapulang

“Sosialisasi pembentukan KUPS yang dikemas dengan diskusi tersebut dilaksanakan Perhutani untuk memberikan semangat kepada jajaran LMDH yang hadir untuk membentuk embrio KUPS yang lebih spesifik. Contohnya pembidangan agroforestry, pengembangan ternak, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), ekowisata, pembibitan tanaman hutan atau jasa lingkungan,” jelas Wasmo.

Sementara itu, Sekretaris Desa Buara, Cucianto, memberikan apresiasi kepada Perhutani yang telah menyelenggarakan acara sosilisasi pembentukan KUPS itu. “Semoga KUPS di desa Buara bisa terlaksana sesuai Rencana Kerja Usaha dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat secara umum dan khususnya seluruh anggota LMDH Jaya Bersama,” ujarnya.

Kelas Perusahaan Jati

Perum Perhutani KPH Balapulang merupakan salah satu unit manajemen pengelolaan hutan di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. Kantor Perhutani KPH Balapulang berkedudukan Jalan Raya Selatan Nomor 01 Balapulang, Tegal, Jawa Tengah.

Perhutani KPH Balapulang merupakan Kelas Perusahaan (KP) Jati. Luas wilayah KPH Balapung adalah 29.790,29 Hektare (untuk RPKH KPH Balapulang Jangka Perusahaan tahun 2014–2023). Luas wilayah KPH Balapulang itu terdapat di dua wilayah kabupaten, yaitu seluas 22.896,31 Hektare di Kabupaten Brebes dan seluas 6.893,98 Hektare di Kabupaten Tegal.

Wilayahnya yang secara administratif berada di Kabupaten Brebes terdapat di 7 Kecamatan, yaitu Banjarharjo, Ketanggungan, Losari, Larangan, Songgom, Tonjong, dan Bantarkawung. Sedangkan wilayahnya yang secara administratif berada di Kabupaten Tegal berada di 4 Kecamatan, yaitu Balapulang, Bantarkawung, Ketanggungan, dan Larangan.

Foto : Tris Wahidin/Kompersh KPH Balapulang

Batas Wilayah Areal Kerja

Secara geografis, wilayah Perhutani KPH Balapulang berada pada titik koordinat 108° 13” Bujur Timur, serta 6°48” dan 7°12” Lintang Selatan. Wilayah areal kerja Perhutani KPH Balapulang berbatasan dengan sejumlah wilayah.

Di sebelah utara ia berbatasan dengan Laut Jawa. Di sebelah timur berbatasan dengan wilayah Perhutani KPH Pemalang. Di Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Perhutani KPH Pekolangan Barat. Dan di Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Perhutani KPH Kuningan Divisi Regional Jabar dan Banten.

Guna kepentingan kegiatan perencanaan, wilayah hutan Perhutani KPH Balapulang dikelompokkan ke dalam empat bagian hutan (BH). Keempatnya yaitu BH Banjarharjo, BH Larangan, BH Linggapada, dan BH Margasari.

BH Banjarharjo meliputi DAS Cisanggarung seluas 865,60 Hektare, DAS Tanjung seluas 1.423,40 Hektare, DAS Kabuyutan seluas 4.060,80 Hektare, DAS Babakan seluas 1.914,10 Hektare, dan DAS Pemali seluas 1.700,79 Hektare. BH Larangan meliputi DAS Pemali seluas 10.215,41 Hektare. BH Linggapada yang meliputi DAS Pemali seluas 5.145,95 Hektare. Sedangkan BH Margasari memiliki luas 4.464,27 Hektare.

Sedangkan dalam pembagian wilayah kerjanya, pengelolaan hutan Perhutani KPH Balapulang terbagi ke dalam 6 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan 25 Resort Pemangkuan Hutan (RPH). Keenam BKPH tersebut adalah BKPH Margasari seluas 4.464,26 Hektare, BKPH Linggapada seluas 5.145,95 Hektare, BKPH Larangan seluas 6.254,62 Hektare, BKPH Pengarasan seluas 3.960,79 Hektare, BKPH Banjarharjo Timur seluas 5.029,94 Hektare, dan BKPH Banjarharjo Barat seluas 4.934,73

Hektare. • DR/Blp/Was