POJOKKPH
Dukung Perhutanan Sosial,
KUPS di Desa Biara Dibentuk Perhutani di semua wilayah dan unit kerja telah berkomitmen untuk menyukseskan program Perhutanan Sosial (PS) yang dicanangkan pemerintah. Hal itu ditunjukkan pula oleh Perhutani KPH Balapulang. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi sekaligus memfasilitasi pembentukan KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial). Kegiatan tersebut ditujukan bagi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Jaya Bersama dan Pemerintah Desa Buara yang ada di Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Seperti apa pelaksanaannya?
R
uang aula Balai Desa Buara dipadati warga pada Jumat, 23 April 2021. Tetap mematuhi prosedur kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19, warga terlihat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi Perhutanan Sosial. Kegiatan sosialisasi itu digelar Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Balapulang dalam upaya menyukseskan program Perhutanan Sosial (PS) yang dicanangkan Pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Balai Desa Buara tersebut dihadiri sejumlah pejabat setempat. Di antaranya Kepala Sub Seksi (KSS) Komunikasi Perusahaan dan
96 DUTA Rimba
Pelaporan Perhutani KPH Balapulang, Ketua LMDH Jaya Bersama, Sekretaris Desa Buara yang bernama Cucianto, dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), yang masingmasing hadir bersama jajaran. Selain memberikan sosialisasi, di hari itu Perhutani KPH Balapulang juga memfasilitasi pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Peserta kegiatan tersebut adalah anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Jaya Bersama dan Pemerintah Desa Buara. Desa Buara sendiri berada di Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di kesempatan itu, Administratur Perhutani KPH Balapulang melalui
KSS Komunikasi Perusahaan dan Pelaporan, Wasmo, menyampaikan pesan bahwa LMDH perlu membentuk KUPS, agar mendapatkan dukungan negara yang bersifat materiil. Misalnya berupa sarana dan prasarana pengelolaan produksi baik hulu maupun hilir. Wasmo juga memaparkan, ada empat langkah untuk memfasilitasi pengembangan usaha Perhutanan Sosial. Keempatnya yaitu Penyusunan Rencana Pengelolaan (RP), Rencana Kerja Usaha (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT); Pengembangan kelembagaan; Peningkatan nilai produksi hasil hutan dan jasa lingkungan; serta penguatan kewirausahaan.
NO. 89 • TH. 15 • MARET - APRIL • 2021
