ANTARA AGAMA DAN KEPERCAYAAN: MENGUJI PRAKTIK KEWARGAAN INGENIOUS PAGUYUBAN NGESTI TUNGGAL (PANGESTU)
Dengan kontrol terhadap adminduk, kelompok penghayat kepercayaan terpaksa harus memilih salah satu dari enam agama yang diakui sebagai indetitas keagamaan mereka, setidaknya hingga tahun 2006 saat UU No 23 tentang Administrasi Kependudukan diterbitkan. Melalui undang-undang ini, penghayat kepercayaan akhirnya diberi kebebasan untuk ‘kembali’ kepada identitas kepercayaannya, meski belum secara formal tercatat dalam KTP.
C. Kontrol terhadap Ekspresi Keberagamaan Kembali menelisik sejarah praktik govermentalitas negara lewat politik agama, Samsul Maarif (2017) melihat pencantuman kata “agama” dalam Konstitusi 1945 pasal 29 sebagai awal mula infiltrasi politik agama kepada negara. Namun jika mengacu pada bagaimana negara dan pemerintah memiliki peran untuk “mengatur” warga melalui berbagai aspek –secara khusus agama– dapat dimaknai pula jika negara bukan hanya menjadi alat terlaksananya politik agama, namun juga berperan sebagai subjek yang mengatur. Sebagai contoh, pemerintah menjadikan agama tertentu sebagai agama yang diakui secara administratif dan berhak mendapatkan pelayanan penuh serta membuat Departemen Agama yang secara khusus memiliki wewenang dalam mengatur kehidupan beragama masyarakatnya. Departemen Agama (Depag) didirikan pada 3 Januari 1946 sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945 yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Departemen Agama bertugas untuk mengakomodir dan membagi seksi bagi agama-agama yang diakui di Indonesia, serta mengontrol gerakan politis organisasi-organisasi keagamaan, namun sekarang diperluas menjadi wadah bagi agama-agama “legal” di Indonesia. Di samping dukungan politis, Depag juga memberikan dukungan dana bagi aktivitas keagamaan, seperti dakwah, fasilitas ibadah serta pendidikan agama formal (Bagir dan Hefner 2016: 201).
37
