MENAKAR URGENSI SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK
B
eleid peraturan digitalisasi sertipikat tanah untuk diterapkan di Indonesia yang diteken sejak 12 Januari lalu, kini ramai diperbincangkan khalayak. Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Sofyan Djalil mengeluarkan aturan itu melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.
yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, sekarang bisa elektronik, baik itu pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar, termasuk penggantian sertipikat menjadi Sertipikat-el untuk tanah yang sudah terdaftar. Pelaksanaannya secara bertahap, akan diatur oleh Menteri,” ujar Yulia kepada Property and the City, melalui sambungan seluler, Kamis (4/2/2021).
Dalam Peraturan Menteri ini dijelaskan surat tanah elektronik akan menggantikan surat tanah fisik, termasuk penggantian buku tanah, surat ukur atau gambar denah. Sertipikat Elektronik yang selanjutnya disebut Sertipikat-el ini diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk Dokumen Elektronik dengan bubuhan tanda tangan elektronik sebagai alat verifikasi.
Yulia menjelaskan, Kepala Kantor Pertanahan di wilayah masingmasing nantinya bertugas menerima dan mengumpulkan pengajuan Sertipikat-el untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan. Warkah yang dimaksud adalah dilakukan alih media (scan) dan disimpan pada pangkalan data. “Masyarakat tidak perlu khawatir dengan keamanan pendaftaran tanah elektronik ini, karena penyelenggaraannya dilakukan secara andal, aman dan bertanggung jawab. Pengumpulan, pengolaan dan penyajian data akan disimpan pada Pangkalan Data Sistem Elektronik sehingga terjaga keamanan dan otentikasinya,” terangnya.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati memastikan peraturan tersebut sah sebagai dasar pemberlakuan sertipikat elektronik. “Pelaksanaan pendaftaran tanah
10
58|2021
