Indonesia dipandang sebagai pembenahan permasalahan akhlak/moral. Konsep manusia sebagai faktor kunci keberhasilan bukan berarti menafikan faktor lainnya, apalagi jika memperhatikan korupsi yang sudah menjadi kejahatan yang luarbiasa, maka perlu dilakukan pemberantasan secara terintegrasi. Konsep tunas integritas memastikan tersedianya manusia – manusia yang melakukan upaya peningkatan integritas diri dan lingkungannya dengan membangun sistem yang kondusif, hingga terbentuk manusiamanusia yang mampu menyelaraskan antara rohani dan jasmani, dengan melakukan penyelarasan pada semua elemen dirinya (jiwa, pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan) dengan nurani (standar kebaikan universal), sehingga terbentuk perilaku integritas yang selaras pula dengan berbagai situasi dan lingkungan (sistem dan budaya integritas).
C. Kedudukan dan Peran ASN dalan NKRI 1. Manajemen ASN Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman. Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas: Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Selain untuk menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, hal ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Kesatuan bagi ASN ini sangat penting, mengingat dengan adanya desentralisasi, otonomi daerah dan sering muncul isu putra daerah yang menyebabkan perkembangan birokrasi menjadi stagnan di daerah-daerah. Kondisi tersebut merupakan ancaman bagi kesatuan bangsa. Peran ASN adalah Perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan 25
