2. Death Penalty Topik hukuman mati juga menjadi salah satu topik yang disoroti karena terdapat perbedaan sikap yang diambil Indonesia, tidak hanya di Dewan HAM PBB, namun juga di Majelis Umum PBB. Dari keseluruhan 3 resolusi terkait dengan hukuman mati, mengenai topik ini ada 1 resolusi yang diadopsi di masa pemerintahan SBY, dengan posisi menolak dan 2 resolusi lainnya dibuat di bawah pemerintahan Jokowi. Resolusi diadopsi secara voting dengan 29 dukungan Negara Anggota Deawn HAM, 8 abstain, dan 10 Negara menolak.135 Indonesia adalah salah satu Negara yang menolak Resolusi. Resolusi ini diusulkan oleh Belgium, Benin, Costa Rica, France, Mexico, Republic of Moldova, Mongolia, Switzerland. Dalam proses pembahasan, hanya Italia yang menyampaikan statemen mewakili Negara-negara Uni Eropa. Dalam statemennya disebutkan, bahwa Uni Eropa sangat mendukung Resolusi, karena hal itu merupakan salah satu tujuan utama kebijakan eksternal HAM Uni Eropa dan Panduan Uni Eropa untuk Hukuman Mati.136 Pada tahun 2015, Resolusi ini kembali dibahas oleh Dewan HAM PBB pada Sesi Regular ke-30, September – Oktober 2015. Resolusi kembali diajukan oleh Negara sponsor sebelumnya dan dengan 64
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A%2FHRC%2FRES%2F10%2F25 atau https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-10-25/ 135 Lihat Resolusi dan hasil voting pada laman Rights-Docs berikut: https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-26-2/ 136 “General Comment – Italy on behalf of UE”, disampaikan pada UN Human Rights Council, 26th Session – Item 3, Resolution L.8/Rev.1 – EU GC. Dokumen diakses pada laman Extranet Human Rights Council.
196
