Bidang Pembangunan Kapasitas dan Lapangan bertugas menyediakan dukungan substantif dan administrative terhadap setiap mandate prosedur khusus Negara, termasuk pula kantorkantor OHCHR di kawasan atau lapangan. Tanggung jawab bidang ini meliputi seluruh kantor-kantor OHCHR di kawasan, seperti Kawasan Afrika, Asia Pasifik, Kawasan Arab, Latin Amerika, Eropa dan Asia Tengah.49 C. Dewan HAM dan Universal Periodic Review Dewan HAM PBB (menggantikan Komisi HAM PBB atau UN Commission on Human Rights) adalah sebuah badan antarpemerintah dalam sistem PBB yang bertanggung jawab untuk memperkuat pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia, serta untuk mengatasi situasi pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan rekomendasi terkait hal tersebut. Badan ini dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 15 Maret 2006 melalui Resolusi PBB 60/251. Badan ini memiliki kemampuan untuk membahas seluruh isu tematik hak asasi manusia sepanjang tahun di seluruh dunia. Sebelumnya, PBB hanya memiliki Komisi HAM yang berada di bawah Dewan Sosial dan Ekonomi PBB.50 Keberadaan Komisi HAM PBB tidak luput dari kekejaman kemanusiaan yang terjadi pada Perang Dunia II. Setelah Piagam PBB diadopsi pada 1945, setahun kemudian Anne Gallanger, “The United Nations, Democracy and Human Rights”, dalam Manual Human Rights Monitoring: An Introduction for Human Rights Field Officers, (Norwegia: Norwegian Center for Human Rights University of Oslo), h. 6-7 50 Di dalam Pasal 7 Piagam PBB hanya disebutkan tiga Dewan, yaitu Dewan Keamanan PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Dewan Perwakilan (Trusteeship). Dalam Piagam 1945 ini tidak disebutkan secara eksplisit Dewan HAM PBB, karena memang pada waktu itu permasalahan HAM ditangani oleh Komisi HAM yang berada di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial. 49
36
