Kiprah Indonesia di Dewan HAM PBB dan Dewan Keamana PBB dalam Mendukung Pembangunan HAM dan Ekonomi

3. Isu/Tematik dan Situasi Negara Resolusi di Dewan HAM PBB juga terbagi atas dua akar permasalahan, yaitu permasalahan berbasis isu/tematik HAM secara global, serta permasalahan berbasis situasi HAM di sebuah negara.

Seluruh 511 resolusi yang dibuat sepanjang 2009 – 2019 terdiri dari resolusi atas situasi HAM beberapa negara dan resolusi yang berkaitan dengan isu/tematik hak asasi manusia.

Dalam laporan ini akan dijelaskan tentang resolusi arbitrary and torture; combating intolerance and discrimination; counter violence extremism (CVE) and terrorism; freedom of expression (FoE) and privacy; FoAA; FoRB; death penalty; family; situation of human rights in Myanmar; traditional values and cultural rights; adequate housing, sanitation and water; human trafficking and trafficking; justice, judicial system and transitional justice; dan migrants and slavery.

Resolusi ini dipilih berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Tim Peneliti tentang isu-isu yang memang berkaitan dengan kepentingan nasional dan kiprah yang dimainkan oleh Indonesia di level internasional, termasuk pula kaitannya dengan situasi HAM di tingkat nasional. a. Arbitrary Detention & Torture Di antara resolusi yang menjadi fokus dalam Laporan ini adalah terkait dengan isu arbitrary detention and torture, karena berangkat dari posisi Indonesia saat ini sebagai salah satu anggota CTI atau Convention Anti Torture Initiative, sebuah koalisi internasional yang dibentuk oleh 6 Negara, salah satunya adalah Indonesia. Secara nasional, isu penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang memang seringkali menjadi perhatian publik, namun hal ini tidak kemudian bisa dikaitkan secara langsung dengan kiprah Indonesia.

Sebaliknya, keterlibatan Indonesia di forum internasional, terutama 56