resolusi tentang Sri Lanka. Sisanya, 2 penolakan atas resolusi mengenai Korea Utara. Terdapat 4 resolusi lainnya yang ditolak oleh Indonesia adalah resolusi mengenai isu. Tak hanya abstain, Indonesia juga menolak resolusi mengenai hukuman mati sebanyak 2 resolusi. Dua resolusi lain yang ditolak berkisar pada isu orientasi seksual dan identitas gender, yakni sebuah resolusi mengenai HAM, orientasi seksual dan identitas gender, dan sebuah resolusi lainnya lebih spesifik mengenai perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berbasis orientasis seksual dan identitas gender.
j. Universal Periodic Review Indonesia di Dewan HAM
dan
Peran
Keanggotaan
Pada 10 Desember 1948 Majelis Umum PBB melalui General Assembly Resolution 217 A (III) telah berkomitmen melindungi dan menyatakan pentingnya hak asasi manusia. Komitmen ini diadopsi melalui Universal Declaration of Human Rights atau Deklrasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang memuat 30 pasal tentang hak asasi manusia. Meskipun tidak seluruhnya negara anggota menerima namun dari 58 negara anggota PBB 48 mendukung DUHAM, 2 tidak mengikuti voting, dan 8 abstain. DUHAM Deklrasi ini kemudia melahirkan berbagai macam perjanjian internasional yang termuat didalam konvensi, konvenan, atau perjanjian internasional lainnya yang mengatur hak asasi manusia dibeberapa aspek. Indonesia merupakan negara yang berdiri berdasarkan hukum (rechtstaat) hal itu secara implisit tertuang didalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dimana salah satu unsur negara hukum adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Komitmen Indonesia untuk 80
