diterima oleh negara yang direviu.94 Sebaliknya, semakin umum rekomendasi tersebut dan ringan, potensi rekomendasi diterima semakin besar.
1. Isu-isu Tematik Rekomendasi Pemerintah Indonesia Beberapa isu yang banyak dimunculkan Indonesia dalam proses UPR kepada negara anggota antara lain adalah sebagai berikut:
a. Minority Rights and Freedom of Religion and Belief Hak minoritas kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat terlihat secara umum di dalam dokumen-dokumen internasional, seperti dalam Pasal 2 Deklrasi Universal HAM 1948 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum tanpa perkecualian apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, hak minoritas kebebasan beragama dan berkeyakinan diatur dalam Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 18 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebbeasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama, hal itu diatur lebih lanjut dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 27. Hadirnya ketentuan dan pengaturan ini sebagai wujud komitmen PBB untuk mendesak setiap negara anggota unutk dapat menghargai perbedaan agama dan keyakinan serta melindungi kelompok minoritas.
94
Hasil diskusi ahli; disampaikan oleh Perwakilan Tetap Indonesia di Organisasi Internasional kantor Jenewa, Swiss, pada Juni 2021.
86
