Opini
ilustrasi oleh : Nur Aviatul Adaniyah
Penegakan Hukum, Perlindungan HaKI oleh Djajusman Hadi
D
alam rangka memperingati hari Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sedunia pada 26 April 2021, momen yang tepat adalah merefleksikan penegakan hukum dan perlindungan paten di Indonesia. Peringatan Hari Kekayaan Intelektual merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAKI. HAKI merupakan hak atas kekayaan yang dimiliki karena kemampuan intelektual seseorang. Dalam pemenuhan sandang, pangan, dan papan, manusia menggunakan alat penunjang yang kesemuanya memiliki nilai kekayaan intelektual yang diciptakan oleh seseorang atau sekelompok orang. Oleh karena itu, kekayaan intelektual perlu dilindungi untuk melindungi paten para penciptanya sendiri. Bertolak dari rasa bangga di atas, tentu turut mengingatkan kita akan raibnya kesenian Reog Ponorogo dari Indonesia yang mendadak heboh karena diklaim telah dipatenkan di
10 | Komunikasi Edisi 335
Malaysia. Secara frontal mengundang emosi dan keprihatinan yang mendalam bagi bangsa Indonesia khususnya masyarakat Ponorogo sendiri. Pertanyaannya, apakah jauh sebelum itu kita tidak mendaftarkan paten tersebut lalu memprosesnya ke UNESCO? Haruskah kita relakan temuan kita yang diduplikasi negara lain? Tragisnya, Reog Ponorogo telah “dicuci” dan “dicuri” sehingga menjadi trademark tersendiri, seolah-olah merupakan warisan budaya nenek moyang negara lain. Ada anggapan bahwa perlindungan HAKI bertentangan dengan perlindungan usaha nasional, terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Walaupun anggapan ini tidak sepenuhnya keliru, tetapi jika berpikir positif maka penerapan HAKI diharapkan akan membantu UKM untuk mengamankan hasil inovasi dan penemuannya walaupun sifatnya hanya “paten sederhana”. Pengalaman menunjukkan banyak sekali hasil UKM dari
