Laporan Utama
Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd., Rektor Universitas Negeri Malang
Transformasi UM dalam Bingkai PTN-BH Universitas Negeri Malang (UM) resmi menyandang status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) pada penghujung tahun lalu (25/11/21). Sejak ditetapkannya status PTN-BH pada UM, terdapat berbagai perubahan, baik dari sistem tata kelola hingga mindset civitas academica. Berikut paparan mengenai revolusi UM sebagai PTN-BH. Perubahan Struktur Organisasi Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang, ada tiga organ utama dalam sistem pengelolaan UM, yakni Majelis Wali Amanat (MWA), Organ Rektor, dan Senat Akademik Universitas (SAU). MWA merupakan organ baru yang secara umum bertugas untuk menyusun kebijakan dan menjalankan pengawasan bidang nonakademis. Ada 17 anggota MWA, mulai dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI; Rektor UM; Ketua SAU UM; lima orang wakil dari anggota SAU; tujuh orang wakil dari masyarakat yang salah satunya alumni UM yang bekerja di luar UM; satu wakil dari tenaga kependidikan; dan satu wakil dari mahasiswa (ex-officio Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UM). MWA UM diketuai oleh Dr. Ir. Sugiharto, M.M. dengan sekretaris Prof. Dr. Arif Hidayat, M.Si. Dalam melaksanakan tugasnya, MWA membentuk Komite Audit (KA) yang melakukan pengawasan di bidang non-akademis
6 Komunikasi Edisi 339
terhadap penyelenggaraan UM. KA UM diketuai oleh Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Bisri, M.S., IPU. Organ Rektor menjalankan fungsi pengelolaan dalam UM. Terdapat unsur organisasi di bawah Rektor, di antaranya pimpinan, pelaksana akademik, penunjang akademik dan non-akademis, pelaksana penjaminan mutu, pengembang dan pelaksana tugas strategis, pelaksana administrasi, pelaksana pengawasan internal, serta pengelola usaha. Unsur pimpinan terdiri atas rektor dan empat orang wakil rektor. Jumlah wakil rektor tidak berubah karena dirasa sudah cukup efektif dalam mengemban tugas dan wewenang yang ada. Masing-masing wakil rektor menangani bidang yang spesifik: bidang akademik; bidang keuangan, SDM, dan sarana prasarana; bidang kemahasiswaan; dan bidang perencanaan, sistem informasi, komunikasi, & kerja sama. Terdapat perubahan pada unsur pelaksana akademik, apabila sebelumnya terdiri atas fakultas dan para ketua lembaga, maka saat ini pelaksana akademik terdiri dari fakultas, sekolah pascasarjana, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). SAU sudah mulai aktif bekerja terhitung mulai Desember tahun lalu. Apabila MWA fokus pada bidang non-akademis, maka SAU menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademis,
termasuk memberi persetujuan mengenai pembukaan atau penutupan program studi. Anggota SAU berjumlah 60 orang, terdiri atas rektor, wakil rektor, dekan, direktur sekolah pascasarjana, ketua LP2M, ketua SAF, dan perwakilan dosen dari tiap fakultas (dengan ketentuan 1-25 orang dosen diwakili oleh satu orang dosen). Perubahan juga terdapat pada fakultas yang merupakan bagian dari unsur pelaksana akademik. Fakultas Ekonomi (FE) berganti nama menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) karena prodi-prodi di dalamnya sudah merambah ke arah bisnis. Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) juga beralih menjadi Fakultas Psikologi (FPsi) karena bidang yang diajarkan tidak hanya berfokus ke pendidikan psikologi. Istilah “jurusan” dalam fakultas juga akan digantikan dengan “departemen”, sehingga jabatan petinggi fakultas pun turut berubah. Pada tiap fakultas dibentuk Senat Akademik Fakultas (SAF). Perubahan status UM menjadi PTN-BH menandakan bahwa UM dapat mengelola keuangannya secara independen. Maka dari itu, UM juga membentuk Badan Pengelola Usaha dan Dana Abadi (BPUDA) yang bertugas mencari berbagai peluang untuk memperoleh sumber pendanaan. “UM tidak menaikkan UKT untuk menambah pendapatan, maka dari itu ada badan yang didorong untuk menggali pemasukan. Setiap rupiah yang dialirkan pun harus berkontribusi untuk pencapaian visi dan
