rimbaUTAMA
Geliat Kinerja
di Tengah Wabah Berjangkitnya wabah pandemi Covid-19 belum berakhir. Pemerintah pun mencanangkan adaptasi kebiasaan baru yang lazim disebut new normal. Artinya, pekerjaan tetap berjalan walaupun di tengah kondisi wabah. Tentu saja pelaksanaan pekerjaan di tengah berjangkitnya wabah harus terus memerhatikan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran virus corona. Hal itulah yang dinamakan kenormalan baru. Itu pula yang terjadi pada insan-insan Perhutani. Mereka tetap bekerja dan berkarya walaupun dengan banyak penyesuaian, termasuk penandatanganan perjanjian kerja sama lewat video conference. Seperti apa konkretnya?
H
al baru yang boleh jadi akan menjadi bagian dari jalan sejarah terlihat di Pasuruan. Pada Kamis, 14 Mei 2020, Perhutani KPH Pasuruan melakukan penandatanganan kerja sama bidang hukum perdata dan tata usaha negara (Datun) dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Yang penting untuk dicatat dalam sejarah adalah bahwa perjanjian kerja sama itu dilakukan melalui video conference. Penandatanganan naskah kerja sama itu berupa Memorandum of Understanding (MoU). Kerja sama yang ditandatangani tersebut adalah upaya untuk meningkatkan sinergitas dalam memercepat proses penyelesaian permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Pasuruan. Penandatanganan secara daring melalui video conference itu dilakukan oleh Administratur
26 DUTA Rimba
Perhutani KPH Pasuruan, Ida Jatiyana, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Pasuruan, Ramdhanu Dwiyantoro. Administratur Perhutani KPH Pasuruan, Ida Jatiyana, dalam keterangannya mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan secara terpisah pada instansi masing–masing dengan menggunakan video conference. Hal itu sesuai protokol pencegahan penyebaran Covid-19. Salah satu protokol kesehatan itu adalah melakukan physical distancing. “Semoga dengan adanya MoU ini dapat membawa kebaikan bagi semua pihak serta memberikan manfaat terutama dalam menjalankan tugas pengelolaan hutan yang bersinggungan dengan hukum,” jelas Ida Jatiyana.
Tindak Lanjut Tingkat Pusat Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pasuruan, Ramdhanu Dwiyantoro, menyampaikan, MoU
ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang dilakukan oleh pimpinan di tingkat pusat. Menurut dia, kerja sama tersebut merupakan salah satu penjabaran dalam rangka tugas pokok Kejaksaan RI dalam memberikan bantuan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum, kepada para institusi, stakeholder terkait selain aparatur negara yang melaksanakan fungsifungsinya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang yang berlaku. “Baik itu stakeholder yang sifatnya profit oriented maupun non profit dalam rangka untuk menyukseskan pekerjaan di lapangan, agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat berjalan lancar tanpa kendala apapun. Yang artinya melaksanakan tugas fungsi sesuai aturan hukum yang berlaku,” terang Ramdhanu. Ramdhanu pun berterimakasih kepada jajaran Perhutani KPH Pasuruan yang telah melakukan
NO. 84 • TH. 14 • MEI - JUNI • 2020
