MENENGOK
BOULEVARD ITB
Menyoal Hukum Omnibus vs Coronavirus: Pemerintah Harus Becus! Oleh: Zahra Annisa Fitri
Sejak akhir 2019, istilah “hukum omnibus” atau “omnibus law” semakin populer di Indonesia setelah disebut dalam pidato Presiden Joko Widodo. Presiden mengungkapkan hukum omnibus mampu menyederhanakan kendala regulasi yang dianggap berbelit dan panjang . Hal tersebut dimungkinkan karena hukum omnibus sendiri bersifat lintas sektor sehingga disebut pula sebagai aturan sapu jagat. Singkatnya, hukum omnibus akhirnya dilirik agar dapat dilakukan perubahan pada banyak undang-undang sekaligus. Saat ini, hukum omnibus yang akan diusulkan di antaranya adalah Omnibus Law Perpajakan, Omnibus Law Ibu Kota Negara, dan—yang paling kontroversial—Omnibus Law Cipta Kerja. Omnibus Law Cipta Kerja menimbulkan polemik karena aturan-aturan yang telah ada dianggap disederhanakan dengan cara menghapus pasal-pasal yang penting serta mengabaikan detail yang krusial. Akibatnya, yang muncul bukan hanya ancaman akan adanya penindasan buruh , melainkan pula sulit terpenuhinya hak atas lingkungan hidup hingga terganggunya kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia .
42
JUNI 2020
