opinirimba
Penanganan Permasalahan Tenurial
di Kawasan Hutan Perum Perhutani
Oleh: Ir. Mubarak N.A. Sigit, MM
Penulis adalah Tenaga Profesional Madya II Kelola Bisnis Pusdikbang SDM Perum Perhutani.
P
erum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Kehutanan. Keberadaannya dipengaruhi oleh keseimbangan fungsi ekonomi dan ekologi Sumber Daya Hutan. Oleh karena itu, salah satu hal terpenting yang perlu diperhatikan oleh Perum Perhutani untuk pengelolaan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan adalah pengaturan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan. Pengaturan akses masyarakat atas sumber daya hutan adalah masalah fundamental yang harus direncanakan dengan baik, agar masyarakat lokal dapat turut berperan aktif mengelola sumber daya hutan secara baik, berkelanjutan, dan menyejahterakan. Berkaitan dengan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari, sesuai Prinsip 1 Kriteria 5 Forest Stewardship Counsil (FSC), kawasan
82 DUTA Rimba
Pasal 2 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan, “Penyelenggaraan Kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan”. Pasal selanjutnya menyebutkan, penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Di sisi lain, fungsi kawasan hutan yang tetap terjaga dengan baik merupakan hal yang mendorong eksistensi Perum Perhutani. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kita merencanakan pengelolaan hutan yang seimbang, yang bisa mengakomodasi Perum Perhutani maupun Masyarakat Desa di Sekitar Hutan. pengelolaan hutan harus dilindungi dari penebangan ilegal, pendudukan ilegal, dan kegiatan lain yang tidak diizinkan. Maka, perlu upaya-upaya sosialisasi guna menyamakan persepsi dan memberikan pendidikan terhadap masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan. Kelola sosial akan berjalan dengan baik jika dapat mengintegrasikan pengelolaan hutan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Perum Perhutani telah melakukan kegiatan kelola sosial. Tidak sedikit manfaat yang telah dapat dirasakan oleh masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Namun, kegiatan kelola sosial oleh Perhutani belum sepenuhnya berhasil. Disadari, kelemahan kegiatan kelola sosial selama ini adalah sangat kurangnya koordinasi antara Perum Perhutani dan stakeholders yang lain, sehingga tidak ada sinergitas, kurang terarah.
Bermacam isu lingkungan dan sosial juga menerpa Perum Perhutani sebagai pengelola hutan di Pulau Jawa dan Madura. Menjawab kondisi tersebut, tentunya Perum Perhutani tak bisa mengelola hutan dengan paradigma lama yang cenderung represif dan tertutup. Prinsip kelestarian lingkungan dan pelibatan multi stakeholders terutama masyarakat sekitar hutan merupakan paradigma baru yang harus dibangun demi menjaga kelestarian hutan. Konflik tenurial yang banyak terjadi di dalam kawasan hutan adalah persoalan yang sangat kompleks yang saat ini dihadapi Perum Perhutani dalam mengemban tugas mengelola kawasan hutan. Timbulnya masalah tenurial banyak terjadi pada saat adanya euforia reformasi yang lalu, dimana ada beberapa bagian hutan
NO. 86 • TH. 14 • september - oktober • 2020
