rimbaUTAMA
Jaga Hutan
Gandeng Para Pemangku Kebijakan Pengamanan hutan perlu terus dilakukan. Bukan hanya dari ancaman gangguan keamanan, tetapi juga dari kemungkinan terjadinya bencana alam, kebakaran, dan lain-lain. Serangkaian antisipasi untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya musibah perlu terus dilakukan. Dan untuk memudahkan langkah-langkah antisipasi itu, tidak bisa berjalan sendiri. Banyak pemangku kebijakan (stakeholder) perlu digandeng, agar dapat berjalan bersama mewujudkan semua tujuan itu. Hubungan baik dengan para stakeholder itulah yang terus dijalin Perhutani.
P
engamanan hutan selalu menjadi perhatian utama Perhutani di seluruh wilayah. Hal itu pula yang terlihat saat Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Purwodadi bersama Kepolisian Resor (Polres) Grobogan mengadakan koordinasi pengamanan hutan. Kegiatan tersebut diadakan di Mapolres Grobogan, Selasa, 4 Agustus 2020. Administratur Perhutani KPH Purwodadi, Dian Rahmawati, beserta jajaran KPH Purwodadi hadir di acara itu bersama Kapolres Grobogan, AKBP Jury Leonard Siahaan, bersama Anggota Polres Grobogan. Mereka membahas keterkaitan pengelolaan kelestarian hutan dengan dukungan pihak Kepolisian sebagai unsur
18 DUTA Rimba
pengamanan lingkungan dan masyarakat. Kegiatan koordinasi Perhutani dengan instansi terkait semisal pihak Kepolisian tersebut merupakan keharusan, dengan tujuan untuk terciptanya hubungan baik dalam menjalankan tugas mengelola hutan. Di kesempatan itu, Dian Rahmawati menyampaikan, Perhutani KPH Purwodadi mengelola hutan negara seluas 19.636 hektare dengan kelas perusahaan jati dan sejumlah 89% dari wilayah kerjanya itu termasuk Kabupaten Grobogan. Dian menambahkan, pencegahan dan penanganan masalah keamanan hutan semisal illegal logging serta kebakaran hutan tidak mungkin dapat dilakukan sendirian. Kegiatan tersebut memerlukan sinergi
dan koordinasi dengan seluruh stakeholder, utamanya dengan pihak Kepolisian, untuk penegakan hukumnya. ”Perhutani KPH Purwodadi memerlukan dukungan pihak Kepolisian untuk upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan hutan oleh masyarakat, demi suksesnya pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya,” tegasnya. AKBP Jury Leonard Siahaan menyatakan, pihaknya menyambut baik adanya kegiatan koordinasi antar instansi tersebut dan menyatakan dukungannya kepada Perhutani untuk bersamasama menjaga kondusivitas keamanan lingkungan dan masyarakat. Khususnya dalam
NO. 85 • TH. 14 • juli - agustus • 2020
