LAPORAN KHUSUS
UU Ciptaker sebagai Amunisi Pendongkrak Ekosistem Investasi
Dok. Kompasiana.com
Oleh : Alam Suprobo S. dan Yunita Nurul A.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) pada 5 Oktober 2020. Salah satu tujuan UU Ciptaker, sebagaimana termaktub d a l a m Pasal 3, yaitu untuk melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan e k o s i s t e m investasi. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia. Hal ini selaras dengan salah satu dari lima visi Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada 14 Juli 2019 di Sentul Convention Centre, Bogor Jawa Barat, yaitu ingin mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan. Sebelum ada UU Ciptaker ini, Jokowi menilai investasi ke Indonesia terhambat karena banyak persoalan. Dua di antaranya adalah perizinan yang lambat dan berbelit, serta peraturan yang tumpang tindih. Hal-hal tersebut harus ditangani dengan segera sehingga tidak ada lagi hambatanhambatan investasi karena investasi merupakan salah satu kunci pembuka lapangan pekerjaan. Terlebih lagi, di masa pademi seperti sekarang ini, banyak masyarakat yang terdampak pemutusan
45
EDENTS
Volume 2 Edisi XXXV Tahun 2021
hubungan kerja sehingga angka pengangguran semakin meningkat. UU Ciptaker dinilai mampu memangkas regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit. Peran Undang-Undang Cipta Kerja dalam Menaikan Investasi Implementasi UU Ciptaker dinilai dapat menjadi angin segar untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi meyakini pengesahan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini akan meningkatkan serapan tenaga kerja dengan mendorong investasi dan memberikan ruang yang sangat besar untuk memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UU Ciptaker bermanfaat untuk memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Dalam Pasal 6 UU Ciptaker ini, disebutkan bahwa peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi empat hal, yaitu penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan penyederhanaan persyaratan investasi. Hal yang diatur inilah yang diharapkan
