Sedangkan untuk program revitalisasi SMK dimana aktivitas pembelajaran terpusat kepada siswa sedangkan pembelajaran cenderung selalu dalam bentuk kelompok, menggunakan berbagai jenis metode, dan menggunakan media teknologi. Capaian dalam lomba ratifikasi kompetensi Indikator keberhasilan kompetensi guru dapat dilihat dari capaian jumlah peserta, jumlah total yang dilatih, adanya Pre test dan post test, Capaian nilai UKG (1 kali dalam 5 tahun), dan Capaian sertifikasi kompetensi. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bangunan dan Listrik (P4TK BBL) melakukan Penguatan Kepala Sekolah serta siinkronisasi program peningkatan kompetensi guru dimana pada saat mengundang Guru masih berdasarkan data guru yang lama sehingga terkadang guru yang diundang adalah guru yang sama. Untuk pemerataan program dan peningkatan kualitas serta Efisiensi anggaran dan ketepatan sasaran maka saat ini program peningkatan kompetensi guru adalah PKP dan PKB. Dampak dari program peningkatan kompetensi guru masih tidak ada alat ukur yang menggambarkan peningkatan kompetensi guru selain nilai UKG tahun 2015. Belum ada yang mendampingi guru setelah mendapatkan pelatihan atau program peningkatan kompetensi guru. Adanya Sinergi program dengan kualitas data yang baik dari dinas pendidikan Provinsi dan kab/kota serta peta kompetensi pendidik yang dilanjutkan dengan supervisi kepala sekolah akan menghasilkan sistem yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan juga perlindungan bagi para guru, dan peningkatan kesejahteraan.
5.
Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat merupakan daerah yang sangat banyak diintervensi melalui lembaga P4TK dan LPMP juga Dinas Pendidikan Prov dan Kab/Kota serta Balai Diklat Keagamaan. Beberapa P4TK yang berada di Jawa barat yaitu P4TK TK dan PLB, P4TK BMTI, serta P4TK IPA. Tugas pokok dan fungsi Pemda , LPMP, dan P4TK terkait Program Peningkatan Kompetensi Guru antara lain diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada Pasal 33 disebutkan bahwa penentuan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah . Lebih lanjut, dalam Pasal 34, dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemda mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru, dan oleh karena itu Pemerintah dan Pemda mempunyai kewajiban untuk menyediakan anggaran peningkatan profesi- onalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan/sekolah. 66
