e
LIPSUS
Menilik Pemenuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Tulungagung
“
Penyandang disabilitas memiliki hak-hak aksesibilitas yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Hak-hak tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas. Lalu bagaimana dengan Tulungagung?
D
Guiding Block di daerah Jogging Track Kalingrowo/dok.dim/irfanda
alam rangka menciptakan pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di tempat umum, pemerintah daerah tentu berkewajiban memfasilitasi tempat umum tersebut. Pemenuhan fasilitas tidak lain ditujukan untuk memenuhi hak atas kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas, keamanan, keselamatan, dan kesehatan, serta kemudahan memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum. Namun demikian, pemenuhannya masih saja sering terabaikan. Tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas, bagian Empat Belas, Pasal 18, hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak: a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Maka sudah jelas bahwasanya para penyandang disabilitas memiliki hak atas fasilitas publik yang disediakan pemerintah. Misalnya, fasilitas berupa trotoar dengan kemiringan tertentu ataupun bentuk bangunan tertentu untuk menjadi ramah disabilitas. Hak Aksebilitas Penyandang Disabilitas Menurut Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum (PU) Nomor 30 Tahun 2006 mengenai pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung
16
dan lingkungan, sudah dijelaskan bagaimana ketentuan yang tepat untuk pembangunan tempat umum ramah disabilitas. Salah satunya berupa penggunaan guiding block pada trotoar. Guiding block merupakan sebuah jalur khusus penyandang tunanetra berupa ubin pemandu yang didesain secara khusus. Biasanya, desain jalan berwarna kuning dengan permukaan timbul untuk memudahkan bagi tunanetra mengakses jalan. Kemudian, fasilitas lain yang juga diperlukan yaitu seperti akses jalan pada jembatan penyeberangan orang yang bisa dilalui pengguna kursi roda. Semisal berupa tanda zebra crossing dengan garis berhenti kendaraan yang tidak terlalu dekat. Dengan begitu, ini ditujukan agar pengendara memiliki jarak yang cukup untuk berhenti dan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas menyeberang jalan. Selain itu, dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 dijelaskan mengenai hak pekerjaan penyandang disabilitas, yakni pada Bagian Empat, Pasal 45, “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas.� Kemudian diperjelas lagi pada Pasal 46 yang berbunyi, (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau swasta. (2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.
DIMeNSI 44 | Juli 2020
