EDITORIAL
e
Lapis Kemas Disabilitas Sesak Regulasi, Minim Akomodasi
H
ak asasi manusia merupakan prinsip dasar bagi setiap individu untuk memperoleh keadilan dan kesetaraan. Pendekatan berbasis hak ini bertujuan untuk memberdayakan penyandang disabilitas agar mereka turut berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Oleh karenanya, dibutuhkan perubahan-perubahan di tengah masyarakat untuk memastikan tercapainya tujuan ini.
Sejumlah peraturan perundang-undangan mengenai penyandang disabilitas telah disahkan baik oleh pemerintah sebagai pengampu kebijakan. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27 Ayat 2, yang menjamin hak setiap laki-laki dan perempuan di Indonesia untuk memperoleh pekerjaan dan hidup secara bermartabat; Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang melindungi hak warga negara; serta UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas. Di samping itu, pada November 2011, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Artinya, Indonesia telah memberikan perhatian lebih dalam mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas. Namun demikian, pelbagai kebijakan tersebut mestinya harus diimbangi dengan langkah praktis untuk mewujudkan “Indonesia Ramah Disabilitas” dari berbagai sisi kehidupan. Namun di balik regulasi tersebut, dengan penyebutan diksi ‘disabilitas’ pada setiap pasalnya, terdapat proses panjang dalam penggunaannya. Sebelumnya, diksi ‘disabilitas’ ini bermula dari penderita cacat yang kemudian menjadi penyandang cacat. Hingga muncul istilah difabel. Difabel merupakan eufemisme untuk menyebutkan seseorang yang berbeda kemampuan. Diksi ini disinyalir lebih tepat dan ramah, namun malah diksi ‘disabilitas’lah yang disahkan. Hal ini tidak dapat terlepas dari “Semiloka Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) di awal tahun 2009” dan “Diskusi Pakar untuk Memilih Terminologi Pengganti Istilah Penyandang Cacat”. Semiloka dalam hal tersebut secara khusus membahas istilah apa yang paling tepat untuk menerjemahkan kata ‘disability’ dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities, namun tidak sampai pada suatu keputusan dan hanya menghasilkan istilah-istilah alternatifnya.
DIMeNSI 44 |Juli 2020
31
