e
SWARA
Penyandang Disabilitas Berhak Atas Keterbukaan Pendidikan dan Profesional Kerja Oleh Farahdilla Asmara
T
he International Classification of Impairent, Disability, and Handicap (WHO, 1980) menyatakan bahwa ada tiga definisi berkaitan dengan orang berkebutuhan khusus, yaitu impairment, disability, dan handicap. Impairment adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis, atau anatomis. Disability adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan (sebagai akibat impairment) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang dipandang normal bagi seorang manusia. Handicap adalah suatu kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat dari impairment atau disability, yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal. Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau nonfisik. Sering kali pemahaman klise masyarakat terhadap agama atau budaya tertentu menganggap bahwa disabilitas sebagai bentuk hukuman. Mereka yang kekurangan dianggap memiliki dosa besar, kotor, dan tercela. Sementara itu, pandangan medis beranggapan bahwa mereka yang cacat dianggap sebagai abnormal, yang perlu dikoreksi, diluruskan, dan disembuhkan. Pandangan-pandangan seperti ini cenderung menganggap masalah disabilitas sebagai masalah pribadi masing-masing, tanpa dikaitkan dengan keseluruhan kehidupan sosial kemasyarakatannya. Tidak hanya kelompok disabilitas yang secara individu diberdayakan agar dapat berkontribusi dengan baik. Tak cukup itu, ruang publik pun juga harus didesain menyesuaikan keadaan mereka, sehingga memungkinkan bagi para penyandang disabilitas untuk mengaksesnya dengan mudah, termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Disabilitas di Sektor Pendidikan Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan setinggitingginya tanpa memandang latar belakang dan kondisi fisik. Tentu seharusnya kesempatan yang sama juga dapat dimiliki oleh penyandang disabilitas.
46
Penanganan sumber daya manusia penyandang disabilitas masih menjadi problem besar bagi dunia pendidikan. Meskipun pemerintah Indonesia telah mendorong pendidikan bagi penyandang kebutuhan khusus melalui berbagai kebijakan. Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan UndangUndang (UU) Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Adanya UU ini repro internet diharapkan bisa memenuhi hak dan memberikan kesempatan lebih baik bagi para penyandang disabilitas di Indonesia. Mulai dari hak hidup, mendapatkan pekerjaan, pendidikan, hingga kemudahan mengakses fasilitas umum. Namun UU tersebut belum sepenuhnya mengakomodir harapan para penyandang disabilitas. Terutama hak belajar inklusi, belum banyak Perguruan Tinggi di Indonesia yang mau memfasilitasi penyandang disabilitas. “Perguruan Tinggi dengan standar fasilitas lengkap untuk penyandang disabilitas belum banyak, sebab juga membutuhkan biaya yang spesifik,� ungkap Paulin Panen ahli bidang Akademik Kemenristekdikti pada wawancaranya oleh medcom.id. Inklusi sendiri memiliki pengertian cara berpikir dan bertindak yang memungkinkan setiap individu merasa diterima dan dihargai. Prinsip inklusif mendorong setiap unsur yang terlibat dalam proses pembelajaran. Salah satunya mengusahakan lingkungan belajar siswa secara efektif dan bersama-sama. Dengan demikian, tidak ada siswa yang ditolak atau dikeluarkan karena alasan tidak memenuhi standar akademis yang ditetapkan. Pendidikan inklusif memiliki beberapa filosofi. Pertama, inklusi adalah isu hak asasi dan kesetaraan, bukan semata-mata isu pendidikan. Kedua, inklusi
DIMeNSI 44 | Juli 2020
