SUPLEMEN
“
e
Kampus Merdeka: Merdeka Bagi Mahasiswa, Itu Cuma Delusi Kehidupan yang menyejahterakan bagi seluruh industri, mungkin itu kata yang tepat untuk menanggapi kebijakan Menteri Pedidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Kampus seharusnya sebagai media pendidikan yang mampu menciptakan generasi intelektual telah mengalami distorsi peran yang hanya sebagai budak kapitalis.
M
enteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, pada 24 Januari 2020, mengusung kebijakan baru mengenai perguruan tinggi, yaitu Kampus Merdeka. Kampus Merdeka merupakan episode kedua setelah Merdeka Belajar yang berisi: ujian sekolah berstandar nasional diganti asesmen, penghapusan ujian nasional, rancangan pelaksanaan pembelajaran yang dipersingkat, dan peraturan zonasi penerimaan peserta didik baru. Kampus Merdeka merupakan sebuah gebrakan baru yang diusung Kemendikbud untuk membuka seluasluasnya mimbar kebebasan akademik. Kebijakan Kampus Merdeka yang diluncurkan Kemendikbud ini berisi empat poin. Pertama, kampus punya otonomi membuka program studi baru. Syaratnya Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (PTN dan PTS) harus memiliki akreditasi A atau B. Sebelumnya yang bisa membuka prodi baru hanya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang berjumlah 11, per April tahun lalu.
Syarat tambahannya, prodi tersebut baru dapat dibentuk jika kampus telah menjalin kerja sama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral, dan universitas peringkat Top 100 Quacquarelli Symonds (QS), serta bukan bidang kesehatan dan pendidikan. Kerja sama yang dilakukan di luar negeri bermitra dengan universitas peringkat Top 100 QS. Kemudian kampus harus membuktikan bentuk kerja samanya kepada pemerintah. Ada tiga kriteria yang menunjukkan kerja sama dengan pihak ketiga, yaitu penyusunan kurikulum, program magang, dan kerja sama dari sisi rekrutmen. Kedua, sistem akreditasi perguruan tinggi bersifat sukarela. Proses akreditasi ini mengutamakan peran industri dan asosiasi profesi untuk melaksanakan akreditasi, serta bukan mengutamakan pemerintah. Sementara saat ini, proses akreditasi dilaksanakan
DIMeNSI 44 |Juli 2020
Oleh Hendrick Nur C. Penulis adalah Kru LPM Dimensi
setiap lima tahun sekali yang dilakukan oleh Badan Akreditasi N a s i o n a l Perguruan Tinggi. Ketiga, kebijakan mengenai status PTN yang dipermudah. Ada tiga jenis status PTN, yaitu Satuan Kerja (Satker) menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Hukum (BH). dok.dim/rifqi Hingga saat ini yang mempunyai status PTN-BH adalah PTN yang berakreditasi A. Keempat, hak belajar tiga semester di luar prodi. Perguruan Tinggi wajib memberikan dua semester atau setara 40 sistem kredit semester di luar perguruan tinggi yang digunakan untuk magang. Magang bisa dilakukan di industri, mengajar, melakukan riset, pertukaran pelajar, dan wirausaha. Sedangkan untuk satu semester belajar di luar prodi yang diambil. Senja Kala Mahasiswa Kebijakan Kampus Merdeka yang diusung Direktur Gojek ini dinilai dapat mengatasi permasalahan dalam dunia pendidikan tinggi. Namun jika kita selisik lebih dalam, semua poin yang ditawarkan hanya menjawab kebutuhan industri. Kampus seakan hanya dijadikan wadah penyedia tenaga kerja, bukan sebagai pencetak tenaga ahli, berdaya pikir kritis, dan agen intelektual.
55
